Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Faisal Islami
"ABSTRAK
Pelaksanaan lelang mewujudkan harga yang wajar karena menggunakan sistem
kompetisi penawaran, dilaksanakan oleh pejabat lelang serta dibuat risalah lelang
sebagai akta autentik kepada pemenang lelang. Pelaksanaan lelang eksekusi tidak
lepas dari kewajiban debitur yang melakukan perkreditan melalui bank dengan
sebuah jaminan tanah dan bangunan yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak
Tanggungan. Apabila debitur wanprestasi maka Bank selaku pemegang hak
tanggungan dapat memohon pelaksanaan lelang. Dalam putusan Pengadilan Negeri
Bandung Nomor 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg, nilai limit atas objek lelang ditetapkan
berdasarkan sisa hutang debitur kepada bank. Permasalahan penelitian: penentuan
nilai limit dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan perlindungan
debitur terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dengan nilai limit yang tidak wajar.
Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Simpulan penelitian adalah bahwa
penetapan nilai limit yang ditetapkan oleh penilai atau penaksir harus dilakukan
dengan memperhatikan metode-metode yang juga menjadi pertimbangan oleh
penilai sehingga nilai limit yang ditetapkan oleh penaksir dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pelaksanaan lelang eksekusi hak
tanggungan tidak merugikan debitur. Perlindungan hukum debitur dalam
pelaksanaan lelang eksekusi yaitu dengan menetapkan nilai limit yang paling tinggi
pada lelang pertama untuk mendapatkan harga lelang yang setinggi-tingginya
mengingat seluruh kewenangan dalam pelaksanaan lelang eksekusi berada pada
kreditur selaku penjual lelang. Selanjutnya, nilai limit dapat diturunkan secara
bertahap pada lelang-lelang berikutnya apabila tidak terdapat pembeli lelang,
sampai adanya pembeli lelang.

ABSTRACT
The purpose of an Auction is to make a real price using a system of offering, that
is executed by the auction attendant and the treatise of the auction is made into an
authentic deed for the auction winner. The execution of an auction is the
responsibility of the one that makes the credit agreement via the bank with a
collateral of a land and building that has been bind with the mortgage deed. If the
Debitor failed in keeping the contents of the mortgage deed then the bank have the
rights to start an auction. In a Civil Court Judgement in Bandung Number
274/Pdt.G/2013/PN.Bdg, the limit value of an auction item is based on the rest of
the debt that the Debitor have to the bank. The problems in this research: the
determination of the limit value in executing an auction and the protection of the
Debitor against the over pricing of the limit value. The Research Method used in
writing this thesis is Juridical Normative, with Descriptive Analysis, with a
qualitative approach. The conclusion of this research is that the confirmation of the
limit value that was set by the evaluator or the pricing of the item value has to be
determined by using the methode available which becomes a consideration for the
appraiser so that the item value that has been set can be held responsible by the
appraiser so the execution of an auction does not cost the Debitor anything. The
protection of the law for the debitor in executing an auction is to determine the
highest limit value on the first auction to acquire the highest price considering all
the authority in executing an auction falls on the hands of the creditor as the auction
seller. Next the limit value can be dropped step by step on the next auction if there
is no auction buyer, until there is an auction buyer."
2018
T51252
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nathasya Victoria Ruswandana
"PT Bukit Pembangkit Innovative PT BPI merupakan sebuah Independent Power Producer IPP yang mendapatkan Power Purchase Agreement PPA ,dari PLN pada tahun 2011. PPA adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara IPP dan PLN selama 30 tahun. Untuk pendanaan pembangunan PLTU Mulut Tambang Banjarsari, PT BPI mengeluarkan ekuitas sebesar 30 dan BNI sebesar 70 dari biaya pembangunan PLTU. Kebutuhan pembiayaan pada proyek PLTU diberikan dalam bentuk kredit investasi secara sindikasi. Sejak dimulainya operasi komersial, timbul permasalahan dalam hal ketersediaan PLTU dan juga jaringan transmisi yang menyebabkan munculnya masalah keuangan. PT BPI mendapatkan kendala yang serius dalam pemenuhan kewajibannya mengembalikan pinjaman baik pinjaman pokok maupun bunga dari pinjaman sesuai yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI. Sehingga terjadi potensi default atau kegagalan dalam pelunasan utang baik besaran maupun waktu pelunasan pinjaman oleh PT BPI. Dalam tesis ini, telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa mengenai kesesuaian perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI denga nketentuan yang berlaku, menganalisa mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam klausula-klausula pada perjanjian kredit serta menganalisa mengenai perlindungan hokum bagi debitur jika terjadi resiko default yang timbul dari luar perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalu I studi kepustakaan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Namun, Klausula-klausula pada perjanjian kredit PT BPI dan BNI tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hokum kepada debitur karena BNI masihmencantumkan klausula yang dilarang oleh Undang-Undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mengenai resiko default yang timbul dari luar perjanjian kredit dalam hal ini disebabkan oleh pihak PLN, yaitu pada saat PLN tidak dapat mengambil seluruh energy yang dihasilkan PLTU karena kesalahan PLN walaupun ada perlindungan ldquo;take or pay rdquo; tapi tidak melindungi potensi kerugian karena adanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Klausul ldquo;take or pay rdquo;menyatakan bahwa jika PLN tidak dapat membeli listrik sesuai dengan jumlah yang disediakan oleh IPP maka PLN diharuskan untuk membayar minimal 80 dari listrik yang diproduksi.

PT Bukit Pembangkit Innovative PT BPI is anIndependent Power Producer IPP which has been awarded aPower Purchase Agreement PPA by PLN on 2011. The PPA is a contract or agreement between an IPP and PLN to sell the electricity power for the period of 30 years. To finance the development of Mine Mouth Power Plant of PLTU Banjarsari 2 x 110 MW, PT BPI uses the structure of Debt to Equity ratios of 75 to 25 . It means that PT BPI has to put the equity as much as 30 of the total project cost and the 70 of project cost was financed by the loan from lender. This loan needed to finance the project is given by a syndication bank as stated in the loan agreement. Started from the commercial operation there is a problem of the availability of the power plant and also the performance of the transmission line which has resulted the financial problem. PT BPIhas faced a serious problem in the process of repayment of the loan including the interest of the loan. This problem lead to a potential default or the failure in returning the money that has been borrowed by PT BPI. In this thesis, a thoroughly study has been executed, in order to analyse in depth concerning the compliance of the loan agreement to the valid law and regulation related to such agreement. Also it has been studied all the clauses in accordance with the legal protection for the debtor if there is a default that arisen outside of the loan agreement. This study is a normative study with the case to case approaches and also by the valid regulation approach which is done through the literature study, with the study through all of the legally related documents which can be categorized as primary, secondary and tertiary documents. The results of the study and research has shown that the loan facility agreement between PT BPI and BNI is in compliance with the valid law and regulation however its clauses of the loan agreement has not given all the complete legal protection to the debtor, because BNI still incorporated a clause that is prohibited by the Law Number 8 1999 concerning Consumer Protection and POJK Number 1 POJK.07 2013 concerning Consumer Protection in Financial Services Authority, concerning the default risks that arise from the outside of the loan agreement. In this case because of the default caused by PLN whenever PLN can not take the whole energy because their fault, there will be an opportunity lose for IPP. Even though there is the so called ldquo take or pay rdquo clause in which whenever PLN could not take the power as stated in the contract, PLN must pay the amount of 80 from the availability of the power plant to ensure the IPP will still pay the loan to the bank.So the ldquo take or pay rdquo clause is a kind of protection for the Bank. Also for the Bank itself there is a protection in which as stated in the loan agreement ie. the pledge of shares agreement in which the Share Holders of IPP will pledge all of their share in the IPP."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51253
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library