Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Malaria masih menjadi ancaman kesehatan bagi setengah populasi dunia termasuk di Indonesia dimana pada tahun 2020 jumlah kasus malaria mencapai 226.364 kasus dan 96% kasus tersebut berasal dari Provinsi Papua. Kabupaten Jayapura sendiri menduduki peringkat ke empat penyumbang kasus malaria terbanyak di Provinsi Papua pada tahun 2016 sebanyak 29.044 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura pada tahun 2021. Penelitian menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang dilakukan pada informan terpilih meliputi kepala dinas kesehatan, kepala bidang P2P, kepala bidang SDMK, kepala sub bagian umum, program, dan informasi, pengelola program malaria di dinas kesehatan, kepala puskesmas dan pengelola program malaria puskesmas di wilayah Kabupaten Jayapura. Pengambilan data dilakukan pada Bulan Februari - Maret 2022 dengan menggunakan teknik wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan telaah dokumen sebagai sumber data sekunder. Peneliti menggunakan pendekatan sistem dalam menilai input yang terdiri dari sumber daya manusia, dana, sarana, dan perundangan. Pada proses adalah bagaimana penemuan dan tatalaksana penderita, pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan peningkatan sumber daya manusia serta untuk output yaitu angka API, SPR, dan ABER di Kabupaten Jayapura. Ditemukan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria tidak berhasil mencapai target pada tahap Intensifikasi pengendalian yang telah ditetapkan didalam Pedoman Pengendalian Malaria Menuju Eliminasi Tahun 2030 di Kabupaten Jayapura yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jayapura nomor 44 Tahun 2017 dengan angka API adalah 100‰, SPR 24% dan ABER dibawah 10%. Hal-hal yang menjadi hambatan adalah kompetensi SDM yang belum memenuhi standar, ketersediaan dana yang belum memadai, dan manajemen sarana yang belum optimal. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura telah dilaksanakan namun belum optimal. Disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dapat menjadikan program eliminasi malaria sebagai prioritas anggaran dalam APBD Kabupaten Jayapura. Selain itu kerjasama lintas sektor yang tergabung dalam Malaria Center perlu digiatkan kembali dan merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta bermitra dengan global fund, Unicef, LSM, TNI, Polri, Organisasi profesi dan tokoh masyarakat. ......Malaria is still a health threat to half the world's population, including in Indonesia where in 2020 the number of malaria cases reached 226,364 cases and 96% of these cases came from Papua Province. Jayapura Regency itself was ranked the fourth most malaria case in Papua Province in 2016 with 29,044 cases. This study aims to evaluate the implementation of the malaria elimination program in Jayapura Regency in 2021. The study used a qualitative type of research method with a study case approach, conducted on selected informants including the Head of the Health Office, Head of the P2P Division, Head of HHR Division, Head of the General, Program and Information Sub-Section, Program Manager of Malaria in Health Office, Head of Puskesmas and Program Manager of Malaria in Puskesmas in Jayapura Regency. Data collection was carried out in February - March 2022 using in-depth interviews as the primary data source and document study as a secondary data source. Researchers use a systems approach in assessing inputs consisting of human resources, funds, facilities, and legislation. The process is how to find and treat patients, prevention and control of risk factors, epidemiological surveillance and outbreak control, improving information and education communication (IEC) and increasing human resources as well as for output, namely the number of API, SPR, and ABER in Jayapura Regency. It was found that the implementation of the malaria elimination program did not succeed in achieving the target of the control intensification stage that had been set out in the Guidelines for Malaria Control towards Elimination in 2030 in Jayapura Regency in Jayapura Regency Regulation number 44 year 2017 with API number is 100‰, SPR 24% and ABER below 10%. The things that become obstacles are human resources competencies that do not meet the standards, inadequate funding availability, and non-optimal management of facilities. It can be concluded that the implementation of the malaria elimination program in Jayapura Regency has been implemented but has not been optimal. It is recommended that the regional government of Jayapura Regency can make the malaria elimination program a budget priority in the Jayapura Regency RREB. In addition, cross-sectoral collaboration that is incorporated in the Malaria Center needs to be reactivated and formulate Regional Action Plans (RAP) and and partnering with global funds, Unicef, NGOs, TNI, Polri, professional organizations and community leaders.

Abstrak :
Pemantauan program malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu secara Pasif Case Detection (PCD) saat ini data laporan malaria dari Kabupaten/Kota diinput ulang yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penginputannya sehingga akurasi data kurang baik dan laporan terlambat disampaikan. Pada evaluasi program malaria di Dinas Kesehatan yang menjadi permasalahan untuk output laporan dan ringkasan data untuk pendukung keputusan dibuat manual masing-masing bagian sehingga lama tersedia untuk disajikan dan perlu tatap muka untuk konfirmasi dan pemutahiran data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem yang telah berjalan pada program malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, mengidentifikasi prioritas masalah utama dalam pencatatan dan pelaporan, pengolahan, penyajian, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dalam pencatatan dan pelaporan, pengolahan, penyajian data malaria. Menyediakan data malaria yang berkesinambungan dan lengkap agar dapat digunakan untuk pendukung keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengembangan perancangan sistem menggunakan SDLC (System Development Live Cycle). Informan pada penelitian ini adalah pengelola malaria yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan petugas monev malaria Kabupaten, puskesmas. Sampel diambil dengan menggunakan metode Kecukupan (Adequasi). Tahun 2013 kelengkapan laporan program malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 100%, sedangkan ketepatan pengiriman laporan 80%. (Profil Dinkes Provinsi Bengkulu, 2013). ...... Monitoring malaria program in Bengkulu Provincial Health Office in Passive Case Detection (PCD) current malaria report data from the District / City inputted again which can cause inconsistencies in input so the accuracy of the data is less good and the report was late to delivery. In the evaluation of malaria programs in the Department of Health which is the case for the output reports and summaries of data for decision support created manually each piece is so long and need to be available for face-to-face served to confirm and update the data. This study aims to analyze the system that has been running on the malaria program in Bengkulu Provincial Health Office, identify priority problems in recording and reporting major, processing, presentation, identify the needs of users in recording and reporting, processing, data presentation malaria. Malaria data provide continuous and complete in order to be used for decision support. This study used a qualitative method to method development system design using SDLC (System Development Live Cycle). Informants in this study is the management of malaria in Bengkulu Provincial Health Office and District malaria monitoring and evaluation officer, a health center. Samples were taken using the method Sufficiency (Adequasi). In 2013 the completeness of reporting of malaria programs in Bengkulu Province Health Depeartement 100%, while 80% report delivery accuracy (Bengkulu Provincial Health Office, 2013).