Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang bentuk Maladministrasi dalam Implementasi Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Berdasarkan Rekomendasi Ombudsman Nomor 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. Peraturan ini dinilai melampaui kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, karena dianggap melampaui ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan ini dalam proses penerbitan dianggap menyimpang dari prosedur karena tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan ini dianggap sebagai perbuatan tidak patut dimana dalam substansi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 tidak memberikan sosialisasi dan waktu transisi yang cukup. Namun Menteri Kelautan Perikanan tetap pada keputusannya untuk tetap memberlakukan Peraturan tersebut dan tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman Nomor 06/REK/0201.2015/PBP- 24/VI/2015 yang pada intinya merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 02/Permen- KP/2015. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dalam permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah untuk mengetahui bentuk Maladministrasi dalam Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 dan peran rekomendasi Ombudsman dalam kebijakan tersebut. Sehingga tujuan menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara dapat tercapai.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the forms of maladministration in the implementation of Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 02/Permen- KP/2015 on Restriction on the Use of Trawls and Seine Nets pursuant to Ombudsman Recommendation Number 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. The regulation is regarded as overstepping the authority of the Minister of Marine Affairs and Fisheries, as it considered as exceeding the provision of Article 9 of Law Number 31 of 2004 on Fisheries. The promulgation process of the regulation is deemed to have deviated from due procedure as it does not follow procedure for the enactment of regulatory instruments as stipulated in Law Number 12 of 2011 and the regulation is deemed as an impropriate act, as the provisions contained in the regulation does not provide sufficient period for dissemination and transition. Despite such condition the Minister has insisted to implement the regulation and chose not to heed Ombudsman Recommendation Number 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 which in essence advises the Minister to postpone the enactment of the regulation. This thesis uses a legal normative approach in its analysis of the related legal principles, systematic, and alignment. Data are analyzed using a descriptive qualitative method. Further, the expected output of the discussion is an understanding of the form of maladministration in the implementation of the ministerial regulation and the role of the Ombudsman recommendation in such policy, and thus allowing the creation of a clean and efficient governance to enhance prosperity and justice and legal certainty for all citizens.

Abstrak :
Meningkatnya laporan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan maladministrasi di DPMPTSP Kota Semarang pada tahun 2017-2019 menyebabkan menurunya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Semarang. Hal ini dikarenakan adanya dugaan maladministrasi dalam bentuk penundaan berlarut, terjadinya pungutan liar, tidak melayani, dan penyimpangan prosedur.. Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya perkembangan bentuk maladministrasi serta menganalisis efektivitas dari Rekomendasi Ombudsman pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah normatif-empiris. Hasil penelitiannya adalah ditemukan perbedaan jumlah data yang diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dengan yang ada di DPMPTSP Kota Semarang, Ombudsman tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Rekomendasi, melainkan hanya Laporan Akhir Hasil Penelitian (LAHP), dan belum bisa dibuktikannya efektivitas Rekomendasi Ombudsman pada kualitas pelayanan perizinan di Kota Semarang dikarenakan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah sendiri belum pernah menerbitkan Rekomendasi maupun LAHP karena semua laporan dugaan maladministrasi perizinan selesai pada tahap klarifikasi. ......The increasing reports of public complaints about alleged maladministration at the Semarang City DPMPTSP in 2017-2019 led to a decrease in the level of public satisfaction with the quality of public services carried out by the Semarang City DPMPTSP. This is due to allegations of maladministration in the form of protracted delays, illegal levies, non-service, and procedural irregularities. This study aims to see the development of forms of maladministration and to analyze the effectiveness of the Ombudsman's Recommendations in improving the quality of public services. The research method used by the author is normative-empirical. The result of the research is that there is a difference in the amount of data received by the Indonesian Ombudsman Representative of Central Java with that of the Semarang City DPMPTSP, the Ombudsman does not have the authority to issue Recommendations, but only the Final Research Results Report (LAHP), and the effectiveness of the Ombudsman Recommendations on quality has not been proven. licensing services in Semarang City because the Central Java Representative Ombudsman himself has never issued a Recommendation or LAHP because all reports of alleged maladministration of permits have been completed at the clarification stage.

Abstrak :
Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Maladministrasi dapat terjadi dalam bentuk Penundaan Berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, Penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, tidak layat atau tidak patut, berpihak, konflik kepentingan, dan diskriminasi. Dalam skripsi ini akan dibahas permasalahan mengenai Jenis Maladministrasi Dalam Penerimaan CPNS. Kemudian tindakan korektif dari Ombudsman RI Terhadap Dugaan Maladministrasi dalam proses tes CPNS. Dan yang terakhir adalah Implementasi saran perbaikan yang telah diberikan Ombudsman RI. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menarik asas-asas hukum penting untuk melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan penelitian yang menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada. Atas permasalahan tersebut, skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa Jenis Maladministrasi dalam Penerimaan CPNS yang dilanggar ialah Prosedur dan Sarana/Prasarana. Tindakan korektif dari Ombudsman RI terhadap Dugaan Maladministrasi dalam proses tes CPNS ialah Respon cepat ombudsman, koordinasi dengan pihak terkait dan pemberian saran perbaikan. Dan terakhir implementasi saran perbaikan yang telah diberikan Ombudsman RI secara umum telah dilaksanakan dengan baik oleh instansi penyelenggaraan penerimaan CPNS  
Maladministration is a behavior or act that is against the law, exceeds authority, uses authority for other purposes than the purpose of the authority, including negligence or neglect of legal obligations in the administration of public services did by the public servant and government which results in material and/or immaterial losses to the community and individuals. Administration can occur in the form of Delayed the services, not providing services, incompetent, abuse of power, requests for compensation, deviations from procedures, improper, partiality, conflict of interest, and discrimination. This thesis will be discuss the problems regarding the Types of Maladministration on selection CPNS process. Then the action of the Indonesian Ombudsman Against Alleged Maladministration on the CPNS selection process. And the last is selective correction implementation given by the Indonesian Ombudsman. Research method that will be used by writer is Normative research, a research method that gathering important law principles for interpretating regulation of constitution, a research that analyze the legal events in chronological way and observing the relationship with existing social events. For this problem, this thesis has a conclusion that the type of maladministration in the CPNS selection process is Procedure and Facilities / Infrastructure. The corrective solution of the Ombudsman against the Alleged maladministration in the CPNS selection process was the rapid response of the ombudsman, coordination with relevant parties and giving corrective solution for improvement. And finally the implementation of the corrective solution that have been given by the Indonesian Ombudsman in general have been carried out well by the implementing agency for the recruitment of CPNS