Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meneliti kendala-kendala yang merintangi proses implementasi UU No. 34 Tahun 1999. Untuk menunjang penelitian ini digunakan alat analisis yang berasal dari beberapa teori sebagai berikut: Teori Kewenangan dari Grindle dan Rodinelli; Teori Keuangan Daerah dan Teori Kelembagaan model Rodinelli dan Cheema; serta Teori Civil Society yang diulas Wuthnow. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa berdasarltan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan. Selain itu, dilakukan juga studi kepustakaan sebagai informasi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal kewenangan Pemerintah Pusat tidak mau melepaskan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara tuntas, di samping itu juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak mentransfer kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kotamadya, dan berindikasi kepada Kecamatan dan Kelurahan. Adapun kelembagaan lebih cenderung gemuk dan Iamban. Sedangkan dalarn aspek keuangan, status Jakarta sebagai ibu kota Negara tidak mendapatkan alokasi dana di dalam APBN. Terdapat lima kendala yang menghambat pelaksanaan UU No. 34 Tabun 1999, yakni: Pertama Adanya tarik menarik kewenangan antara Pemerintah Pusat, dalam hal ini Setneg, dengan Pemprov DKI Jakarta. Kedua, budaya politik, di mana produk undang-undang tersebut terkesan sebagai hadiah dari pusat, sementara daerah 'hanya" sebagai pelaksana teknis saja. Ketiga, lemahnya kepastian hukum. Keempat, Keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi politik, lebih cenderung ke arah mobilisasi politik, artinya bahwa keikutsertaan masyarakat dalam proses politik, lebih mendukung suatu kebijakan yang telah digariskan oleh pemimpinnya. Kelima Kurangnya sosialisasi UU No. 34 Tahun 1999, menyebabkan masyarakat tidak dapat merespon dalam setiap penyimpangan hukum. Teori-teori yang digunakan, seperti tersebut di was, sesuai dengan temuan Iapangan. Dengan demikian, implikasi teoritis atas penelitian ini adalah berupa penegasan (confirmation).

---

This research aims to examine obstacles that burden the implementation of Law Number 34 year 1999. To support the research, some tools of analysis are used which are generated from several theories such as theory of authority from Grindle and Rondinelli, theory of local budget and theory of institutional from Rondinelli and Cheema, and theory of civil society discussed by Wuthnow. Method that is used in the research is qualitative research method, which tries to interpret the meaning of a phenomenon based on facts. To collect data, interview is applied to related person in charge in proper institution. Besides that, literature study is also applied as supporting information. The result of the research shows that, central government does not want to share its authority to the provincial government of DKI Jakarta. The provincial government of DKI Jakarta also does not share its authority to the government of Regency and City and also to lower level of government in the province. In institutional aspects, it tends to be large and slow. Meanwhile, in financial aspect, the status of Jakarta as a capital city does not relate to state budget allocation. There are five obstacles that burden the implementation of Law Number 34 year 1999. First is clash of authority between central government State Secretariat and provincial government of DKI Jakarta. Second, political culture that the law tends to he a gift from central government and the local government is only the technical executor. Fourth, law enforcement is weak. Fifth, lack of socialization of the law causes public cannot response every act that breaks the law. Theories, which are used in the research, are appropriate with facts found in this research. To conclude, theoretical implication in the research is confirmation.

Abstrak :
Dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah saat ini, diperlukan adanya pemanfaatan terhadap potensi-potensi di daerah. Sebagai daerah yang mempunyai potensi pariwisata, kabupten Simalungun berupaya untuk melakukan pengembangan di bidang pariwisata sebagai wujud dari pemanfaatan potensi daerah. Potensi pariwisata yang di unggulkan di kabupaten Simalungun berada di Kecamatan Girsang Sipanganbolon tepatnya di kota Parapat. Keindahan alam yang dimiliki kota pariwisata Parapat merupakan faktor pendukung utama dalam pengembangan pariwisata di kota Parapat. Daya tarik utama dari keindahan alam tersebut terdiri dari danau yang berhawa sejuk yang dikelilingi perbukitan. Namun kesemuanya itu tidak didukung dengan kunjungan wisatawan yang datang dan pembangunan yang layak bagi sebuah kota tujuan wisata. Pertumbuhan kota Parapat yang mengalami stagnasi membuat kurang bergairahnya kota wisata tersebut. Hal tersebut menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan kebijakan pemerintah kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata di kota Parapat serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata kota Parapat. Permasalahan tersebut diteliti dengan tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata di kota Parapat serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata kota Parapat. Penulis mengungkap permasalahan yang dialami kota pariwisata Parapat, dengan menggunakan pendekatan penelitian kuatitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian diperoleh melalui teknik "snowball" yang berjumlah tiga orang, terdiri dari Sekda Simalungun, Kepala tata usaha Dinas Pariwisata, dan Camat Girsang Sipanganbolon. Penulis mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir Carley dan Kumar tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Siamalungun dalam upaya meningkatkan pariwisata kota Parapat. Dengan adanya sistematka dari Casley dan Kumar akan memudahkan untuk merganlisis kebijakan apa yang akin kita lakukan untuk menanggapi permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam upaya memaksimalkan potensi pariwisata yang dimiliki kota Parapat pemerintah kabupaten Simalungun telah melakukan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota wisata Parapat. Sejalan dengan upaya meningkatkan kunjungan wisata tersebut, terdapat beberapa temuan permasalahan dalam kebijakan yang diaaakukan. Kebijakan yang dikeluarkan tidak melalui kerangka berfikir yang sistematis. Selain itu terdapat pula keluhan dari para pengambil kebijakan terhadap masyarakat yang belum siap sebagai tain rumah yang baik. Dari temuan lapangan yang diteliti dengan menggunakan kerangka berpikir Casley dan Kumar penulis memperoleh analisa bahwasanya permasalahan yang dihadapi adalah pembuatan kebijakan yang tidak direncanaakan secara sistematis menyebabkan pada pelaksanaanya cenderung menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya dihadapi, serta sumber daya manusia yang kurang memadai dalam mengahadapi setiap permasalahan yang ada sehingga permasalahan tersebut selalu dihadapi dengan cara mencoba-coba berdasarkan pengalaman terdahulu, tidak ada upaya pengembangan solusi yang dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan yang terencana secara sistematis agar memudahkan pada pelaksanaannya, serta peningkatan sumber daya manusia di berbagai sektor, agar para pelaku kebijakan maupun masyarakat bisa lebih sinergis dalam mengatasi permasalahan yang ada serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan kebijakan yang dilakukan. Melakukan pemantauan terhadap penyimpangan dari perkembangan yang tidak direncanakan agar dapat di atasi secara dini sehingga efek dari penyimpangan tersebut tidak meluas.