Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya. Oleh karenanya, hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan banyak manfaatnya bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kayu tersebut ditebang dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan kayu tersebut harus berdasarkan ijin dari Departemen Kehutanan. Namun pada kenyataannya, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kerusakan hutan yang salah satunya adalah perdagangan kayu ilegal. Tindak pidana perdagangan kayu ilegal sangat marak diIndonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak pidana yang rapi dan teroganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas perdagangan kayu ilegal adalah karena perdagangan kayu ilegal adalah termasuk kategori "kejahatan teroganisasi". Kegiatan ini melibatkan banyak pelaku yang teroganisasi dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Oleh karena itu penegakan hukum perlu diwujudkan melalui sistem peradilan pidana. Proses penegakan hukum di bidang kehutanan khususnya terhadap pelaku perdagangan kayu ilegal dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system). Sistem Peradilan Pidana terdiri dari komponen-komponen antara lain Kepolisian, PPNS Kehutanan, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengatur pengelolaan hutan dan basil hutan dengan tujuan agar hutan dapat dikelola secara proporsional dan tidak mengurangi nilai kegunaannya. Dalam praktek penanganan kasus perdagangan kayu ilegal, proses penegakan hukum terhadap perdagangan kayu ilegal sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu ilegal ditandai dengan penanganan tindak pidana perdagangan kayu ilegal yang tidak integral (menyeluruh) karena pelaku intelektual yang berkaitan langsung seperti pemodal, pemesan, pengirim, pemalsu dokumen, saw mill yang berperan sebagai penghubung jarang sekali dipidana dan hanya orang-orang lapangan Baja yang dipidana. Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu ilegal sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum diperlukan sinkronisasi dalam sistem hukum yaitu sinkronisasi substansial, sinkronisasi struktural dan sinkronisasi kultural. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua sinkronisasi sistem hukum saling mendukung dan melengkapi. Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu ilegal dalam sistem peradilan pidana perlu didukung oleh sinkronisasi sistem hukum.

Abstrak :
ABSTRAK
Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka dan berfungsi sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, sehingga setiap orang mempunyai kesempatan dan akses yang besar untuk memanfaatkannya. Kondisi ini memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Tindak pidana illegal logging sangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak pidana yang terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas illegal logging, karena illegal logging termasuk dalam kategori kejahatan terorganisasi. Para pelaku tindak pidana illegal logging akan berupaya agar kejahatan yang dilakukannya tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari aktifitas illegal logging atau tindak pidana di bidang kehutanan lainnya, sedemikian rupa sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Mengingat dampak tindak pidana illegal logging yang luar biasa, sangat dibutuhkan terobosan atau cara-cara yang bersifat luar biasa (extra-ordinary) pula guna memastikan dihentikannya aktifitas illegal logging, dijeratnya para pelaku terutama aktor intelektual termasuk kooporasi yang terlibat dalam aktifitas illegal tersebut, dan segala hasil yang diperoleh dari aktifitas illegal tersebut dapat disita dan dirampas (recovery) untuk Negara. Dengan demikian, diharapkan adanya efek jera terhadap pelaku aktifitas illegal logging atau tindak pidana di bidang kehutanan lainnya. Salah satu bentuk terobosan dimaksud adalah dengan memanfaatkan regulasi anti-pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Tesis ini akan menganalisis efektifitas dalam penerapan regulasi anti-pencucian uang yang dimanfaatkan untuk menimbulkan efek jera pada setiap orang untuk melakukan aktifitas illegal logging atau tindak pidana di bidang kehutanan lainnya. Tesis ini juga akan membahas permasalahan serta kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memberantas illegal loging dengan menggunakan pendekatan anti pencucian uang.

---

ABSTRACT
Forest area is a natural resources that is open and serves as one of the determinants life support systems, so that everyone has the opportunity and great access to use it. These conditions could cause many problems in the forest management. The criminal act of illegal logging is very rampant in Indonesia, involves many actors and is an organized criminal act. The basic point that is difficult to combat illegal logging is because it is included in the category of organized criminal act. The perpetrators of illegal logging crime would be kept at a crime undetected by law enforcement officials to conceal or disguise the origin of the wealth obtained from illegal logging activity or criminal acts in the field of forestry, such that these assets as if derived from legitimate activities. Given the impact of illegal logging activities were outstanding, much-needed breakthrough or ways that are extraordinary (extra-ordinary) also to ensure a halt to illegal logging activities, especially dijeratnya actors including kooporasi intellectual actors involved in the illegal activity , and all the results obtained from the illegal activity can be seized and confiscated (recovery) for the State. Thus , the expected deterrent effect against perpetrators of illegal logging activity or criminal acts in other forestry. One form is intended to exploit the breakthrough anti - money laundering regulations . This study used a normative method and the method of data collection library research. This thesis will analyze the effectiveness of the implementation of anti - money laundering regulations are utilized to ensure a deterrent effect on any person to conduct illegal logging activity or criminal acts in other forestry . This thesis also looks at the problems and obstacles faced and the efforts to do in order to combat illegal logging by using the anti-money laundering approach

Abstrak :
ABSTRAK
Maksud utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seharusnya cara penerapan pasal yang akan disangkakan atau di dakwakan ketika ada perbuatan pidana di bidang kehutanan, apakah menggunakan delik di Undang-Undang Korupsi atau delik di Undang-Undang Kehutanan. Selain itu akan dianalisis apakah memang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat eksklusif mengingat adanya pasal 14 pada Undang-Undang tersebut atau sebenarnya pasal 14 sendiri tidak menghalangi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan pada Kejahatan di bidang kehutanan yang merugikan keuangan negara. Proses penegakan hukum yang setengah hati menyebabkan hanya pelaku lapangan yang mendapat hukuman, sedangkan pemain kelas kakap dari bisnis illegal logging belum tersentuh oleh hukum. Dengan adanya aparat penegak hukum yang korup. Simbiosis antara korupsi dan illegal logging mengakibatkan kerugian negara tidak hanya dari aspek ekonomi, namun juga mencakup aspek-aspek yang lain seperti sosial dan lingkungan.