Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh dari konsentrasi atau diversifikasi portofolio kredit terhadap return dan risiko bank yang telah go public di Indoneisa. Penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan laporan keuangan dari tahun 2007 kuartal 1 sampai 2010 kuartal 4. Data yang digunakan diambil dari laporan keuangan yang terdapat Catatan atas Laporan Keuangan di dalamnya. Hasil regresi menunjukan bahwa konsentrasi portofolio kredit tidak memiliki pengaruh terhadap return bank. Hasil regresi menggunakan ukuran konsentrasi Shannon Entrophy menunjukan bahwa konsentrasi portofolio kredit berpengaruh positif terhadap risiko gagal bayar bank. Penelitian ini juga tidak menemukan perilaku U-shaped atas return dan konsentrasi portofolio kredit dengan menggunakan fungsi risiko.

---

ABSTRACT

The aim of this study is to explore the effect of concentration of loan portfolio on bank returns and risks for bank that have gone public in Indoneisa. This study use financial statements from 1st quarter 2007 to 4th quarter 2010. The data for this study are taken from Notes to The Financial Statements. Regression results show that loan portfolio concentration has no effect on bank return. Regression results using Shannon Entrophy for concentration measure show that loan portfolio concentration has positive effect on default risk of bank. This study found there is no U-shaped behavior on return and loan portfolio concentration using risk function."

"Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang banyak dipercaya oleh masyarakat tentunya harus memiliki sistem kinerja yang baik agar mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Salah satu produk yang paling diminati yaitu kredit oleh bank konvensional. Untuk mencapai keberhasilan baik dalam keuntungan maupun kinerjanya, bank perlu lebih hati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah. Untuk itu, penulis meneliti prinsip kehati-hatian dari bank konvensional yang dalam hal ini penulis meneliti Bank Papua yang merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang hadir untuk memberikan kemajuan dibidang perekonomian sehingga dapat memberikan kemajuan dan perkembangan bagi masyarakat Papua maupun Negara Indonesia. Pada periode maret 2017, telah terjadi penurunan performa di bidang kredit pada Bank Papua yakni terjadinya Non Performing Loan yang melebihi ambang batas 5 sehingga pihak Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan intensif terhadap Bank Papua. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan studi kepustakaan dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian pemberian kredit pada bank konvensional telah diatur di Indonesia dan penyebab terjadinya permasalahan dalam implementasinya karena ketidaktelitian pada saat melakukan analisis kredit dan analisis jaminan dan juga tidak terpenuhinya jumlah minimal komisaris pada bank papua seperti yang telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Tetapi dalam hal ini Bank Papua telah berusaha menerapkan prinsip kehati-hatian yang tercermin dari kebijakan perkreditan Bank Papua yang telah sesuai. Penulis menyarankan agar Bank Papua memperbaiki kualitas SDM dalam menganalisis kredit dan agunan, mengimplementasikan kebijakan perkreditan dengan benar, memenuhi jumlah minimal komisaris dan menjaga kesehatan Bank. Selain itu agar OJK juga mengedukasi Bank Papua dengan cara khusus.

---

As a financial institution that are trusted by the people, banking should have a good performance system in order to gain the expected profit. One of the most popular product is credit by conventional banks. To achieve success both in profit and performance, banks need to be more careful in providing credit to customers. Therefore, this paper will examine the prudential principle applied by conventional banks, specifically Bank Papua, which is one of Regional Development Banks Bank Pembangunan Daerah in Indonesia that are present to promote economic growth so as to make progress and improve development for the people of Papua and Indonesia in general. In March 2017, there was a decrease in credit performance in Bank Papua, namely the non performing loans exceeded the 5 threshold, so then Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan conducted an intensive supervision of Bank Papua. The research method used in this paper is normative legal which involves the study of the law to analyze the legal issues at hand.

The result of this study found that the prudential principle in providing credit by conventional banks has been regulated in Indonesia and the cause of the problem in its implementations is due to inaccuracy when conducting credit and bank guarantee analysis and also the non fulfillment of the minimum number of commissioners in Bank Papua as set out in Financial Services Authority Regulation No. 55 POJK.03 2016 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. However, in this regard, Bank Papua has tried to apply the prudential principle as reflected in the credit policy of Bank Papua.

This paper suggests that Bank Papua should improve the quality of human resources in analyzing credit and collateral, implement the credit policy correctly, meet the minimum number of commissioners and maintain the bank 39 s financial health. In addition, Financial Services Authority should also educate Bank Papua particularly. "

"Disertasi ini mempelajari hubungan antara posisi perusahaan di dalam piramida dan biaya utang perusahaan di pasar keuangan suatu negara berkembang di Asia dengan karakteristik pasar antara lain: terdapat banyak perusahaan piramida, sistem perlindungan hukum yang lemah, dan ketergantungan pada utang bank. Kami menganalisa topik ini dengan menggunakan sampel kontrak utang bank di Indonesia selama periode 2006-2016. Kami menemukan bahwa bank menetapkan suku bunga lebih rendah pada perusahaan yang berada pada lapisan bawah dalam rantai piramida, bahkan setelah kami mengontrol berbagai faktor termasuk expropriation risk. Penemuan ini mengindikasikan bahwa bank menganggap perusahaan di lapisan bawah menerima co-insurance effect yang lebih besar daripada perusahaan di lapisan atas karena terdapat lebih banyak group internal resources yang dapat diakses oleh perusahaan di lapisan bawah yang dapat digunakan untuk menurunkan credit risk.

---

This dissertation empirically tests the relationship between the position of a firm in a pyramidal business group and the firm rsquo;s bank loan spread, in an Asian emerging market with a high incidence of pyramidal firms, a weak legal system, and high corporate dependency on bank loans. We use a data set of bank loan contracts for Indonesian pyramidal firms from 2006 to 2016. We find that banks charge lower loan prices to firms that are located in lower layers of a pyramidal chain, even after we control for many factors including expropriation risk. The finding suggests that banks consider that lower-layer firms receive a greater co-insurance effect than upper-layer firms because more internal resources are available down the ownership chain to lower credit risk. "

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh risiko kredit yang diwakilkan oleh rasio kredit bermasalah (NPL) terhadap perilaku pemberian pinjaman (lending behavior) bank di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana kekuatan pasar dan modal inti yang dimiliki oleh bank dapat memoderasi pengaruh risiko kredit bank terhadap pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh bank. Selain mengakomodasi variabel risiko kredit bank, penelitian ini juga mengakomodasi variabel spesifik bank lainnya dan variabel yang menjadi indikator kondisi perekonomian Indonesia. Dengan menggunakan data bank umum konvensional yang beroperasi pada tahun 2007-2017, penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang menjadi determinan daripada pertumbuhan kredit (LG) di Indonesia ialah pertumbuhan DPK (DG), rasio kredit bermasalah tahun sebelumnya (NPL𝑡−1), rasio kecukupan modal bank (CAR), pertumbuhan PDB riil Indonesia (ΔGDP) dan tingkat suku bunga acuan di Indonesia (BI Rate). Penelitian ini juga menemukan bahwa kekuatan pasar dan modal inti bank yang besar (bank kategori BUKU 4) dapat mengurangi dampak negatif risiko kredit terhadap pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh bank. Selain itu, ditemukan pula fakta bahwa tidak terdapat perbedaan perilaku pemberian pinjaman (lending behavior) antara bank milik pemerintah dibandingkan dengan bank milik nonpemerintah serta bank kategori BUKU 4 dibandingkan dengan bank kategori BUKU lainnya.

---

This study intends to analysis the effect of the level of non-performing loans (NPL) on lending behavior on banks in Indonesia. This study also wants to understand whether other variables such as bank capitalization and bank market power can influence the relationship between NPL and lending behavior at banks in Indonesia. While the macroeconomic factors that are accommodated are the Indonesian economic cycle which is represented by the variable growth of Indonesia's real Gross Domestic Product (GDP). The use of the variable Indonesian Gross Domestic Product (GDP) is aimed at finding out whether the growth of bank credit in Indonesia is procyclical or not. This study uses data from commercial banks that run conventional bank businesses in Indonesia and operate during the period of 2007 to 2017. The factors that determine the level of credit growth (LG) in Indonesia are deposit growth (DG), the ratio of non-performing loans in the previous year (NPL𝑡−1), bank capital adequacy ratio (CAR), GDP real growth (ΔGDP) and the Indonesian benchmark interest rate (BI Rate). The effect of credit risk that can be represented by the ratio of bank non-performing loans (NPL) to credit growth provided by banks will be smaller if the bank has high market power. The credit growth provided by banks in the BUKU 4 category was more unaffected by the previous year's bad credit ratio (NPL𝑡−1) compared to other bank categories. There were no differences in lending behavior of banks owned by the government and banks owned by the private sector. BUKU 4 category banks do not have lending behavior that is different from other banks in the BUKUcategory."

"Artikel ini membahas tokoh R.A Wirjaatmadja dalam pendirian dan pengembangan Bank Priyayi Purwokerto dari tahun 1894 hingga 1909 beserta dampaknya. R.A Wirjaatmadja merupakan Patih Purwokerto yang mendirikan bank pertama oleh pribumi yaitu Bank Priyayi Purwokerto. Di abad ke-19, keadaan sosial ekonomi masyarakat Purwokerto yang cenderung memprihatinkan, hal tersebut mendorongnya untuk mendirikan bank yang dapat membantu memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang rendah. Akhirnya pada 16 Desember tahun 1895, R.A Wirjaatmadja dan ketiga rekannya mendirikan De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priayi Purwokerto) atau yang lebih dikenal sebagai Bank Priyayi Purwokerto. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam “R.A Wirjaatmadja : Perintis Bank Pribumi” oleh Iip Yahya, penelitian ini menambahkan pembahasan lebih lanjut mengenai peran R.A Wirjaatmadja dalam kegiatan Bank Priyayi Purwokerto serta perkembangan bank hingga tahun 1909. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan bank, arsip, surat kabar Belanda, majalah, jurnal, dan berbagai buku. Hasil dari penelitian ini yaitu R.A Wirjaatmadja memiliki peran sebagai pendiri, pembangun serta pelaksana kegiatan Bank Priyayi Purwokerto yang kemudian berkembang pesat setelah direorganisasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan menawarkan bantuan kredit murah dan sebagai pelopor lahirnya bank priyayi lainnya di berbagai daerah di Hindia Belanda.

---

This article discusses the figure of R.A Wirjaatmadja in the establishment and development of Bank Priyayi Purwokerto from 1894 to 1909 and its impact. R.A Wirjaatmadja is the Patih of Purwokerto who founded the first bank by the natives, namely Bank Priyayi Purwokerto. In the 19th century, the socio-economic conditions of the people of Purwokerto tended to be apprehensive, this prompted him to establish a bank that could help provide loans to the public at low-interest rates. Finally, on December 16, 1895, R.A Wirjaatmadja and his three colleagues founded De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden (Aid and Savings Bank of the Priyayi Purwokerto) or better known as the Priyayi Bank of Purwokerto. In contrast to the previous research in "R.A Wirjaatmadja: Pioneer Bank Indigenous" by Iip Yahya, this study adds further discussion about the role of R.A Wirjaatmadja in the activities of the Priyayi Bank Purwokerto and the development of the bank until 1909. This study uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The sources used in this research are bank annual reports, archives, Dutch newspapers, magazines, journals, and various books. The results of this study are that R.A Wirjaatmadja has a role as the founder, builder and implementer of the activities of the Priyayi Bank Purwokerto which then developed rapidly after being reorganized and had a positive impact on the community by offering cheap credit assistance and as a pioneer in the birth of other priyayi banks in various regions in the Dutch East Indies."

"Untuk menghadapi kendala keterbatasan sumber dana pemerintah Indonesia memanfaatkan pinjaman luar negeri guna untuk melakukan pembangunan nasional. Universitas Indonesia yang merupakan universitas berkelas dunia memanfaatkan pinjaman luar negeri adalah untuk peningkatan kesehatan nasional, yaitu dengan membangun Rumah Sakit Universitas yang berintegerasi dengan Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan atau dikenal dengan Proyek Development of World Class University at UI. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang mendukung percepatan durasi pada proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UI dan untuk mengetahui apakah dengan percepatan ini dapat mereduksi biaya proyek secara keseluruhan pada proyek pinjaman luar negeri. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey kuisioner, kemudian dilakukan pengambilan sampel secara acak (stratified random sampling). Analisa data menggunakan software SPSS dengan hipotesa awal adalah dengan melakukan percepatan pada proyek dapat mengurangi biaya proyek pinjaman luar negeri.

---

To a lack of adequate government funding sources, Indonesia government utilize foreign loans in order to carry out national development. University of Indonesia, which is a world-class university, utilizing foreign loans to increase national health, is building the integrated University Hospital and Faculty of Health Sciences known as Project Development of World Class University at UI. This study aims to identify factors that support the acceleration duration of the construction project UI Teaching Hospital and to determine whether this acceleration can reduce overall project costs on foreign borrowing project. Data collection techniques using questionnaire survey method, then do random sampling (stratified random sampling). Data were analyzed using SPSS software with the initial hypothesis is to accelerate the project can reduce the cost of foreign borrowing project."

"ABSTRAKDalam pemberian kredit sindikasi adalah hal yang lazimapabila lembaga bank selaku kreditur sindikasi memintapihak ketiga menanggung debiturnya untuk menjamindiperolehnya pelunasan utang. Keberadaan penanggungdalam hubungan hukum yang terjadi antara kreditursindikasi dan debitur ini memberikan perlindungan hukumbagi kreditur sindikasi akan kepastian pelunasan utangdebitur apabila debitur cidera janji atau wanprestasi.Penganggung dapat diminta pertanggungjawabannya untukmemenuhi utang debitur apabila ia telah melepaskan hakistimewa yang telah diberikan oleh Kitab Undang-UndangHukum Perdata (KUH Perdata) sehingga lazim dilakukanoleh kreditur sindikasi untuk meminta penanggungmelepaskan hak-hak istimewa tersebut demikepentingannya. Akan tetapi, kendati penanggung telahmelepaskan hak-hak istimewa tersebut, yang berarti iabersedia untuk melunasi utang debitur yang ditanggungnya,seringkali penanggung tidak mau memenuhi kewajibannyauntuk melunasi utang debitur kepada kreditur sindikasiketika ternyata debitur cidera janji atau wanprestasi. Untukmengatasinya, pengajuan permohonan pernyataan pailitmenjadi alternatif penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadappenanggung, kreditur sindikasi harus memenuhi syaratsyaratyang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-UndangNo. 4 tahnu 1998 tentang Kepailitan, yang menyebutkankeharusan debitur memiliki sedikitnya dua orang krediturdan memiliki satu utang yang telah jatuh waktu dan dapatditagih. Dalam skripsi ini akan dianalisa mengenai syaratyang harus dipenuhi oleh kreditur sindikasi dalampengajuan permohonan pernyataan pailit terhadappenganggung dalam rangka penyelesaian pailit terhadappenanggung dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah."

"perjanjian kredit sindikasi dalam hal pelunasan kredit atau pembayaran kembali hutang debitur. Proses pembangunan ini tidak terlepas dari proses pengadaan tanah yang kerap mengalami kendala mengenai ketidak sepakatan masyarakat pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah akan besar nilai ganti rugi yang diberikan, sehingga menghambat proses pembangunan yang juga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi terkait dengan pelunasan kreditnya. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa memang terdapat kaitan antara kendala pengadaan tanah dengan pelaksanaan kredit sindikasi yang mengakibatkan debitur wanprestasi.

---

This thesis describes the relation between the constraints of land acquisition and syndicated loan agreement in terms of credit settlement by the debtor. A development process is related to the land factor and its acquisition process which often experience a constraint with the land owner regarding the disagreement on the amount of given compensation. This matter will impede the development process which will also effect the syndicated loan agreement in terms of the credit settlement. The result if this research positively shows that there is a relation between the constraint of land acquisition and the syndicated loan that may cause the debtor to breach the syndicated loan agreement. . Key Words : Highways, Syndicated Loan, Land Procurement Constraints."