Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Mustafa Khamal Rokan

Persekongkolan tender di Indonesia : analisis putusan kppu tentang persekongkolan tender di Indonesia tahun 2000-2005

" Persekongkolan dalam pelaksanaan tender menjadi fenomena yang paling banyak terjadi dalam dunia persaingan usaha di Indonesia. Akibatnya, terjadi inefesiensi, kualitas barang dan jasa yang tidak baik. Hal ini disebabkan oleh state and business centered dalam kegiatan ekonomi. Pusat perekonomian hanya dimiliki oleh sebagian pelaku usaha. Pelaksanaan tender dan lelang dimonopoli oleh pelaku usaha tertentu yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Persekongkolan tender di Indonesia lebih didominasi dalam bentuk kerjasama antara penguasa dan pelaku usaha, selain antar ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18478

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

A. Antares Cahyo A.

Persekongkolan tender pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang No. 5 tahun 1999 : studi kasus: tender penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) = Bid rigging in procurement of goods services in terms of UU No. 5/1999 : case study NIK-based identity card application tender (Electronic KTP)

" Tesis ini membahas mengenai peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana terjadinya persekongkolan tender. Regulasi yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali mengalami perubahan sehingga menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian hukum. Selain diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, persekongkolan tender juga diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk lebih memahami bagaimana terjadinya ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T35054

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kasmin Kamil

Tinjauan hukum atas kerja sama penyediaan jasa antara Perum. Angkasa Pura II dengan Cacitac LTD dan PT. Komputa Agung yang bekerja sama dengan Sofrevia-Servia

Depok: Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Abdul Rasyid Fatonah

Identifikasi faktor - faktor dominan yang mempengaruhi penentuan pemenang lelang jasa konsultansi pada proyek pemerintah di DKI Jakarta studi kasus : proses pelelangan di satuan kerja pengawasan dan perencanaan teknis jalan & jembatan Kota Metropolitan Jakarta = Identify dominant factors which influence determination of winner auction service consultant at government project in DKI Jakarta. Case study : Auction process in set observation and technical planning activity of road & Metropolitan bridge town of Jakarta

" Kinerja konsultan pada sebuah kontrak proyek pengadaan jasa konsultansi merupakan sebuah faktor penting dalam mencapai tujuan proyek. Adalah sangat penting bahwa perusahaan - perusahaan yang qualified saja yang terpilih untuk mengikuti tender..Di Indonesia panitia lelang jasa konstruksi maupun jasa konsultansi mempunyai batasan - batasan yang harus dipenuhi di dalam menjalankan tugasnya. Selain UU No.18 tahun 2000 (UUJK), Kep.Pres No 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah juga peraturan - peraturan yang ... "

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2008

S35798

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Djunaedi

Perjanjian pemborongan pekerjaan utk melaksanakan Koran Masuk Desa antara Proyek Pembinaan Pers

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983

S19461

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Irmy Soegiman

Perjanjian pemborongan pembuatan jalan layang Cawang Intercange antara Departemen PU/Jasa Marga dengan kontraktor Takenaka Nippo Utama Joint Operation

" ABSTRAK
1. Pokok Permasalahan. Bahwa pertambahan jumlah kandaraan bermotor yang tidak seimbang dengan jumlah atau panjang jalan yang ada banyak menimbulkan problema-problema, khususnya dalam bidang perlela - lintasan di darat, Hal ini tantu saja mandorong kapada Pemerintah baik pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah untuk segera memecahkan atau mengatasi problema-problema tersebut. Salah satu prablema dalam bidang parlalu-lintasan yang mandesak segara diatasi-adalah kemacetan lalu-lintas. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mangatasi problama - kemacetan lalu-lintas tarsebut, yaitu antara ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Indra Saputro

Penyelesaian Praktek Persekongkolan dalam Lender (Bid Rigging) di Indonesia ditinjau dari Metode Analisis yang digunakan (Per Se Illegal dan Rule of Reason)

" Krisis multi dimensi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari adanya persaingan usaha tidak sehat dengan segala bentuknya. Terjadinya pemusatan ekonomi pada segelintir pihak dan praktek-praktek monopoli membuat pasar menjadi terdistorsi dan membahayakan pertumbuhan perekonomian yang didasari pada persaingan usaha yang sehat. Banyaknya kasus-kasus persekongkolan tender yang terjadi di Indonesia mengindikasikan bahwa selama ini kesempatan berusaha tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, dan hanya dapat dinikmati oleh pihakpihak yang kuat dan dekat dengan kekuasaan. Lahirnya Undang-Undang ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T36599

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yurike

Tinjauan yuridis terhadap kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di bidang jalan tol dengan skema build-operate -transfer (BOT)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S24264

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Iwan Erar Joesoef

Model kerjasama pemerintah dan swasta: studi penerapan kontrak build operate transfer dalam perjanjian pengusahaan jalan tol di Indonesia

" Disertasi ini mengkaji bagaimana Pemerintah menerapkan konsep model kontrak build operate and transfer (BOT) dalam kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang dituangkan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dibidang infrastruktur jalan tol di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (UU No. 38/ 2004) yang menggantikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (UU No. 13/ 1980). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa total ruas jalan yang terbangun berdasarkan UU No. 38/2004 (2004-2010) ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

D1800

UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library

Iwan Erar Joesoef

Perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) sebagai kontrak bisnis berdimensi publik antara pemerintah dengan investor (swasta) dalam proyek infrastruktur

Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

346.02 IWA p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian