Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasca Orde Baru, menjelang dan awal dekade tahun 2000-an, bermunculan aktor-aktor sastra muda. Di antara mereka ada yang berhasil memperoleh legitimasi spesifik, tetapi tidak sedikit pula yang gagal. Eka Kurniawan adalah aktor sastra muda yang muncul di awal dekade 2000-an dan kini telah memperoleh legitimasi spesifik. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses aktor sastra muda Eka Kurniawan mencapai legitimasi spesifik hingga menduduki posisi terkonsekrasi di arena sastra Indonesia kontemporer. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan kerangka konsep Arena Produksi Kultural dari Pierre Bourdieu. Temuan penelitian mengungkapkan sebelum masuk ke arena sastra Indonesia kontemporer, Eka Kurniawan memiliki habitus dan kapital yang tidak menyimpang dengan arena sehingga memampukan aktor untuk bertahan dan beradaptasi dalam arena. Eka melakukan praktik dan strategi yang mendukung penambahan atau produksi kapital yang belum ia miliki saat telah menghuni arena sastra. Kepemilikan kapital yang makin terakumulasi (sosial, kultural dan simbolik) di arena membawa Eka kepada posisi sebagai aktor sastra yang berhasil mencapai pengakuan dari aktor-aktor sastra legitim (legitimasi spesifik) di arena sastra Indonesia kontemporer hingga menduduki derajat posisi yang berbeda dari saat pertama kali ia masuk ke arena sastra.

---

After the fall of New Order Regime, before and early decades of the 2000s, young literary actors emerged. Some of them found the succeeded in obtaining specific legitimacy, but not a few have failed. Eka Kurniawan is a young literary actor who emerged in the early 2000s and gained that specific legitimacy. This study aims to analyze the process of young literary actor Eka Kurniawan achieving specific legitimacy to take a legitimate position in contemporary Indonesian literary field. This study uses qualitative research method and using the framework of the cultural production arena concept from Pierre Bourdieu as the base of analysis.

This research finding shows that before entering contemporary Indonesian literary field, Eka Kurniawan had a habitus and capital that did not diverge from the field thus it enabled the actors to survive and adapt to the field. Eka performed a practice and strategy that support the capital addition or production that he did not possess when he has dwelled in the literary field. The increasing of capital ownership (social, cultural and symbolic) in the arena has been brought Eka to become literary actor who succeeded in achieving recognition from legitimate literary actors (specific legitimacy) in the arena of contemporary Indonesian literature to occupy the different degrees of position comparing with first time he entered the literary field."

"Lembaga penasehat dan pertimbangan merupakan lembaga yang memberikan nasehat, pertimbangan, saran, opsi dan usul-usul kepada Presiden. Dahulu lembaga penasehat dan pertimbangan yang ada di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 adalah Dewan Pertimbangan Agung. Lembaga DPA sudah ada sejak berdirinya atau adanya UUD Negara tahun 1945. Sesuai dengan perkembangan dan jalannya pembangunan bangsa Indonesia, lembaga DPA banyak mengalami perubahan. Dari mulai bernama DPA, kemudian, DPAS, Dewan Nasional dan kembali ke DPA lagi dan sekarang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mempunyai peran yang sama. Namun dari fungsi serta kedudukan dan jumah anggotanya mengalami perubahan. DPA pada waktu sebelum Perubahan UUD 1945 sebagai Lembaga Tinggi Negara. Namun setelah Perubahan ke empat (4) tahun 2002 UUD 1945, "dewan pertimbangan" ini masuk pada kekuasaan eksekuif (pemerintah). Pada 16 UUD 1945 diamanahkan kepada Presiden untuk membentuk dewan pertimbangan dan diatur dalam undang-undang. Yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, yang lebih dikenal dengan singkatan Wantimpres. Terjadinya perubahan kedudukan dalam struktur ketatanegaraan karena dianggap oleh DPR dan para akademisi dalam sidang perubahan UUD tidak efektif jika masih berada pada posisi sebagai Lembaga Tinggi. Negara. Juga karena adanya dibentuk badan penasehat ekstra konstitusionil oleh Presiden sehingga menimbulkan kesan DPA tidak terlalu dibutuhkan. Maka dari itu dalam perubahan UUD dibuat supaya efektifnya tugas dan fungsi sebagai badan penasehat maka ia diletakkan pada kekuasan Presiden. Lembaga penasehat atau pertimbangann tidak hanya ada di Indonesia, hampir di semua negara, dalam bentuk apapun sistemnya mempunyai lembaga tersebut. Hanya saja berbeda pada peran dan kedudukannya dengan Wantimpres. Wantimpres ini lebih hampir sama dengan zaman Hindia Belanda yaitu Raad van Nederlandseh Indie, yang berhubunan Iangsung dengan Gubernur Jendral. Wantimpres dalam memberikan pertimbangan, saran, opsi maupun usulannya langsung berhubungan dengan Presiden. Karena dalam memberikan pertimbangan tersebut harus bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan. Wantimpres pun hanya bertanggung jawab kepada Presider, tidak seperti DPA pada waktu itu memberikan laporan pertanggung jawabannya kepada sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Ia diangkat dan dipilih Iangsung oleh Presiden tanpa ada rekomendasi atau pilihan-pilihan yang diberikan dari DPR. Namun jika dibandingkan dengan Negaranegara lain fungsi dan peran dari dewan pertimbangan atau penasehat ini mempunyai peran yang lebih luas."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan gaya retorika dari pidato Presiden Susilo BambangYudhoyono, yang dibawakan di depan peserta The 13th COP/3rd CMP UN Conference on Climate Change di Bali, 2007, untuk memperoleh legitimasi politik. Dengan metodologiAnalisisWacana Kritis yang secara khusus difokuskan pada Teori Linguistik Fungsional Sistemik milik Halliday: Sistem Transitivitas serta Suasana dan Modalitas, penelitian dilakukan dengan membandingkan gaya bahasa kedua pidato. Hasil temuan menunjukkan bahwa ada perbedaan pendekatan pada kedua pidato yang disampaikan melalui subjektivitas dan formasi ideologi pada beberapa isu utama. Hasil tersebut mendemonstrasikan keahlian retorika Yudhoyono yang lebih besar pada pidato kedua dibandingkan dengan pidato pertama. Melalui pidato kedua, dia merangkul seluruh peserta dari berbagai bangsa, yang pada saat itu sedangterlibat dalam perdebatan dramatis,untuk secara kooperatif menyelesaikan tujuan konferensi sehingga pada pidato ini, dia berhasil mencapai legitimasi politik yang lebih tinggi.

---

The purpose of this reserach is to figure out the changes on the rhetorical styles of President Susilo Bambang Yudhoyono's speeches, which were given to participants of The 13th COP/3rd CMP UN Conference on Climate Change in Bali, 2007, in order to gain political legitimacy. Framed with the methodology of Critical Discourse Analysis that specifically focuses on Halliday's Systemic Function Linguistic Theory: Transitivity and Mood & Modality, this research compares the linguistic features of two speeches.

The findings reveal that there are different approaches between two speeches that are reflected through Yudhoyono's subjectivity and the ideology formation of several main issues. Finally, it demonstrates Yudhoyono's more skillful use of rethorical strategies in second speech compared to the first one in which he embraced all participants from various nations, who were engaged in a dramatic debate, to cooperatively complete the goal of conference so that he could reach higher level of legitimacy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana strategi legitimasi dilakukan PT. Semen Indonesia Tbk dalam rangka memperbaiki legitimasi akibat pembangunan pabrik Rembang yang ditengarai merusak lingkungan. Masalah penelitian muncul akibat pengungkapan perusahaan yang kurang memadai sehingga muncul serangkaian aksi protes. Penelitian ini memiliki kontribusi untuk memahami lebih jauh bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi krisis legitimasi. Penelitian ini juga menggunakan data pengungkapan yang bersifat web-based dan diolah dengan software Nvivo 12 Pro yang masih jarang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi, terutama strategi-strategi memperbaiki legitimasi. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan triangulasi data kualitatif dan data kuantitatif, yang keseluruhannya merupakan data sekunder. Data kualitatif dalam penelitian ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan software NVivo 12 Pro dari media pengungkapan seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, websites, berita online, dan akun media sosial perusahaan. Data kuantitatif dalam penelitian ini antara lain: jumlah kata, jumlah kalimat, dan persentase pengungkapan. Temuan dalam penelitian ini adalah strategi "membantah", "justifikasi", "membuat sistem pemantauan", "mengganti personel", "merevisi praktik", dan "menghindari kepanikan" digunakan perusahaan. Strategi "meminta maaf" tidak dilakukan karena perusahaan tidak merasa bersalah. Media yang dominan digunakan adalah pernyataan melalui berita online. Penggunaan media sosial dan sustainability report justru sangat sedikit memperlihatkan upaya legitimasi, membuktikan perusahaan tidak dapat mengoptimalkan seluruh media pengungkapan yang tersedia dalam menghadapi isu yang beredar di masyarakat.

---

This study aims to evaluate how the legitimacy strategy was carried out by PT Semen Indonesia Tbk to repair the legitimacy due to the construction of the Rembang plant which was suspected of damaging the environment. Research problems arose due to inadequate company disclosures, resulting in a series of protests. This research has a contribution to understanding further how the company's strategy in facing the crisis of legitimacy. This research also uses web-based disclosure data and is processed with Nvivo 12 Pro software that has never been done before. This research uses legitimacy theory, especially strategies to repair legitimacy. This study uses case studies with triangulation of qualitative data and quantitative data, all of which are secondary data. Qualitative data in this study is the result of data processing using NVivo 12 Pro software from disclosure media such as annual reports, sustainability reports, websites, online-based newspaper, and corporate social media accounts. Quantitative data in this study include the number of words, number of sentences, and percentage of disclosures. The findings in this study were the strategy of "deny", "justify", "create monitors", "replace personnel", "revise practices", and "avoid panic" were used by companies. The strategy of "excuse" is not used because the company does not feel guilty. The dominant media used is a statement through the online-based newspaper. The use of social media and sustainability report shows very minimal legitimacy efforts, meaning the company hasn't optimized all the disclosures media available."

"[Konsep hegemoni seringkali digunakan dalam mempelajari ilmu hubunganinternasional, khususnya dalam istilah sistem internasional dan stabilitasinternasional. Konsep tersebut secara umum digunakan dalam media yangmembahas politik internasional. Namun terdapat kecenderungan bahwa adanyakekurangan keseragaman dalam memahami hegemoni secara umum. Ulasanliteratur ini memiliki sasaran untuk memperdalam inti dari konsep tersebut, yaituterkait pembuatannya. Untuk menjelaskan pembentukannya, ulasan inimengembangkan empat klasifikasi terkait bagaimana konsep hegemoni dapatterbentuk, yaitu prasyarat, karakteristik, ekspresi, dan sikap Negara-negarabawahan. Kemudian, tiga tipologi akan dikembangkan dari proses ini, seperipandangan Realis-Liberalis, pandangan Struktural, dan pandangan Rezim.Berbagai tipologi tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam mempelajariperkembangan konsep hegemoni secara kronologis. Melalui studi secarakronologis, ulasan ini menemukan bahwa terdapat perubahan tren dalambagaimana pembentukan hegemoni dipandang, yang mana pada awalnyacenderung berfokus pada material power yang kemudian berkembang menjadibentuk hegemoni yang lebih kooperatif dan lebih lunak. Variasi dalam memahamipembentukan hegemoni dan juga bagaimana hal tersebut berubah seiring waktutersebut menunjukkan mengapa penggambaran dari hegemoni itu sendiriseringkali tidak terdapat kesatuan. Hal ini juga menunjukkan bagaimana duniapolitik kontemporer lebih berfokus pada perilaku multilateral dan kooperatifantara negara-negara daripada negara tunggal dalam jumlah yang lebih besar.Pada akhirnya, ulasan ini mengusulkan bahwa perkembangan terkini dari konsephegemoni dapat digunakan oleh negara-negara berkembang demi keuntunganmereka sendiri.;The concept of hegemony is often used in studying international relations,especially in terms of international system and international stability. It is acommonly used term in news of international politics. Nevertheless, itsconception is often not fully understood by those who use the term. It seems likethere is lack of uniformity in the common understanding of hegemony. Thisliterature review aims to deepen the core of the concept, which is its constitution.In order to explore its constitution, this review develops four classifications inhow hegemony is constituted, which are preconditions, characteristics, expression,and attitude of the subordinate states. Three typologies are developed from thisprocess, which are Realist-Liberalist view, Structural view, and Regime view.These typologies are then implemented in studying the development of theconcept of hegemony chronologically. Through the chronological study, thereview found that there was a change of trend in how the constitution ofhegemony is viewed, which initially tended to focus on material power whichlater developed into more softer, cooperative form of hegemony. The variation inunderstanding of the constitution of hegemony and also how it changed along thetime shows why the conception of hegemony is often not unitary. It also showedwhy the contemporary world politics focuses more on cooperative and multilateralbehaviors between states rather than preponderance of a single state. As a result,the review suggests that the current development of concept of hegemony couldbe utilized by the developing countries to their benefits.;The concept of hegemony is often used in studying international relations,especially in terms of international system and international stability. It is acommonly used term in news of international politics. Nevertheless, itsconception is often not fully understood by those who use the term. It seems likethere is lack of uniformity in the common understanding of hegemony. Thisliterature review aims to deepen the core of the concept, which is its constitution.In order to explore its constitution, this review develops four classifications inhow hegemony is constituted, which are preconditions, characteristics, expression,and attitude of the subordinate states. Three typologies are developed from thisprocess, which are Realist-Liberalist view, Structural view, and Regime view.These typologies are then implemented in studying the development of theconcept of hegemony chronologically. Through the chronological study, thereview found that there was a change of trend in how the constitution ofhegemony is viewed, which initially tended to focus on material power whichlater developed into more softer, cooperative form of hegemony. The variation inunderstanding of the constitution of hegemony and also how it changed along thetime shows why the conception of hegemony is often not unitary. It also showedwhy the contemporary world politics focuses more on cooperative and multilateralbehaviors between states rather than preponderance of a single state. As a result,the review suggests that the current development of concept of hegemony couldbe utilized by the developing countries to their benefits., The concept of hegemony is often used in studying international relations,especially in terms of international system and international stability. It is acommonly used term in news of international politics. Nevertheless, itsconception is often not fully understood by those who use the term. It seems likethere is lack of uniformity in the common understanding of hegemony. Thisliterature review aims to deepen the core of the concept, which is its constitution.In order to explore its constitution, this review develops four classifications inhow hegemony is constituted, which are preconditions, characteristics, expression,and attitude of the subordinate states. Three typologies are developed from thisprocess, which are Realist-Liberalist view, Structural view, and Regime view.These typologies are then implemented in studying the development of theconcept of hegemony chronologically. Through the chronological study, thereview found that there was a change of trend in how the constitution ofhegemony is viewed, which initially tended to focus on material power whichlater developed into more softer, cooperative form of hegemony. The variation inunderstanding of the constitution of hegemony and also how it changed along thetime shows why the conception of hegemony is often not unitary. It also showedwhy the contemporary world politics focuses more on cooperative and multilateralbehaviors between states rather than preponderance of a single state. As a result,the review suggests that the current development of concept of hegemony couldbe utilized by the developing countries to their benefits.]"

"Pepatah tradisional merupakan ekspresi berbahasa yang menjadi sarana dalam legitimasi pengetahuan masyarakat. Masyarakat Lombok memiliki pengetahuan lokal yang berasal dari pepatah tradisional dan hukum adat yang dapat mengatasi masalah-masalah ekologi yang kini semakin meningkat . Bahasa dalam ungkapan tradisional dan hukum adat digunakan sebagai alat untuk mengonstruksi pola pikir masyarakat terhadap kesadaran sosial melalui proses internalisasi . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pepatah tradisional dan hukum adat yang digunakan sebagai alat untuk mengonstruksi kesadaran sosial. Permasalahan yang dibahas adalah pepatah tradisional dan hukum adat apa saja yang muncul dan bagaimana konteks kelahirannya, bagaimana konstruksi sosial yang berhubungan dengan ekologi bekerja melalui ungkapan tradisional dan hukum adat untuk membentuk kesadaran masyarakat Nusa Tenggara Barat, dan bagaimana praktek budaya, dalam diri individu dan masyarakat, seperti menjaga ekologi di Nusa Tenggara Barat, setelah nilai-nilai itu terinternalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial yang berubah di masyarakat sebagai akibat dari dinamika kekuasaan yang berubah telah berkontribusi terhadap pengetahuan dan membentuk kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Bahasa merupakan representasi simbol legitimasi aturan masyarakat yang muncul dalam pepatah tradisional dan hukum adat. Pepatah tradisional dan hukum adat digunakan untuk mengonstruksi kesadaran masyarakat dari generasi ke generasi melalui proses internalisasi nilai."

"Teknologi terus berkembang pesat, membawa perubahan signifikan ke hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk pemasaran. Influencer marketing menjadi salah satu metode yang sangat populer saat ini. Influencer marketing adalah strategi pemasaran yang melibatkan individu berpengaruh di media sosial untuk mempromosikan produk, memanfaatkan kepercayaan dan ketertarikan pengikut mereka. Berbeda dengan penggunaan selebriti tradisional, influencer marketing menekankan peran influencer media sosial dalam menciptakan kesadaran merek dan memengaruhi perilaku konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis strategi influencer marketing Tasya Farasya, terutama pada konten “Tasya Farasya Approved”. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten untuk mengidentifikasi bagaimana Tasya memilih produk, mengkomunikasikan nilai produk kepada pengikutnya, dan dampaknya terhadap konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa kredibilitas (credibility) merupakan indikator yang paling menonjol dalam konten “Tasya Farasya Approved”. Kredibilitas ini tercermin dari pengetahuan mendalam, pengalaman pribadi, dan ulasan mendalam yang disampaikan Tasya. Selain itu, konten ini juga menarik perhatian (attractiveness) dan memiliki kekuatan (power) untuk memengaruhi perilaku pembelian. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Tasya Farasya berhasil membangun kepercayaan, menarik perhatian, dan memengaruhi perilaku pembelian pengikutnya melalui strategi konten yang efektif.

---

Technology continues to rapidly evolve, bringing significant changes to almost every aspect of life, including marketing. Influencer marketing has become one of the most popular methods today. Influencer marketing is a marketing strategy that involves influential individuals on social media to promote products, leveraging the trust and interest of their followers. Unlike traditional celebrity endorsements, influencer marketing emphasizes the role of social media influencers in creating brand awareness and influencing consumer behavior. The aim of this study is to understand and analyze the influencer marketing strategies of Tasya Farasya, particularly focusing on the "Tasya Farasya Approved" content. This research utilizes content analysis method to identify how Tasya selects products, communicates their value to her followers, and their impact on consumers. The analysis results indicate that credibility is the most prominent indicator in the "Tasya Farasya Approved" content. This credibility is reflected in Tasya's deep knowledge, personal experiences, and detailed reviews. Additionally, the content also attracts attention and has the power to influence purchasing behavior. The conclusion of this study demonstrates that Tasya Farasya successfully builds trust, attracts attention, and influences the purchasing behavior of her followers through effective content strategies."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses penggalangan donasi serta legitimasi organisasi yang dimiliki oleh Yayasan Dompet Dhuafa Republika. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa legitimasi organisasi dapat dibentuk dengan berbagai strategi tertentu. Sehingga argumen dalam penelitian ini adalah Yayasan Dompet Dhuafa Republika Sebagai salah satu pengelola penggalangan donasi berbasis online di Indonesia telah membentuk legitimasi organisasi secara regulatif, normatif, dan kognitif melalui rasionalitas yang mereka miliki agar seluruh pihak dapat mendukung kegiatan yang dijalankan oleh Dompet Dhuafa. Setiap bentuk legitimasi memiliki strategi secara khusus yang dilakukan untuk bisa mendapatkannya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan case study yang berusaha untuk menjelaskan strategi yang dijalankan oleh Yayasan Dompet Dhuafa Republika dalam membentuk legitimasi organisasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini.

---

This study aims to explain the process of raising donations and the legitimacy of the organization owned by the Dompet Dhuafa Republika Foundation. Previous studies have shown that organizational legitimacy can be formed by a variety of specific strategies. So that the argument in this study is the Dompet Dhuafa Republika Foundation as one of the managers of online-based donation raising in Indonesia has established organizational legitimacy regulative, normative, and cognitive through their rationality so that all parties can support the activities carried out by Dompet Dhuafa. Every form of legitimacy has a specific strategy in place to get it. This research is qualitative research with a case study approach that seeks to explain the strategies implemented by the Dompet Dhuafa Republika Foundation in establishing organizational legitimacy. Data collection was carried out by in-depth interviews with informants who fit the criteria in this stu"

"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah ditetapkan melalui Undang Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Tentang Pemerintahan Daerah agar dibentuk secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang. Akan tetapi potensi masalah kemudian dihadapi tatkala Raperda RPJMD yang memuat usulan program dari masyarakat harus dievaluasi ulang oleh DPRD yang mana pada fakta kasusnya DPRD DKI Jakarta dalam pembentukan RPJMD di DKI Jakarta menyumbangkan sejumlah program baru di luar yang telah disepakati oleh masyarakat daerah sendiri. Penelitian tesis yang menggunakan metode yuridis normatif ini berisi kesimpulan bahwasanya mekanisme pembahasan Raperda RPJMD oleh DPRD dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kecenderungan menjauhi legitimasi demokratis yang ada. Oleh karena itu dalam hal ini dibutuhkan rekonsepsi terhadap mekanisme pendekatan politik dalam pembentukan RPJMD yang diwujudkan melalui pembahasan Raperda RPJMD oleh DPRD agar dapat memenuhi legitimasi demokratis dalam penyusunan sebuah kebijakan yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia.

---

The Regional Medium-Term Development Plan has been stipulated through the Law on the National Development Planning System and the Law on Regional Government that can be formed in a participatory manner by involving direct participation through public consultation forums and Development Planning Annual Meeting (Musrenbang). However, potential problems were then faced when the Draft of Regional Law which contained program proposals from the community had to be re-evaluated by the Province or City Council, in which case the DKI Jakarta Council was contributed a number of new programs out from those agreed upon by the community themselves in the formation of the Regional Medium-Term Development Plan in DKI Jakarta. This research that using the normative juridical method contains the conclusion that the Regional Council's evaluation mechanism for the Draft of Regional Law on Regional Medium-Term Development Plan in the legal system in Indonesia tends to move away from existing democratic legitimacy. Therefore in this case, a reconception of the political approach mechanism is needed in the formation of the Regional Medium-Term Development Plan in order to fulfill democratic legitimacy in formulating a policy that is in accordance with the legal system in Indonesia."