Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Tumpang Tindih Pemberian Izin Usaha Perkebunan dalam Surat Keputusan (SK) Izin Lokasi, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Sejak tahun 1993 PT. Magna Mintara Jaya telah melaksanakan serangkaian prosedur perizinan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis. Agar dapat menguasai tanah tersebut, PT. Magna Mintara Jaya harus memiliki Surat Keputusan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Agustus 2004 PT. Magna Mintara Jaya telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan menindaklanjuti hal tersebut dengan mengajukan permohonan HGU perkebunan kepada BPN Pusat. Pada tahun yang sama Bupati Mandailing Natal mengeluarkan Surat Keputusan Izin Lokasi kepada PT. Anugerah Langkat Makmur diatas lokasi tanah tersebut. Pemberian SK Izin Lokasi tersebut bertentangan dengan IUP PT. Magna Mintara Jaya, sehingga menyebabkan terhambatnya proses permohonan HGU atas tanah tersebut.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the overlap of granting of licenses plantation’s business on mentioned in the locate permit degree issued by the Head of the Regency Mandailing Natal. Since 1993, PT. Magna Mintara Jaya has taken a series of processes of licensing for conducting land clearing for the coconut palm plantation in Muara Batang Gadis subdistrict. To be able to possess the land, PT. Magna Mintara Jaya should have degree of granting HGU issued by the National Land Instituition (BPN). In August 2004, PT. Magna Mintara Jaya has obtained plantation business permit and followed by applying in saved to obtained HGU to BPN. At the same year, PT. Magna Mintara Jaya obtained location permit issued by the head of the regency of Mandailing Natal on the same location. The granting decree of location permit is contrary to this business license of PT. Magna Mintara Jaya then comes true delay of this process of obtaining HGU above the land.

Abstrak :
Tesis ini bcrtujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian lisensi impor tekstil Harmonized System (HS) 5208 sampai dengan 6002 terhadap ekspor garmer. 28 propinsi di Indonesia HS 61 dan HS 62. Penelitian ini menggunakan data runtun waktu (time series) tahunan dari tahun 1996 hingga tahun 2006. Variabel yang digunakan adalah ekspor garmen, dummy kebijakan impor tekstil, harga internasional, exchange rate, produksi bahan baku dornestik, dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Penelitian ini menggunakan mctode analisis data panel. Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan Random Effect Model (REM) adalah kebijakan pemberian lisensi impor tekstll berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor garmen 28 propinsi di Indonesia. Sedangkan variable-variabel lainya juga berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan hasil penelitian. implikasi kebijaka:n adalah kebijakan tersebut sebaiknya dipertahankan karena akan mendorong peningkatan produsen tekstit dalarn negeri yang akan memberikan kesempatan kerja, ......This study aims to analyze the impact of the textile import licensing policy (i.e. Harmonized. System (HS) Code 5208 up to 6002) on Indonesia's garment export (i.e. HS Code 61 and 62) using panel data observation from 28 Indonesia's provinces over the period of 1996-2006. The dependent variable is the garment eksports; while, the independent variables are dummy variable of the time of textile import policy implementation, world price, exchange rate, domestic's raw material production and regional gross domestic product. This study shows that the fittest model is the one using Random Effect Model (REM) approach. The study consequently shows that the textile import licensing policy positively and significantly affects the garment exports. After the import licensing policy implementation. the garment exports increase 0.51%. In addition. the other variables also have positive and significant influences with respect to the garment exports. Therefore, the recommended policy implication in this study is to maintain the textile import licensing policy since it would increase the garment exports.

Abstrak :

Jaminan fidusia pada hak cipta merupakan suatu hal yang tegolong baru di Indonesia. Hal ini membuat banyak pihak mulai dari pelaku industri kreatif hingga industri jasa keuangan harus mengambil sikap terkait hal ini. Tidak adanya aturan yang tegas dari pihak regulator membuat kondisi ini menjadi area yang kabur dan dapat merugikan semua pihak. Di sisi lain bentuk dukungan terhadap indutri kreatif yang mengedepankan hak kekayaan intelektual salah satunya adalah hak cipta sudah semakin banyak.

 

---

Fiduciary guarantee of copyright is a new thing in Indonesia. This makes many parties ranging from creative industry players to the financial services industry have to take a stand in this regard. The absence of strict rules on the part of the regulator makes this condition a vague area and can be detrimental to all parties. On the other hand, forms of support for creative industries that prioritize intellectual property rights, one of which is that copyright has increased.

 

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai beberapa permasalahan, seperti pembahasan tentang implikasi dari konsistensi pelaksanaan peraturan serta ketentuan yang berlaku disktor pertambangan terhadap perlindungan investor dalam hal pemberian izin. Kemudian persoalan tentang efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa izin usaha wilayah pertambangan. Serta pihak yang berhak atas kuasa pertambangan di konawe Utara berdasarkan fakta hukum dan rasionlitas para majelis Hakim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa masalah konsistensi peraturan terhadap pemberian izin pertambangan belum tercapai, sehingga harus ada sosialisasi peraturan di tingkat pemerintah daerah dan koordinasi yang kuat antara pihak yang terkait, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kemudian, proses penyelesaian sengketa yang ditempuh tidak efisien bagi investor, sehingga dianjurkan adanya lembaga khusus untuk menyelesaikan permasalahan pertambangan agar lebih efektif dari segi waktu dan biayas. Berdasarkan fakta hukum dan rasionalitas para hakim, maka jelas pihak yang berhak atas kuasa pertambangan tersebut adalah PT. DIPM karena telah sesuai dengan prosedur yang ada. ......This research discusses about several issues, such as a discussion of the implications of the consistent implementation of the rules and regulations of the mining sector in terms of investor protection licensing. Then the question of the efficiency of the dispute resolution process mining license area. As well as the party entitled to Mining in Northern Konawe based on legal facts and rationality of the Panel of Judges. This research is normative. The results of this study is that the problem of consistency rules for granting mining licenses have not been achieved, so there should be laws and regulations at the local level and strong coordination between the parties involved, both at central and regional levels. Then, the dispute resolution process adopted inefficient for investors, so it is recommended a special agency to resolve the problem of mining to be more effective in terms of time and cost. Based on the legal facts and rationality of the judges, it is clear that the parties are entitled to power mining is PT.DIPM due in accordance with established procedures.

Abstrak :
Penelitian tesis ini meneliti mengenai hubungan antara NFT dengan hukum hak cipta, seperti tindakan melakukan minting terhadap ciptaan yang bukan haknya. Menganalisa dari kasus foto rektor ITB yang disematkan NFT sebagai bentuk protes. Permasalahan yang dianalisa dalam penelitian ini adalah apakah setiap orang dapat melakukan minting, apakah tindakan minting aset yang bukan haknya merupakan pelanggaran hak cipta, dan bagaimana penegakannya jika terjadi pelanggaran hak cipta berkaitan dengan NFT. Analisa Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan. Bahwa setiap orang dapat melakukan minting karena kemudahan yang disediakan marketplace. Kegiatan minting terhadap aset yang bukan ia pemegang haknya merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang melanggar hak ekonomi penggandaan dan pengumuman, serta melanggar hak moral. Bahwa penegakan penghapusan NFT nyatanya sulit dilakukan mengigat sifat blockchain yang kekal sehingga upaya penegakan yang dapat dilakukan ialah menghalangi akses ke NFT yang melanggar bersangkutan. ......This study examines the relationship between NFT and copyright law, such as actions against works that do not belong to them. Analyzing the case of the ITB Chancellor's photo attached by the NFT as a form of protest. The problems analyzed in this study are whether anyone can print, whether the act of making assets that are not their right is a copyright infringement, and how to enforce it if there is a copyright infringement related to NFT. Analysis This research was carried out in the literature. That anyone can do printing because of the convenience that the market provides. Mining activities for assets that are not the right holder is a copyright infringement that violates the economic rights of copying and publication, as well as a violation of moral rights. That the removal of NFTs is in fact difficult given the immutable nature of blockchain so that enforcement efforts can be made to restrain access to infringing NFTs.

Abstrak :
ABSTRACT
Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan objek fidusia. Namun, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum bisa mengakomodasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan pembayaran utang. Untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan hukum jaminan Indonesia agar dapat mengakomodasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan, Penulis memelajari bagaimana hukum jaminan Amerika Serikat dan Inggris mengatur hal yang sama. Penulis menemukan bahwa hukum jaminan Indonesia memiliki banyak kekurangan dibandingkan hukum jaminan Amerika Serikat dan Inggris, baik dari segi eksekusi, pendaftaran, penjaminan ulang, bentuk jaminan, peran pengadilan, luasnya objek jaminan, dan hak moral, yang menyebabkan penggunaan hak cipta sebagai jaminan sulit dilakukan di Indonesia.

---

ABSTRACT
Section 16 (3) of Law Number 28 Year 2014 on Copyright regulates that copyright can be used as collateral in fiduciary security. But, the regulation in Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Security cannot accomodate the use of copyright as collateral. To decide what Indonesian law needs to accomodate the use of copyright as collateral, The Writer learned how American and English law regulate the same matter. The Writer found out that Indonesian secured transactions law is deficient compared to American and English secured transactions law regarding enforcement/execution, filing/registration, multiple security interests, form of secured transactions, role of court, type of collaterals, and waiver of moral rights, which make the use of collateral in Indonesia difficult.