Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang wewenang hakim dalam membatalkan klausula yang ada dalam perjanjian agar tercipta suatu keseimbangan dalam perjanjian. Dalam suatu perjanjian, terutama perjanjian kredit, terdapat kemungkinan adanya klausul-klausul yang merugikan salah satu pihak. Klausul seperti itu harus dibatalkan guna mengembalikan keseimbangan di dalam perjanjian. Dalam perjanjian kredit antara PT Djoni Textindo sebagai kreditor dengan PT Bank Pan Indonesia sebagai debitor ini terdapat beberapa klausul yang merugikan PT Djoni Textindo. Dalam memutus perkara ini, hakim hanya melihat keabsahan dari perjanjian tanpa mempertimbangkan untuk merevisi ataupun mencabut klausula yang menyebabkan terjadinya keseimbangan dalam perjanjian tersebut. Sedangkan menurut teori Subekti, pengadilan berwenang untuk merevisi atau mencabut sebagian klausula yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penggunaan pendekatan yuridis normatif dipilih oleh karena sasaran penelitian ini adalah kaedah hukum.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the authority of judges to nullify existing clause in the agreement in order to create a balance in the agreement. In an agreement, especially the credit agreement, there is the possibility of clauses harm either party. Such clauses must be canceled in order to restore balance in the agreement. In the loan agreement between PT Djoni Textindo as creditors with PT Bank Pan Indonesia as a debtor there are some clauses that disadvantage PT Djoni Textindo. In deciding the case, the judge just look at the validity of the agreement without regard to revise or revoke clauses that caused the balance of the agreement. While in theory Subekti, the court has the authority to revise or revoke a part clause that causes imbalances in an agreement. This thesis using normative juridical approach. The use of normative juridical approach chosen because the target of this research is legal norms.;

Abstrak :
Skripsi ini membahas bagaimana keberlakuan suatu perjanjian kredit utang luarnegeri apabila terjadi kelalaian dalam penyampaian laporan lalu lintas devisaperjanjian utang luar negeri kepada Bank Indonesia. Saat ini terdapat beberapaputusan pengadilan di Indonesia yang tidak konsisten terkait dengan kewajibanpelaporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utang luar negeri sehingga hal tersebutmenimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perjanjian kredit utang luar negeriyang tidak dilaporkan ke Bank Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No.2958K/Pdt/1983 yang menjadikan perjanjian batal demi hukum, kemudian PutusanMahkamah Agung No. 2810K/Pdt/1989 dan putusan Mahkamah Agung No.191K/Pdt/2011 yang menjadikan perjanjian kredit utang luar negeri tidak memilikikekuatan hukum terhadap debitur Indonesiadan Putsusan Mahkamah Agung No.2826K/Pdt/1984 dan putusan Mahkamah Agung No. 1313K/Pdt/1985 yangmenyatakan perjanjian kredit tidak memiliki akibat hukum dan hanya dikenakansanksi administratif saja. Penelitian ini bersifat normaitf yuridis. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kewajiban pelaporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utangluar negeri seharusnya tidak memiliki akibat hukum terhadap perjanjian kredit itusendiri melainkan hanya berakibat dikenakannya sanksi administratif oleh BankIndonesia. Artinya, perjanjian kredit itu tetap sah dan mengikat para pihak. Denganbegitu, putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian kredit utang luar negeriyaitu putusan Mahkamah Agung No. 2958K/Pdt/1983 yang menyatakan perjanjianbatal demi hukum, putusan Mahkamah Agung No. 2810K/Pdt/1989 dan putusanMahkamah Agung No. 191K/Pdt/2011 yang menjadikan perjanjian tidak memilikikekuatan hukum terhadap debitur Indonesia yaitu adalah tidak tepat. Seharusnyaterhadap kelalaian penyampaian laporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utangluar negeri adalah mengikuti putusan Mahkamah Agung No. 2826K/Pdt/1984 danputusan Mahkamah Agung No. 1313K/Pdt/1985 yang menyatakan perjanjian kredittidak memiliki akibat hukum dan hanya dikenakan sanksi administratif saja sesuaidengan hukum positif di Indonesia.

---

This thesis discusses how the validity of an offshore loan agreement in case ofnegligence in submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesia. As,There are currently inconsistent judicial decrees in Indonesia about submitting theoffshore loan agreement report to Bank Indonesia. That matters, issued legaluncertainty over submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesia..the court 39 s decree to make the offshore loan agreement became null and void in theSupreme Court 39 s decree No. 2958K Pdt 1983 and the court decision making theagreement has no legal force against the Indonesian debtor namely SupremeCourt`s decree No. 2810K Pdt 1989 and Supreme Court`s decree No.191K Pdt 2011. Yet, the Supeme Court`s decree No. 2826K Pdt 1984 and SupremeCourt`s decree No. 1313K Pdt 1985 states that the offshore loan agreement itselfhas no legal consequences and is only subject to administrative sanctions only. This thesis using normative juridis method. The results of the study indicate that offshoreloan agreement reporting obligations should not have any legal consequences onthe agreement itself but only result in the imposition of administrative sanction byBank Indonesia. This means that the agreement remains valid and binding on theparties. Therefore, the court 39 s decree to make the offshore loan agreement becamenull and void in the Supreme Court 39 s decree No. 2958K Pdt 1983 and the courtdecision making the agreement has no legal force against the Indonesian debtornamely Supreme Court`s decree No. 2810K Pdt 1989 and Supreme Court`s decreeNo. 191K Pdt 2011 is not correct by the Law. The legal consequences in the eventnegligence in submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesiashould follow the Supreme Court`s decree No. 2826K Pdt 1984 and SupremeCourt`s decree No. 1313K Pdt 1985 which states that the offshore loan agreementitself has no legal consequences and is only subject to administrative sanctions onlycorresponding to Indonesian Law.

Abstrak :
Dalam Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk Pinjaman Langsung BUMN berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 dengan Peraturan pelaksanaannya yaitu PMK No. 189 Tahun 2015 dan PMK No. 101 Tahun 2018 ditemukan beberapa permasalahan antara lain disharmoni norma antara Perpres No. 82 Tahun 2015 dengan peraturan pelaksananya, perbedaan norma dalam studi kelayakan untuk penjaminan pemerintah dengan penjaminan bersama pemerintah dan BUPI serta tidak diaturnya klausul negosiasi dalam peraturan perundang-undangan namun permasalahan tersebut tidak menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penjaminan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (legal research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Disharmoni norma terjadi sebagai wujud kompromi pemerintah atas keinginan Lembaga Keuangan Internasional agar penjaminan dapat terlaksana, Pemerintah tetap memberikan standar penilaian kelayakan yang sama terhadap penjaminan dan penjaminan bersama pemerintah dan BUPI serta negosiasi atas perjanjian penjaminan dilakukan walaupun proses negosiasi perjanjian penjaminan tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan karena kedua hal tersebut dianggap penting dalam pelaksanaan penjaminan. Untuk itu, pemberian jaminan harus disusun berdasarkan konsep pengelolaan fiskal pemerintah yang prudent dan perlunya revisi peraturan perundangan terkait agar tidak menimbulkan konflik norma dan dapat memberikan kepastian hukum ......In the implementation of Government Guarantee for BUMN Direct Loans based on the provisions stipulated in Presidential Regulation Number 82 of 2015 with its implementing regulations, namely PMK No. 189 of 2015 and PMK No. 101/2018 found several problems, including disharmony of norms between Presidential Decree No. 82 of 2015 with its implementing regulations, differences in norms in the feasibility study for government guarantees with joint guarantees with the government and BUPI and the absence of negotiation clauses in the legislation but these problems do not cause obstruction of the implementation of the guarantee. The method used in this research is the normative juridical method (legal research) through the statute approach and is supported by data obtained through interviews. Based on the results of the research that has been done, the Disharmony of norms occurs as a form of government compromise on the wishes of the International Financial Institution so that the guarantee can be carried out, the Government continues to provide the same standard of feasibility assessment of guarantees and guarantees with the government and BUPI and negotiations on the guarantee agreement are carried out even though the agreement negotiation process is not stipulated in the government regulations, because these two things are considered important in the implementation of guarantee. For this reason, the provision of guarantees must be prepared based on the concept of prudent government fiscal management and the need for revision of relevant laws and regulations so as not to cause conflict of norms and to provide legal certainty.