Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pada dasarnya pcrusahaan efek rnerupakan organisasi bisnis. Organisasi merupakan sistem yang terbuka. OIeh karena itu dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan Iingkungan internalnya. Kerangka hukum merupakan faktor eksternal organisasi. Yang menjadi pertanyaan penelitian adalah (I) bagaimanakah kondisi kerangka hukum yang mengatur kegiatan perusahaan efek, (2) apakah yang merupakan peluang dan hambatan dalam kerangka hukum tersebut, dan (3) bagaimanakah strategi perusahaan di masa depan dalam lingkungan hukum yang ada saat ini. Penelitian dilakukan di PT. X.

Kerangka konsepsional penelitian ini didasarkan atas teori strategi dan manajemen strategi. Penelitian dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam dengan pedoman wawancara terhadap sejumlah informan dalam kalangan PT. X.

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum kerangka hukum yang mengatur perusahaan efek dapat menjadi hambatan bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan perantara pedagang efek, terutama di dalam menjalankan pengawasan terhadap penerapan dan ketentuan, tetapi kerangka hukum tersebut juga memberikan peluang untuk menjalankan kegiatan penjamin emisi efek.

OIeh karena. itu disusun formulasi strategi sebagai berikut; (1) kegiatan bisnis lebih dikonsentrasikan kepada kegiatan penjamin emisi efek dan penasehat keuangan, sedangkan untuk kegiatan perantara pedagang efek difokuskan kepada nasabah institusi (2) restrukturisasi organisasi dengan mempertahankan divisi yang mewadahi kegiatan bisnis yang menjadi konsentrasi perusahaan (3) dilakukan pengembangan kapasitas bagi sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan (4) membangun pusat data dan informasi untuk mengakomodasi seluruh kegiatan usaha (5) mengatasi meningkatnya beban operasional agar tercapai efisiensi untuk memperkuat keuangan perusahaan

Abstrak :
Pengikatan jual beli tanah dibuat dengan akta Notaris yang dilakukan apabila ada suatu persyaratan atau kondisi tertentu yang menyebabkan akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah belum dapat dilaksanakan. Pengaruh unsur asing bilamana melibatkan salah satu pihak yang terikat dalam pengikatan jual menyebabkan menggunakan bahasa asing. Pengaturan bahasa dalam suatu perjanjian menurut hukum Indonesia dengan adanya UU BBLNLK diatur wajib menggunakan bahasa Indonesia, selain menggunakan bahasa asing. Notaris sebagai pejabat umum yang melayani pembuatan akta dalam hukum perdata, terikat dengan UUJN. Sehingga setiap akta yang dibuat berbahasa asing wajib menterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh wajib terpenuhinya syarat sah perjanjian yang mengikat para pihak dan pihak ketiga. Tesis ini menggunakan metodologi penelitian normatif, dengan ruang lingkupnya hukum tanah nasional, perdata internasional, perikatan dan jabatan notaris, adapun alat pengumpulan datanya yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, kemudian pengolahan, analisa dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif dan atau kuantitatif, sesuai tipologi yang dipilih yaitu preskriptif-eksplanatoris dalam rangka problem identification, dan dilakukan terhadap sistematika hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa keberlakuan UU BBLNLK terhadap akta pengikatan jual beli dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga, dengan studi kajiannya yaitu pengikatan jual beli tanah, dimana dibuat dengan akta Notaris karena AJB belum dapat dapat dilaksanakan dihadapan PPAT. Akta pengikatan jual beli tanah yang dibuat dihadapan Notaris sebagai suatu perjanjian pendahuluan mempunyai kekuatan pembuktian dan mengikat pihak ketiga, dengan memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, material dan formil yang bersifat final, mengikat dan punya kekuasaan eksekusi, untuk itu sebagai dasar hukum dalam pembuatan akta pengikatan jual beli tanah meliputi prinsip, kaidah, asas dalam perjanjian/konrak internasional.

---

Land sales and purchase agreement made by Notary deed which conductable if there are certain terms or conditions that sale and purchase deed before officer for land deed unable to conduct it. Influence of foreign element if involving one of bounded party in sales and purchase agreement causing to use foreign language. Regulation of languange in an agreement in accordance to Indonesian law with the "UU BBLNLK" determines must using Indonesian language, beside foreign language. Notary as public officer that serving deed making in private law, bind to the "UUJN". Thus, every deed that made in foreign language must translated into Indonesian language. This matters is circumstantial by mandatory of legitimate terms of agreement that bind the parties and concerned third party. This thesis uses the methodology of normative research, the scope of national land law, international private law, obligation law and notary law, as for the data collection tool, the study documents and library materials, and processing, analysis and construction data were qualitatively and or quantitatively, according to typology selected the prescriptive-explanatory in the context of problem identification, and done to systematic positive law. The purpose of this research is to analyzed the effectiveness of the "UU BBLNLK" over the deed of sale and purchase agreement and its legal consequencies to third party, with the study of land sale and purchase agreement, where made by Notary deed because sale and purchase deed unable to performed before officer for land deed. Land sale and purchase agreement that made before Notary as an initial agreement has proving power and bind the third party, with following formality, materiality and physically proving power that naturally final, binding and executable, for law foundation in making of the deed of land sales and purchase agreement covering principles and norms in internation contract/agreement.

Abstrak :
Usaha perparkiran merupakan bisnis yang menarik dan menjanjikan di DKI Jakarta. Selain tidak memerlukan investasi yang besar, keuntungan yang diperoleh sungguh signifikan. Perkembangan jumlah penduduk dan kendaraan pribadi di DKI Jakarta menyebabkan kebutuhan pengguna jasa parkir akan tempat parkir semakin besar. Keadaan inilah yang menyebabkan pelaku usaha bebas untuk menentukan perjanjian sepihak yang tidak melindungi hak-hak pengguna jasa parkir sebagai konsumen dalam menyelenggarakan usaha perparkirannya. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada sumber hukum kepustakaan berdasarkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yang paling utama adalah penyelenggara parkir masih menerapkan klausula baku, ketentuan isi karcis parkir yang tidak memenuhi standar, dan tidak menegaskan mengenai jaminan asuransi. Pada prakteknya, penyelenggara parkir masih menerapkan ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran. Maka, dibutuhkan suatu pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas bagi penyelenggara parkir untuk menciptakan suatu perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna jasa parkir.

---

The parking business is favorable and promising in Jakarta. The benefits given are considerably modest as it does not require a significant amount investment. Growth in population and private vehicles are causing requirements for bigger parking lot. This condition causes the entrepreneurs to freely determine agreement unilaterally and therefore exacerbate rights of service while conducting their business. This study used normative legal research method that refers to the library research study based on secondary data. The results of this study concluded providers are still applying the parking standard clause; the terms of the contents of a parking ticket that does not meet the standards; parking service does not assert the insurance coverage. In practice, the organizers still apply the parking provisions contrary to the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Local Regulation 5 Year 2012 on parking regulation. Hence, it is concluded that continuous monitoring and implementation of strict sanctions are crucial for parking organizers to create a protection and legal certainty for consumer.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan hukum mengenai penerapan manajemen risiko pada pengelolaan penyertaan modal sementara serta bagaimana penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktiknya di Bank X. Bank X merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Penyertaan modal sementara adalah salah satu metode restrukturisasi kredit yang dilaksanakan dengan cara mengkonversi kredit debitur menjadi penyertaan modal sementara yang harus ditarik kembali oleh bank dalam jangka waktu 5 tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerapan manajemen risiko pada pengelolaan penyertaan modal sementara setidak-tidaknya harus meliputi pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Dalam prakteknya, Bank X telah menerapkan manajemen risiko pada penyertaan modal sementara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

This thesis explains about the legal provision concerning risk management in temporary equity participation and how commercial banks, in this case Bank X, implements such provision in practice. Bank X is one of the largest commercial bank in Indonesia. Temporary equity participation is one of loan restructuring method executed by converting debtor rsquo s loan into temporary equity participation which shall be withdrawn by the bank within 5 years. The research method used in this research is normative juridical method. Based on the research conducted by the author, the implementation of risk management in temporary equity participation must at least include active supervision of the directors and board of commissioners adequacy of risk management policies and procedures and establishment of risk limits adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes and risk management information systems and a comprehensive internal control system. In practice, Bank X has applied risk management in temporary capital participation in accordance with applicable law set out by the government.

Abstrak :
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, Perusahaan Asuransi tentunya memiliki eksposur terhadap berbagai risiko, salah satunya ialah risiko kepatuhan dan risiko hukum. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Asuransi harus memiliki fungsi Manajemen Risiko guna memastikan bahwa lini usaha dan bisnisnya berjalan dengan lancar serta tidak menimbulkan suatu kerugian terhadap pihak manapun, terutama Pemegang Polis. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, Perusahaan Asuransi lantas dihadapkan dengan berbagai tantangan untuk menyesuaikan seluruh tahapan dalam proses pertanggungan dengan dinamika perkembangan teknologi yang ada. Salah satu risiko yang kemudian muncul ialah risiko terjadinya fraud. Fraud yang kerap terjadi di berbagai Perusahaan Asuransi terbagi menjadi Agent Fraud, Application Fraud, dan Claim Fraud. Sejalan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2017, Perusahaan Asuransi wajib untuk memiliki dan menjalankan strategi anti fraud di lingkup internal perusahaan guna memitigasi segala risiko kepatuhan dan risiko hukum yang mungkin terjadi. Guna menjalankan strategi anti fraud secara efektif, Perusahaan Asuransi perlu untuk mengadopsi sistem dan metodologi yang tepat. Dalam menjawab isu tersebut, eksistensi Fraud Detection System sebagai sistem anti fraud di industri keuangan hadir. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan analisis terhadap prinsip, prosedur, serta efektivitas penggunaan Fraud Detection System sebagai upaya manajemen risiko Perusahaan Asuransi dalam menerapkan strategi anti fraud. ......As a company that operates in the financial sector industry, Insurance Companies are certainly exposed to various risks, namely is compliance risk and legal risk. In carrying out its business activities, Insurance Companies are obliged to have Risk Management function to ensure that the business objectives of the Company run smoothly and do not cause any losses to any parties, especially the Policyholders. Nevertheless, along with the rapid development of technology, Insurance Companies are then faced with various challenges to accustom all stages in the coverage process with the dynamics of existing technological developments. One of the risks that then arises is the risk of fraud. Fraud that often occurs in Insurance Companies consists into Agent Fraud, Application Fraud, and Claim Fraud. In line with the issuance of the Financial Services Authority Circular Letter Number 46/POJK.05/2017, Insurance Companies are required to have and implement an anti-fraud strategy within the company to mitigate all compliance risks and legal risks that may occur. In order to carry out an effective anti-fraud strategy, Insurance Companies need to adopt the right and adequate system. In responding to these issues, the existence of the Fraud Detection System as one of anti-fraud systems in the financial industry will help to find the way. In this research, the Author analyzes the principles, procedures, and effectiveness of using the Fraud Detection System as a tool for Insurance Companies to implement anti-fraud strategy and perform risk management.

Abstrak :
Penulis artikel ini membahas betapa pentingnya manajemen arsip dari sudut hukum. Uraian disandarkan pada pemahaman arsip dan landasan hukumnya. Arsip tidak terbatas pada dokumen yang dimiliki pemerintah, teteapi juga berkenaan dengan dokumen-dokumen perusahaan. Tata cara pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm juga dibahas dalam tulisan ini.

Abstrak :
Penulis artikel ini mengulas sistem dokumentasi dan infromasi bukan yang merupakan salah satu sarana utama dalam melakukan penelitian hukum dan pengembangan pendidikan hukum. Sistem dokumentasi hukum penting dalam pnelitian hukum, karena peneliti sangat bergantung pada dokumen-dokumen hukum baik badan hukum primer ataupun badan hukum sekunder. Pengembangan pendidikan hukum juga mentuhkan dokumentasi dan informasi hukum, karena keduanya merupakan prasarana yang pentin bagi peserta pendidikan di pendidikan tinggi hukum.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai keterkaitan antara Manajemen Risiko dengan pengaturan Multiple License dan penerapan Manajemen Risiko dalam pengaturan Multiple License. Pengaturan Multiple License membatasi kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor suatu bank berdasarkan modal inti yang dimilikinya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan Multiple License tersebut merupakan strategi dari pembuat peraturan terhadap bank-bank di Indonesia dalam mengatasi risiko yang ditimbulkan dari tidak sesuainya kemampuan suatu bank dalam menyerap risiko dari kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor yang dilakukannya akibat modal inti yang lemah. ...... This paper discusses about the connection between Risk Management and Multiple License Arrangement and the implementation of Risk Management in Multiple License Arrangement. Multiple License Arrangement limits bank?s bussiness activities and the opening of office networks based on their core capital by stipulates four categories depending on their core capital. The categorization known as BUKU. This study is juridical normative. The results of this research explains That Multiple License arrangement was a strategy from the regulator of Indonesian's Banks for overcoming the risk that posed from the mismatch of bank's ability to absorb the risk from bank's bussiness and the opening of office networks which conducted because the weak of bank?s core capital.