Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur dan kualitas argumentasi fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1975 hingga 2011 yang telah dibukukan dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. Penelitian ini merupakan kajian analisis wacana yang menggunakan teori argumentasi dalam menganalisis data. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan dua hal. Pertama, penanda bagi premis (data dan atau backing) dari argumentasi dalam fatwa MUI adalah ungkapan seperti Membaca, Menimbang, Memperhatikan, dan juga Dasar Penetapan Hukum. Premis-premis dalam fatwa saling berhubungan dengan kompleksitas yang berbeda-beda dalam membangun simpulan, sehingga terbentuk jenis hubungan tertentu seperti serial argument, convergent argument, link argument, dan kombinasi dari jenis hubungan tersebut. Penanda simpulan (claim atau conclusion) dalam fatwa MUI adalah kata seperti Memutuskan, Menetapkan, Memfatwakan, dan juga Ketentuan Hukum. Kedua, kualitas argumentasi dari fatwa tergantung kepada ketersediaan sumber hukum dalam teks fatwa yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan kritis yang digunakan dalam mengevaluasi skema argumentasi. Analisis terhadap kualitas argumentasi menunjukkan bahwa sebagian besar fatwa memiliki bukti tekstual yang memadai untuk menjawab pertanyaan kritis yang diajukan untuk mengevaluasi skema argumentasi, dan pada sebagian kecil fatwa diperlukan verifikasi ke luar teks fatwa untuk menjawab pertanyaan tersebut.

---

The aim of this research is to describe the structure and quality of fatwa argumentation of Majelis Ulama Indonesia (MUI) since 1975 until 2011 which had been compiled in Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. The research is a discourse analysis research using argumentation theory for data analyzing. Based on the analysis, there are two findings in this research. First, the premise in the argumentation of MUI fatwa, including data or backing, expressed by expressions such as Membaca, Menimbang, Memperhatikan, and also Dasar Penetapan Hukum. Those premises are interrelated each other in supporting conclusion with different degrees of complexity. And this interrelation of premises form certain premises relation such as serial argument, convergent argument, link argument, and other complex relations combined from those relations. The conclusion, or claim, expressed by expressions such as Memutuskan, Menetapkan, Memfatwakan, and Ketentuan Hukum. Second, the argument quality of fatwa is depended on the availability of references in the body text of fatwa those can be used to answer the critical question proposed for evaluating argument scheme. The analysis of the quality of argument showed that most of the MUI fatwa have adequate textual evidence in responding critical question proposed for evaluating argumentation scheme. The verification to the textual reference out of the fatwa is required only in a few numbers of MUI fatwa in responding those critical questions."

"Skripsi ini mengangkat Fatwa-fatwa MUI yang dianggap controversial dan merupakan topik yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Permasalahn utama yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana MUI menghadapi dan menykapi anjuran pemerintah mengenai program Keluarga Berencana (KB) dan memperbolehkan umat Islam mengikuti perayaan Natal bersama tersebut. Disamping itu, skripsi ini juga akan mengangkat permasalahan utama yaitu sejauhmana fatwa-fatwa MUI yang dianggap kontroversial itu juga disikapi oleh pemerintah. Fatwa MUI sebagai sebuah bentuk atau wujud dari cara MUI untuk memprotes sikap pemerintah dalam menangani masalah kerukunan umat beragama dan Keluarga Berencana. Pembahasan skripsi ini diatekankan kepada kiprah MUI sebagai organisasi para ulam denganpenekanan pokok kepada fatwa-fatwa yaitu dua fatwa MUI, yaitu fatwa tentang larangan menghadiri perayaan Natal dan fatwa tentang KB yang merupakan bentuk ketidaksetujuan MUI terhadap sikap pemerintah dalam hal kerukunan antar umat beragama dan Keluarga Berencana. Dari segi organisasinya, yang dipilih adalah MUI tingkat pusat sebagai obyek penelitian, dan bukan MUI tingkat daerah, yang dipimpin oleh Hamka, Ketua Umum MUI Periode Pertama ini (1975-1981). MUI selalu berusaha independent, akan tetapi bagaiman pun juga MUI adalah Majelis Ulama yang mewakili umat Islam. Oleh karena itu dalam kiprahnya pun akan sangat sulit untuk benar-benar independent berdasarkan ketentuan yang ada dalam Al-Qur_an. Bagaimanapun juga, walaupun MUI terus berusaha keras menjaga kemurnian Al-Qur_an dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, akan tetapi tidak lepas dari adanya pengaruh dahsyat dari perubahan jaman yang semakin modern. Maka dari itulah mengapa MUI senantiasa terus berusaha untuk memelihara hubungannya dengan umat beragama. Hal ini tidak mudah bagi MUI, karena masing-masing dari kedua belah pihak bisa saja mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bias membuat sulit MUI dalam mengkompromikan kedua belah pihak. Bahkan kemungkinan MUI harus bisa memilih salah satu dari dua kepentingan itu, apakah memihak pemerintahatau umat. Hal itu yang menyebabkan MUI menghadapi dilema kalau menghadapi persoalan seperti itu. Disamping itu, hal terebut dapat menyebabkan wibawa MUI bisa merosot di mata umat atau pemerintah. Jika MUI terlalu memihak ke pemerintah, maka bisa dilecehkan umat, akan tetapi sebaliknya jika terlalu memihak umat, maka bisa jadi akan dilecehkan pemerintah. Situasi inilah yang akan terus dihadapi MUI, karena peranannya yang disebutkan dalam salah satu visi, misi maupun tujuan MUI yaitu bahwa MUI sebagai penghubung antara kepentingan ulama (umat islam) dengan pemerintah."