Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

 

Untuk menghadapi kendala keterbatasan sumber dana pemerintah Indonesia memanfaatkan pinjaman luar negeri guna untuk melakukan pembangunan nasional. Universitas Indonesia yang merupakan universitas berkelas dunia memanfaatkan pinjaman luar negeri adalah untuk peningkatan kesehatan nasional, yaitu dengan membangun Rumah Sakit Universitas yang berintegerasi dengan Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan atau dikenal dengan Proyek Development of World Class University at UI. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang mendukung percepatan durasi pada proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UI dan untuk mengetahui apakah dengan percepatan ini dapat mereduksi biaya proyek secara keseluruhan pada proyek pinjaman luar negeri. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey kuisioner, kemudian dilakukan pengambilan sampel secara acak (stratified random sampling). Analisa data menggunakan software SPSS dengan hipotesa awal adalah dengan melakukan percepatan pada proyek dapat mengurangi biaya proyek pinjaman luar negeri.

 

---

To a lack of adequate government funding sources, Indonesia government utilize foreign loans in order to carry out national development. University of Indonesia, which is a world-class university, utilizing foreign loans to increase national health, is building the integrated University Hospital and Faculty of Health Sciences known as Project Development of World Class University at UI. This study aims to identify factors that support the acceleration duration of the construction project UI Teaching Hospital and to determine whether this acceleration can reduce overall project costs on foreign borrowing project. Data collection techniques using questionnaire survey method, then do random sampling (stratified random sampling). Data were analyzed using SPSS software with the initial hypothesis is to accelerate the project can reduce the cost of foreign borrowing project.

Abstrak :
Pembangunan suatu proyek adalah salah suatu usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka melakukan ekspansi usaha. Pembahasan mengenai pembanguan proyek erat kaitannya dengan pembiayaan proyek. Salah satu Badan Usaha Milik Negara di sektor penyaluran gas bumi, yaitu PGN, bermaksud membangun Proyek Transmisi Gas Bumi dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat (“Proyek SSWJ”). Proyek tersebut akan mengalirkan gas dari Lapangan Gas milik Pertamina yaitu UEP II di Prabumulih, Sumatera Selatan untuk memenuhi kebutuhan gas di wilayah Banten dan Jawa Barat. Pembiayaan proyek tersebut diperoleh melalui pinjaman luar negeri dari Japan Bank for International Cooperation (“JBIC”). Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan proyek, adalah : persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial. PGN telah memenuhi prosedur dan mekanisme di dalam perolehan pinjaman luar negeri tersebut yang mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN. Demikian pula dengan jaminan yang dipasang PGN dalam perolehan pinjaman luar negeri dari JBIC tersebut, yang berupa jaminan dari Pemerintah RI. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif.

Abstrak :
ABSTRACT
Rumusan masalah skripsi ini berupa mengapa terjadi peningkatan pemanfaatan skema pinjaman luar negeri Indonesia terhadap IDB pasca 2010 didasari oleh hubungan Indonesia dengan IDB yang mengalami kecondongan baru yaitu peningkatan pemanfaatan skema pinjaman yang tidak terjadi pada periode sebelumnya. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kongruen menggunakan kerangka teori Pendekatan Negara Resipien dalam Pemanfaatan Skema Pinjaman Luar Negeri. Skripsi ini mengidentifikasi dua sebab peningkatan kerja sama Indonesia dengan IDB pasca 2010 yaitu [1] peran IDB sebagai bank pembangunan regional dalam mengisi kesenjangan pendanaan Indonesia pasca 2010 karena karakteristik pinjamannya dan [2] adanya implementasi government leadership dalam mekanisme pemanfaatan pinjaman IDB. Dalam perannya mengisi kesenjangan pendanaan Indonesia, IDB secara jumlah bantuan tidak besar dibanding mitra pembangunan yang lain, yakni sebesar 8,7 dari APBN 2016. Akan tetapi, angka ini tetap signifikan karena pinjaman IDB memiliki karakteristik di antaranya [1] IDB mampu memenuhi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur Indonesia sebagaimana menjadi sebab kesenjangan pendanaan terbesar menurut RPJMN yang berlaku dan [2] IDB memberikan perhatian pada sektor vital pembangunan Indonesia yang tidak menjadi prioritas mitra pembangunan lainnya yaitu sektor pendidikan tinggi. Dalam implementasi government leadership, Indonesia memiliki posisi yang sama dengan IDB sehingga hubungan yang tercipta adalah kerja. Government leadership terhadap IDB dalam level operasional dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas RI. Hal ini juga diperkuat oleh peran elite lokal Bambang Brodjonegoro yang memiliki peran strategis seperti membumikan ekonomi syariah di Indonesia, mengarahkan komunikasi informal dengan pejabat IDB menjadi kerja sama formal, menginisiasi dan meresmikan Country Gateway Office di Jakarta, menyelenggarakan pertemuan tahunan IDB ke-41, dll. Akan tetapi, perlu dikritisi bahwa peran strategis yang dilakukan masih sebatas seremonial dan melekat pada jabatan yang dimilikinya. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan berkontribusi secara akademis dalam mengembangkan kajian pendekatan resipien dalam pinjaman luar negeri dan secara praktis dalam meneguhkan praktik Kerja sama Selatan Selatan KSS.

---

ABSTRACT
The research question of the thesis is Why is there an increasing utilization of Indonesias foreign loan scheme to IDB post 2010 proposed based on Indonesias relationship with IDB which experienced a new trend that did not happened in previous period. The collected data is analyzed by congruent method using the theoretical framework of Recipient Country Approach in Utilization of Foreign Loan. This thesis identifies two causes of enhancement of Indonesia 39 s foreign loan scheme utilization to IDB post 2010 which are, 1 the role of IDB mdash as a regional development bank mdash in filling the Indonesias financing gap and 2 the implementation of government leadership in IDB lending mechanism. In its role to fill the financing gap, found that the IDB doesn rsquo t give large amount of aid contributed only 8,7 from APBN . However, this figure remains significant because IDB loans have different characteristics which are 1 IDB is able to meet Indonesia 39 s infrastructure development funding needs as stated it is the biggest financing gap based on current RPJMN and 2 IDB puts high attention to the vital sector of Indonesias development which is not the priority of other development partners namely the higher education sector. In the implementation of government leadership, Indonesia has the same position with IDB so the relationship created is cooperation. Government leadership to IDB in operational level is run by Ministry of Finance and Bappenas RI. It is also strengthened by the role of local elite Bambang Brodjonegoro who plays strategic role such as familiarizing sharia economy in Indonesia, directing informal communication with IDB officials into formal cooperation, initiating and inaugurating Country Gateway Office in Jakarta, organizing the 41st annual meeting of IDB, etc. However, it should be criticized that the strategic role is still merely ceremonial and attached to the position he has. But it can not be denied that there is implementation of government leadership itself. Thus, this thesis is expected to contribute academically in developing the study of recipient approaches in foreign loans and practically in affirming South South Cooperation KSS practices.

Abstrak :
Beberapa kerjasama yang melibatkan Indonesia dan Jepang dalam beberapa proyek pembangunan infrastuktur mengharuskan pengguna anggaran menggunakan pedoman pengadaan barang/jasa yang diatur JICA JICA procurement Under Japanese ODA Loan. Pada pedoman proses pengadaan terdapat beberapa perbedaaan antara pedoman JICA dengan pedoman pengadaan yang diatur oleh Pemerintah Indonesia Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010. Penelitian ini meninjau proses pengadaan jasa konstruksi pada salah satu proyek yang didanai oleh Jepang yaitu proyek Rumah Sakit UI untuk mengetahui perbedaan-perbedaan pedoman tersebut dan mengetahui implementasinya secara langsung di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam. Pengolahan data pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan disajikan dalam bentuk jaringan kausal. Penelitian ini mendokumentasikan kendala pelaksanaan proyek dan tahapan pengadaan yang harus diperhatikan karena mempengaruhi perjanjian Indonesia-Jepang. Segala keputusan yang diambil setelah loan agremeent ditandatangani akan memiliki konsekuensi salah satunya kepada commitement fee yang terus berjalan. Untuk itu diperlukan kajian menyeluruh mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan untuk dapat memaksimalkan dana pinjaman. Tahap tersebut antara lain tahap perencanaan pengadaan, penyusunan HPS, persetujuan concurrence JICA dan evaluasi penawaran peserta.

---

Several collaborations involving Indonesias government and Japans government in various national infrastructure projects requires the borrower to conduct service or goods procurement using JICA Procurement Guidelines Under Japanese ODA Loan. There are several differences between JICA Procurement Guideline and procurement guideline regulated by Indonesias government namely Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010. Every decision taken after the loan agreement was signed will have consequences, such as affecting commitment fee that has to be paid by the borrower to the lender. Hence, comprehensive research is needed to overview procurement process to maximize usage of the loan. The purpose of this study is to review procurement of Universitas Indonesias Hospital construction service which the project funded by JICA in order to know the differences and know how the guideline being implemented as well. This study uses in depth interview technique to gain a better understanding of the project 39s nature and the procurement process itself. In addition, observation directly to the project also conducted to determine the condition quality of University Hospital that has been built. The data analyzed descriptively and presented using causal networks. This study captured several obstacles during the construction and procurement process which beliefs affect substance of the agreement between two countries. Several procurement processes which need to be considered are the procurement planning stage, arranging Owner Estimates OE stage, participants bid evaluation stage, and JICA concurrence.