Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberlakuan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom telah mengawali asas desentraslisasi. Sebagai konsekuensi dari diimpiementasikannya kebijakan desentralisasi I otonomi daerah tersebut sejak tahun 2000, secara umum telah terjadi perubahan ditandai dengan pemberian sejumlah kewenangan yang dulunya ditangani oleh pemerintah pusat menjadi berkurang dan berpindah kepada pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan perundang - undangan tersebut sejak bulan Juni tahun 2002 Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi. Walaupun sudah berjalan selama dua tahun, namun penyelenggaraan pelayanan tersebut belum berjalan optimal. Berangkat dari keingintahuan " kenapa belum berjalan optimal ", maka dilakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara langsung kepada pejabat terkait, studi literatur serta data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pada implementasi kewenangan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar ini adalah masih terdapatnya ketidak jelasan kewenangan yang diberikan, adanya tumpang tindih kewenangan dalam penanganan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar baik secara vertikal antar level pemerintah (Dinas dengan Balai Konservasi Sumber Dalam Alam) maupun secara horizontal antara Dinas dengan Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan provindi DKI Jakarta itu sendiri, sehingga memungkinkan adanya interpretasi ganda antara provinsi dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta. Faktor struktur organisasi belum mampu mendukung kinerja organisasi secara optimal. Faktor kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, tidak mencukupi untuk mengelola kapasitas kerja yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa pelayanan kepada para pengusaha tumbuhan dan satwa liar, baik di kantor maupun untuk di lapangan.Beberapa implikasi dari hasil penelitian ini antara lain perlu adanya konfirmasi dari pemerintah pusat untuk kejelasan pembagian kewenangan dalam PP 25 tahun 2000 dan pembuatan standar pelayanan yang jelas dan rinci; segera melakukan klarifikasi kepada Menteri Kehutanan, berkenan dengan terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) No. 447 tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi. Menteri Kehutanan atau Departemen Kehutanan harus memberikan penjelasan kepada provindi karena keputusan menteri (Kepmen) tersebut seolah mencabut PP 25 tahun 2000; Pemerintah Daerah harus segera menyusun Peraturan Daerah (PERDA) pengelolaan tumbuhan dan satwa liar. Struktur organsiasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sebaiknya di evaluasi kembali I dibenahi kembali secara matang melalui aktivitas peningkatan mekanisme kerja yang ada sehingga unit-unit organisasi mampu berfungsi secara optimal sesuai dengan tugas pokoknya, terutama mengenai Polisi Hutan (Polhut) dan penyuluh yang berada di kantor maupun di lapangan.

---

Determining of Regulation No. 22 year 1999 about Local Regulation and Government Regulation No. 25 year 2000 about Government Authority and Province as Autonomy Region have early ground of decentralization. As consequence of its implementation of regional decentralization 1 autonomy policy since year 2000, in generally there is alteration marked by a number of authority which is before handled by Central Government will become decrease and change to Local Government. Base to that Role and regulation then since June 2002, the Agriculture and Forestry Agency of Province DKI Jakarta carry out licensing service of plants and wild animal, which do not protect. Although it run for two year, but management service is not optimal. In Accordance to recognize "why is not yet an optimal", then it's conducted by research. This research is use qualitative research method with data collecting technique by direct interview to related officer, study literature and also secondary data.

The Result of research indicate that problems at implementation authority of licensing service of plants and wild animal is still overlapping and unclear in determining of authority, there is overlapping in handling of authority licensing service of plants and wild animal in accordance to vertical between governmental level (Agency and Bureau of Natural Resource Conservation) and also with horizontal between Agency and SubAgency of Agriculture and Forestry of DKI Jakarta province itself, so that enable to occurring of double interpretation between Province and Bureau of Natural Resource Conservation of DKI Jakarta Province. Organizational Structure factor not yet to support organizational performance as optimally. Abilities factors of Human Resource (HR) is still lower, less to support and manage of job capacities in charge to give services to all entrepreneurs of plants and wild animal, either in office or the in the field.

Some implication from result of this research is needing the existence of confirmation of Central Government for clarify of the division authority in Government Regulation No. 25 year 2000 and setup standard service as by clear and detail, and immediately, its clarify to Ministry of Forestry, in accordance to the publication of the Ministerial Decree (Kepmen) No. 447 year 2003 about Arranging Effort in take or catch and circulation of Plants and Wild Animals which do not protect. Ministry of Forestry or Department Forestry have to give clarification to province because ministerial decree (Kepmen) likely cancel to Government Regulation No. 25 year 2000; Local Government have to immediately compile by Regional Law (PERDA) about management of plants and wild animal. Organization Structure on the Agency of Agriculture and Forestry of DKI Jakarta Province, its better to evaluate 1 re corrected by maturely through activity in increasing of existing job mechanism so that organizational units to function by optimal in according to duty essence, especially regarding to Forestry Police (Polhut) and Forestry Trainer in the office and also in the field."

"Pada bulan Juni 2018, Presiden RI melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meluncurkan Online Single Submission yang merupakan pelayanan perizinan berusaha berbasis elektronik dengan konsep pelimpahan wewenang penerbitan dari kementerian dan/atau lembaga terkait perizinan berusaha. Tujuan adanya pemotongan birokrasi pelayanan perizinan berusaha, yakni untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang lebih kondusif. Namun, dengan belum adanya peraturan pelaksana pada setiap kementerian dan/atau lembaga terakait yang melimpahkan wewenangnya, OSS menimbulkan beberapa kendala sehingga memberi ketidakpastian terhadap penanam modal yang memohonkan perizinan terhadap OSS. Penulisan ini akan membahas bagaimana prinsip-prinsip perizinan berusaha untuk penanaman modal di Indonesia dan bagaimana dampak dari penggunaan OSS terhadap kepastian hukum dalam penanaman modal di Indonesia. Metode penilitan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta wawancara. Kesimpulan dari penulisan ini bahwa terdapat beberapa prinsip perizinan yang juga tercantum dalam asas-asas penanaman modal dalam regulasi penanaman modal yang berlaku yang belum dapat dipenuhi oleh perizinan yang diterbitkan oleh OSS di mana menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi untuk melakukan perancangan peraturan pelaksana di setiap kementerian dan/atau lembaga terkait.

---

In June 2018, the President of the Republic of Indonesia through Government Regulation No. 24 of 2018 of Electronically Integrated Business License Services, launched the Online Single Submission, which is an electronic-based business licensing service that adopts the concept of issuance authority delegation from the related ministries and/or institutions.

The aim of cutting bureaucracy of licensing services is to realize a better investment climate. However, with the absence of implementing regulations in each related ministries and/or institutions that delegate their issuance authorities, OSS gives a raise on problems which give uncertainty to investors applying for licenses to the OSS.

This paper will discuss how the principles of business licensing for investment in Indonesia and how the impact of OSS on the legal certainty in investment in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative with a qualitative approach and using library materials and interviews.

The conclusion of this paper is that there are several licensing principles that are also manifested in the principles of investment in the applicable investment regulations that have not been fulfilled by licenses issued by OSS which cause legal uncertainty, therefore coordination is needed to design the implementing regulations in each ministry and/or related institution."

"Majelis Hakim Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan Nomor 2 PK/PDT.SUS/2013 yang menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. MNC Sky Vision (Indovision). Kasus ini diawali oleh Indovision yang melaporkan dugaan persaingan usaha tidak sehat mengenai perjanjian lisensi hak siar liga inggris musim 2007-2010 kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU mengeluarkan putusan yang dirasa pihak Indovision tidak adil, maka atas putusan tersebut Indovision mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU ke Pengadilan Negeri, Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang ditolak dengan alasan Indovision sebagai pelaku usaha Pelapor tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU. Selain itu, perolehan perjanjian lisensi yang dimaksud tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang seharusnya dan dianggap memiliki sifat antipersaingan usaha yang dilarang oleh Undang-undang Persaingan Usaha.

---

Indonesian Supreme Court release a decision No. 2 PK/PDT.SUS/2013 which declined the judicial review submitted by PT. MNC Sky Vision (Indovision). This case was initiated by Indovision who report allegations of unfair competition regarding license agreement in English league season 2007-2010 broadcasting right to the Commission for the supervision of Business Competition (KPPU). KPPU issued a decision that seemed unfair, Indovision filed an objection against the decision to the District Court, Appeal and Review to the Supreme Court that rejects with the same ground which Indovison don’t have the capacity to raise objection against the Commission’s decision. In addition, the license agreement acquisition is not executed in a proper procedure and considered to have anti-competitive nature that is prohibited by the Competition Act."

"Surat Keterangan Domisili Keterangan Perusahaan dipakai oleh pelaku usaha sebagai identitas suatu usaha di suatu wilayah. Sebelum tahun 2015, penerbitan surat ini melalui Kelurahan-kelurahan di Provinsi DKI Jakarta yang ditengarai berpotensi pungli, berbelit-belit, ketidakseragaman persyaratan dan membutuhkan waktu lama. Mulai tahun 2015, surat ini diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara gratis kemudian dilanjutkan diproses secara online di tahun 2016. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dari penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online lebih baik dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yaitu penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara offline, untuk mengidentifikasi masalah-masalah apa saja dalam penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online dan untuk mengetahui kepuasanmasyarakat terhadap kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif pada hasil kuesioner dari 294 responden yang kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda. Digunakan lima variabel kualitas layanan penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online yaitu efisiensi, kepercayaan, keandalan, dukungan petugas dan keterpaduan layanan terhadap kepuasan masyarakat. Hasil penelitian adalah sebanyak 88% responden menyatakan bahwapenerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online lebih baik dibandingkan secara offline, masalah yang dialami masyarakat adalah sistem dari situs pelayanan terasa lamban, terkadang eror, waktu yang terbatas, kendala unggah dokumen, gangguan notifikasi, belum paperless, serta sikap pelayanan dan ketelitian petugas dirasa kurang. Sebanyak 88,44% masyarakat merasa puas terhadap layanan penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online. Variabel atau dimensi kualitaspelayanan yaitu efisiensi, dukungan petugas dan keterpaduan layanan berpengaruh positif kepada kepuasan masyarakat dalam penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online.

---

Company Domicile Certificate used by the businesses as an `identity` of their business

in a region. Prior to 2015, the issuance of this letter through village district in Jakarta, which was suspected as extortion, complicated, uninformity of requirements, and longterm needs. Since 2015, this letter was issued by the the Office of Investment and One-

Stop Services as free and online processed in 2016. This thesis study purposed to get information about the policies of online Company Domicile Certificate Licensing is

better than offline Company Domicile Certificate Licensing, to get any issues problems and citizen satisfaction. The method used descriptive quantitative analysis on the results of the questionnaire from 294 respondents and multiple linear regression analysis with efficiency, trust, reliability, officer support and one stop services as variables of the quality of service requested to citizen satisfaction. The results of the study were as many as 88% of respondents choose the online Company Domicile Certificate, problems experienced by the community were slow systems, error, documents upload failures,

notifications failures, not paperless,and a little lack the attitude of service of the

officers. As many as 88.44% of the people were satisfied with the services that were online approved. Variables or dimensions of service quality, namely efficiency, officer support and one stop services have positive affect to citizen satisfaction of online Company Domicile Certificate licensing."

"Perlindungan terhadap Perjanjian Lisensi Hak Siar (Hak Terkait) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Dalam Pasal 83 mengatur mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi dimana perjanjian lisensi harus dicatatakan dalam daftar umum perjanjian lisensi. Meski demikian, pada prakteknya sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, pihak yang mengadakan perjanjian lisensi hak siar tidak dapat mencatatkan perjanjian lisensinya dikarenakan belum ada peraturan pemerintahyang mengatur tata cara pencatatan perjanjian lisensi hak siar sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sehubungan dengan hal ini perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana perlindungan perjanjian lisensi hak siar di Indonesia, bagaimana dampak dari penerbitan peraturan pemerintah mengenai pencatatan perjanjian lisensi hak siar yang terlambat dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan mengenai pencatatan perjanjian lisensi hak siar yang tidak dapat dicatatkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia dalam daftar umum perjanjian lisensi. Adapun hasil penelitian penulis yang pertama mengenai perlindungan mengenai hak siar diatur pada Pasal 99 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pencatatan perjanjian lisensi hak siar pada daftar umum perjanjian berdasarkan salah satu pertimbangan hakim dalam kasus yang dibahas penulis dalam tesis ini hanyalah bersifat administratif jadi perjanjian yang tidak dapat dicatatkan dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah yang mengaturnya tetap mengikat para pihak dan pihak ketiga.

---

Protection of License Agreements of Broadcasting Rights (Related Rights) in Indonesia are regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Article 1 paragraph 20 states that a license is a written permit given by a Copyright Holder or Owner of a Related Right to another party to carry out economic rights to his work or product rights related to certain conditions. In Article 83 regulates the procedure for registration of license agreements, where the license

agreement must be stated in the general list of license agreements. However, in practice before the issuance of Government Regulation Number 36 of 2018 concerning the Registration of Intellectual Property License Agreements, the party that entered into the broadcasting rights license agreement could not register the license agreement because there are no government regulations that regulate it as mandated by Law 28 of 2014 concerning Copyright. In this matter, it is necessary to study how to protect broadcast rights licensing agreements in Indonesia, how the government regulations regarding the registration of broadcasting rights license agreements that were late issued by the

Government of Indonesia and how the legal consequences arise regarding the recording of broadcasting license agreements that cannot be listed by the minister of law and human rights of the Republic of Indonesia in the general list of license agreements. The results of the first author's research on the protection of broadcasting rights are regulated in Article 99 and Article 118 of Act No. 28 of 2014 concerning Copyright. The recording of the broadcast rights license agreement on the list of general agreements is based on one of the judges' judgments in the case presented by the author in this thesis which is based on a non-recordable administrative agreement that does not involve any government regulations that are issued that bind the parties and related parties."

"Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memiliki tujuan mempermudah masyarakat dalam melakukan pengajuan izin atau non-izin masih dinyatakan belum efektif. Untuk memperbaiki permasalahan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta menciptakan situs Jakarta Evolution (JakEVO) yang menawarkan kemudahan perizinan secara elektronik. Implementasi JakEVO nyatanya masih mengalami berbagai permasalahan, seperti masalah integrasi dengan Online Single Submission (OSS) yang berimplikasi pada waktu penyelesaian perizinan, kesulitan masyarakat dalam penggunaan situs, masalah kebocoran data, dan lainnya. Barunya sistem perizinan online ini menarik minat peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kualitas pelayanan pada situs JakEVO. Penelitian dilakukan menggunakan teori Electronic Service Quality atau e-SQ yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml & Malthora (2005). Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data kuantitatif dengan melakukan survei dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber, responden, dan observasi. Setelah penelitian dilakukan dengan 95 sampel, hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan pada situs JakEVO adalah baik dari pengukuran terhadap 7 dimensi dan 33 indikator didalamnya. Namun, eksistensi situs JakEVO dikalangan masyarakat DKI Jakarta masih terdapat kekurangan. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya aplikasi ini untuk melakukan pengajuan perizinan ataupun non-perizinan karena tidak memiliki kepentingan didalamnya. Berdasarkan penjabaran dan penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan peneliti, yaitu DPMPTSP sebagai dinas yang menciptakan sistem JakEVO perlu melakukan sosialisasi secara masif tentang JakEVO, penyediaan fitur informasi untuk memudahkan masyarakat menyiapkan keperluan izin, penyediaan fitur ‘chat’ dalam membantu masyarakat yang mengalami kendala secara real time, serta memperpanjang dan membuka pelayanan perizinan selain di hari kerja.

---

One Stop Integrated Service (PTSP), which aims to make it easier for the public to apply for permits or non-permits is still declared ineffective. To fix this problem, DKI Jakarta Office of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPTSP) created the Jakarta Evolution (JakEVO) website that offers easy electronic licensing. The implementation of JakEVO is in fact still experiencing various problems, such as integration problems with the Online Single Submission (OSS) which has implications for licensing completion times, community difficulties in using the site, data leakage problems, and others. The new online licensing system has attracted the interest of researchers to further analyze the quality of service on the JakEVO website. The study was conducted using the theory of Electronic Service Quality or e-SQ proposed by Parasuraman, Zeithaml & Malthora (2005). In his research, the researcher uses quantitative methods with quantitative data collection by conducting surveys and qualitative data collection techniques by conducting in-depth interviews with sources, respondents, and observations. After the research was conducted with 95 samples, the results showed that the quality of service on the JakEVO site was good from measurements of the 7 dimensions and 33 indicators on it. However, the existence of the JakEVO site among the people of DKI Jakarta is still lacking. Many people are not aware of this application to apply for permits or non-licensing because they have no interest on it. Based on the elaboration and research that has been carried out, the recommendations that can be given by researchers are that DPMPTSP as the agency that created the JakEVO system needs to socialize massively about JakEVO, provide information features to make it easier for people to prepare for permits, provide a 'chat' feature to help people who are experiencing problems. Constraints in real time, as well as extending and opening licensing services other than on working days."

"Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi khususnya yang berkaitan dengan internet, berdampak pada perubahan perilaku bisnis seperti transaksi jual-beli yang dilakukan secara elektronik. Transaksi elektronik sudah merupakan suatu hal yang lazim saat ini. Salah satunya adalah dengan apa yang dilakukan oleh Apple yang merupakan salah satu produsen komputer di dunia. Apple tidak hanya menjual produk, Apple juga memberikan layanan online melalui iTunes store untuk penjualan program aplikasi yang diperuntukan bagi gadget buatannya. Namun demikian tidak semua program yang dijual melalui iTunes store merupakan program komputer butannya tetapi program komputer tersebut ada yang dibuat melalui pihak ketiga. Program komputer dan/atau suatu sistem elektronik sebagaimana produk buatan manusia lainnya juga memeliki potensi untuk bisa menimbulkan kerugian bagai penggunaannya, mulai dari hilangnya data, pencurian informasi berharga sampai kerugian yang menimbulkan korban jiwa. Apabila hal tersebut terjadi, lalu bagaimana kita menyikapi tentang tanggung jawab dari produsen program komputer terhadap penggunanya. Dapatkah ketentuan yang terdapat dalam doktrin hukum tanggung jawab produk dan strict liability diterapkan pada produsen program komputer tersebut.

---

Along with the development of information technology especially related to the Internet, which is affecting to the business behavior such as trading transactions done electronically. Nowadays electronic transactions is already become a common business practice. For example what Apple has done with their business today . Apple not only sell their computer products, but they also provide online services through the iTunes store for the sale of computer application programs that are intended for their gadgets. However, not all programs are sold through the iTunes store is a computer program made by Apple but it also provided through a third party. Computer programs and / or any electronic system products also potential for arising losses, ranging from loss of data, theft of valuable information to the losses that cause fatalities. If this happens, then how do we face the responsibilities of manufacturers of computer program to users. Does the product liability law and also strict liability can be applied to the software manufacturer."

"ABSTRACTPerizinan berusaha merupakan salah satu instrumen penting dalam suatu mekanisme kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Namun banyak keluhan dari pelaku usaha yang menyatakan bahwa pengurusan izin berusaha di Indonesia terbilang cukup rumit dan lama karena dihadapkan dengan birokrasi yang berbelit-belit dan biaya yang dikeluarkan cukup mahal, termasuk di dalamnya perizinan dalam sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pada tanggal 21 Juni 2018 diundangkanlah PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan sistem OSS (Online Single Submission), dimana sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi termasuk kedalam sektor usaha yang diatur dalam PP tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang bagaimanakah pengaturan dan mekanisme sistem perizinan di sektor Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebelum dan setelah berlakunya PP No. 24 Tahun 2018 beserta kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem OSS pada perizinan di sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya sistem OSS ini, mengurus perizinan akan lebih mudah karena hanya menggunakan perangkat elektronik dan koneksi internet. Birokrasi perizinan pun menjadi lebih sederhana karena para pihak saling terhubung dalam sistem OSS.  Namun pada praktiknya masih ditemukan kendala teknis seperti sistem PTSP di daerah-daerah masih belum bisa terhubung dengan sistem OSS dan tidak adanya penomoran khusus pada izin usaha simpan pinjam beserta tidak adanya keterangan alamat kantor cabang dari KSP atau USP Koperasi pada izin operasional. Saran dari penulis adalah bahwasanya Lembaga Terkait dari penyelenggaraan OSS dalam perizinan di usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapat bertindak cepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara seperti menjalin kerjasama dengan perusahaan system developer yang kompeten untuk menanggulangi masalah tersebut dan Lembaga terkait ada baiknya memanfaatkan media internet dalam mensosialisasikan OSS agar dapat lebih terjangkau masyarakat umum.

---

ABSTRACTBusiness license is one of the important instruments in a mechanism for savings and loan business activities by cooperatives. However, many complaints from businessman stating that requesting business license in Indonesia are quite complicated and it takes a long-time because they are faced with a complicated bureaucracy and the costs incurred are quite expensive, including licensing in the savings and loan business sector by cooperatives. To overcome that problems, on June 21, 2018, Government Regulation Number 24 of 2018 was issued regarding licensing services that integrated electronically with the OSS (Online Single Submission) system, which the savings and loan business sector by cooperatives is included in the business sector regulated by that Government Regulation. This thesis discussed about regulations and licensing systems in the Cooperative Savings and Loans sector before and after the enactment of Government Regulation Number 24 of 2018 relating to the advantages and disadvantages of the OSS system in licensing in the savings and loan business sector by cooperatives. This research is using normative law research method. The results of this study found that with this OSS system, managing permissions would be easier because it only uses electronic devices and internet connections. Licensing bureaucracy becomes simpler because the parties are connected to each other in the OSS system. But in practice there are still technical constraints such as the PTSP system in some regions are still unable to connect with the OSS system and there is no special numbering on savings and loan business licenses along with the absence of address information from branch offices of savings and loan cooperatives on operational permits. As an advice, Institution Related to the implementation of OSS in licensing in the savings and loan business by the Cooperative can act quickly in resolving these problems in ways such as cooperating with competent system developer companies to overcome these problems and also Related institutions have a good use of internet media in socializing OSS to be more affordable to the general public."