Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Saat ini, masyarakat semakin mudah mengakses informasi melalui berbagai perangkat yang terhubung dengan teknologi internet. Namun, hal tersebut menimbulkan berbagai kekhawatiran baru, salah satunya penyebaran infromasi yang salah atau tidak akurat. Untuk mengatasinya, pendekatan literasi yang lebih spesifik dibutuhkan yaitu literasi kesehatan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan determinan personal terhadap literasi kesehatan digital pada mahasiswa program sarjana Universitas Indonesia. Studi ini menggunakan analisis data sekunder dengan desain potong lintang. Data dikumpulkan melalui survei yang dilakukan oleh tim peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, menggunakan instrumen eHEALS dengan delapan pertanyaan tentang literasi kesehatan digital pada studi ini. Analisis menggunakan regresi linear berganda dengan literasi kesehatan sebagai variabel dependen dan determinan sosial meliputi jenis kelamin, usia, rumpun ilmu, dan uang saku sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan tingkat literasi kesehatan digital pada mahasiswa program sarjana dalam kategori baik (M=3,14; SD=0,501). Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan variabel usia saku berhubungan secara signifikan dengan literasi kesehatan digital setelah dikontrol oleh variabel usia (β=0,926; 95% CI=0,037 – 1,785). Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam pengembangan program edukasi kesehatan yang dapat menjangkau mahasiswa dari beragam latar belakang dengan tujuan meningkatkan literasi kesehatan digital mereka. ......Currently, it is easier for people to access information through various devices connected to internet technology. However, this raises various new concerns, one of which is the spread of false or inaccurate information. To overcome this, a more specific literacy approach is needed, namely digital health literacy. This study aims to determine the relationship between personal determinants of digital health literacy in undergraduate students at the University of Indonesia. This study uses secondary data analysis with a cross-sectional design. Data was collected through a survey conducted by a research team from the Faculty of Public Health, University of Indonesia, using the eHEALS instrument with eight questions about digital health literacy in this study. The analysis uses multiple linear regression with health literacy as the dependent variable and social determinants including gender, age, knowledge class, and pocket money as independent variables. The results showed that the level of digital health literacy in undergraduate students was in the good category (M=3.14; SD=0.501). The results of multiple linear regression analysis show that the pocket age variable is significantly related to digital health literacy after controlling for the age variable (β=0.926; 95% CI=0.037 – 1.785). Therefore, efforts are needed to develop health education programs that can reach students from various backgrounds with the aim of increasing their digital health literacy.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 memperburuk kemampuan literasi peserta didik jenjang Sekolah Dasar di Indonesia. Faktor kendala teknis dan non-teknis selama pembelajaran jarak jauh mengakibatkan literacy loss, dan perlu diminimalisir sedini mungkin. Penyesuaian sistem pembelajaran maupun kebijakan berguna menghalau potensi terjadinya literacy loss, salah satunya melalui penerapan kebijakan kurikulum darurat yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan kurikulum darurat dibuat untuk mengurangi kendala pembelajaran yang dihadapi siswa, guru, dan orang tua akibat penerapan Pembelajaran Jarak Jauh yang kurang maksimal. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan memberikan bentuk kebijakan kurikulum darurat dalam menanggulangi literacy loss pada siswa jenjang sekolah dasar. Kebijakan ini berisi beberapa modul untuk anak, guru, maupun orang tua yang fokus materinya pada kebutuhan dasar literasi dan numerasi yang berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk menunjang berlanjutnya pembelajaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan kurikulum darurat dapat menjadi salah satu cara menanggulangi masalah literacy loss. Diharapkan dengan kebijakan ini, masalah disparitas pembangunan manusia pada era pandemi covid-19 dapat teratasi sehingga pengembangan kapasitas manusia dalam pembangunan sosial dapat lebih optimal. ......The Covid-19 pandemic has exacerbated the literacy skills of elementary school students in Indonesia. The technical and non-technical constraints during distance learning result in literacy loss, which should be minimized as early as possible. Adjustment of learning systems and policies helps prevent the potential for literacy loss, one of which is implementing emergency curriculum policies issued by the Ministry of Education and Culture. The emergency curriculum policy was created to reduce learning obstacles students, teachers, and parents face due to the suboptimal implementation of Distance Learning. This study utilized a literature review method by providing an emergency curriculum policy to mitigate literacy loss in elementary school students. This policy contains several modules for children, teachers, and parents whose material focuses on basic literacy and numeracy needs, focusing on essential and prerequisite competencies to support continuous learning. Thus, it can be said that the emergency curriculum policy can be one way to overcome the problem of literacy loss. It is hoped that with this policy, the problem of disparity in human development in the era of the COVID-19 pandemic can be resolved so that the development of human capacity in social development can be more optimal. 

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi masyarakat terkait dengan kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Penanganan COVID-19 saat ini berfokus pada penerapan kebijakan non-pharmaceutical intervention (NPI) yang bertujuan untuk menekan angka transmisi di Provinsi DKI Jakarta yang hingga saat ini menjadi episentrum penyebaran wilayah tertinggi di Indonesia. Masih rendahnya persepsi risiko dan pengetahuan masyarakat, tingginya ketidakpatuhan sosial, dan banyaknya masyarakat yang memercayai hoaks masih menjadi tantangan dan sekaligus menunjukan kemampuan literasi yang rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui mixed method yaitu antara metode kuantatif dengan survei dan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 500 responden yang berasal dari seluruh Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat literasi kebijakan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta pada tingkatan yang tinggi mencapai 98,2% (491 responden) dan yang dalam tingkatan rendah mencapai 1,8% (9 responden). Responden dengan karakteristik tingkat pendidikan tinggi dan mayoritas sudah menguasai teknologi yang lebih baik cenderung memiliki tingkat literasi kebijakan yang tinggi. Untuk itu optimalisasi peran dari pemerintah dan masyarakat terkait dengan upaya dalam meningkatkan literasi kebijakan yang memengaruhi implementasi kebijakan NPI yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta sangat diperlukan. ......This research aims to determine community literacy skills related to COVID-19 handling policy in DKI Jakarta Province. COVID-19 handling policy focuses on implementing a non-pharmaceutical intervention (NPI) policy expected to reducing transmission rate in the DKI Jakarta Province, which is the epicenter of the COVID-19 cases in Indonesia. Low public risk perception and public knowledge, high social non-compliance, and many people who believe in hoaxes are still challenges and it also show low public literacy skills. This study uses a quantitative approach. This research uses mixed method technique. Quantitative method with survey and qualitative method through interviews and literature study. Respondents in this study were 500 respondents from all administration cities / regency in DKI Jakarta Province. The results showed that the level of public literacy in DKI Jakarta Province at a high level reached 98.2% (491 respondents) and in the low level reached 1.8% (9 respondents). Respondents with higher education level characteristics and high technology mastery tended to high levels of policy literacy. Based on the findings, it needs optimizing the role of the government and society in relation to efforts to increase policy literacy that affects the implementation of the NPI policy in DKI Jakarta is needed.