Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seorang kepala daerah dengan kemampuannya diharapkan dapat memahami perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat dalam perspektif nasional maupun internasional dan mampu memandu perubahan ke arah yang lebih baik. Keberhasilan untuk memandu perubahan akan sangat ditentukan oleh kualitas Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati) dalam mengembangkan visi dan misi organisasi pemerintahannya sehingga mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana kepemimpinan ?PDA? selaku Bupati di Challenge dari Kouzes dan Posner (2004) dalam mewujudkan tujuan pemekaran daerah di Kabupaten XX dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Kepemimpinan Bapak ?PDA? dapat dikatakan mendekati deskripsi kepemimpinan menurut teori The Leadership Challenge dari Kouzes dan Posner (2004). Hal yang tampak kuat dalam kepemimpinan Bapak Bupati adalah pada 4 (empat) buah praktik kepemimpinan, yaitu : Model The Way, Inspire A Shared Vision, Enable Others To Act Dan Encourage The Heart, Namun tidak tampak begitu kuat pada praktik kepemimpinan Challenge The Process. Bupati XX pun telah mempraktikan kepemimpinannya dalam pencapaian tujuan pemekaran daerah di Kabupaten XX.

---

A regional leader with his or her ability is expected to have ability in understanding the changes that occur quickly and appropriately in both national and international perspectives and also can lead the way to a better condition. The success in coping with change will be determined by the quality of the leader itself (Governor or Regent) in developing the local government?s vision and mission; therefore, it is able to develop its innovation, visionary, and ready for change.In this research, there is an analysis of the leadership practised by ?PDA? as the Regent in the XX Regency based on the theory of The Leadership Challenge by Kouzes and Posner (2004) in achieving the goals of the regional division by using qualitative method. From the analysis, it is concluded that the leadership practice by the Regent is approximately the same as the description of leadership in the theory. The strength of the Regent?s leadership in the five practices of the theory by Kouzes and Posner (2004) are model the way, inspire a shared vision, enable others to act, and encourage the heart. However, he is weak in the challenge in achieving the goals of regional division in the XX Regency."

"General election of Chiefs and Vice Chiefs of districts, directly made by citizens who had the right to elect, has been carried out n 2005, and 2010 is the period of the end of their commission. Because the services executed by those Chiefs and Vice Chiefs of districts elected in 2005 went on for five years, so now, it is time to make evaluation on that general election. This paper tries to analyze several aspects of general election of chiefs and vice chiefs of districts, specially the uncertainty of law and the problem of implementation of general election of chiefs and vice chiefs of districts which embrace: Contradiction between one stipulation with another stipulation, vacuum of law, i.e. some matters are not regulated, some stipulations have multi-interpretation, and various stipulations are hard to be implemented."

"

Pemenuhan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, sering memunculkan permasalahan yang selalu berulang. Mulai dari tindakan sewenang-wenang penyelenggara pemilu dalam mengupayakan pemenuhan hak pilih, sampai dengan berkurangnya kemurnian hak pilih. Bahkan di beberapa tempat, tak jarang wajib pilih yang kehilangan hak pilihnya. Melalui tesis berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan bertipologi prespektif evaluatif, tesis ini akan menjawab dan memberikan solusi atas pertanyaan “Bagaimanakah penerapan Hukum Administrasi Negara dalam pemenuhan hak pilih, dan bagaimanakah penegakan sanksi atas pelanggaran norma pemenuhan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak?”.Penerapan Hukum Administrasi Negara melalui pengaturan tiga pengaturan Undang-Undang untuk melindungi pemenuhan hak pilih, sudah berjalan, namun kepatuhan untuk tunduk dan melaksanakan pengaturan tersebut masih jauh dari ekspetasi masyarakat. Demikian halnya dengan penegakan sanksi  atas pelanggaran norma pengaturan pemenuhan hak pilih yang tidak dijalankan secara menyeluruh dan konsekuen, baik dalam sanksi administrasi, etik dan pidana. Oleh sebab itu, Penerapan dan Penegakan Sanksi seluruh norma pengaturan pemenuhan hak pillih, seharusnya dijalankan secara murni dan konsekuen, sehingga permasalahan-permasalahan yang selalu berulang dalam pemenuhan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala Daerah dapat diminimalisir, bahkan tidak terjadi kembali.

 

---

Fulfillment of voting rights in the implementation of Regional Head Elections, often raises problems that always recur. Starting from the arbitrary actions of the election organizers in seeking the fulfillment of their right to vote, to the reduction of the purity of their right to vote. Even in some places, it is not uncommon to choose those who lose their voting rights. Through a normative juridical thesis, with a statutory approach and evaluative perspective, this thesis will answer and provide solutions to the question "How is the Implementation Of State Administration Law And Law Enforcement Infringement Of Voting Rights Norm Fulfilment In Simultaneous The Election Of The Head Of Local Government? The application of State Administrative Law through the regulation of three regulations to protect the fulfillment of the right to vote, has been running, but compliance to submit and implement the regulation is still far from the expectations of the community. Likewise with the enforcement of sanctions for violating the norms for regulating the fulfillment of voting rights that are not carried out thoroughly and consequently, both in administrative, ethical and criminal sanctions. Therefore, the Implementation and Enforcement of Sanctions for all norms for regulating the fulfillment of rights should be carried out purely and consequently, so that the problems that are always recurring in the fulfillment of the right to vote in the Regional Head Election can be minimized, not even recurring.

"