Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai penerapan komitmen Indonesia dalam melakukan liberalisasi commercial presence perbankan dan prinsip akses pasar sesuai dengan GATS dalam peraturan Bank Indonesia, keselarasan pengatural commercial presence dalam peraturan Bank Indonesia dengan komitmen Indonesia dan prinsip akses pasar dalam GATS serta memberikan masukan untuk penyempurnaan yang terkait dengan pengaturan commercial presence perbankan di Indonesia.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakanpendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan commercial presence perbankan dalam peraturan Bank Indonesia lebih liberal dibandngkan dengan komitmen Indonesia dalam GATS. Pengaturan commercial presence perbankan dalam peraturan Bank Indonesia telah menerapkan prinsip akses pasar sesuai ketentuan GATS sehingga peraturan telah selaras dengan pprinsip akses pasar dalam GATS. Hasil penelitian anatar lain menyarankan bahwa optimalisasi peran da kontribusi bank asing terhadap pengembangann perekonomian Indonesia perlu ditingkatkan.

---

This thesis discusses the application of Indonesia's commitment to the liberalization of commercial presence in banking and the principle of market access in accordance with the GAlS in the regulations of Bank Indonesia, the alignment settings of commercial banking presence in the regulations of Bank Indonesia with the commitment of Indonesia and the principle of market access in GATS as well as advise for improvements related to setting commercial banking presence in Indonesia This thesis uses the method that is prescriptive nonnative research using qualitative approaches.Based on the research, setting commercial banking presence in the regulations of Bank Indonesia is more liberal when compared with Indonesia's commitment in the GATS so that the setti ngs are not in line with lndonesias commitment in the GATS. Settings commercial banking presence in the regulations of Bank fudonesia has adopted the principle of nmrket access aCCOiding to the provisions of GATS so that the settings have been aligned with the principles of market access in GATS. Among other results suggest that optimization of the role and contribution of foreign banks to the economic development of Indonesia should be improved."

"Tesis ini mengkaji upaya liberalisasi jasa onstruksi mode 4 dalam bentuk komitmen Indonesia yang tertuang dalam SoC di WTO/GATS serta pembuatan MRA di kawasan ASEAN/AFAS. Jasa konstruksi yang dikaji adalah jasa konstruksi Mode 4 yaitu dibatasi pada architectural services dan engineering services. Penulisan tesisi ini mengggunakan metode penelitian normatif. Secara normatif akan diteliti aturan-aturan hukum berkenaan dengan jasa konstruksi, ketenagakerjaan dan aturan terkait lainnya. Berdasarkan hasil peelitian, komitmen Indonesia maupun MRA di ASEAN yang diikuti Indonesia, dihadapkan pada peraturan di Indonesia menunjukan adanya kesesuaian Hanya saja dalam pelaksanaannya sering tidak sesuai, yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya MNP tersebut dibawa oleh commercial presence maupun oleh paket pinjaman luar negeri. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang besar sehingga mempunyai potensi SDM yang besar. Pembangunan SDM diperlukan sehingga dapat kompetitif di pasar kerja internasional apalagi dengan adanya komitmen dari MRA yang dibuat.

---

This thesis studies Mode 4 liberalization of construction services in Indonesia's commitment contained in the SoC on the WTO I GATS and MRA on the ASEAN region I AFAS. Construction services is one of 12 service sectors in GATS. Construction services studied is the construction of Mode 4 services are limited to architectural services and engineering services. This research using normative methods to discuss issues raised. In this thesis will be examined normative legal rules relating to construction services, employment and other relevant laws. Based on this research, the commitment of Indonesia and the ASEAN MRA followed by Indonesia, faced with the regulation in Indonesia shows compatibility. It's just that in practice often does not match, caused by several factors, such as those brought by commercial presence Mode 3 of GATS and foreign loan package. Indonesia is a developing country with large population, so has the great potential of human resources. Human resource development is needed so that work can be competitive in international markets especially with the commitment made and MRA."

"Untuk pertama kalinya sejak era Orde Baru, Indonesia menarik non-tariff trade barrier-nya atau hambatan investasi, dengan membuka akses pasar terhadap perusahaan asing untuk berinvestasi pada Industri Pertahanan Indonesia, melalui diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Sebelumnya, entitas asing tidak diperbolehkan memiliki saham dalam sektor pertahanan Indonesia. Hal ini menjadi sebuah anomali, karena Indonesia memiliki opsi lain yang lebih lumrah, seperti (1) tetap menutup pasar sektor pertahanannya, dan (2) mencapai kemandirian industri pertahanan, yang merupakan antitesis dari defense investment untuk pemain asing di Indonesia. Berangkat dari anomali kebijakan yang dijelaskan di atas, penelitian ini akan mengajukan pertanyaan penelitian: “Mengapa Indonesia melakukan liberalisasi industri pertahanan dengan membuka akses pemain asing dalam industri tersebut?”. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap literatur akademis Ilmu Hubungan Internasional, karena hampir keseluruhan literatur yang membahas terkait liberalisasi industri pertahanannya dikaji menurut perspektif teori liberalisme semata. Padahal, sebagai sebuah kebijakan yang memiliki komponen internasional didalamnya, kebijakan liberalisasi menjadi perlu untuk dikaji sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Sehingga, dalam penelitian yang menggunakan analisis Foreign Policy Analysis, skripsi ini akan mengkaji bagaimana keputusan Indonesia untuk membuka pasar sektor pertahanannya kepada asing dipengaruhi oleh dua faktor utama; (1) faktor level sistemik yang ditunjukkan oleh perubahan sistemik dari unipolaritas AS menjadi multipolar, dan (2) level domestik dengan mengkaji kepentingan militer dari industri pertahanan dalam negeri, kapasitas ekonomi untuk meningkatkan skala alih teknologi, serta preferensi kebijakan Presiden Joko Widodo yang berpihak pada liberalisasi dan investasi asing.

---

For the first time since the New Order era, Indonesia has lifted its non-tariff trade barrier on investment restrictions, by opening market access to foreign companies to invest in the Indonesian defense industry, through the issuance of the Job Creation Law (Omnibus Law). Previously, foreign entities were not allowed to own shares in Indonesia’s defense sectors, and only SOEs were allowed to be the lead integrator in defense procurement. This then births an anomaly in Indonesia’s policy, because Joko Widodo’s administration has other options other than liberalize the industry; such as (1) preserving the protectionism nature of its defense sector, and (2) the policy goes unaligned with the interest to achieve self-reliance in the defense industry. Based on the aforementioned policy anomaly, this research poses the research question of “Why did Indonesia liberalize its defense industry by opening access to foreign investment in the industry?”. This research will be expected to contribute to the academic literature of International Relations, since it provides a new angle of analysis. Almost all existing literature discussing the liberalization of the defense industry is examined solely from the perspective of liberal economic theory, while as a policy that has international components in it; liberalization policy needs to be examined as a part of foreign policy. By utilizing the Foreign Policy Analysis, this thesis will analyse how Indonesia’s decision to open up its defense sectors to foreigners is influenced by two main factors: (1) systemic level indicated by the systemic change of U.S. Unipolarity to multipolarity, and (2) domestic-level factors by examining the military interests of the domestic defense industry, economic capacity to enhance technology transfer, and policy preferences of President Joko Widodo who is in favor of liberalization and foreign investment."