Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas alasan hukum. Pengadilan Negeri dalam membatalkan putusan-putusan KPPU tentang persekongkolan tender, Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan No. 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn. dan Putusan No. 430/Pdt.G/2007/PN.Mdn., memutuskan putusan keberatan terhadap perkara No. 05/KPPU-U2007 tentang tender pengerukan alur pelabuhan Belawan dan perkara No. 031KPPU-U2007 tentang tender Pembangunan Gedung Kantor PengadiJan Negeri di Padangsidimpuan, yang membatalkan putusan-putusan KPPU. Dalam pengambilan keputusan. Hakim Pengadilan Negeri tidak menggunakan Pedoman Pasal 22 UU No. S tabun 1999 yang telab di tetapkan oleh KPPU. Kemudian Pengadilan memandang tidak teljadi persekongkolan tender yang bersifat horizontal daan vertikal diantara pelaku usaha dan panitia tender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai smnber datanya, yang diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini menyarankan perlu ditingkatkan pemahaman dan kemampuan para Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara keberatan yang terkait dengan kasus tentang persekongkolan tender, agar dalam mengambil keputosan sesuai dengan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 yang telah di susun oleh KPPU. ......This thesis discusses the legal reasons by District Court in canceling KPPU decisions for tender conspiracy, based on Medan High Court District Decisions in the Decision No. 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn and Decision No. 430/Pdt.G/2007/PN.Mdn deciding objection decision on the case No. 051KPPUU2007 for Belawan seaport line reclamation tender and case No. 03/KPPUU2007 for tender of High Court Office Building Development in Padangsidempuan, canceling KPPU's decisions. In that decision taking, the Judge of District Court did not use the Manual in Article 22 the Laws No. 5 year 1999, which has already been decided by KPPU. Then the Court deems that there had been no tender conspiracy horizontally and vertically between the business actors and tender committee. This research uses juridical nonnative research method with secondmy data as its primary data source, obtained through docmnent study. The results of this research reconnnend the need of improvement on the understanding and capability of Judges in the District Cowt in resolving on objection case related to the case on tender conspiracy, in order for them in their decision taking should be pursuant to the Manual in Article 22 the Laws No. 5 year 1999, which has been compiled by KPPU.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai mekanisme, akibat hukum diajukannya perlindungan hukum sementara berupa provisional relief, dan dampak dari dikabulkannya permohonan provisional relief di bawah chapter 15 US Bankruptcy Code oleh Pengadilan Niaga New York Selatan terhadap kasus PKPU Duniatex Group yang sedang berlangsung di Indonesia. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan desain deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai pengajuan provisional relief oleh Debitur asing dalam rangka proses pengakuan kepailitan asing yang dikaitkan dengan aturan dalam UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment yang diadopsi oleh beberapa negara dan salah satunya adalah Amerika Serikat, khususnya dalam Chapter 15 US Bankruptcy Code yang dikaitkan dengan kasus PKPU Duniatex Group di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai pengajuan provisional relief, terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan oleh perwakilan asing sebelum mengajukan provisional relief di bawah chapter 15 dan dikabulkannya provisional relief kepada Duniatex Group memberikan beberapa dampak hukum yang positif terhadap PKPU yang sedang berlangsung di Pengadilan Niaga Semarang, terutama mengenai eksekusi aset dan pengajuan gugatan kepailitan terhadap Debitur asing. Hasil penelitian menyarankan jika terdapat aset atau kreditur yang berada dalam wilayah yurisdiksi Amerika Serikat dan sedang dilaksanakan proses hukum kepailitan di Indonesia, sebaiknya segera diajukan permohonan pengakuan proses kepailitan dan provisional relief di bawah chapter 15 melalui perwakilan asing. ......This thesis discusses the mechanism, the legal consequences of petition for provisional legal protection in the form of provisional relief, and the impact of the granting of the provisional relief application under chapter 15 of US Bankruptcy Code by the Southern District of New York against the PKPU Duniatex Group case that is currently ongoing in Indonesia. This research is in the form of normative juridicial with descriptive-analytic design, which aims to further understand the petition of provisional relief by foreign debtors in the context of the process recognition of a foreign proceeding, which is linked to the rules in the UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment adopted by several countries. One of them is the United States, especially in Chapter 15 of the US Bankruptcy Code associated with the PKPU Duniatex Group case in Indonesia. Based on the analysis that has been carried out regarding the petition of provisional relief, several steps need to be carried out by foreign representatives before applying provisional relief under chapter 15. The granting of provisional relief to Duniatex Group has had several positive legal impacts on PKPU which is taking place at the Semarang Commercial Court, especially regarding the execution against the debtor's assets and commence or continue any legal proceeding against foreign debtors. Through this thesis writer suggest that if some assets or creditors are within the jurisdiction of the United States and the bankruptcy legal proceedings are being carried out in Indonesia, it is best to apply for recognition of the bankruptcy process and provisional relief under chapter 15 through foreign representatives.