Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kredit konsumtif cukup berkembang pesat pada tahun 2005 lalu, mengingat suku bunga sepanjang tahun tersebut berada pada level yang cukup rendah. Perbankan lebih memilih sektor konsumsi bagi penyaluran kredit-kreditnya ketimbang mengucurkan dana ke dunia usaha. Alasannya tentu terkait dengan risiko?pengembalian kredit. Dengan resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan ekspansi di sektor kredit maka PT. Bank DKI memfokuskan bisnis perseroan pada segmen ritel, termasuk dalam hal perkreditan. Jenis kredit konsumtif yang diberikan PT. Bank DKI untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan, salah satunya adalah Kredit Multiguna. Untuk membenikan kredit ini PT. Bank DKI Cabang Utama membuat perjanjian kerjasama pemberian kredit multiguna dengan perusahaan yang karyawannya ingin mendapatkan fasilitas kredit ini. Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan pengaruh dari adanya perjanjian kerjasama pemberian kredit multiguna terhadap tingkat kolektibilitas pinjaman, menjelaskan keuntungan dan kerugian dari adanya perjanjian kerjasama tersebut dan menguraikan masalah-masalah apa Baja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemberian kredit multiguna antara PT. Bank DKI Cabang Utama Juanda dengan PT. X. Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian empirik, dimana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama pemberian kredit multiguna antara PT. Bank DKI Cabang Utama Juanda dengan beberapa perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kolektibilitas pinjaman. Pengaruh ini dapat berupa pengaruh positif dan negatif. Jika dibandingkan antara pengaruh positif dan negatifnya, maka lebih banyak pengaruh positifnya. Masalahmasalah yang timbul dalam pelaksanaan pelaksanaan perjanjian kerjasama pemberian kredit multiguna antara PT. Bank DKI Cabang Utama Juanda dengan PT. X pada akhirnya berpengaruh juga pada tingkat kolektibilitas pinjaman.

Abstrak :
Latar belakang penulisan tesis ini adalah tingginya tingkat hutang Iuar negeri Indonesia yang ternyata tidak dibarengi dengan pengelolaan yang efisien dan efektif. Salah satu penyebab pengelolaan yang kurang efisien tersebut adaiah terjadinya low disbursement yang berakibat pada besarnya dana APBN yang digunakan untuk pembayaran kembali rnelebihi perkiraan pembayaran semula. Penelitian difokuskan pada kasus Loan IBRD 4290-IND dan Loan IDB IND-0063/64 yang bertujuan untuk: 1. Mengetahui faktor-faktor penyebab low disbursement sekaligus membandingkan kedua lender beserta cara penarikannya untuk mencari mama yang lebih menguntungkan; 2. Memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan masalah low disbursement. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dalam rangka memperoleh gambaran masalah penyerapan dana pinjaman Iuar negeri dari berbagai sudut pandang, balk dari karakteristik proyek maupun dari indikator lain. Penelusuran dokumen proyek yang dibiayai pinjaman Iuar negeri dilakukan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya low disbursement tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur low disbursement adalah : Progress Varian, yaitu selisih persentase waktu terpakai dan persentase penyerapan kumulatif; backlog, yaitu besarnya dana terpakai yang belum diisi kembali (replenished) oleh pihak lender; dan realisasi disbursement terhadap target disbursement pada tahun anggaran berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor rendahnya daya serap penarikan dana PLN adalah sebagai berikut: 1. Kekurangsiapan proyek dalam desain dan manajemen proyek; 2. Keterlambatan penyelesaian dokumen anggaran proyek akibat perubahan sistem maupun faktor manusia; 3. Perubahan kondisi/politik didaerah; 4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana proyek; 5. Faktor yang berasal dart lender; 6. Terjadinya backlog. Karena tidak adanya metode yang compatible untuk membandingkan kedua lender yang berbeda karakteristik, penulis tidak dapat menentukan secara pasti lender mana yang lebih balk, namun dapat diambil beberapa kesimpulan perbedaan antara kedua lender tersebut sebagai berikut : 1. Lender IBRD menghitung cost of borrowing sejak effective date dan dikenakan pada dana yang sudah dan belum ditarik sehingga semakin lama low disbursement terjadi, makin besar kerugian yang harus dibayar. Pada lender IDB, cost of borrowing baru diperhitungkan jika sudah ada penarikan dan tidak dikenakan pada dana yang belum ditarik; 2. Jenis kegiatan proyek IDB lebih fieksibel karena borrower driven dan bukan lender driven seperti pada IBRD; 3. Porsi kegiatan 100% pada IDB lebih menguntungkan dibandingkan dengan sharing kegiatan seperti pada IBRD; 4. IDB memerlukan waktu pengusulan proyek yang rata-rata lebih lama dibanding IBRD; 5. Cara penarikan dengan pembayaran langsung yang umumnya digunakan IDB, cenderung lebih aman karena tidak ada backlog dibandingkan Reksus yang umum dikenakan IBRD. Dan temuan-temuan di atas, penulis menyarankan beberapa kebijakan antara lain : A. Kebijakan untuk mengatasi low disbursement : 1. Agar pemerintah lebih memperketat kriteria readiness filter dalam pengusulan proyek baru; 2. Agar Bappenas dan Depkeu dapat duduk bersama untuk mengatasi keterlambatan penerbitan dokumen anggaran; 3. Agar lebih meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk menghindari kesalahpahaman; 4. Peningkatan kualitas SDM; 5. Perlunya diadakan kesepakatan dengan lender yang dapat mengikat untuk mengantisipasi kerugian sepihak; 6. Agar Depkeu dan proyek lebih intensif dalam melakukan replenishment. B. Kiranya pemerintah perlu melakukan pemilihan lender termasuk Cara pembayaran yang lebih menguntungkan dan memiliki resiko yang lebih kecil atas keterlambatan proyek.

Abstrak :
Sesuai dengan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diijinkan untuk melakukan pinjaman daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Pinjaman Daerah ini dapat ditempuh melalui pinjaman dan Pemerintah Pusat (mekanisme Subsidiary Loan Agreement/51,4 dan/atau Rekening Pembangunan Daerah/RPD); Pemerintah Daerah lain; lembaga keuangan bank; lembaga keuangan bukan bank; dan masyarakat melalui penerbitan Obligasi Daerah. Pinjaman Daerah sendiri sesungguhnya telah diatur sejak lama, namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami persoalan, seperti rendahnya kualitas pinjaman daerah sebagaimana yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah tunggakan pinjaman daerah kepada Pemerintah Pusat, dan sering terjadinya ketidakkonsistenan dalam implernentasi peraturan mengenai pinjaman daerah. Berdasarkan simulasi perhitungan debt service coverage ratio (DSCR), ternyata sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia memiliki kapasitas (borrowing capacity) untuk melakukan pinjaman. Dalam konteks penerbitan Obligasi Daerah (municipal bonds), yang sekarang menjadi isu yang banyak dibicarakan, ini berarti terdapat potensi bahwa Obligasi Daerah akan menjadi instrumen yang banyak digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dana bagi pembangunan di daerahnya masing-masing. Terlebih lagi setelah melihat berbagai kelemahan yang terjadi dalam skema pinjaman daerah yang selama ini berlangsung. Namun, di tengah euforia penerbitan Obligasi Daerah tersebut, ternyata infrastruktur bagi penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia belum menunjukkan adanya kesiapan. Infrastuktur tersebut adalah (i) kesiapan kelembagaan yang meliputi regulator (BAPEPAM, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Bank Indonesia, Bappenas, dan Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara), Penerbit (issuer, dalam hal ini Pemerintah Daerah), pembeli (investor) dan institusi pendukung yang dibutuhkan; (ii) kesiapan dari aspek legal (yang berupa ketidaksinkronan antara ketentuan pasar modal dengan kebutuhan menurut UU No. 33/2004); (iii) aspek perpajakan. Padahal, mengacu pada praktek penerbitan Obligasi Daerah di berbagai negara seperti: Argentina, Brasil, Rusia, Polandia, Korea Selatan, lepang, China, India, Philipina, dan Amerika Serikat, kesiapan berbagai infrastruktur ini sangat menentukan bagi sukses tidaknya penerbitan Obligasi Daerah. Sementara itu, dalam rangka pengembangan Obligasi Daerah di Indonesia, diperlukan sejumlah strategi sebagai persyaratan keberhasilan. Berbagal strategi tersebut adalah (i) pengembangan pasar, baik pasar perdana dan sekunder serta (ii) penerbitan Obligasi Daerah secara rite! (Retail Municipal Bonds/RMB). Sehubungan dengan ini, maka studi ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (i) law enforcement terhadap peraturan tentang sanksi bagi Pemerintah Daerah yang tidak taat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pinjaman; (ii) batas minimal DSCR perlu ditingkatkan; (iii) sinkronisasi peraturan tentang Obligasi Daerah melalui (a) revisi atas UU No.8/1995 tentang Pasar Modal dan/atau (b) adanya peraturan khusus tentang penerbitan dan perdagangan Obligasi Daerah, yang terpisah dari ketentuan mengenai penerbitan dan perdagangan obligasi yang telah ada; (iv) adanya insentif perpajakan tertentu yang melekat pada Obligasi Daerah sehingga Obligasi Daerah tersebut menarik; (v) penting bagi Pemerintah Daerah segera memiliki debt management units (DMU) yang pembentukannya dapat mengadopsi sistem yang telah berlaku di Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara; (vi) penerbitan secara rite) menjadi pilihan utama bagi Pemerintah Daerah yang hendak menerbitkan Obligasi Daerah; dan (vii) segera dipersiapkan pasar perdana dan pasar sekunder bagi penerbitan Obligasi Daerah.

Abstrak :
Menghadapi persaingan perbankan dalam meningkatkan Loan to Deposit Ratio (LDR), perbankan berusaha meningkatkan aktifitas pelepasan kredit, namun dalam kondisi biaya bunga yang tinggi saat ini menyebabkan penggunaan fasilitas kredit dan permohonan kredit barn cenderung menurun. Di sisi lain bank juga mengalami masalah dengan peningkatan Non Performing Loan (kredit bermasalah). Dalam kondisi demikian, Bank hares melakukan proses kredit dengan mekanisme yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai calon debitur agar dapat memberikan kualitas kredit yang balk dan lebih terukur dari sisi resiko. Untuk itu terhadap permohonan kredit calon debitur PT ABC di Bank X yang mengajukan fasilitas kredit modal kerja untuk membiayai usaha calon debitur di bidang IT Provider, fasilitas kredit investasi dan fasilitas bank garansi, bank X hams memutuskan apakah permohonan kredit PT ABC Iayak untuk diberikan atau tidak, karenanya diperlukan suatu analisis yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Proses analisis kredit diawali dengan proses pengumpulan data-data yang akan digunakan untuk proses analisis kredit dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat usaha calon debitur untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai data-data yang diberikan dan aktifitas usaha calon debitur. Dari keseluruhan data dan informasi yang diperoleh, dilakukan proses analisis berbagai aspek yang menyangkut analisis bidang industri Telekomunikasi, analisis kondisi usaha PT ABC yang meliputi analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy dan Collateral) termasuk analisis terhadap kondisi-kondisi khusus yang meliputi analisis keuangan PT ABC untuk periode tahun 2004, tahun 2005 dan bulan April 2006, analisis aspek pemasaran produk dan jasa, aspek operasilteknis, aspek manajemen dan aspek hukum. Untuk menghitung kebutuhan fasilitas kredit maka dilakukan perhitungan kebutuhan kredit modal kerja berdasarkan proyek yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan, perhitungan Net Present Value dan Internal Rate of Return dari investasi yang akan dilakukan serta menghitung kebutuhan fasilitas Bank Garansi. Dan hasil analisis yang dilakukan, saat ini kondisi industri dari usaha yang dijalankan oleh talon debitur masih memiliki prospek untuk berkembang, performance 5C PT ABC balk dan dan berbagai aspek aktifitas usaha PT ABC menunjukkan perkembangan kinerja yang baik. Berdasarkan pertimbangan dari seluruh hasil analisis dan hasil perhitungan kebutuhan fasilitas kredit talon debitur maka alas permohonan kredit calon debitur layak disetujui sesuai dengan permohonan dari calon debitur.

---

Facing the tight competition in the banking industry, each bank has to increase its Loan to Deposit Ratio by aggressively increasing its lending activities. Unfortunately, the high interest rate condition in the market has caused the high percentage of unused loan as well as the decreasing number of new loan proposals. At the same time, the banking industry is also facing the difficulties in the increasing of the Non Performing Loan (NPL). So that in this kind of condition, every bank has to be able to process the loan proposals cautiously in order to better control the risk factor, but on the other hand can also give a satisfying decision to the borrowers. For instance, PT ABC as an IT provider company requests for an investment loan, working capital loan and bank guarantee facility from bank X, then the bank has to make decision whether PT ABC' proposal is appropriate to be approved or not. And if the proposal is approved, how much amount of facilities can be given and with what kind of terms and conditions. Loan process is starting with the data collection which will give more information on the company, and then visiting the business offices and or factories. The data given by the company has to be verified and clearly explained. The credit analysis will be based on the 5C framework, which are: Character, Capacity, Capital, Conditions of Economy and Collateral. The analysis of the company covers all areas such as finance, marketing, operation, legal entities and management activities. For financial data, the bank will need the past and present financial statement. The history of the company is also needed to see how the company's growth during this 2 or 3 years. Then, the bank will analyze in depth the financing needs for the present and future by doing the projection of financial situation. An analysis shall also be done on the industry of the company's business. The analysis will determine if the industry is still growing (to what extend) or declining. Other external analysis are BI Checking and Trade Checking. Calculated the current and future project undergone in the company is conducted in order to analysis PT ABC's working capital needs. Net Present Value and the Internal Rate of Return are calculated on the requested investment loan. If the requested credit facility line match Bank X' calculations of PT ABC's needs, then new credit facility line will be granted In this particular example of better processing mechanism for approving) disapproving credit facility requests from PT ABC, it has been shown that PT ABC operates in industry that has room to grow, that PT ABC has excellent performance from multiple angles, and that PT ABC has attractive track record. Thus Bank X may give PT ABC the credit facilities it requested.

Abstrak :
PSAK No. 71 merupakan konvergensi dari IFRS 9 yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 di mana implementasi dini diperkenankan. Kompleksitas standar ini menyebabkan sebagian besar belum melakukan tahap penilaian dampak sesuai roadmap OJK. Perubahan standar ini mengakibatkan kontroversi yang tercermin adanya penolakan berlakunya IFRS seperti di Perancis karena tekanan dari unsur politik yang mempertimbangkan volatilitas dari neraca dan juga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berdampak negatif bagi stakeholder seperti penurunan ekuitas (Ball, 2006) serta adanya pengaduan pelanggaran yang dilakukan pembuat ketentuan IFRS 9 yaitu melakukan perubahan tanpa proses yang tepat (Bouvier, 2017). Di Indonesia, IFRS 9 telah diadopsi menjadi PSAK No. 71, oleh karena itu problematika yang terjadi di negara-negara lainnya diprediksi akan terjadi juga di Indonesia. Namun dalam kenyataan nya terdapat Bank yang telah mengimplementasikan secara dini PSAK No. 71 (early adopters). Studi ini menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian di mana analisis konten, tematik dan analisa perbandingan konstan diaplikasikan guna menganalisa instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini menemukan bahwa early adopters adalah Bank dengan jenis kepemilikan pemerintah, asing dan campuran. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa motif untuk mengambil keputusan baik untuk melakukan atau tidak melakukan implementasi PSAK No. 71 secara dini didominasi oleh kondisi isomorphism yang muncul (normative isomorphism) karena adanya tekanan atau tuntutan dari profesional yang dinilai benar mengingat ketentuan belum berlaku efektif dan tidak ada paksaan untuk mengikuti perusahaan induk. Tidak dapat dikesampingkan motif karena alasan tekanan meniru (mimetic isomorphism) juga terjadi namun demikian dapat dipastikan bahwa tekanan paksaan (coercive isomorphism) tidak terjadi. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan (heteregoneity) perilaku para aktor dan institusi pada masing-masing bank umum yang dipengaruhi oleh multiple logics yaitu ketentuan (regulatory logics) dan keuntungan (banking logics). Hal tersebut dilakukan para aktor untuk menjaga keseimbangan kedua logika tersebut dengan menggabungkan keduanya serta melihat faktor eksternal dan internal institusi. Normatif; Logika Regulator; Logika Perbankan.

---

PSAK No. 71 convergence of IFRS 9 which will become effective on January 1, 2020, where early implementation is permitted. The complexity of this standard has caused several Banks not to carry out the impact assessment stage according to the OJK roadmap. Changes in accounting standards have caused controversy, which is reflected in the refusal of IFRS to take effect in France because the pressure from political elements that consider the volatility of the balance sheet and have negative impacts on stakeholders such as decreasing equity (Ball, 2006)and there is accusation violation committed by the rule makers without going through the right process in making IFRS 9 (Bouvier, 2017). Considering IFRS 9 was adopted as PSAK No. 71, it is suspected that this can be a problem in Indonesia. However, there were Banks that had implemented before PSAK No. 71 effective (early adopters). This study applies a case study as its research strategy were content, thematic, and constant comparative analyses were used in analysing data collected from questionnaire and semi-structured interviews. This study found that several early adopters are Banks that are owned by the government (state owned banks), foreign, and joint venture banks. Besides, this study found that the motive in making the decisions to adopt / not to adopt  PSAK No. 71 is dominated by normative isomorphism as the pressures or demands being professional and considered right in the business dominate the motives and there were  no mandatory requirements imposed by the parent company to adopt PSAK 71 at this stage. There is a motive that cant be excluded out due to mimetic isomorphism as the pressure to follow their peer group and also it can be ascertained that coercive isomorphism does not occur. This study also found that there are differences (heteregoneity) in the behavior of the actors and institutions in each of the commercial bank that were influenced by multiple logics (i.e., rules as regulatory logics, and profit being the banking logics). This is done so by the actors to maintain both logics by combining the two and looking at the external and internal factors of the institution.

Abstrak :
Al Qardh Al Hasan merupakan skema pinjaman lunak dalam Islam, memiliki tujuan sosial dan tidak bersifat komersil. Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara memiliki program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil (PUMK) yang merupakan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Al-Qardh dan program PUMK bertujuan untuk menolong pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan, namun demikian diperlukan penelitian yang komprehensif terkait kesesuaian dan terpenuhinya kaidah Hukum Islam dalam program PUMK. Penelitian ini membandingkan antara Al Qardh Al Hasan dengan Program PUMK dan selanjutnya meneliti bagaimana perspektif hukum Islam atas Program PUMK. Metode penelitianyang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan atau hukum positif tertulis, dengan melakukan pengumpulan data studi pustaka dan wawancara dengan pakar dan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PUMK yang pelaksanaannya berada dalam lingkup Corporate Social Responsibility, tidak memenuhi kaedah utang piutang dalam hukum Islam. Prinsip pinjaman dalam kaedah hukum Islam melarang adanya imbalan atau tambahan di awal, sedangkan program PUMK secara jelas mempersyaratkan tambahan dalam bentuk jasa administrasi. Simpulannya bahwa karakterisitik Al Qardh terdapat dalam Program PUMK, namun dikarenakan terdapat kaidah syara’ yang diselisihi perihal piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba, sehingga program PUMK ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam ......Al Qardh Al Hasan is a soft and benevolent loan scheme in Islam, has a social purpose and is not commercial in nature. The Government of Indonesia through State-Owned Corporate has a micro and small business funding program (PUMK) which is the implementation of a social and environmental responsibility program (TJSL) mandated in the Limited Liability Company Law. Al-Qardh and the PUMK program aim to help those in need without expecting profit, however, comprehensive research is needed regarding the suitability and fulfillment of the rules of Islamic Law in the PUMK program. This study compares Al Qardh Al Hasan with the PUMK Program and further examines how the Islamic law perspective on the PUMK Program. The research method used is the normative juridical method, by conducting research on written positive regulations or laws. Literature study data collection is supported by interviews with experts and related parties. The results of this study show that the PUMK program, which is social in nature and in practice within the scope of Corporate Social Responsibilityy, does not meet the receivables debt method in Islamic law. Loans in Al Qardh Al Hasan as well as other types of loans based on Islamic law are not allowed to promise additional at the beginning, while the PUMK program clearly requires the existence of benefits. The conclusion is that the characterization of Al Qardh-Al Hasan is actually contained in the PUMK Program, but because there is a rule of syara' which is disputed in the form of imposition of benefits,meanwhile the fiqh method states that every receivable that brings benefits is usury, so this PUMK program is not in accordance with the provisions of Islamic law

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai pengukuran akun piutang pembiayaan komersial melalui loan review pada PT SSS, serta mengevaluasi prosedur audit terkait piutang untuk periode pelaporan 31 Desember 2018. PT SSS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur. Pengakuan dan pengukuran untuk piutang komersial PT SSS sudah sesuai dengan PSAK 55. Evaluasi prosedur audit dilakukan sesuai dengan prosedur pemberian pembiayaan PT SSS yang dibuat berdasarkan pedoman perusahaan. Perlakuan akuntansi dan prosedur audit yang dijalankan oleh KAP ASF sudah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku. ABSTRACT
This internship report discusses about the measurement of loan receivables through loan review in PT SSS and the evaluation of the audit procedure for loan receivables for the period ended in 31st Dec 2018. PT SSS engages in financing infrastructure. The measurement of loan receivables in PT SSS complied with PSAK 55. The evaluation of audit procedure carried was in accordance with the procedure of PT SSS which is based on Financing Guidline of PT SSS. Audit procedures conducted by KAP ASF is in accordance with applicable standards.

Abstrak :
Laporan magang ini menjelaskan evaluasi prosedur loan review yang dilakukan oleh KAP AXA dalam menentukan rating kolektibilitas pinjaman debitur PT DEF sesuai dengan kriteria komponen penilaian yang tertera pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. PT DEF adalah perusahaan pembiayaan milik negara yang memiliki tiga aktivitas bisnis utama, antara lain: Pembiayaan investasi, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Multiguna. Laporan magang ini akan mengevaluasi dasar penilaian kolektibilitas yang dilakukan oleh KAP AXA terhadap debitur PT DEF, apakah telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa praktik loan review yang dilakukan oleh KAP AXA, secara garis besar, telah sesuai dengan komponen penilaian yang tertera pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan magang ini juga membahas hasil refleksi diri penulis atas pengalaman selama periode magang berlangsung. ......This internship report describes the evaluation of the loan review procedure carried out by KAP AXA in determining the collectibility rating of PT DEF's debtors' loans in accordance with the assessment component criteria stated in Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. PT DEF is a state-owned finance company that has three main business activities, including: Investment Financing, Working Capital Financing, and Multipurpose Financing. This internship report will evaluate the basis of the collectibility assessment carried out by KAP AXA on PT DEF debtors, whether it is in accordance with the applicable regulations or not. The results of the evaluation show that the loan review practice carried out by KAP AXA, in general, is in accordance with the assessment components stated in the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. This internship report also discusses the results of the author's self-reflection on the experience during the internship period.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perbandingan hukum atas peraturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia dan Inggris (Studi Kasus: Peer To Peer Lending). Metode penelitian yang digunakan adalah perbandingan hukum. Saat ini di Indonesia layanan ini sedang marak yang biasa dikenal dengan pinjaman online. Adapun perbandingan dengan memilih negara Inggris karena negara ini salah satu pelopor dari trend teknologi finansial di dunia. Dengan melakukan penelitian ini maka diketahui peraturan terkait dengan layanan ini baik di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan di Inggris diatur dalam Peraturan Financial Conduct Authority, sehingga dapat diperoleh perbandingan pelaksanaan layanan ini.

---

This thesis discusses the legal comparison of information technology-based money lending service regulations in Indonesia and the United Kingdom. The research method used is legal comparison. At present in Indonesia this service is on the rise, commonly known as online loans. The comparison by choosing the United Kingdom because this country is one of the pioneers of the trend on financial technology in the world. By conducting this research, it is known that the regulations related to this service, in Indonesia are regulated by Otoritas Jasa Keuangan Regulation, while in the UK it is regulated in the Financial Conduct Authority Regulation, so that a comparison of the implementation of this service can be obtained.