Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Proses pembuktian dugaan malpraktek dengan menggunakan pembuktian secara konvensional, kadang kala menimbulkan pro kontra di masyarakat. Pro kontra ini terjadi karena melihat tidak adanya keseimbangan dalam pembuktian apalagi dokter sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Walaupun disisi lain ada MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan terlebih dahulu dalam melakukan pemeriksaan terkait disiplin kedokteran dinilai tidak bisa berbuat apa-apa, dan dirasakan oleh masyarakat bahwa pasti akan lebih menguntungkan dokter. Untuk melihat kondisi tersebut sebagai bagian yang menjadi suatu kondisi yang terjadi saat ini, maka penulis mengkonversinya dalam suatu penulisan tesis dengan 3 (tiga) pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimanakah tindakan Kepolisian dalam hal terdapat pengaduan dari pasien/keluarga pasien atas dugaan malpraktek walaupun MKDKI dalam laporannya menyatakan sebaliknya? Apakah putusan MKDKI bisa digunakan sebagai laporan pihak dokter dengan menerapkan metode res ipsa loquitur? Bagaimanakah konsep res ipsa loquitur diterapkan dalam kasus dugaan malpraktek dokter ketika terjadi kelalaian terhadap pasien dalam lingkup hukum pidana?. Penelitian ini menelaah dan menganalisis data sekunder dan juga menggunakan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap kepolisian bisa sertamerta mengesampingkan putusan MKDKI yang notabene, hanya merupakan data biasa walaupun laporan tersebut menyatakan tidak adanya dugaan malpraktek. Tidak digunakannya laporan MKDKI sebagai bukti awal dalam proses pra ajudikasi, tidak menghilangkan esensi dari laporan tersebut, sebab ketika masuk dalam proses ajudikasi maka laporan MKDKI merupakan hasil dari pernyataan dokter sebagai bahan pembelaan dan ketika sistem pembuktian terkait tindakan dokter yang berakibat kelalaian digunakan konsep res ipsa loquitur maka laporan MKDKI adalah bagian yang tidak terpisah dari pernyataan dokter di Pengadilan nanti. Res ipsa loquitur sebagai metode yang digunakan dokter digunakan dalam mengajukan bukti dan fakta dalam mengungapkan tindakanya yang berakibat cacat atau meninggal

---

ABSTRACT
The process of proving the alleged malpractice by using conventional verification, sometimes raises the pros and cons in the community. Pros and cons of this happened because of lack of balance seen in the proof let alone doctors as defendants in the case. While on the other hand there MKDKI (Indonesian Medical Disciplinary Board) as an independent agency having authority to advance the discipline of medical related examination assessed can not do anything about it, and felt by the people that would be more advantageous doctor. To see these conditions as part of becoming a condition that occurs at this time, then convert it to an author writing a thesis with three (3) research questions, namely: How does the police action in the event of a complaint from the patient / family of the alleged malpractice though MKDKI in reports to the contrary? Is MKDKI decision could be used as a doctor's report by applying the method IPSA loquitur res? How does the concept of res IPSA loquitur applied in cases of alleged malpractice occurs when a doctor's negligence to patients within the scope of the criminal law?. This study examines and analyzes of secondary data and also uses primary data as supporting data. The results of this study showed that the attitude of the police can arbitrarily overrule the decision MKDKI that in fact, just an ordinary data although the report states the absence of the alleged malpractice. Failure to use the report as evidence MKDKI early in the preadjudication process, do not eliminate the essence of the report, because when entered in the adjudication process MKDKI report is the result of a doctor's statement as a defense and proof systems associated action when doctors used the concept of negligence resulting in res IPSA loquitur then MKDKI report is an integral part of the doctor's statement in court later. Res IPSA loquitur as physicians used the method used in the filed evidence and facts revealed actions that result in disability or death.

Abstrak :
Peninjauan kewajiban dokter dalam penelitian ini dikarenakan maraknya malpraktik dokter di Indonesia yang sarat akan pelanggaran kewajiban dokter di dalamnya. Penelitian ini membahas konsep kewajiban secara filsofis dan yuridis; melihat kewajiban dokter dalam undang-undang tentang praktik kedokteran dan kewajiban dokter dalam kode etik dokter Kodeki ; serta meninjau penerapan kewajiban dokter pada putusan Nomor 365K/Pid/2012. Tujuan penelitian untuk mengetahui serta memahami konsep kewajiban, baik secara filosofis maupun yuridis terutama dalam kaitannya dengan profesi dokter. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan Pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Jenis data berupa data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Laporan penelitian berbentuk deskriptif-analitis. Kesimpulan penelitian yaitu: terdapat perbedaan konsep kewajiban secara filosofis dengan konsep kewajiban secara yuridis; terdapat perbedaan kewajiban dokter dalam undang-undang tentang praktik kedokteran dengan kewajiban dokter dalam Kodeki; serta terdapat pelanggaran kewajiban dokter dalam putusan Nomor 365K/Pid/2012. ......The review of physician 39 s obligation in this research is caused by the malpractice of doctor in Indonesia which is full of violation of doctor 39 s obligation in it. This research discusses the concept of philosophical and juridical obligations see the doctor 39 s obligations in the law on medical practice and the obligations of doctors in the code of conduct of doctors Kodeki as well as reviewing the application of physician obligations to the decision Number 365K Pid 2012. The purpose of research to know and understand the concept of obligations, both philosophically and juridically, especially in relation to the profession of doctors. This research is normative juridical. Problem approach using the legislation approach The collection of data in the form of literature study. Data type is secondary data. Data analysis is done qualitatively. The research report is descriptive analytical. The conclusion of the research are there are differences of concept of philosophical obligation with the concept of juridical obligation there is a difference of physician 39 s obligation in the law on medical practice with the doctor 39 s duty in Codeci and there is a violation of the obligations of doctors in the decision Number 365K Pid 2012.