Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal, sebagai upaya dalam mendapatkan pemasukan bagi Pemerintah Daerah guna membiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Potensi Retribusi Terminal di Kota Bekasi sangat besar, namun pada kenyataanya realisasi penerimaan Retribusi Terminal dari tahun ke tahun sangat kecil (namun apabila dibandingkan dengan target penerimaan rata-rata mendekati 100%), sehingga kontribusinya terhadap total penerimaan retribusi juga kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Retribusi Terminal di Kota Bekasi, mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dan mengetahui proyeksi penerimaan Retribusi Terminal di rasa yang akan datang. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kontribusi Retribusi Terminal terhadap penerimaan retribusi daerah saat ini masih relatif kecil, rata-rata sebesar 4,30% per tahunnya. Pemberi kontribusi terbesar bagi penerimaan Retribusi Terminal berasal dari penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Umum di Dalam Terminal yang mencapai 90,35% dari total penerimaan Retribusi Terminal. Dilihat dari pertumbuhannya sangat bervariasi; namun cenderung menurun. Nilai elastisitas Retribusi Terminal lebih besar dari satu, dan nilai AER yang meningkat pada tahun berikutnya, maka Retribusi Terminal cukup potensial untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Kota Bekasi. Hasil analisis proyeksi untuk lima tahun ke depan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun hal yang perlu diperhatikan pula adalah pertama melihat potensi yang masih sangat besar, maka sebaiknya dalam penetapan target penerimaan Retribusi Terminal harus disesuaikan dengan potensi yang ada. Kedua, kendala di lapangan cukup berat/serius, antara lain, kondisi terminal yang ada di Bekasi, saat ini jauh dari memadai dan jumlah petugas retribusi masih kurang, baik dalam kualitas dan kuantitasnya, sehingga perlu segera diadakan pembenahan terminal dan peningkatan kuantitas dan kualitas petugas.

Abstrak :
ABSTRAK Adanya perubahan besaran dan alokasi dari belanja anggaran pemerintah pada tahun pemilu dan menjelang pemilu diketahui terjadi pada tingkat negara, propinsi dan kota. Walaupun dengan derajat yang berbeda terjadi bukan hanya di negara berkembang dengan pengalaman demokrasi yang masih muda namun juga di negara maju dengan kelembagaan dan iklim demokrasi yang lebih matang. Penelitian ini mencoba mengetahui apakah pemilu juga mempengaruhi sisi penerimaan dari anggaran pemerintah. Apakah kepala daerah (bupati/ walikota) petahana yang ikut kembali di pilkada menggunakan juga sisi penerimaan dari APBD untuk tujuan meningkatkan peluang keterpilihan kembali mereka dalam era pilkada langsung di Indonesia.

---

ABSTRACT Significant shift in value and allocation of local government budget at pre and election year empirically identified at country, state, province and municipal/ district level. Found not only in developing or newly democratized countries but also in developed countries with long history of democracy and mature institutionality. Previous studies empirically identified local political budget cycle at expenditure side of local districts budget in Indonesia. This research aimed to investigate impact of local political cycle to revenue side of local budget. Using panel data on 491 districts in Indonesia from 2005 to 2013, utilizing fixed effect method we find empirically significant evidence that local own revenue induced by local direct election.

Abstrak :
Realisasi PAD Kabupaten Muna dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, bahkan cenderung mengalami penurunan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam mencapai target PAD disebabkan oleh (1) Perda PAD yang berkaitan dengan penentuan tarif pajak dan retribusi daerah sudah tidak sesuai lagi dengan nilai pasar yang terjadi; (2) Sulitnya membuat Perda Baru tentang PAD karena dikhawatirkan terjadi tumpang tindih dengan pajak-pajak propinsi dan pusat yang telah ada dalam menentukan definisi dan ketetapan pajak itu sendiri; (3) Ketidakmampuan SKPD dalam melihat potensi dan efektivitas serta permasalahan sistem dan prosedur PAD; (4) Belum optimalnya penggalian potensi pajak dan retribusi daerah; (5) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan yang dapat menunjang peningkatan penerimaan PAD; (6) Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak; dan (7) Masih kurang optimalnya pemberian sanksi kepada wajib pajak dan retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi peningkatan PAD Kabupaten Muna. Tujuan khusus penelitian adalah: (1) mengukur efektivitas dan efisiensi PAD Kabupaten Muna; (2) mengukur elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Muna; (3) mengukur rasio kemandirian daerah; (4) mendeskripsikan strategi untuk peningkatan PAD Kabupaten Muna; (5) mendeskripsikan peran PAD hubungannya dengan ketahanan daerah. Objek penelitian ini adalah PAD Kabupaten Muna. Lokasi penelitian di Kabupaten Muna, khususnya pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 10 responden yang dipilih dengan metode purposive sampling. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas, efisiensi, elastisitas, kemandirian daerah, dan pertumbuhan PAD. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) efektivitas PAD Kabupaten Muna selama tahun 2007-2011 berfluktuasi dan cenderung menurun, (2) Efisiensi PAD Kabupaten Muna cenderung mengalami peningkatan dan Elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Muna memiliki nilai positif, (3) Rasio kemandirian daerah fluktuasi dan cenderung menurun, (4) Strategi yang digunakan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Muna adalah; (i) melakukan perbaikan terhadap sistem informasi manajemen data; (ii) melakukan sosialisasi UU dan Peraturan Daerah kepada masyarakat akan pentingnya pajak/retribusi daerah bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah; (iii) peningkatan sarana dan prasaran yang memadai; dan (iv) melakukan peningkatan keahlian SDM apartur yang profesional dan bertanggung jawab, dan (5) Peningkatan PAD akan menjamin kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif yang merupakan tujuan dari ketahanan daerah.

---

Actual PAD Muna from year to year fluctuations, and even tends to decrease. The main problems encountered in achieving revenue targets caused by (1) PAD regulations relating to determination of tax rates and local retribution are no longer in line with market value that occurred, (2) The difficulty of making new laws about PAD because they feared overlap with taxes provincial and national taxes that already exist in determining the definition and the assessment itself, (3) SKPD inability to see the potential and effectiveness and PAD system and procedure problems (4) Not potential of potential taxes and local retribution, (5) Not optimal service infrastructure to support the increasing acceptance of PAD, (6) Still lack the level of public awareness in fulfilling its obligations as a taxpayer, and (7) Still less optimal sanctions to compulsory taxes and charges are not carrying out their obligations to make payments. The general objective of this study was to formulate a strategy to increase local original revenue of Muna District. Specific objectives of research are: (1) measure the effectiveness and efficiency of PAD, (2) measure the elasticity of PAD to GDP Muna, (3) measures the ratio of local independence, (4) describe strategies to increase PAD Muna, (5) describe the role of PAD realtion to regional resilience. Object of this study is PAD Muna. Location of research in Muna District, especially at the Department of Revenue, Finance Management and Regional Asset (DPPKAD). The data used are primary data and secondary data. Primary data were obtained from 10 respondents were selected by purposive sampling method. While the secondary data obtained from the Department of Revenue, Finance Management and Regional Asset in Muna District. The analysis used in this study are effectiveness, efficiency, elasticity, local independence, and the growth of PAD. The results of this study revealed that (1) The effectiveness of PAD Muna during 2007-2011 fluctuated and tended to decline, (2) PAD Muna efficiency tends to increase and the elasticity of PAD to GDP Muna has a positive value, (3) The ratio of local independence and fluctuation tends to decrease, (4) Strategies used to increase PAD Muna are: (i) make improvements to data management information system, (ii) to disseminate the Law and Local Regulations to the public on the importance of taxes/ retribution for the implementation of governance and local development, (iii) improvement of facilities and infrastructure are adequate, and (iv) skills upgrading human resources and professional personnel who are responsible, and (5) Increase in PAD will ensure the welfare of the community and create security conditions conducive that is the purpose of the local resilience.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisa dampak dari rencana perubahan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan mengangkat kasus provinsi berciri kepulauan sebagai pokok bahasan dan menggunakan analisa regresi data panel untuk tahun 2003-2010. Selama ini formulasi DAU lebih mengandalkan luas daratan dan baru memulai memasukkan komponen lautan dalam formulasi DAU dengan bobot yang rendah. Rencana perubahan formulasi DAU sudah mulai bergulir untuk perencanaan anggaran, dan khususnya bagi provinsi berciri kepulauan diharapkan berdampak yang positif ke depan berupa peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah, khususnya pertumbuhan ekonomi. Hasil analisa menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif namun belum signifikan, penerimaan/pendapatan daerah (PAD dan Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK) dan PDRB tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan, luas wilayah berpengaruh negatif dan signifikan, dan, dummy provinsi berciri kepulauan berpengaruh negatif namun tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Perubahan formulasi DAU, yaitu dengan meningkatkan bobot luas laut dalam perhitungan luas wilayah dari 30 persen sampai dengan 80 persen memberikan efek yang semakin memeratakan kondisi keuangan daerah provinsi dan meningkatkan penerimaan daerah Provinsi yang berciri kepulauan. Namun, peningkatan penerimaan akibat perubahan formulasi DAU tersebut belum signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi berciri kepulauan, sehingga diperlukan alternatif cara lain dalam mengoptimalkan kinerja pembangunan daerahnya. ......This study analyzes the impact of general allocation fund reformulation plan with study case of islanding (archipelagic) province using the panel data regression model from 2003-2010. So far the DAU formulation has relied more on land spatial measurement and newly started to insert the sea spatial component into the DAU formulation with a low weight. The DAU reformulation plan has already run for running budget planning and onward, and an expectation to bring positive impact in the future for the islanding provinces through the regional economic development, especially its economic growth. The analyze shows that human development index (HDI) has positive covers but insignificant, local government revenue (originally local government revenue (PAD), and transfer funds (DAU, revenue sharing (dana bagi hasil-DBH), and special allocation fund (dana alokasi khusus-DAK)) and the previous year regional gross domestic product (RGDP) have positive covers and significant, spatial measures have negative covers and significant, and, dummy of islanding province has negative covers and insignificant, in supporting the provincial economic growth. The DAU reformulation, which to increase the weight of sea spatial measures from 30% to 80% provides a more distributional equality of provincial financial condition and improves the provincial revenue of islanding provinces. The increase revenue due from the DAU reformulation was insignificant to boost the islanding province economic growth, therefore other ways as alternative are needed to optimalised the local economic development performances.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisa struktur tarif retribusi kebersihan di DKI Jakarta, apakah tarif retribusi kebersihan sudah memenuhi prinsip full cost recovery atau belum serta berapa besarnya besarnya tarif yang dapat menutup total biaya operasional dan pemeliharaan pelayanan kebersihan tetapi tidak memberatkan masyarakat yang mendapat pelayanan kebersihan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif retribusi kebersihan yang saat ini berlaku di DKI Jakarta belum mencerminkan seluruh pengeluaran yang dibutuhkan dalam mengelola kebersihan. Selain itu, masyarakat merasa keberatan dengan adanya kenaikan tarif retribusi kebersihan dan kenaikan tarif yang dapat diterima adalah sebesar 10%. ......This thesis analyzes the structure of the rates charged for the cleanliness in DKI Jakarta, whether the rates have met the full cost recovery principle or not and how much the rates that can cover all the operational and maintenance cost of cleanliness services but do not burdensome the people who get the services. This research is a descriptive qualitative research design. The result showed that the current rates which apply in DKI Jakarta are not reflecting whole the expenditure are required in managing the cleanliness. In addition, the people are objected to the increasing of the rates charged for the cleanliness and the acceptable increasing rates is reaching 10%.

Abstrak :
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai kebutuhan daerahnya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya. Retribusi budidaya mutiara merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi pemungutan retribusi budidaya mutiara di Kabupaten Lombok Barat dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam implementasi pemungutan retribusi budidaya mutiara di Kabupaten Lombok Barat. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan retribusi budidaya mutiara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat belum berjalan dengan baik karena realisasi penerimaan retribusi budidaya mutiara dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lombok Barat tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, kendala sosialisasi, kurangnya koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, kurangnya pengawasan yang dilakukan, lemahnya pengenaan sanksi, dan kendala pendapatan perusahaan budidaya mutiara sedang mengalami penurunan menyebabkan pemungutan retribusi budidaya mutiara tidak dapat dilakukan secara optimal. ...... West Lombok Regency local government seeks to improving the original income to finance the needs of the region in order to hold his administration. Pearl cultivation charge is one of the original income source with huge potential. This study was conducted to analyze the implementation of collection on pearl cultivation charge in West Lombok Regency and analyze the constraints faced by the Department of Maritime and Fisheries Affairs in the implementation of collection on pearl cultivation charge in West Lombok Regency. This thesis uses the qualitative approach with data collection techniques through in depth interview, observation, and literature. The results of the study showed that the implementation of collection on pearl cultivation charge concerning improving the original income of West Lombok Regency has not run well yet because the realization of pearl cultivation charge revenue in improving the original income of West Lombok Regency didn’t achieve the targets, constraints on communication, socialization problems, lack of coordination between the Department of Maritime and Fisheries Affairs and The Departments of Indonesian Capital Market of Investment and Integrated Licensing Service, which carried out the lack of supervision, lack of imposition of sanctions, and the constraints of a pearl cultivation income is declining, causing the pearl cultivation charge collection cannot be performed optimally.

Abstrak :
Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai kebutuhan daerahnya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Retribusi pengambilan foto merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengenaan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta dan mengetahui dasar penentuan tarif yang digunakan dalam pemungutan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta. Pengenaan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta dievaluasi dengan melihat dari pemenuhan prinsip-prinsip pemungutan retribusi yang dikemukakan oleh Davey yaitu kecukupan, keadilan, kemampuan administrasi, dan kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pengenaan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta belum memenuhi keseluruhan dari prinsip-prinsip pemungutan retribusi yang dikemukakan oleh Davey dalam pemungutannya, sehingga perlu untuk dikaji ulang mengenai pemungutan retribusi tersebut. Selain itu, dasar penentuan tarif yang digunakan hanya berasal dari standard operasional prosedur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. ...... DKI Jakarta seeks to improve local revenues to finance regional needs in order to govern. Retribution photo shoot is one source of local revenue Jakarta Province. This study was conducted to evaluate the imposition of charge of photo shoot in a city park of Jakarta Province and knowing the basic rate used in determining the collection charge of photo shoot in a city park of Jakarta Province. Imposition of levy in a city park photo shoot Jakarta Provincial evaluated by looking at compliance with the principles of the levy proposed by Davey namely sufficiency, justice, administrative ability, and legal certainty. Imposition of charge is evaluated by looking at compliance the user charge principle by Davey, namely sufficiency, justice, administrative ability, and legal certainty. The purpose of this study was to evaluate the imposition a charge of photo shoot in the city park of Jakarta Province. The approach used in this research is quantitative approach with method of data collection using in-depth interviews and literature study with qualitative data analysis techniques. The results showed that the imposition a charge photo shoot in the city park of Jakarta Province not meet the overall user charge collection principle by Davey in the collection, so it needs to be re-examined on the levy rules. In addition, the basis for determining the rate that is used only from standard operating procedures Department of Parks and Cemeteries of Jakarta Province causing loophole in the collection.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai alternatif-alternatif strategi peningkatan retribusi terminal di Kota Sukabumi pasca penghapusan retribusi terminal tipe A dengan menggunakan analisis SWOT melalui empat instrumen yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Permasalahan yang terjadi bahwa Kota Sukabumi kehilangan sebagian potensi penerimaan retribusi terminal akibat penghapusan retribusi terminal pada terminal tipe A. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan hasil analisis SWOT, terdapat enam alternatif strategi bagi Pemerintah Kota Sukabumi yang dapat digunakan dalam meningkatkan penerimaan retribusi terminal pasca penghapusan retribusi terminal tipe A antara lain seperti penyesuaian tarif dan optimalisasi lahan dan sdm. ......This research discuss about the alternatives strategy to improve bus station rsquo s user charges after the deletion of type A bus station user charges with SWOT analysis through four instrument, includes strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Problem occured that Sukabumi City has lost some of its potential revenue of bus station rsquo s user charges due to the deletion of type A bus station user charges. This research classified as qualitative with descriptive design. The results showed that based on SWOT analysis, there are six alternative strategies for Sukabumi City that can be used in improving bus station rsquo s user charges revenue after the deletion of type A bus station user charges.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai proses administrasi retribusi pasar yang terdiri dari identifikasi, penetapan/ penilaian, dan pemungutan. Identifikasi subjek dan objek retribusi pasar dilakukan melalui terjun lapangan. Penetapan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005. Observasi dilakukan ke Pasar Kranji Baru dan Pasar Bintara untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Dalam melakukan proses administrasi tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan. Permasalahan tersebut berasal dari internal Dinas Perekonomian Rakyat dan eksternal seperti pelanggaran oleh pedagang serta bencana alam. Penelitian ini merupakan penelitian positivis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi pendapatan daerah oleh James Mcmaster dan Nick Devas. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu dalam melakukan proses administrasi retribusi pasar masih tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Setelah penelitian selesai dilakukan, menghasilkan rekomendasi kepada pengelola pasar untuk dapat menegakkan hukum bagi para pelanggar baik itu dari petugas maupun kepada para pedagang. ......This thesis discusses about the market charges administrative process which consists of the identification, assessment, and collection. The administrators have identified subject and object of market charges through field research. The assesment of market charges is based on local regulation number 08, 2005. Observations carried out to Kranji Baru market and Bintara market to know how the collection of market charges. In conducting the administrative process was found several problems that hinder the achievement of goals. The problems come from an internal of Department of Citizen?s Economy and an external such as violations by the merchants as well as natural disaster. This study is a positivist research by using descriptive research type. The theory used is the theory of local revenue administration by James McMaster and Nick Devas. The result from this research is in the process of administration is still not in accordance with the regulations. After research is completed, resulting in a recommendation to the market administrator to be able to enforce the law for offenders both of officers and to the merchants.