Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Pemenuhan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, sering memunculkan permasalahan yang selalu berulang. Mulai dari tindakan sewenang-wenang penyelenggara pemilu dalam mengupayakan pemenuhan hak pilih, sampai dengan berkurangnya kemurnian hak pilih. Bahkan di beberapa tempat, tak jarang wajib pilih yang kehilangan hak pilihnya. Melalui tesis berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan bertipologi prespektif evaluatif, tesis ini akan menjawab dan memberikan solusi atas pertanyaan “Bagaimanakah penerapan Hukum Administrasi Negara dalam pemenuhan hak pilih, dan bagaimanakah penegakan sanksi atas pelanggaran norma pemenuhan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak?”.Penerapan Hukum Administrasi Negara melalui pengaturan tiga pengaturan Undang-Undang untuk melindungi pemenuhan hak pilih, sudah berjalan, namun kepatuhan untuk tunduk dan melaksanakan pengaturan tersebut masih jauh dari ekspetasi masyarakat. Demikian halnya dengan penegakan sanksi  atas pelanggaran norma pengaturan pemenuhan hak pilih yang tidak dijalankan secara menyeluruh dan konsekuen, baik dalam sanksi administrasi, etik dan pidana. Oleh sebab itu, Penerapan dan Penegakan Sanksi seluruh norma pengaturan pemenuhan hak pillih, seharusnya dijalankan secara murni dan konsekuen, sehingga permasalahan-permasalahan yang selalu berulang dalam pemenuhan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala Daerah dapat diminimalisir, bahkan tidak terjadi kembali.

 

---

Fulfillment of voting rights in the implementation of Regional Head Elections, often raises problems that always recur. Starting from the arbitrary actions of the election organizers in seeking the fulfillment of their right to vote, to the reduction of the purity of their right to vote. Even in some places, it is not uncommon to choose those who lose their voting rights. Through a normative juridical thesis, with a statutory approach and evaluative perspective, this thesis will answer and provide solutions to the question "How is the Implementation Of State Administration Law And Law Enforcement Infringement Of Voting Rights Norm Fulfilment In Simultaneous The Election Of The Head Of Local Government? The application of State Administrative Law through the regulation of three regulations to protect the fulfillment of the right to vote, has been running, but compliance to submit and implement the regulation is still far from the expectations of the community. Likewise with the enforcement of sanctions for violating the norms for regulating the fulfillment of voting rights that are not carried out thoroughly and consequently, both in administrative, ethical and criminal sanctions. Therefore, the Implementation and Enforcement of Sanctions for all norms for regulating the fulfillment of rights should be carried out purely and consequently, so that the problems that are always recurring in the fulfillment of the right to vote in the Regional Head Election can be minimized, not even recurring.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini ingin mengetahui hubungan pemekaran daerah dengan munculnya Murman Effendi sebagai “bos lokal” di kabupaten Seluma, serta dampaknya terhadap praktek pemerintahan di kabupaten Seluma. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori “bossisme lokal”.

Pemekaran daerah merupakan bentuk dari keganjilan struktur lembaga negara. Di Indonesia pemekaran daerah merupakan suatu fenomena yang muncul pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru, melalui desentralisasi dan otonomi daerah terbuka peluang bagi daerah untuk membentuk daerah otonomi baru. Terbukanya peluang bagi daerah untuk membentuk daerah otonomi baru dimanfaatkan oleh elite-elite politik lokal untuk mendapatkan kekuasaan di tingkat lokal. Elite lokal inilah yang kemudian menjadi bos-bos lokal di daerah pemekaran. Melalui desentralisasi dan otonomi daerah para bos lokal mempunyai kekuasaan untuk mendominasi seluruh sektor politik, sosial, ekonomi dan budaya di daerah. Kabupaten Seluma yang merupakan sebuah kabupaten baru masih dalam tahap perkembangan baik fisik maupun sumber daya manusia, peranan Murman Effendi sebagai bos lokal sangat sentral.

Dampak dari bossisme lokal di Seluma yaitu tidak terwujudnya pemerintahan yang baik, ketiadaan lembaga yang kuat seperti legislatif dan civil society sebagai penyeimbang dari kekuasaan eksekutif membuat Murman Effendi menjadi bos lokal di kabupaten Seluma. Murman Effendi sebagai bos lokal mendominasi kekuasaan di kabupaten Seluma. Implikasi teori menunjukkan bahwa Murman Effendi merupakan “bos lokal” yang muncul pasca runtuhnya Orde Baru, namun Murman Effendi tidak menggunakan intimidasi dan kekerasan dalam menjadi ”bos lokal”.

---

ABSTRACT
This research aims to know the relation between regional expansions with the emergence of Murman Effendi as “local boss” in Seluma regency and also to know the impact to the governance practices in Seluma regency. Researcher used qualitative method with an interview approach deeply and document study. The theory which was used in this research was local bossism theory.

Regional expansion is a manifestation of national institution structure peculiarity. In Indonesia regional expansion is a phenomenon which is arise after the collapse of new order governance, through decentralization and regional autonomy. The opportunity for a regional to form a new regional autonomy has been used by local political elites in order to gain power in local level. These local elitesare the ones which become local bosses in regional expansion. Through decentralization and regional autonomy, local bosses have power to dominate every sector such as politics, social, economy and culture in regional. Seluma regency is new regency which is still in development stage both physics and human resources, the role of Murman Effendi as local boss is important.

The impact of local bossism in Seluma was that there was no realization of good governance, there were no strong institutions such as legislative and civil society as the balancer from executive power which causes Murman Effendi became local boss in Seluma regency. Murman Effendi as a local bos dominated power in Seluma regency. The theory implication shows that Murman Effendi was a local boss which arised after the collapse of new order but Murman Effendi did not use intimidation and violence.

Abstrak :
Di tengah era desentralisasi di Indonesia, alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam APBN dinilai masih terlalu besar yaitu mencapai 14,76 persen dari total anggaran Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012 berdasarkan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Menggunakan metode kuantitatif sederhana dan penilaian berdasarkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diperoleh hasil sebanyak Rp198.555 miliar atau 48,75 persen dari total dana dekonsentrasi dan Rp913.449 miliar atau 94,98 persen dari total dana tugas pembantuan yang dialokasikan dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012 ternyata masih digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dikategorikan merupakan urusan pemerintah daerah. Walau dalam Undang-Undang No.33/2004 disebutkan bahwa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tidak sesuai peruntukannya harus dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus paling lambat tahun 2010, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakannya sebanyak satu kali yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp275 miliar. Masih tingginya dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tidak sesuai penggunaanya disebabkan oleh kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kesalahan dalam pemahaman dan persepsi dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Indonesia.

---

In the midst of decentralization era in Indonesia, allocation of deconcentration and co-administration funds in APBN (National Budget of Income and Expenditures) are relatively huge, it reached to 14.76 percent of total Central Government budget. Objective of this study is to analyze the allocation of deconcentration and co-administration funds in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries in Fiscal Year of 2012, based on compliance with Government Regulation Number 38 of 2007. By using a simple quantitative methods and assessment based on the division of authority between the central government and local government obtained results, indicate that as many as Rp198.555 billion or 48.75 percent of the total deconcentration fund and Rp913.449 billion or 94.98 percent of the total co-administration fund from the national budget allocation of the Marine Affairs and Fisheries in 2012 turned out to be used to implement programs and activities that are categorized as local government affairs. Although in Act Number 33/2004 states that deconcentration and co-administration funds that do not fit the designation must be transferred to DAK (Special Allocation Fund) not later than in 2010, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries has conducted this once which was on 2010 amounted to IDR 275 billion. Deconcentration and coadministration funds that do not fit its use is still high, due to the weaknesses in the legislation that led to the error in the understanding and perception in the formulation of the planning and implementation of deconcentration and coadministration in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah daerah adalah ujung tombak pembangunan daerah dan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, sehingga kinerja pemerintah daerah mempengaruhi kinerja nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efisiensi relatif kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan koridor ekonomi indonesia pada tahun 2015 dan 2016 serta faktor yang memepengaruhi efisiensi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data 489 pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2015 dan 2016, dengan metode analisa data adalah Data Envelopment Analysis untuk mengukur skor efisiensi dan metode Ordinary Least Square mengetahui pengaruh variabel eksogen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kalimantan cenderung lebih merata, sedangkan tingkat efisiensi pemerintah kabupaten/kota di wilayah Bali-NT dan Papua-Maluku terjadi ketimpangan dibanding wilayah lain. Selain itu, capaian skor efisiensi pemerintah kabupaten/kota menurun di beberapa wilayah pada tahun 2016. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kabupaten/kota tidak dapat meningkatkan skor efisiensinya secara signifikan dalam waktu yang singkat. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah menjadi variabel yang dominan terhadap pencapaian skor efisiensi di Indonesia. Pada sisi input, pemerintah daerah dengan pengeluaran daerah yang kecil cenderung memiliki skor efisiensi lebih besar sedangkan jumlah pegawai berpendidikan tinggi tidak memiliki kaitan dengan skor efisiensi. Dari analisis faktor eksogen yang berada diluar kendali pemerintah kabupaten/kota, diketahui bahwa makin luas kabupaten/kota di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat efisiensi. Hal yang sama terjadi pada dominasi partai politik pada kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Papua-Maluku.

---

ABSTRACT
Local government is the spearhead of regional development and an integral part that can not be separated from national development. This study aims to analyze the relative efficiency of local goverment based on the economic regions of Indonesia in 2015 and 2016 as well as factors that affect efficiency. The research was conducted by using data of 489 local goverment in 2015 and 2016, using Data Envelopment Analysis method to measure efficiency score and Ordinary Least Square method to know exogenous variables influence.

The results show that relative efficiency district/city in Kalimantan is well distributed, while district/city in Bali-NT and Papua-Maluku worse than other regions. In addition, achievement relative efficiency score decreased in some areas in 2016. Another results show that local goverment can not increase the score significantly in a short time. From this study, we can know that life expectancy and the mean years school becomes the dominant variable to distrct/city efficiency score in Indonesia. On the input side, the government with the smaller expenditure has a larger efficiency score while the number of highly educated civil servant does not have relation with an efficiency score. The exogenous factor analysis shows that wider local goverment area in Sumatra, Java and Kalimantan are significant to the decrease in efficiency levels. The same thing happened to the domination of political parties in Java and Papua-Maluku.

Abstrak :
Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang bersifat Istimewa. Keistimewaan DIY diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18B. Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 dan dalam bidang pertanahan secara lengkap diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Yogyakarta. Rumusan permasalahan penelitian ini, Bagaimana kewenangan DIY berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, bagaimana peran pemerintah dalam urusan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan bagaimana hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah terhadap tanah yang memiliki sertifikat hak milik. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana kewenangan, peran pemerintah dan hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dengan tanah yang memiliki sertifikat. Metodologi yang digunakan adalah studi normatif dengan model deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh adalah bahwa terdapat pendelegasian peraturan yang berasal dari undang-undang kepada peraturan dibawahnya yang dalam pendelegasian peraturan tersebut melekat pula kewenangan pemerintah daerah yang bersifat atribusi untuk merumuskan peraturan-peraturan dibawahnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan diatasnya. Peran pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2017 dan terdapat beberapa perbedaan dengan peran daerah lainnya. Terkait dengan tanah yang memiliki sertifikat, Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2017 tidak mengatur karena peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah saja. ...... This study departs from the existence of differences in policies that are applied in the implementation of special regional administrations. DIY features mandated in the 1945 Constitution Article 18B. The authority of the Special Region of Yogyakarta is regulated in Law No. 13 of 2012 and in the field of land completely regulated in the Special Region Regulation of Yogyakarta No. 1 of 2017 concerning Management and Utilization of the Sultanate and Duchy Land in Yogyakarta. Formulation of the problem of this research, How is the authority of DIY based on Law No. 13 of 2012 concerning the Privileges of DIY, what is the role of the government in matters of management and utilization of land and how is the relationship between management and utilization of land to land that has a certificate of ownership. The aim is to analyze how the authority, the role of government and the relationship of management and use of land with land that has a certificate. The methodology used is normative study with analytical descriptive model. The results obtained are that there is a delegation of regulations originating from the law to the rules below which in the delegation of these regulations also attaches the authority of the regional government that has the character of attribution to formulate the rules below by referring to the laws and regulations above. The role of the regional government has been regulated in Governor Regulation No. 33 of 2017 and there are some differences with other regional roles. Regarding land that has a certificate, Special District Regulation No. 1 of 2017 does not regulate because the regulation only regulates land management and utilization.

Abstrak :
Isi tesis ini membahas mengenai kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan yang merupakan suatu factor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu pemerintahan. Baik itu pemerintahan pusat maupun di daerah. Tanpa kepemimpinan yang baik hampir mustahil suatu organisasi, terutama organisasi publik, dapat berhasil mencapat tujuan dan cita-cita yang diharapkan. Keberhasilan kepemimpinan dalam suatu organisasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh faktor dukungan politik yang kuat ataupuan kepintaran individu pemimpin, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor penentu ini dapat berasal baik eksternal organisasi ataupun eksternal pemimpin sebagai individu. Dan juga dari faktor internal, baik internal organisasi ataupun internal pemimpin sebagai individu. Dalam penelitian ini ditunjukkan suatu kondisi yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pemimpin pemerintahan dalam melakukan penata kelolaan suatu organisasi pemerintahan di tingkat daerah. ......This study discussed the role of leadership in governance as a determining factor for the success of a government—both central and regional governments. Without good leadership, it is almost impossible for an organisation, especially a public organisation, to achieve the expected goals and ideals. Leadership success in a government organisation is not only determined by solid political support or the intelligence of individual leaders but is also influenced by various factors. These determinants can come from external, both external to the organisation and external to the leader as an individual. And also, from internal factors, both internal organisations and internal leaders as individuals. The research shows a condition that affects the failure and success of government leaders in managing a government organisation.