"Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI) sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI harus selalu tanggap dan siap memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi secara efektif dan efisien kepada Presiden RI. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi diperlukan adanya dukungan anggaran yang optimal untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kegiatan Sekretariat Negara. Dalam menjawab konsekuensi tersebut, peneliti berkeyakinan bahwa diperlukan adanya penilaian terhadap kinerja perencanaan anggaran di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam koridor menuju clean government dan good governance.
Penelitian terhadap persepsi pegawai tentang perencanaan anggaran di Setneg RI ini dilatarbelakangi oleh pentingnya efektivitas kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Adapun rumusan masalah yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana pendapat responden terhadap perencanaan anggaran di Setneg, dan 2) bagaimana praktik penerapan pendekatan tugas, prioritas, yuridis, efisiensi, partisipasi, dan waktu dalam perencanaan anggaran di Setneg RI.
Dengan mengacu pada beberapa teori perencanaan dan anggaran yang berkaitan dengan kinerja/prestasi, ternyata terdapat kesamaan substansi yang menunjukkan bahwa perencanaan pada hakikatnya mengandung unsur-unsur yang berkaitan dimana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan harus sesuai dengan tugas organisasi yang akan dicapai; mengutamakan kegiatan yang sifatnya prioritas; kegiatan yang dilakukan tersebut sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, dengan kata lain, mengandung unsur yuridis; kegiatan yang ingin dicapai senantiasa dilaksanakan secara efisien; kegiatan yang direncanakan dirancang dengan partisipasi sumberdaya manusia yang ada di departemen/lembaga/instansi; serta kegiatan yang dirancang tersebut memperhitungkan waktu memproses dan waktu pelaksanaannya. Sedangkan anggaran pada hakikatnya mengandung unsur-unsur pengeluaran dalam satuan uang yang direncanakan membiayai kegiatan-kegiatan dengan standar harga yang berlaku untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; penerimaan dalam satuan uang yang direncanakan dan keterangan dari mana penerimaan tersebut diperoleh; serta sesuai dengan waktu yang direncanakan untuk pengeluaran maupun penerimaan.
Pemahaman tersebut di atas diperoleh setelah melalui tahapan mengeksplorasi, mengelaborasi, menginterpretasi, dan menjustifikasi atas definisi, pengertian, peranan, dan manfaat perencanaan anggaran sehingga diperoleh benang merah bahwa perencanaan anggaran mengandung unsur-unsur: tugas, prioritas, yuridis, efisiensi, partisipasi, dan waktu. Dengan demikian sebagai dasar menilai kinerja perencanaan anggaran di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia secara, objektif dapat menggunakan unsur-unsur tersebut sebagai indikator. indikator-indikator tersebut diukur/dinilai untuk menguji kebenaran melalui persepsi responden yang berjumlah 260 dari 793 pegawai negeri di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia yang diproses berdasarkan teknik stratified random sampling (sampel acak terstrata) dan cara pengambilan sampelnya berdasarkan variable sampling fraction (disproposional/optimal).
Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan statistik deskriptif, antara lain, label persepsi, perhitungan persentase, arithmetic mean, modus, distribusi frekuensi (sederhana/kelompok), kondisi umum indikator, grafik balok persepsi pegawai, grafik lingkaran rata-rata hitung. Berdasarkan statistik deskriptif tersebut, data yang telah dikuantifisir diinterpretasi untuk menjawab masalah-masalah manajemen perencanaan anggaran di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pegawai dalam perencanaan anggaran dirasakan belum memadai karena tidak diikutsertakannya pegawai noneselon/non-fungsional (NEINF), misalnya: di dalam menghimpun data kegiatan; di dalam merencanakan tujuan, sasaran, dan manfaat kegiatan yang sesuai dengan tugasnya; serta di dalam menyusun kerangka acuan kegiatan. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa perencanaan anggaran yang diusulkan tersebut tidak transparan dan atau tidak dikomunikasikan kepada pegawai NEINF. Sedangkan penelitian terhadap praktik penerapan pendekatan tugas, prioritas, yuridis, efisiensi, dan waktu dalam perencanaan anggaran di Setneg adalah relatif efektif, meskipun tidak semua pernyataan di dalam setiap pendekatan yang digunakan tersebut menunjukkkan kadar yang efektif. Namun, secara umum, perencanaan anggaran di Setneg dalam dua tahun terakhir ini relatif kurang efektif.
Agar efektivitasnya optimal disarankan 1) perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi, 2) perlu dilakukan pendistribusian UU Propenas, 3) perlu diinformasikan peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, 4) perlu meminta persetujuan mengenai standar harga sektoral kepada Depkeu, 5) perlu penataan kembali format formulir usulan yang memuat tujuan, sasaran, dan manfaat kegiatan, dan 6) perlu keikutsertaan pegawai NEINF dalam perencanaan anggaran di unit-unit kerja.
Setelah melalui tahapan analisis data, ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan serupa dalam institusi yang berbeda dengan jumlah sampel yang lebih besar. Dengan cara ini, diharapkan dapat lebih valid dan reliabel sehingga dapat dijadikan referensi ilmiah secara memadai."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
