Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian adalah menggunakan peta proses untuk memperlihatkan tingkat pemenuhan standar ISO 9001:2000 pada Divisi Aviation Safety dan membantu transisi Divisi tersebut ke standar. Ini penting untuk diketahui karena penggunaan peta proses untuk tujuan diatas belum banyak dibahas. Padahal peta proses dapat memperlihaikan hubungan antar prosedur mutu dalam mencapai kepuasan pelanggan dan itu harus ada daiam pemenuhan standar ISO 9001-2000. Langkah-langkah pencapaian tujuan penelitian, adalah: 1. Mengidentitikasi tingkat pemenuhan persyaratan standar ISO 9001:2000 pada Divisi Aviation Safety 2. Memilih alternatif peta proses untuk menggambarkan tingkat pemenuhan persyaratan standar ISO 9001:2000 pada Divisi Aviation Safety 3. Memperlihatkan bagaimana peta proses membantu pemenuhan persyaratan standar ISO 9001 :2000 pada Divisi Aviation Safety. Untuk melaksanakan Iangkah-Iangkah diatas diperlukan data-data berikut: 1. Data prosedur mutu pada Divisi Aviation Safety 2. Data pemenuhan persyaratan standar ISO 90021994 oleh Divisi Aviation Safety 3. Peta proses dalam Divisi Aviation Safety. Penelitian menunjukkan, alternatif peta proses yang paling tepat untuk memperlihatkan tingkat pemenuhan standar ISO 9001:2000 dari Divisi Aviation Safety adalah alternatif peta proses yang mengacu pada model sistem manajemen mutu berdasarkan proses. Peta proses juga dapat memperlihatkan hubungan antar prosedur mutu yang perlu diatur agar divisi ini dapat memenuhi persyaratan standar, menentukan prioritas perubahan prosedur dan menentukan sub-subprosedur baru daiam peru bahan prosedur mutu. Peta proses terbukti memperlihatkan tingkat pemenuhan standar ISO 9001:2000 pada Divisi Aviation Safety dan membantu transisi sistem manajemen mutu ke standar ISO 9001:2000.

Abstrak :
Penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik tersebut di dalamnya menerapkan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah harus menjadi komitmen seluruh komponen bangsa.....

Abstrak :
Penelitian dilakukan untuk melihat perkembangan suatu perusahaan asuransi kerugian dan industrinya pada periode 1985-1989 serta penerapan metode General Electric terhadap product line PT . Asuransi "xvz" - terdiri dari asuransi kebakaran, pengangkutan, rangka kapal, kendaraan bermotor, kecelakaan diri, dan EAR/CAR - guna meningkatkan prestasi perusahaan di masa yang a kan datang. Metode yang digunakan adalah library research melalui pembahasan puku, catatan, tulisan dan kepustakaan lainnya, serta field research - pengumpulan data melalui penelitian langsung seperti interview dan observasi. Dari penelitian terlihat bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan yang cukup baik selama periode 1985-1989 sebagaimana halnya industri asuransi kerugian. Namun, dari segi pangsa pasar perusahaan mengalami penurunan terus menerus. Untuk mengetahui penyebabnya perlu dilakukan analisa produk yang teliti bagi masing-masing product line-, agar diperoleh tujuan dan strategi yang tepat sesuai kekuatan perusahaan dan daya tarik industri yang dihadapi. Berdasarkan metode General Electric yang telah diterapkan dihasilkan tujuan dan strategi baru sesuai perubahan lingkungan yang dihadapi masing-masing product line, . apakah strategi pertumbuhan, bertahan, atau panen. Tujuan serta strategi dari masing-masing product line ini sesuai dan mendukung strategic planning perusahaan yang telah ditetapkan terlehih dahulu. Kesimpulannya, metooe General Electric dapat diterapkan pada perusahaan yang menawarkan beberapa prodcut line agar tujuan dan strategi masing-masing produk lebih tepat, terarah dan terpadu. Penulis menyarankan agar kegiatan analisa produk serta penerapan konsep dasar General Electric dilaksanakan oleh perusahaan, dan sebaiknya lahan asuransi aneka lain mulai digarap.

Abstrak :
SP3 yang berjalan selama ini belum menghasilkan data/informasi program kesehatan yang lengkap, cepat dan keakurasiannya masih diragukan, oleh karenanya pemanfaatan hasil luaran SP3 oleh pengelola program di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten belum optimal. SP3 bukan merupakan satu-satunya pelaporan yang harus dibuat oleh Puskesmas, tetapi masih terdapat laporan lain dari para pengelola program Dinas Kesehatan. Hal ini disamping menjadi beban bagi Puskesmas, juga menyebabkan pelaporan tidak lengkap, tidak tepat waktu dan adanya duplikasi data antra pengelola program dengan data pada pengelola SP3. Hal lain yaitu tidak berjalannya mekanisme umpan balik dari tingkat Dinas Kesehatan kepada Puskesmas. Sejalan dengan era desentralisasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengembangan Sistem Kesehatan di tingkat Kabupaten maupun dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatannya. Kebijakan organisasi dan komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang beserta jajarannya, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan di wilayahnya. Sistem Informasi Program Kesehatan (SIPK) berbasis data Puskesmas merupakan pengembangan dari SP3, yang diharapkan menghasilkan data/informasi mengenai program kesehatan di Puskesmas sehingga dapat mendukung pelaksanaan manajemen program kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi program. Pengembangan SIPK berbasis data Puskesmas ini, dimulai dengan menetapkan informasi, indikator dan data yang dibutuhkan, mendesain sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, mendesain format input dan output laporan, serta perancangan program aplikasinya. Kebijaksanaan satu pintu keluar-masuk data pada Sub Bagian Perencanaan, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan data program kesehatan, serta pelaksanaan mekanisme umpan balik akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan sistem ini dalam menghasilkan data/informasi program kesehatan yang berkualitas. ...... The existing Public Health Center Recording and Reporting System has not yet sufficient and satisfy our need to gather a complete health program data and information, in fact the speed and accuracy is still questionable. Therefore the output utilization by the Program Manager in the Health Office Tangerang District is far from optimum. The major problem of Public Health Center Recording and Reporting System is on its data collection, in which it is not the only report should prepared by the Public Health Center, but there are many other reports required by the Program Manager in the Health Department as well. It is more often becoming an additional workload to them and resulting incomplete reports made and not submitted on time. It is also containing data duplications between the report received by the Program Manager in the Health Department with another one delivered to the Recording and Reporting System Manager. Another problem is the inaccuracy information will affect the feedback mechanism from Chief Executive of Health District Office to the Public Health Center. Along with decentralization era, the Health District Office has an authority to develop the health system in the level of district and to develop the health information system as necessary. Policy and strong commitments of the organization supported by adequate human resources to maintain the development of health information system in the District. The Health Program Information System is an outcome of Public Health Center Recording and Reporting System development. The expectation is to produce data and information concerning health program in the Public Health Center, and to have the ability to support managing the health program management in the Health Office Tangerang District. The development of Health Program System Information begins with verifying the information, data and indicator required, designing the collection system, processing and data presentation, designing the output and input format of reports, and application program design. The one gate policy of data in the Planning Section which has task and function in handling health program data, and maintaining a feedback mechanism which will optimizing the system achievement to produce high quality health program data and information.

Abstrak :
Semakin banyak perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan Quality Management System (Sistem Manajemen Mutu) ISO 9000 dan memperoleh sertilikat dari berbagai lembaga sertifikasi Internasional dalam 6 tahun terakhir ini, termasuk perusahaanperusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Perolehan Sertifikat ini dilakukan baik karena kesadaran dari penggunanya atas manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem manajemen ini maupun karena adanya keharusan untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak lain dalam kaitan bisnisnya. Apapun alasannya, penerapan sistem manajemen mutu ini dengan baik dan benar akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan berupa diantaranya ketertiban dalam dokumentasinya, ketaatan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yang pada akhirnya akan diperoleh peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktifitas serta terjaminnya mutu dari produk yang dihasilkan. Terjaminnya mutu produk yang dihasilkan merupakan keinginan dari setiap perusahaan. Mutu yang terjamin merupakan alat yang ampuh bagi pemasaran produk yang dihasilkan perusahaan, karena mutu identik dengan kepuasan pelanggan (costumer satisfaction). Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9000 ini ternyata tidak semudah perolehan sertifikatnya sendiri. Saratnya dokumentasi, banyaknya kegiatan tambahan yang harus dilakukan dalam penerapan sistem ini merupakan kendala bagi karyawan perusahaan yang bersangkutan, sehingga penerapan sistem ini belum terlaksana secara maksimal. Peran Sumber Daya Manusia sangat dominan dalam penerapan sistem manajemen mutu ini. Hasil penelitian yang dilakukan dengan membuat kuesioner dan menganalisa serta mengevaluasi data dari perusahaan, yang pada saat dilakukan evaluasi ini telah menerapkan ISO 9002 pada lebih dari 500 proyeknya, diperoleh kesimpulan adanya korelasi antara keberhasilan penerapan Sistem Manejemen Mutu ISO 9000 dengan kwalitas dari cumber daya manusia dalam organisasi yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan suatu proyek konstruksi. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan yang diteliti berupa masukan tentang kompetensi Sumber daya Manusia yang diperlukan untuk keberhasilan penerapan. ISO 9000.

---

During the last six years, there is an increasing number of company that has achieved the Quality Management System ISO 9000 from various international certification agency, and has implemented the system. This phenomenon is caused by the awareness of the benefits gained by implementing the System and also to fulfill the requirements of other parties. Regardless of the motives, the effective implementation of the Quality Management System will rewards the company with orderly documentation process, increased efficiency, effectivity, and therefore increased productivity, and assured product quality. Assured product quality is the goal of every company. It is the ultimate marketing tool, because quality means customer satisfaction. The implementation of the Quality Management System ISO 9000 itself is not as easy as achieving the certificate. The added documentation and extra work needed is a hindrance to the workerslemployees of the company in question, hence the implementation of the system itself will not achieved maximum results. The role of Human Resources is very dominant in the implementation of the Quality Management System. The research - done through giving out questioners, analyzing, and evaluating data from a company which at the time had implemented the ISO 9002 in more than 500 projects - shows that there is a correlation between the successful implementation of Quality Management System ISO 9000 and the quality of human resources in the organization in question, with the development in a construction project. The results of the research is hoped to give benefits to the company researched, in the form of input about the human resource competency needed in successful implementation of ISO 9000.

Abstrak :
Masalah kinerja Pertamina akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Walaupun masalah ini sebenarnya sudah dipertanyakan orang sejak dulu, namun sekarang kelihatannya menjadi semacam "pembenaran" atas dugaan tersebut setelah terungkapnya laporan inefisiensi Pertamina sejumlah US$ 6,1 Milyar yang terjadi hanya dalam dua periode akuntansi yaitu tahun anggaran 1996/1997 dan 1997/1998 oleh kantor konsultan PricewaterhouseCoopers (PwC) atas hasil special audit yang ditujukan kepada Menteri Keuangan. Walaupun jumlah kebocoran yang dilaporkan oleh PwC yang sangat besar itu bukan jumlah uang yang hilang dicuri atau di korupsi, tapi PwC mengklasifikasikannya sebagai jumlah kerugian akibat inefisiensi yang timbul akibat dari meningkatnya biaya yang sebenarnya dapat dihindari (losses quantified) dan hilangnya kesempatan untuk menghemat (opportunities for savings), hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pertamina belum optimum dan penilaian kinerja yang selama ini dilakukan sangat bias karena hanya menggunakan data informasi keuangan. Hal ini bisa terjadi karena struktur organisasi yang sentralistis dan sistem pelaporan keuangan yang tidak transparan. Struktur organisasi Pertamina yang sangat besar dan sentralistis menyebabkan proses bisnis menjadi panjang dan memerlukan banyak waktu untuk pengambilan keputusan. Banyaknya penelaahan ulang (reviews) dan paraf (approvals) untuk suatu transaksi yang melibatkan banyak bagian mengakibatkan tidak adanya orang atau bagian yang mau bertanggung jawab terhadap suatu transaksi. Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya responsibility sehingga sulit untuk dimintakan akuntabilitasnya. Sementara itu banyak kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh Pertamina mengacu langsung kepada peraturan dan per undang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti masalah tender pengadaan barang. Hal ini harus dilakukan oleh Pertamina walaupun secara nyata hal tersebut tidak menghasilkan efisiensi bagi Pertamina. Selain itu ditinjau dari sitem pelaporan keuangan Pertamina, juga kurang transparan dalam arti bisnis. Hal ini disebabkan karena, pertama, sistem pelaporan Pertamina saat ini membagi Pertamina kedalam dua komponen yaitu sistem BBM dan operasi milik sendiri, bukan berdasarkan daerah bisnis. Kedua, tujuan utama dari pelaporan tersebut adalah lebih untuk menghitung kebutuhan subsidi dari pada untuk menentukan profitabilitas. Hal ini membuat pelaporan berfokus pada biaya dan mengabaikan komponen pendapatan. Ketiga, transfer dari produk-produk antar unit usaha didasarkan pada biaya atau pengaturan biaya yang tidak adil seperti harga prorata. Mekanisme penentuan harga seperti ini akan mengakibatkan distorsi pada kinerja unit usaha yang sesungguhnya. Pengukuran kinerja unit usaha yang berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Biaya juga tidak bisa memotivasi perusahaan dan karyawan untuk lebih cost consciousness. Hal ini disebabkan sistem pelaporan keuangan Pertamina yang tersentralisir dimana laporan keuangan unit hanyalah diperlukan untuk memudahkan Kantor Pusat dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi dan bukan ditujukan untuk menilai seberapa besar kemampuan unit usaha dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asset yang dimilikinya. Oleh karena itu, Pertamina sebagai perusahaan yang terintegrasi secara vertikal membutuhkan sarana pengendalian agar seluruh aktivitasnya dapat diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Salah satu sarana pengendalian yang digunakan manajemen untuk mengarahkan unit organisasinya adalah melalui sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen mencakup dua hal yaitu struktur pengendalian dan proses pengendalian. Struktur pengendalian mencakup penentuan pusat pertanggungjawaban sedangkan proses pengendalian mencakup langkah penyusunan program, anggaran, laporan hasil kegiatan serta pengukuran kinerja. Era giobalisasi dan perdagangan bebas sudah ada di depan mata. Dengan adanya perdagangan bebas menyebabkan persaingan antar perusahaan tidak lagi dipengaruhi oleh batas wilayah negara. Perkembangan lingkungan yang begitu cepat saat ini telah menyeret semua badan usaha, tidak terkecuali Pertamina, ke situasi persaingan yang ketat. Dalam situasi seperti ini kecenderungan inefisiensi serta kelemahan dalam fungsi manajemen akan berdampak pada kinerja perusahaan. Oleh karena itu, tuntutan terhadap restrukturisasi organisasi saat ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Dimasa depan hanya organisasi yang efisien, produktif dan bergerak lincah yang akan dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Pertamina yang selama ini mengemban 2 (dua) misi sekaligus yaitu mencari keuntungan (profit oriented) sebagai mana layaknya sebuah badan usaha dan juga sekaligus non profit oriented yaitu sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam masalah operasi BBM di dalam negeri dimana Pertamina tidak memperoleh laba maupun menderita rugi atas operasi ini (nirlaba) sudah saatnya diubah. Dengan sistem seperti ini tidak memungkinkan Pertamina untuk mandiri dan efisien karena tidak menanggung resiko atas segala aktivitas usahanya serta selalu mengundang campur tangan pemerintah. Padahal sekitar 70 % dari operasi Pertamina adalah operasi BBM yang tidak mendatangkan keuntungan tersebut, sehingga pengukuran kinerja dengan melakukan analisa rasio dari laporan keuangan Pertamina sebagai mana dimaksud oleh SK Menteri Keuangan No. 740IKMK.0011989 akan dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu disini penulis ingin melihat bagaimana kaitan antara struktur organisasi, sistem pelaporan keuangan, dan pengukuran kinerja serta dampaknya terhadap motivasi karyawan.

Abstrak :
Permasalahan Bagian Patologi Klinik FKUI merupakan bagian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan identik dengan Instalasi Laboratorium Klinik RSCM (ILK) yang secara organisatoris merupakan bagian dari Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM). RSCM merupakan Rumah Sakit Rujukan (RS tipe A) dengan kapasitas 1440 tempat tidur dan 13 poliklinik. ILK berfungsi menunjang klinisi dalam menangani penderita rawat jalan maupun rawat nginap. Dalam menjalankan fungsinya ILK melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap bahan penderita baik yang dikirim dari ruangan atau yang diambil di tempat pengambilan sampel yang terdapat di ILK. ILK sendiri terdiri dari beberapa seksi yaitu seksi Kimia, seksi Hematologi, seksi lmunologi, seksi Bakteriologi dan Seksi Pendidikan. Seksi Pendidikan lebih banyak melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pendidikan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jumlah pemeriksaan yang dilakukan ILK kurang lebih 200 jenis pemeriksaan. Jumlah sampel yang diperiksa berasal dari kurang lebih 200 - 300 penderita setiap hari. Pemeriksaan terhadap jumlah sampel yang relatip banyak dengan berbagai macam pemeriksaan, dilaksanakan secara saling terkait oleh 99 karyawan. Sebagai bagian dari Rumah Sakit Rujukan, ILK dituntut menjalankan fungsinya sebaik-baiknya, yang berarti mampu mendapatkan hasil pemeriksaan yang tepat, akurat, selesai dalam waktu sesingkat-singkat mungkin dan sampai kembali ke tangan klinisi dalam waktu sesingkat mungkin pula. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai macam upaya telah dilakukan seperti meningkatkan mutu maupun jumlah petugas, menerapkan metoda baru yang lebih tepat, menjalankan sistem pemantapan mutu baik interna maupun eksterna, melakukan otomatisasi dengan menggunakan automated-analyzer serta usaha usaha memperbaiki sistem administrasi. Dengan adanya otomatisasi, pemeriksaan sampel yang relatip banyak dapat dilakukan dalam waktu yang relatip singkat, akan tetapi pencatatan serta distribusi hasil masih dilakukan secara manual. Hal ini berakibat bahwa hasil pemeriksaan yang selesai dalam waktu yang relatip singkat tersebut, masih belum sampai ke tangan klinisi dalam waktu yang relatip singkat pula. Selain itu beban ILK yang besar menyebabkan berbagai macam laporan yang dibuat oleh ILK dapat diselesaikan dalam waktu yang relatip lama serta kurang akurat. Penggunaan sistim informasi diharapkan dapat mempercepat administrasi hasil pemeriksaan serta memperbaiki pelaporan yang ada sampai saat ini. 1. 2. Tujuan Tujuan makalah ini adalah merencanakan sistem informasi berbasis jaringan di ILK dan memberi gambaran bagaimana sistem informasi dapat membantu ILK dalam menjalankan fungsinya.

Abstrak :
Tesis ini mengevaluasi huhungan antara Tingkat Pemenuhan (Compliance Level) Manajemen Kesekamalan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kontraktor dcngan Iaju angka kecelakaan konlraktor (conrracror acciden! rare) di daerah kcrja opcrasi lepas panlai China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), Laut Jawa Indonesia Bcrdzmarkan data-data yang didapat dari Pertamina dan juga Forum-Forum Komunikasi pemsahaan minyak dan gas nasional alaupun intemasionai_ ditemukan bahwa terdapat perbcdaan yang mencolok amara angka kecelakaan kontralaor dcngan angka kecelakaan karyawan permanen perusahaan. Tenlunya dengan tingginya angka kecelakaan kontraktor akan mempengaruhi angka kecelakaan perusahaan secara keseluruhan dan ini berarti pula akan mempengaruhi citra dan reputasi dari pemsahaan dimata para investor dunia. Dengan alasan tersebut di _atm manajemen perusahaan CNOOC menghanrskan untuk mcngimplementasikan SMK3 Kontraklor pada bulan Juli tahun 2000. Pada awal proses implementasi hanya tahapan PemiIihanfScleksi (Pre-Qualification) saja yang dilakukan, sehingga pada tahun-tahun lersebul angka kecelakaan masih terasa linggi. Pada awal tahun 2001. lahapan Aktifitas Kerja Awal (Pre Job Activity) mulai dilaksanakan pada sebagian konlraktor-kontraklor dan untuk selanjutnya mulai akhir tahun 200| dan awal lahun 2002 tahapan Pekerjaan Berlangsung (Work In Progress) mulai diimplemcnlasikan. Data-data yang dipakai didalam penymsunan thesis ini adalah data-data dari catatatan angka kecelakaan perusahaan dan pelapomn audit SMK3 Kontraktor dari tahun 2000 sampai dengan Kwanal-3 lahun 2002. Hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa tingkat pemenuhan pelaksanaan tahapan-tahapan SMK3 Kontraktor yang dilakukan secara konsisten akan memperbaiki laju angka kecelakaan kontraktor yang bekerja di CNOOC

---

The Thesis evaluates the correlation between the Compliance Levcl of a Contractor Occupational Health & Safety and Contractor?s accident rate at Offshore Operation ot`China National Ohshore Oil Corp South East Sumatera Ltd. (CNOOC SES Ltd.). Based on the contractor accident record from PERTAMINA and National or lntemational Oil and Gas Communication Forum shows that there is a signiticant gap between employer and contractor in temt of accident record.. The poor of contractors accident record will inlluence the total company record and even its reputation among the investors in the word. It is for the above reason that the CNOOC management obligated to implement the Contractor HSE Management S}stem started in .luly 2000. In early implementation, it was only Pre Qualification Step be implemented, so the accident that was recorded in that year was extremely high. ln the year of 2001, Pre Job Activity Step was then performed to some contractors and at the end of 2001 and in the early 2002, Work In Progress Step started be implemented. All data were collected from the company?s accident record and the compliance audit of Contractor HSE Management System from the year 2000 to 2002. The results indicate that the increase of compliance level of Contractor HSE Management System steps which is done consistently will significantly improve contraclor?s accident rate.

Abstrak :
Tarif detemnination at Public Health Center, Lahat Regency, has not been based on the analysis result of unit cost, local paying ability and willingness so iiir. The eifective tariifhas been Rp. 300,- since the commence of regional regulation No. 25, 1987. The analysis of local paying ability and willingness toward the tariif of health services has the objective to get public health center tariH` based on the description of local paying ability and willingness at public health center of Merapi ll, Met-api distric, Lahat Regency, in the year 2001. This research applies descriptive analysis with cross sectional design. Data collecting was conducted by holding interviews based on questionnaires, which refer to National-Social Economic Survey of the year 1999 towards families at public Health Center of Mcrapi II. The result of this research is described through analysis of local percentage that is marginalized (or neglected) from health service of certain tariff From the research, it is found that there are two kinds of tariff which are based on examiner (medical examiner), those are, first, tariff of Rp. 1000 for checking up by nurse and 1 - 3 kinds of medicine, and second, tari{I` of Rp. 2000 checking up by doctor with 1 - 3 kinds of medicine. Locals who are marginalized or neglected can be supported by giving (or extending) health cards.