Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Memasuki era globalisasi, pengusaha berlomba untuk memajukan usahanya dengan persaingan yang ketat. Untuk dapat bertahan dalam usahanya, pengusaha selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam tindakan mereka, juga memerlukan lembaga Perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnisnya. Salah satu kegiatan usaha bank yang banyak dimanfaatkan oleh pengusaha adalah bank garansi. Bank garansi diterbitkan untuk menjamin kepentingan kreditur apabila debitur wanprestasi. Apabila debitur wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan klaim atas bank garansi tersebut. Dalam praktek pemberian bank garansi di Bank BRI, terdapat pokok permasalahan yakni apakah pemberian bank garansi di Bank BRI telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia tentang Pemberian Garansi oleh Bank, kontra garansi apa yang dapat diberikan dan bagaimana bentuk pengikatannya, serta permasalahan dalam pelaksanaan pemberian bank garansi tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum dan terhadap taraf sinkronisasi hukum, sehingga dapat menjawab terhadap permasalahan dan pada akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan di Bank BRI dalam pelaksanaan pemberian bank garansi telah sesuai dengan Peraturan dari Bank Indonesia. Mantra garansi yang dapat diberikan oleh debitur adalah kontra garansi dari bank di luar negeri, setoran tunai dalam bentuk rekening setoran jaminan dan rekening simpanan, serta kontra garansi lainnya yang berupa immaterial dan kontra garansi material dalam bentuk agunan fisik. Bentuk pengikatannya dapat berupa Surat Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie), Hak Tanggungan, Hak Gadai dan Hak Fidusia. Adapun permasalahan dalam praktek adalah kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi, tuntutan pelepasan seluruh hak istimewa serta apabila debitur jatuh pailit dalam hal bank garansi harus dicairkan.

Abstrak :
ABSTRAK Laporan magang ini membahas prosedur pencarian liabilitas tidak tercatat (PLTT) pada reviu PT MANTRA oleh KAP YYZ. PT MANTRA merupakan perusahaan yang beroperasi di pertambangan emas, nikel, dan bauksit. Prosedur yang dilakukan mengikuti pedoman audit KAP YYZ yang telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku. Tujuan dari PLTT adalah memenuhi tujuan audit yaitu kelengkapan, akurasi, pemisahan batas waktu, hak dan kewajiban, dan valuasi yang dicapai melalui pengujian yang dilakukan oleh KAP YYZ.

---

ABSTRACT This internship report discusses search for unrecorded liabilities procedures (SURL) at PT MANTRA by KAP YYZ review. PT MANTRA is a company that operates on gold, nickel, and bauxite mining. The procedures use is refer to the KAP YYZ audit guide that in accordance with the theory and existing standards. The purpose of SURL is to fulfill the audit objectives, namely completeness, accuracy, cut-off, rights and obligations, and valuations achieved through testing conducted by KAP YYZ.

Abstrak :
ABSTRAK Bisnis perbankan memerlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan sisi aset maupun sisi kewajiban dan ekuitasnya, mengingat pada masing-masing sisi memerlukan penanganan yang berbeda satu sama lainnya, untuk itulah diperlukan suatu pengelolaan terpadu, sekaligus dan teruis menerus, yang sering disebut sebagai Asset Liability Management untuk mencapai suatu tujuan akhir perusahaan, yaitu untuk mencapai suatu tingkat profit yang diinginkan. Resiko-resiko yang lazim terjadi dalam bisnis perbankan meliputi:

• environmental risk, yang mencakup resiko karena perekonornian, resiko persaingan, resiko karena peraturan perbankan, resiko sebagai suatu badan hukum (legal), dli.
• management risk, meliputi, resiko-resiko daiam struktur organisasi perusahaan, resiko kepegawaian, kompensasi, dsb.
• delivery risk, meliputi resiko-resiko dalam kegiatan operasional, resiko-resiko akibat penggunaan teknologi, resiko-resiko karena adanya produk baru, resiko-resiko karena strategi yang ditetapkan, dsb.
• financial risk, meliputi : resiko kredit, resiko Jikuiditas, resiko perubahan suku bunga dan resiko hutang atau leverage risk.

Dalam karya akhir ini penulis memfokuskan pada financial iisk dengan penekanan utama path interest rate risk. Akibat adanya krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, yang bermuara pada merosotnya nilai tukar rupiah, dan akibat kebijaksanaan uang ketat dari pemerintah untuk memperkuat nilai rupiah dan menahan laju inflasi, mengakibatkan perbankan harus menerapkan suku bunga sangat tinggi dalam perolehan dana dan penyaluran kreditnya. Meroketnya tingkat suku bunga ini berpengaruh kepada neraca perusahaan, bank dengan segera menyesuaikan tingkat suku bunga yang akan diberlakukan pada kedua sisi neracanya. Penyesuaian yang tiba-tiba dan dengan skala yang sangat tinggi tersebut, mengakibatkan limbungnya dunia perbankan di Indonesia karena kesulitan likuiditas. Dalam karya akhir ini, penulis mencoba untuk mengaktuaiisasikan kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat tersebut kedalam strategi perusahaan yang akan diambil. Dimana dalaxn perencanaan tersebut, dicoba dengan menggunakan beberapa skenario dan parameter input berdasarkan kondisi lingkungan yang ada , untuk memprediksikan kemungkinan teoritis tentang laporan keuangan yang bakal teijadi di akhir tahun, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk perencanaan kedepan dan kemudian melihat perbandingan dengan realisasi yang sebenarnya terjadi path akhir tahun. Dengan dasar perkembangan terakhir dan kondisi perekonomian makro Indonesia pada akhir Januari 1998, dan prediksi tentang pertumbuhan (growth), serta prediksi suku bunga yang akan diaplikasikan pada masing-masing komponen aset dan liabilitas, kami mendapatkan bahwa pada akhir tahun 1998, akan terjadi kerugian yang sangat besar yang mau tak mau akan dialami oleh perusahaan, dan pada kenyataannya, kerugian yang benar-benar terjadi malah melebihi dari perkiraan kami tersebut. Perhitungan yang penulis lakukan adalah sebagai alat perencanaan dalam management strategik dan Asset Liability Management, yang menghasilkan pertimbangan bahwa perusahaan akan rugi besar pada tahun 1998 ini, oleh karena itu perusahaan harus dengan segera melakukan tindakan-tindakan antisipasi untuk mengurangi resiko akibat kerugian tersebut, mengetahui bahwa akan teijadi kerugian di awal, jauh lebik baik daripada kebablasan pada akhir tahun.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas klasifikasi obligasi konversi ABC sesuai dengan PSAK 50 (2014) dalam menentukan klasifikasi liabilitas atau ekuitas atas transaksi penerbitan obligasi konversi pada PT ABC. PT ABC merupakan perusahaan start-up dengan status sebagai perusahaan penanam modal asing efektif sejak kuartal III 2020, yang kemudian menerbitkan obligasi konversi pada kuartal IV 2020. Obligasi konversi diterbitkan dengan tujuan sebagai instrumen pembayaran atas transaksi akuisisi 100% saham kepemilikan atas KLM, suatu entitas berkedudukan di luar negeri. Obligasi konversi tersebut diserap sepenuhnya hanya oleh satu pihak, yaitu XYZ, pemilik 100% saham KLM sebelum transaksi akuisisi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan analisis isi berbasis teks. Penelitian ini menunjukkan bahwa penting untuk mempertimbangkan faktor kualitatif untuk memastikan substansi transaksi tercermin secara memadai berdasarkan PSAK 50 (2014) dan bahwa klasifikasi instrumen sebagai liabilitas atau ekuitas sangat bergantung pada fakta spesifik dan substansi transaksi. Dalam hal ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen obligasi konversi pada PT ABC diklasifikasikan sebagai ekuitas. Kesimpulan ini diperoleh dengan mempertimbangkan pemahaman substansi transaksi bahwa obligasi konversi tidak memiliki kewajiban kontraktual dan wajib untuk konversi. ......This research aims to evaluate the implementation of PSAK 50 (2014) in determining the classification of liabilities or equity on convertible bond issuance transactions at PT ABC. PT ABC is a start-up company with a status as a foreign investment company effective since the third quarter of 2020, which then issued convertible bonds in the fourth quarter of 2020. The convertible bond was issued as a payment instrument for the acquisition of 100% ownership in KLM, an overseas entity. The convertible bonds were entirely absorbed by only one party, XYZ, the owner of 100% of KLM's shares, prior to the acquisition transaction. This case study research uses qualitative descriptive analysis based on data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing using text-based content analysis. The study demonstrates that it is important to consider some qualitative factors to ensure the tone and substance of the transaction are reflected adequately under PSAK 50 (2014) and that the classification of an instrument as a liability or equity is heavily dependent on the specific facts and circumstances of the transaction. In this case, the results showed that the convertible bond instrument at PT ABC was classified as equity. This conclusion obtains by considering the understanding of the substance above in the form that convertible bonds have no contractual obligations and are mandatory for conversion.

Abstrak :
Resesi ekonomi dunia tahun 80 an sempat mempengaruhi sumber-sumber pendapatan negara, prospek penerimaan negara yang tidak begitu cerah, sehingga untuk membiayai pembangunan prasarana. bergantung pemerintah daerah tidak mungkin dari bantuan pemerintah pusat. Untuk lagi itu hanya perlu dicari alternatif sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dengan melakukan pinjaman dari publik dengan mengeluarkan obligasi. Dana yang didapat dari obligasi digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana seperti jalan, air bersih, listrik dan gas, pembuangan limbah , pelabuhan, rumah sakit dan sebagain ya. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan kepustakaan dengan melihat kondisi yang ada di penelitian Indonesia apakah obligasi yang dikeluarkan pemerintah daerah ini menja.di sumber pembiayaan seperti yang diterapkan pemerintah negara bagian dan lokal di Amerika 5erikat. Obligasi di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang besar untuk dikembangkan, demikian pula dengan obligasi pemerintah daerah. Banyaknya sumber-sumber dana yang belum digali oleh instrumen obligasi seperti bank, perusahaan Asuransi, Yayasan Dana Pensiun dan masyarakat. Kondisi yang ada sekarang sang at mendukung untuk mengeluarkan obligasi seperti meningkatnya minat investor terhadap obligasi, turunnya kredibilitas perbankan, lesunya pasar modal di Indonesia, adanya penurunan mulai masuknya investor luar negeri untuk suku bunga dan membeli obligasi Indonesia. Obligasi pemerintah daerah dapat menjadi alternatif instrumen yang menarik bagi investor. Selain potensi yang besar hambatan yang oleh pemerintah daerah juga banyak seperti akan dihadapi sulitnya untuk mengubah Undang-Undang yang ada misalnya ten tang pembebasan pajak atas bunga dan mengenai peraturan pemerintah untuk mengeluarkan obligasi. 8elum aktitnya pasar sekunder obligasi dan perusahaan rating obligasi agar investor dapat mengetahui kualitas emiten dan obligasinya. Perbaikan manajemen keuangan pemerintah daerah agar lebih protesional dan full supaya investor tertarik dan percaya. disclosure Obligasi mengaktitkan pemerintah diharapkan dapat memperkaya dan pasar modal di Indonesia. Selain itu penyediaan dana pembangunan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerintah daerah akan lebih mandiri serta dana pembangunan dari pemerintah pusat dapat dikonsentrasikan ke daerah yang kurang mampu.

Abstrak :
Obligasi konversi (disingkat OK) adaiah obilgasi yang memberikan hak kepada pemegang obilgasi untuk menukarkan obligasinya menjadi saham pada atau dalam periode yang teiah ditentukan dan pada tingkat harga yang teiah ditetapkan pada saat emisi. Keistimewaan tersebut menjadikan OK menarik untuk digunakan sebagai alternatif pembiayaan perusahaan. Karenanya tujuan dari penulisan skripsi ini adaiah untuk memberikan kerangka dasar pembuatan keputusan bagi perusahaan yang akan menerbitkan OK guna memenuhi kebutuhan dananya. Dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan penulis adalah kombinasi analisa saham dan obligasi karena.sifat OK yang hybrid, dengan penekanan terhadap aspek akuntansi dari OK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bila suatu perusahaan memutuskan untuk inenerbitkan OK maka untuk inenentukan jenis OK yang clipllih, perusahaan terlebih dahulu harus menentukan tujuan diterbitkannya OK apakah untuk memperkuat struk±uz parmodalan perusahaan atau sebagal alternatif hutang dengan bunga rendah. Sedangkan dari segi akuntansi OK, karena dalam Pninsip Akuntansi Indonesia (PAl) belum diatur akuntansi khusus untuk OK maka pninsip yang kita gunakan adalah pninsip akuntansi hutang jangka panjang dan prinsip akuntansi modal saham. Penulis berkesimpulan bahwa OK merupakan alternatif pembiayaan yang menarik bagi perusahaan, akan tetapi memerlukan analisis yang relatif lebih rumit dibandingkan instrumen-instrumen lalnnya karena perusahaan penerbit (emiten) perlu mempertimbangkan banyak faktor : tingkat bunga kupon, harga konversi, periode konversi, harga call, aspek perpajakan OK balk dari segi emiten maupun investor, aspek hukum OK, dll. Untuk itu emiten disarankan untuk melakukan analisis yang cermat terhadap faktor-faktor tersebut sebelum memutuskan untuk inenerbitkan OK.

Abstrak :
Industri perbankan Indonesia telah mengeksplorasi dinamika rumit antara praktik perbankan tradisional dan lanskap layanan perbankan digital yang terus berkembang, dengan menekankan prinsip-prinsip dasar yang mendasari operasional perbankan. Transformasi digital menghadirkan tantangan tambahan, khususnya dalam menjaga informasi pribadi di tengah meningkatnya ancaman dunia maya dan aktivitas penipuan. Dalam hal ini, nasabah harus mendapat jaminan perlindungan dari Bank karena aktivitas penipuan di sektor perbankan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk meningkatkan data pribadi, Indonesia memberlakukan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), bersama dengan undang-undang yang ada, menetapkan kerangka kerja yang menyelaraskan inovasi dalam perbankan digital dengan pentingnya menjaga privasi klien. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini khusus mengenai kerangka hukum data pribadi berdasarkan hukum Indonesia dan tanggung jawab bank terhadap kebocoran data pribadi nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memang mengatur data pribadi tertentu berdasarkan Pasal 4 UU PDP. Data pribadi tertentu berisi data kesehatan, data biometrik, data genetik, data kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi, di mana sektor perbankan biasanya menyimpan data biometrik pelanggan dan data keuangan dalam layanan Mobile Banking. Oleh karena itu, bank harus bertanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan data pribadi nasabah dengan menerapkan praktik Tata Kelola TI dan Manajemen Risiko yang kuat. Berdasarkan insiden seperti kebocoran data BSI dan kebocoran data Bank Jatim, penerapan undang-undang Indonesia mengenai perlindungan data pribadi nasabah harus ditingkatkan. ......Indonesia's banking industry has explored the intricate dynamics between traditional banking practices and the evolving landscape of digital banking services, emphasizing the fundamental principles underpinning banking operations. The digital transformation introduces additional challenges, particularly in safeguarding personal information amidst a surge in cyber threats and fraudulent activities. In this instance, customers should be guaranteed a protection from Banks as the fraudulent activities in banking sector goes high these past few years. To enhance personal data, Indonesia enacted the Personal Data Protection (PDP) Law, in conjunction with existing legislation, establishes a framework that harmonizes innovation in digital banking with the imperative of preserving client privacy. The problems discussed in this study are specific to the personal data legal framework under Indonesia law and banks' responsibilities towards customers' personal data leaks. The source of data in this research is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The research results indicate that Indonesia does regulate specific personal data under Article 4 of the PDP Law. Specific personal data contains health data, biometric data, genetic data, crime data, child data, and personal financial data, in which, banking sectors typically stored customers biometric data and financial data in the mobile banking services. In accordance, banks should be responsible to protect consumers data privacy in Mobile Banking usage by having robust IT Governance and Risk Management practices in place. Relying on incidents such as the BSI data leak and Bank Jatim data leak, the implementation of Indonesia's laws regarding customers' personal data protection should be improved.

Abstrak :
Laporan magang ini mengevaluasi prosedur audit yang dilakukan KAP A atas pencarian liabilitas tidak tercatat Uni G untuk periode 31 Desember 2021. Uni G merupakan sebuah institusi pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Prosedur pengujian yang dilakukan KAP A mengacu pada Panduan Audit KAP A berdasarkan Standar Audit (SA) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KAP A telah menjalankan prosedur pencarian liabilitas tidak tercatat sesuai dengan test of details of account payables dan pencarian liabilitas tidak tercatat yang dijelaskan Arens, et.al (2019) dan Hayes, et. al (2014), serta PSAK 1, SA 200, 315, 500, dan 530. ...... This internship report evaluates audit procedures carried out by KAP A on the search for Uni G's unrecorded liabilities for the period December 31, 2021. Uni G is an educational institution at the tertiary level. The testing procedure performed by KAP A refers to the KAP A Audit Guidelines based on the applicable Standard on Auditing (SA) and Financial Reporting Standards. The evaluation results show that KAP A has carried out the procedure for searching for unrecorded liabilities following test of details of account payables and searching for unrecorded liabilities as explained by Arens, et.al (2019) and Hayes, et. al (2014), as well as PSAK 1, SA 200, 315, 500, and 530.