Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dana Desa merupakan hak setiap desa dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN kemudian ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD). Sebagian besar wilayah Desa di Kabupaten Serdang Bedagai termasuk dalam wilayah perkebunan. Dengan adanya SILPA pada desa-desa yang berada dalam wilayah perke-bunan maka dapat dipastikan bahwa penggunaan dana desa tidak maksimal di wilayah perkebunan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya wewenang aparatur desa dalam penggunaan dana desa untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Fokus penelitian ini adalah tentang penggunaan dana desa pada desa yang berada dalam wila-yah perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan dalam penggunaan dana desa pada desa yang be-rada dalam wilayah perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasilnya adalah Pemerintah Desa tidak dapat melakukan pem-bangunan infrastruktur menggunakan dana desa secara langsung tanpa izin dari pihak perusahaan perkebunan selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah perke-bunan tersebut. Selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi penggunaan dana desa yang tidak maksimal seperti sebagian besar aparatur desa yang juga merupakan karya-wan aktif di perkebunan sehingga sebagian besar waktunya tersita untuk bekerja sebagai karyawan. Saran yang dapat diberikan dari penelitian adalah Pemerintah Pusat perlu mengatur kebijakan mengenai desa yang berada dalam wilayah perkebunan, karena desa yang berada dalam wilayah perkebunan juga berada dalam kawasan HGU yang dikuasai langsung oleh Negara.

---

The Village Fund is the right of every village and is an obligation of the Central Gov-ernment which is allocated in the State Budget and then transferred to the Village Treasury Account. Most of the village area in Serdang Bedagai Regency is included in the plantation area. With the existence of unspent funds at end of fiscal year in villages located in plantation areas, it can be ascertained that the use of village funds is not op-timal in the plantation area. One of the causes is the lack of authority of village officials in using village funds to carry out infrastructure development. The focus of this research is about the use of village funds in villages located in the plantation area in Serdang Bedagai Regency. The purpose of this study was to analyze the implementation of poli-cies in the use of village funds in villages located in the plantation area in Serdang Bedagai Regency and the factors that influence it. This study uses a post-positivist ap-proach with descriptive research type. Data were collected using in-depth interviews and literature studies. The result is that the Village Government cannot carry out infra-structure development using village funds directly without permission from the planta-tion company as the holder of the cultivation rights title on the plantation land. In addi-tion, there are other factors that affect the use of village funds that are not optimal, such as most village officials who are also active employees on plantations, so most of their time is spent working as employeesThe suggestion that can be given from the research is that the Central Government needs to regulate policies regarding villages that are in plantation areas, because villages that are in plantation areas are also in the cultivation rights title areas which are directly controlled by the State."

"Skripsi ini menganalisa sejauh mana Akademi Imigrasi menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam menyusun Laporan Keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar pembuat Laporan Keuangan dapat lebih memahami Standar Akuntansi Pemerintahan dan menerapkannya dalam penyajian Laporan Keuangan. Disamping itu disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta perlunya dilakukan review oleh aparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan, serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

---

This research analyzes the extent to which the Academy of Immigration to apply Governmental Accounting Standards Legislation and Regulations that apply in preparing the Financial Statements. This research is qualitative research. The results suggested that the Financial Statements makers can better understand and apply Governmental Accounting Standards in the presentation of financial statements. Besides, it is suggested the importance of socialization carried out according to the financial statement presentation of government accounting standards, as well as the need for review by the apparatus internal controls to provide assurance, accuracy, reliability, and validity of information presented in the Financial Statements."

"Tesis ini membahas Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung Pemekaran Daerah Kabupaten Cilacap Barat dari Kabupaten Cilacap. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas dan peranan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung rencana pemekaran Kabupaten Cilacap Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan teori derajat desentralisasi fiskal. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap Barat terlalu kecil untuk membiayai fungsi pemerintahan dan kebutuhan pelayanan masyarakat, sedangkan posisi fiskal Wilayah Cilacap Barat nilainya lebih kecil dibanding nilai posisi fiskal Kabupaten Cilacap maupun nilai posisi fiskal rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah, jadi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki tidak mendukung pemekaran Kabupaten Cilacap Barat.

---

This thesis discusses about the role of Regionally Generated Revenue to support Proliferation of West Cilacap District of Cilacap. This thesis aims to analyze the role and capacity of Regionally Generated Revenue to support proliferation plans of West Cilacap. This study use a descriptive method through a combination of quantitative and qualitative approach using the theory of fiscal decentralization degree. The Regionally Generated Revenue of West Cilacap too small to fund the functions of government and public service needs, while the fiscal value position of the West Cilacap is smaller than Cilacap and also the value of the average fiscal position regencies/municipalities in Central Java, so Regionally Generated Revenue of this district doesnot support of the division of West Cilacap District."

"Kebijakan Dana Desa memiliki proses formulasi yang dinamis sehingga tercermin dalam implementasinya sejak tahun 2015. Dana Desa yang diamanatkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerap memiliki kendala yang dihadapi baik dari segi implementasi maupun pada saat formulasi kebijakan. Permasalahan seperti kapasitas desa yang belum mumpuni hingga distorsi kebijakan menjadi poin penting untuk menilik lebih jauh mengenai proses dalam formulasi kebijakan Dana Desa. Oleh karena itu, penulis membahas formulasi kebijakan melalui proses interaksi antar aktor dan faktor yang menentukan keberhasilan dalam membangun kebijakan Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor yang menentukan keberhasilan interaksi antar aktor dan menggambarkan bentuk jaringan dalam formulasi kebijakan Dana Desa dalam perspektif network governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam serta beberapa studi kepustakaan pada data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis faktor keberhasilan terdapat lima indikator keberhasilan dalam proses formulasi kebijakan Dana Desa, yaitu kepercayaan yang kuat, jumlah partisipan yang tidak kompleks, aktor memiliki kondisi yang sama untuk mencapai tujuan bersama, kompetensi antar aktor yang saling menguatkan serta kemampuan merespon permintaan eksternal. Kemudian ditemukan juga faktor lain yang menjadi kendala yaitu, kebutuhan aktor belum dapat diakomodasi dengan baik, konsensus yang belum kuat, penerimaan informasi antar aktor yang belum terdistribusi dengan baik, persamaan persepsi yang belum kuat, kurangnya keterampilan koordinasi antar aktor karena perbedaan persepsi, informasi hingga perilaku ego sektoral. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk jaringan aktor dalam proses formulasi kebijakan Dana Desa memenuhi karakteristik yang dimiliki shared-governance.

---

The Village Fund policy has a dynamic formulation process that has been reflected in its implementation since 2015. The Village Fund, mandated through Law No. 6 of 2014, often has challenges both in terms of implementation and when formulating policies. Issues such as village capacity that have not been qualified also policy distortion become a critical point to explore the process in Village Fund formulation process. Therefore, the author discusses policy formulation through a process of interaction between actors and factors that determine success in developing Village Fund policies. The purpose of this research is to describe the factors that determine the success of interaction between actors and describe type of the network in the Village Fund policy formulation in a network governance perspective. This study uses a post-positivist approach. The data comes from in-depth interviews also several literature studies.

The results showed that there were five indicators of a successful policy formulation process: strong trust, the number of participants who were not complex, actors had the same conditions to achieve common goals, competence among actors are strong and the ability to respond to external requests. Besides, there are factors that become obstacles in the formulation process: the needs of actors have not been well accommodated, the joint consensus is not strong, the information between actors that have not been well distributed, the perception is not strong, lack of coordination skills between actors due to differences in perception, information and sectoral ego behavior. In addition, it can be concluded that the form of actor network in the Village Fund policy formulation process fulfills the characteristics of shared-governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan presentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Metode yang digunakan adalah gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Fase kuantitatif menggunakan model data panel level kabupaten/kota penerima kebijakan dana desa periode tahun 2015-2020. Fase kualitatif melakukan studi kasus pada Desa Kenebibi di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai desa sampel. Hasil estimasi model fixed effect menunjukkan bahwa kebijakan dana desa terbukti secara statistik menurunkan P0 namun tidak berpengaruh terhadap P1 dan P2. Hasil estimasi tersebut diperkuat melalui temuan penelitian kualitatif di lapangan bahwa program prioritas dari kebijakan dana desa berupa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh warga miskin desa khususnya kelompok miskin terbawah sehingga kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tidak mampu diatasi dengan Dana Desa. Hasil penelitian tersebut menyarankan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi formulasi pengalokasian dana desa dengan memperhitungkan kedalaman dan keparahan kemiskinan, mempertimbangkan keberadaan komunitas marginal sebagai karakteristik desa, termasuk melibatkan kelompok masyarakat miskin terbawah di desa.

---

The aim of this study is to determine the effect of the Village Fund policy on poverty rates in Indonesia using the head count index (P0), poverty gap index (P1) and poverty severity index (P2), by applying a combination of quantitative and qualitative methods. The quantitative phase uses a panel data model at the district/city level that receives village fund policies in the span of 2015-2020, while a case study in Kenebibi Village in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province (sample village) serves as the qualitative phase. Based on the estimation results of the fixed effect model, the village fund policy is statistically proven to reduce P0 but has no effect on P1 and P2. This results were then confirmed through the findings of qualitative research, which shows that the priority programs of the village fund policy in the form of development and community empowerment had not fully benefited the poor of the village, especially the lowest poor groups. Thus, the poverty gap and the severity of poverty could not be solved by village funds. The results of this study suggest that the government needs to evaluate the formulation of village fund allocations by taking into account the gap and severity of poverty, considering the existence of marginal communities as village characteristics, including involving the lowest poor community groups in the village."

"Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) di Indonesia dimulai sejak tahun 2011 dengan tujuan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah atas kinerjanya. Dengan tren pengalokasian pagu DID yang terus meningkat, hal ini menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini berusaha memetakan suatu daerah apakah termasuk ke dalam kelompok kategori tertentu sehingga dapat dikatakan memenuhi kriteria untuk layak menerima DID/tidak, dan melihat apakah terjadi ketidaksesuaian alokasi terhadap pemberian DID kepada pemerintah daerah secara statistik. Metode yang digunakan adalah regresi logistik untuk melihat apakah daerah tersebut memenuhi kriteria atau tidak, apabila daerah tersebut memenuhi kriteria maka berhak untuk menerima DID. Selanjutnya, dilakukan pemetaan hasil nilai probalilitas observasi dengan status penerima DID periode waktu 2012-2020. Didapatkan hasil bahwa secara statistik ditemukan sejumlah kecil ketidaksesuaian dalam pengalokasian DID, dimana beberapa daerah yang secara statistika seharusnya berhak menerima DID, tetapi kenyataannya tidak menerima DID atau sebaliknya.

---

The Regional Incentive Fund (DID) policy in Indonesia began in 2011 with the aim of giving awards to local governments for their performance. With the increasing trend in the allocation of DID ceilings, this shows the attention of the central government towards regional governments. This research attempts to map an area whether it belongs to a certain category group so that it can be said to meet the criteria to be eligible to receive DID/not, and see whether there is a mismatch in the allocation of DID to local governments statistically. The method used is logistic regression to see whether the area meets the criteria or not, if the area meets the criteria, it is entitled to receive DID. Furthermore, mapping the results of observational probabilities with the status of DID recipients for the period 2012 - 2020. The results show that statistically there are a small number of discrepancies in the allocation of DID, where some areas that should be statistically entitled to receive DID, but in reality do not accept DID or vice versa."