Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Tujuan penelitian untuk : 1) Mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pengoperasian pelayanan; 2) Mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat mengenai pelayanan peternakan melalui penilaian masyarakat dan tingkat kepentingan masyarakat serta persepsi manajemen; 3) Memperoleh informasi mengenai pelaksanaan peraturan pelayanan peternakan; 4) Mengidentifisi jenis-jenis pelayanan yang dapat dikembangkan oleh Dinas Peternakan DKI Jakarta. Penelitian dilaksanakan di Wilayah DKI Jakarta, yang melipuii Kantor Dinas Peternakan, 5 Kantor Suku Dinas Kotamadya, masyarakat yang bergerak di bidang produksi dan pasca produksi peternakan di wilayah Jakarta selama tiga bulan (Juli 1998 sampai dengan September 1998). Metode yang digunakan adalah survey dengan jumlah sampel seluruhnya 114 responden terdiri dari 54 orang pegawai dan 60 orang pengusaha yang bergerak di bidang peternakan. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner dan wawancara untuk mengetahui pelayanan peternakan. Hasil penelitian mengenai pelayanan yang diberikan Dinas kepada masyarakat telah sesuai dengan peraturan, dan pasal 30 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tidak dilaksanakan. Pelayanan menurut penilaian masyarakat tidak memuaskan ditunjukan oleh rata-rata (2,52), menurut harapan masyarakat yang diukur dan tingkat kepentingan masyarakat adalah tinggi (4,21) dan menurut persepsi manajemen adalah cukuup (3,20). Secara statistik terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara penilaian masyarakat, kepentingan dan persepsi manajemen. Tingkat kesesuaian antara penilaian dan kepentingan mayarakat pada dimensi tangibles = 72,3%; dimensi reliability = 50,7%; dimensi responsiveness = 69,4%; dimensi assurance = 53,9%; dan dimensi empathy = 53,5%. Tingkat kesesuaianya rendah, itu berarti pelayanan peternakan secara keseluruhan tidak memuaskan. Berdasarkan analisis penilaian dan kepentingan masyarakat perbaikan dapat diusahakan :a) pelayanan yang penanganannya diprioritaskan (pemeriksaan laboratorium); b) pelayanan yang penanganannya dipertahankan (fasilitas RPH); c) pelayanan yang dinilai kurang penting tapi pelaksanaannya cukup (pemeriksaan ante mortem); dan d) pelayanan yang dinilai mayarakat tidak terlalu penting tapi pelaksanaannya berlebihan (kondisi fisik kantor).

---

ABSTRACT Animal Husbandry Services In DKI JakartaObjective of the research: I) To assess legal and regulatory frameworks in which operation of the services should be based upon; 2) to identify the satisfaction level of the public on the animal husbandry services through public value level of need of the public and management perceptions; 3) To gather information from the public on the implementation the service regulations of the animal husbandry; 4) to identify type of services which could be improved and expanded by the Dinas Peternakan (Animal Husbandry Division) of the DKI Jakarta. Research were conducted in the Wilayah DKI Jakarta, which consist of Office of the Dinas Peternakan, 5 (five) offices of Dinas Peternakan Kotamadya, and general public which involved in the production and post production of animal husbandry in the DKI Jakarta area for three months (July 1998 through September 1998). The method utilized is by surveying a sample of 114 respondent consisted of 54 civil servants and 60 business persons working in animal husbandry. The survey utilized questioners and interviews to collect data. The result of the assessment shows that the services provided by Dinas Peternakan is generally in accordance with the regulations, except that Paragraph 30.2 of the Regional Regulation Number 811989, which has not been implemented. According to the public, the service they received is not satisfactory, as shows by the average (2.52), while public expectation measured by public need is high (4.21) and the perceptions of the management is medium (3.20). Statistically, there is a very significant different between the public values public need and management perceptions. Level of conformity between value and public's need at the tangible dimension is 72.3%; at reliability dimension is 50.7%; responsiveness is 69.4%; assurance is 53.9% and emphaty is 53.5%. These conformity levels are low and its mean in general the animal husbandry service is not satisfactory. Based on the analysis of value, and the need of the public improvement could made on the following areas: a) service which should be priorities (laboratory examination); b) service which the implementation should be maintained (slaughtering house facilities); c) service which is not important but the the implementation is adequate (monitoring of meat outside the slaughtering house); and d) service which in the view of public is not too important but the implementation is too much (physical condition of the office).

Abstrak :
Based on the growth trend of GDP and its multiplier effect,livestoc sub sector is a potential resource for new source of agricultural growth sector.....

Abstrak :
ABSTRACT
Petani penggemukan domba mampu memberikan pendapatan 14-25% dari total pendapatan keluarga. Pendapatan petani akan meningkat jika pertanian yang dikelola secara intensif, dan intensifikasi akan berhasil jika dldukung oleh teknologi yang tepat yang memadai (sederhana namun memiliki efisiensi tinggi). Di kedua desa ini ada beberapa limbah yang bisa dijadikan bahan pakan ternak seperti jerami padi, daun tebu, daun jagung, kedelai dan lain-lain. Terkait dengan program dalam menangani ketersediaan makanan, domba-domba tersebut akan dilakukan untuk memberdayakan petani dalam penggunaan limbah pertanian untuk diolah menjadi pakan ternak yang cukup bergizi dengan pemberian probiotik. Diharapkan para petani tidak kesulitan memberi makan sambil memelihara domba dalam jumlah besar, namun juga akan meningkatkan efisiensi biaya dan waktu bagi petani sehingga diharapkan bisa menjanjikan pendapatan bagi petani. Diharapkan untuk menjaga domba tidak lagi menjadi sampingan tapi menjadi profesi atau pekerjaan bagi tunjangan pokok petani yang menjanjikan.

Abstrak :
Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau merupakan produk asuransi yang penting bagi peternak dalam menghadapi bahaya yang mengancam usaha ternaknya. Penelitian ini membahas (1) pengaturan Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau di Indonesia; (2) pengaturan mengenai Asuransi Usaha Ternak  Sapi dan Kerbau di Vietnam; dan (3) risiko kematian akibat PMK sebagai risiko yang ditanggung dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara peraturan asuransi usaha ternak sapi di Indonesia dan Vietnam mengenai besaran subsidi premi yang diberikan oleh Pemerintah, risiko yang ditanggung oleh asuransi, dan wilayah yang dapat menerapkan Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau. Pembahasan selanjutnya adalah PMK yang merupakan penyakit yang berdampak besar pada usaha peternakan yang mana seharusnya ditanggung oleh asuransi mengingat PMK termasuk dalam risiko fundamental. Meski demikian, manajemen risiko tetap diperlukan untuk mencegah penyebaran kerugian atau meminimalkan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, pemerintah harus mengakui PMK sebagai risiko yang ditanggung oleh asuransi untuk industri sapi dan kerbau di Indonesia. ......Cattle and Buffalo Business Insurance is an important insurance product for farmers in facing the risks that can endanger their livestock business. This study discusses (1) regulation on Cattle and Buffalo Business Insurance in Indonesia; (2) regulation on Cattle and Buffalo Business Insurance in Vietnam; and (3) risk of death due to FMD as a risk covered by Cattle and Buffalo Business Insurance. The research method used is normative juridical with qualitative analysis methods. The results of this study can be concluded that there are several differences between the regulations of cattle and buffalo business insurance in Indonesia and Vietnam regarding the amount of premium subsidies provided by the Government, the risks borne by insurance, and the areas that can apply Cattle and Buffalo Business Insurance. The next discussion is FMD, which is a disease that has a major impact on livestock business, which should be covered by insurance considering that FMD is a fundamental risk. However, risk management is still needed to prevent the spread of losses or minimize losses that arise. Therefore, the government must recognize FMD as a risk covered by insurance for the cattle and buffalo industry in Indonesia.