Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
AKB dan AKBA di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi, permasalahan disparitas AKB dan AKBA antara pedesaan dan perkotaan juga masih terus menghambat pencapaian program kesehatan bayi dan balita. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan dasar, dimana dalam penyelenggaraannya dipengaruhi oleh penyediaan dana operasional, salah satunya adalah Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah diketahui pengelolaan Dana Desa pada kegiatan Posyandu KIA melalui partisipasi masyarakat serta berbagai tantangan di lapangan di Desa Kalidesel, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah pada tahun 2018 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data penelitian menggunakan wawancara dan diskusi terarah di lingkungan desa Kalidesel. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terdapat perbedaan pengelolaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) antara Posyandu Dusun Kalidesel dengan Dusun Lamuk-Jawera. Penganggaran kegiatan telah dilakukan oleh Bidan Desa bersama dengan sekretaris desa, akan tetapi realisasi dana selalu berbeda dengan anggaran yang ditetapkan. Selain itu ditemukan bahwa ketepatan pencairan Dana Desa Kalidesel sangat bergantung pada ketepatan waktu penyelesaian administrasi. Masyarakat Desa Kalidesel berpartisipasi secara aktif melalui kegiatan Musrenbang, menjadi kader Posyandu, mendapatkan kegiatan Posyandu dan melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa dengan melihat infografis yang dipasang di setiap Dusun di Desa Kalidesel. ......IMR and U5MR are declining every year. However, the disparities of IMR and U5MR between rural and urban still hinder the progress of infant and under-5 health programs. Posyandu is one of the community-based health efforts that aims to facilitate access to basic health services, which in its implementation is influenced by the provision of operational funds (Dana Desa). The purpose of this study was to know the management of Dana Desa in Posyandu Maternal and Child Health services through community participation in Kalidesel Village, Watumalang District, Wonosobo, Central Java from 2018 to 2020. This study used a qualitative method with a case study approach. The research data was collected using interviews and focused group discussions. The results obtained are there were differences in management of supplementary food (PMT) between Posyandu in Kalidesel and Lamuk-Jawera. Budgeting process has been carried out by the Village Midwife and secretary of the Village Government, but the realization of funds is always different from the budget. In addition, it was found that the accuracy of fund disbursement is very dependent on the timeliness of administrative tasks. The community of Kalidesel actively participates in management of Dana Desa and Posyandu through village-scale discussion activities, becomes Posyandu cadres and visitors, and supervises the use of Dana Desa by monitoring the infographics posted in Kalidesel Village.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu kebijakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah adalah penataan daerah. Kebijakan penataan daerah dapat berupa pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Pembentukan daerah menghasilkan daerah otonomi baru DOB. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, DOB sebagai subjek hukum yang memiliki aset tersendiri juga harus mampu mengelola keuangannya secara adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab. Hal tersebut tidak menjadikan peran pemerintah pusat menjadi pasif, karena pemerintah pusat tetap memiliki hubungan keuangan dengan DOB melalui instrumen dana perimbangan. Selain dana perimbangan, pemerintah pusat juga harus menjamin keberlangsungan DOB melalui sebuah kebijakan berupa hibah dan/atau bantuan pendanaan yang harus diberikan daerah induk dan provinsi terhadap DOB untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan mengadakan pilkada pertama kali. Kebijakan berupa hibah dan/atau bantuan pendanaan ini diatur dalam undang-undang pembentukan DOB yang memuat mengenai waktu dan besaran jumlahnya. Seiring berjalannya waktu, beberapa DOB yang sudah terbentuk tidak mendapatkan hibah atau bantuan pendanaan dari daerah induk dan provinsi. Hal ini menjadi masalah karena seharusnya daerah induk dan provinsi membayarkan hibah dan/atau bantuan pendanaan terhadap DOB sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun mengenai metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Penyelesaian terkait dengan permasalahan pembayaran hibah dan/atau bantuan pendanaan oleh daerah induk dan provinsi terhadap DOB diselesaikan dengan regulasi yaitu PMK No. 215 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Induk Terhadap DOB. Implementasi pembayaran hibah dan/atau bantuan pendanaan melalui regulasi tersebut dapat dipaksakan karena sifatnya wajib, yakni berupa kebijakan dari pemerintah pusat.

---

ABSTRACT
One of the policies undertaken in order to implement regional autonomy is territorial reform. Territorial reform policy can be proliferation, deletion and amalgamation region. Proliferation region produce new autonomous region DOB . In order to implement government, DOB as in legal subject has own assets also must manage finances fairly, propotional, democratic, transparent and responsible. This doesnt make the central government 39s role are passive, because central government retains financial relation with the new autonomous region through the instrument of balanced budget. In addition to the balanced budget, central government must also ensure the sustainability of the new autonomous region through a policy of grants and or funding assistance to be provided by the main region and provincial region to the new autonomous region to organize their administrations and conduct pilkada for the first time. Grant and or funding assistance policy is governed by the formation of new autonomous region regulation which contains the amount of time and quantity. As time passes, some newly established autonomous region dont receive grant or funding assistance from main region and provincial region. This is become a problem because main region and provincial region should pay grant and or funding assistance to the new autonomous region within the specified time period. Research method used is normative juridical writing with qualitative approach from library materials and interview. The settlement related with the problem of grant payment and or financing assistance by main region and provincial region to the new autonomous region is solved by regulation of PMK Number 215 Year 2015 about the Procedures for Cutting of DAU and or DBH of main region to DOB. Implementation of grant payment and or funding assistance through the regulation can be enforced because it is mandatory, as in the policy of the central government.

Abstrak :
Legal aspects of local government finance in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 620 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009 dengan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD sebesar 52,09%. Hasil penelitian ini menemukan bahwa umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan intergovernmental revenue memiliki pengaruh negatif. Ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. ......This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic on financial statement disclosure. A total of 620 financial statement of Local Governments District/City for 2008-2009 were selected to be sample with average of Local Government financial statement disclosure level is 52,09%. This result of this study shows that administrative age, wealth of the local government, legislature size, have positive effect on the local government financial statement disclosure, while intergovernmental revenue have negative effect. The size of the local government, functional differentiation, occupational specialization, financial self-sufficiency ratio and debt financing are proved to have no effect on the local government financial statement disclosure.

Abstrak :
ABSTRACT
Peraturan Daerah oleh beberapa pihak seringkali, disebut sebagai undang-undang di tingkat daerah. Bahkan beberapa ahli dalam pendapatnya terkait konsep peraturan daerah kerap menyamakan dengan undang-undang. Hal ini kemudian menjadi kurang tepat apabila dilihat dalam berbagai teori hukum administrasi negara. Penelitian ini dibuat untuk membandingkan konsep undang-undang dan peraturan daerah yang ditinjau dari penetapan undang-undang tentang APBN yang pengaturannya dimuat pada Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan ketentuan penetapan peraturan daerah tentang APBD yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yuridis normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum administrasi negara.

---

ABSTRACT
Regional regulation by some people is often recognized as local law local act . Moreover, some experts on their thoughts related to regional regulation expressed similar opinions regarding the concept of national law compared to regional regulation. However those opinions are not exactly accurate, especially if seen from various administrative law theories. This research is made to analyze the differences between national law and regional regulation based from the making of law about state budget based on article 23 of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia and the making of local regulation about local government budget based on National Law Number 23 of 2014 about Local Government. The method used in this research is juridical normative literature method which analyze the problems based on the regulatory and administrative law theories.