Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyelenggaraan PPDB Di DKI Jakarta memiliki Pro dan Kontra dalam penyelenggaraannya oleh Pemerintah DKI Jakarta. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di DKI Jakarta Ditinjau Dari Aspek Kewenangan Kepala Daerah. Penilitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji konsep kewenangan kepala daerah, ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyelenggaraan PPDB yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki perbedaan dengan peraturan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa RI. Hal ini terdapat pada proses seleksi dan jumlah kuota yang dilakukan pada PPDB di DKI Jakarta tidak mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019, namun hal ini tidaklah melanggar kewenangan pemerintah daerah mengenai pengelolaan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 17 Tahun 2010.  Saran dari penulis adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam mengatur mengenai penyelenggaraan PPDB sebaiknya lebih menekankan pada desentralisasi pendidikan dimana pemerintah daerah dapat menyesuaikan suatu kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada pada wilayah tersebut. DKI Jakarta sebaiknya dapat melakukan proses sosialisasi yang lebih baik dengan memaksimalkan sumber daya teknologi yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta ...... The implementation of PPDB at DKI Jakarta has its pros and cons regarding its administration by the Government of DKI Jakarta. This prompted the author to conduct research under the title Zoning Policy on the Acceptance of New Students at DKI Jakarta Judging from the Aspect of the Authority of the Regional Head.This research is carried out using the normative legal research method namely, by examining the concept of the authority of regional heads, the provisions of the Local Government Act, and the National Education Law. The study shows that the implementation of PPDB by the Provincial Government of DKI Jakarta is not in accordance with the regulations of the Indonesian Ministry of Education and Culture. The selection process and the quota conducted on PPDB at DKI Jakarta do not adhere to the provisions contained in Permendikbud No. 44 of 2019, however, this does not violate the authority of the local government regarding education management as stipulated in Law No. 23 of 2014 and PP. 17 of 2010. The suggestion from the author is that the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in regulating the implementation of PPDB should emphasize more on decentralization of education where local governments can adjust a policy according to the existing conditions in the region. DKI Jakarta should be able to carry out a better socialization process by maximizing the technological resources owned by the DKI Jakarta Government.

Abstrak :
Pengelolaan sub urusan mineral dan batubara pada masa otonomi daerah yang berjalan lebih dari 2 (dua) dekade, telah mengalami beberapa perubahan terkait kewenangan penyelenggarannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud, yaitu adanya pencabutan ribuan perizinan dan tingginya perkara yang diputus pengadilan terkait dengan dipengaruhi oleh pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaturan dan implementasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara tersebut. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memerlukan jenis data sekunder, dengan hasil penelitian bersifat deskriptif preskriptif analitis yang hasil akhirnya memberikan saran perbaikan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan  dengan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian adalah pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan pemberlakuannya, perubahan perolehan kewenangan pemerintah daerah yang semula berupa atribusi menjadi delegasi tidak mempengaruhi kewajiban pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Implementasi pembinaan dan pengawasan pada sub urusan mineral dan batubara, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, belum sesuai dengan  peraturan yang berlaku. Peraturan yang ada belum mengatur penugasan kepada APIP untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan sub urusan mineral dan batubara yang dibagi atau didelegasikan kepada pemerintah daerah. ......The management of mineral and coal sub-affairs during the regional autonomy period which lasted for more than 2 (two) decades, has undergone several changes regarding the authority for implementation by the central government and regional governments. Various problems arise in the implementation of this authority, namely the revocation of thousands of permits and the high number of cases decided by courts related to mineral and coal mining. The effectiveness of the implementation of regional autonomy is influenced by the guidance and supervision carried out, so further research is needed regarding the regulation and implementation of guidance and supervision of the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs. This form of research is doctrinal research which requires secondary types of data, with the research results being descriptive, prescriptive analytical, the final results of which provide suggestions for improvement aimed at stakeholders based on the results of the research conducted. The results of the research are that arrangements regarding guidance and supervision in the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs are regulated in statutory regulations regarding regional government and mineral and coal mining in accordance with their enactment, changes in the acquisition of regional government authority from the original in the form of attribution as a delegate does not affect the central government's obligation to provide guidance and supervision over the implementation of this authority. The implementation of guidance and supervision in mineral and coal sub-affairs, especially those related to the implementation of regional government authority, is not in accordance with applicable regulations. Existing regulations do not yet regulate the assignment of APIP to carry out supervision over the implementation of the authority of the mineral and coal sub-affairs which is divided or delegated to regional governments.

Abstrak :
Pengertian maupun bentuk Ibu Kota Negara di dunia sangat beragam, namun hal yang mirip secara umum yaitu diartikan sebagai wilayah pusat pemerintahan berupa kota yang khusus tidak seperti entitas perkotaan lainnya, baik dari segi ukuran, morfologi, atau bahkan fungsi keseluruhannya. Sebagai daerah ibu kota negara mempunyai kekhususan tersendiri, baik di dalam kedudukannya terhadap daerah lain di negaranya masing-masing, maupun di dalam bentuk pemerintahan daerahnya sendiri. Keberadaan DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia memiliki banyak permasalahan sehingga pemerintah mewacanakan pemindahan ibukota. Wacana pemindahan tersebut memerlukan pembelajaran dari negara lain yang telah terlebih dahulu memindahkan ibukotanya seperti dalam hal ini Malaysia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang didukung dengan metode kualitatif teknik pengumpulan data primer dan didukung dengan wawancara mendalam kepada pejabat di instansi pemerintahan terkait sebagai informan. Terdapat dua permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini, yaitu kedudukan dan fungsi ibu kota negara, serta rencana bentuk pemerintahan di ibu kota negara baru Indonesia. Para pembuat kebijakan perlu untuk mempertimbangkan dan mengkaji bentuk pemerintahan di ibu kota negara lain beserta kemungkinan timbulnya konflik dalam menentukan bentuk pemerintahan daerah bagi Ibu Kota yang baru. Kajian terhadap sejarah pemindahan Ibu Kota Negara pada Negara lain termasuk Malaysia dan Amerika Serikat dapat menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di masa depan.

---

Capital cities take on very diverse forms, in particular because, unlike other urban entities, neither their size, nor their morphology, nor even their overall function, contribute to their definition. Capital cities in every country have their own specificities. Those specificities can be found in their positioning relative to other regions or local governments in each of their own countries, as well as in their own local government models. DKI Jakarta as the capital city of Indonesia has a lot of problems so the government has discourses about moving its capital. Such discourses require further investigation and learning from other countries who had moved their capital, in this case Malaysia and the United States of America. This thesis uses the Juridical Normative research method supported by a qualitative method of data collection techniques through in-depth interviews with relevant government agencies. There are two questions that are discussed in this thesis, namely the position and function of the national capital, and the probability of the New Capital City Government for Indonesia. It is suggested that policy makers should review and consider local government models in the capital city that can be found in other countries systems of local government, as well as the conflict possibilities that might occur by prioritising the efficiency and performance of the local government concerned. Study towards capital city relocation history from other countries including Malaysia and the United States of America can be a material for comparison and consideration in the future policy making