Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Putusan perdata nomor 918/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel yang menolak gugatan dari penggugat yang dalam gugatannya menyatakan bahwa Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pemblokiran Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan pemblokiran yang dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dijalankan berdasarkan instruksi dari Bareskrim Polri, serta untuk mengkaji bahwa putusan perkara nomor 918/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel yang tidak membatalkan pemblokiran yang dilakukan oleh KSEI apakah termasuk dalam hukum progresif. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Bareskrim Polri sebagai satuan tingkat Kepolisian yang berada di atas Kepolisian Daerah memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran dilihat dari kedudukannya. Tindakan hakim dalam menolak gugatan dapat dimasukkan sebagai putusan hukum progresif, karena putusan yang diberikan hakim tersebut masuk ke dalam aliran progresif.

---

The Verdict Number 918/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel which rejects the lawsuit from a related party who in his lawsuit states that the Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police (Bareskrim Polri) does not have authority to block Securities Accounts as referred to in Article 59 paragraph (3) of Law Number 8 Year of 1995 concerning Capital Markets (UUPM). The purpose of this study is to find out and analyze the validity of the blocking carried out by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, which was carried out based on instructions from the Bareskrim Polri, and to examine whether the decision in the case number 918/PDT .G/2016/PN.Jkt.Sel that does not cancel the blocking carried out by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, which was carried out based on instructions from the Bareskrim Polri as a progressive legal step. The results of the study show that the Bareskrim Polri, as a Police level unit which is above the Regional Police has the authority to carry out blocking in terms of its position. The judge's action in rejecting the lawsuit can be included as a progressive legal decision, because the decision given by the judge is included in the progressive stream."

"Kebijakan Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan diterbitkannya Peraturan Direktur .Ienderal Imigmsi Nomor IMI- 89l.GR.01.0i Tahun 2008 tentang Standar Operasional Proscdur Sistem Pcncrbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia, dengan tujuan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengedepankan aspck keamanannya. Penelitian ini dilakukan dengan tuiuan menganalisis dan menguji pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap keberhasilan implemcntasi kebijakan pelayanan Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Rcpublik Indonesia pada Kantor Imigrasi di Wilayah DKI Jakarta. Dengan responds-:n sebanyak 70 (tujuh puluh) orang petugas yang terlibat langsung di dalam pemberian pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi di Wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa keempat variabel memiliki pengaruh yang kuat tcrhadap kcbcrhasilan kebijakan implementasi sistem penerbitan Surat Pcrjalanan Rcpublik Indonesia pada Kantor Imigrasi. Sinergi keempat variabel dimaksud telah mampu mengeliminir kelemahan diantaranya, khususnya sumbcr daya yang akhimya mampu mengantarkan kcbcrhasilan implcmcntasi kebijakan sistem pencrbitan Surat Petjalanan Republik Indonesia pada tingkat pengukuran baik dalam skala liken (kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik).

---

Travel Document Issuance System Policy of the Republic of Indonesia is a policy issued by the Directorate General of Immigration by the issuance of the Director General of Immigration of IMI-89l.GR.0l.0l Regulations 2008 on the Standard Operating Procedure Travel Document Issuance System for the Republic of Indonesia, with the aim of providing services to the public convenience and prioritize the aspects ofsafety.

This research was conducted with the aim of analyzing and testing the influence of communication factors, resources, disposition, and bureaucratic structures towards a successtiil implementation of service' policies Travel Document Issuance System for the Republic of Indonesia at the Immigration Office in Jakarta. With 70 respondents (seventy) of the officers who were directly involved in the provision of services Travel Letter Republic of Indonesia at the Immigration Ofiice in Jakarta.

Based on data analysis can be concluded that all four variables have a strong influence on the successful implementation of the policy of the Republic of Indonesia Travel publishing system at the Immigration Oflice. The synergy of these four variables was able to eliminate these deficiencies, especially factor resources, which in tum is able to provide the successful implementation of issuance of the policy of the Republic of Indonesia Travel Letter at the second level of measurement in a Likert scale (poor, good, good, and very good)."

"ABSTRAKNama : SUKIMTO FAHRUDDINNPM : 1506807924Program Studi : Magister KenotariatanJudul : KEABSAHAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN TANPA LEVERING STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1172 K/Pdt/2015 Sengketa seharusnya tidak terjadi pada transaksi jual beli tanah dan bangunan jika para pihak melakukannya sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku, yaitu setelah pihak pembeli membayar harganya, penjual dalam suatu waktu tertentu langsung menyerahkan obyek jual belinya kepada pembeli dalam keadaan kosong. Hal ini dikarenakan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak apabila asas terang dan tunai terpenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Pokok Agraria yang menganut sistem hukum adat. Lalu bagaimanakah keabsahan jual beli tanah dan bangunan tanpa levering menurut putusan mahkamah agung nomor 1172/K/Pdt/2015 dan Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi jual beli tanah dan bangunan tanpa levering menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1172/K/Pdt/2015 apabila obyek jual beli dikuasai oleh pihak ketiga? Tesis ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang memiliki kegiatan mengumpulkan bahan pustaka ataudata sekunder belaka atau suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Dengan dilakukannya penandatanganan jual beli di hadapan PPAT, maka Jual Beli Tanah dan Bangunan tanpa levering tersebut adalah sah dan mengikat para pihak yang melakukan jual beli dan pihak ketiga yang menguasai obyek jual beli. Hal ini dikarenakan asas jual beli dalam UUPA adalah terang, tunai, dan riil. Sedangkan akibat hukumnya adalah transaksi tersebut tetap sah dan berlaku mengikat para pihak dan pihak ketiga, namun diperlukan upaya hukum lanjutan untuk mengambil kembali obyek jual beli dari tangan pihak ketiga.

---

ABSTRACTNama SUKIMTO FAHRUDDINNPM 1506807924Program Studi Magister KenotariatanJudul LEGALITY OF LAND AND BUILDING TRANSACTION WITHOUT LEVERING STUDY OF SUPREME COURT OF REPUBLIC OF INDONESIA rsquo S DECISION NUMBER 1172 K Pdt 2015 Disputes should not occur in the transactions of land and building if the parties do so in accordance with the applicable legislation corridor, In example, after the buyer pays the price, the seller in a certain time directly submit the object of the transactions to the buyer. This is because the sale and purchase is considered to have occurred between both parties if the principle of light and cash is fulfilled as stipulated in the provisions of Basic Agrarian Law which adheres to customary law system. What is the validity of the sale and purchase of land and buildings without levering according to the decision of Supreme Court of Republic of Indonesia number 1172 K Pdt 2015 and how the law resulted from the sale and purchase transactions of land and buildings without levering according to the decision of Supreme Court Number 1172 K Pdt 2015 if the object of sale and purchase controlled by a third party This thesis is the result of qualitative research with normative research method that is law research which have activity of collecting bibliography or mere secondary data or a procedure of scientific research to find truth based on legal logic from normative side. With the signing of the sale and purchase transactions in the presence of PPAT, the Sale and Purchase of Land and Building without levering is legitimate and binding the parties who do the buying and selling and the third party who controls the object of sale and purchase. This is because the principle of sale and purchase in the Basic Agrarian Law is bright, cash, and real. While the legal consequences are those transactions remain valid and apply binding to the parties and third parties, but required further legal efforts to retrieve the objects of sale and purchase from the hands of third parties. "

"Akta autentik biasanya berisi suatu perjanjian dengan akibat hukum yang disepakati oleh para pihak. Yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017, Notaris sedang dalam keadaan tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya dan juga salah melakukan penerapan hukum sehingga akta yang dibuatnya tidak sesuai dengan kehendak salah satu pihak dalam akta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum atas ketidakwenangan yang dilakukan oleh Notaris serta bentuk tanggung jawabnya terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 dengan menggunakan metode penelitian berbentuk Yuridis-Normatif menggunakan data sekunder untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai objek penelitian. Implikasi hukum yang terjadi adalah tidak terlindunginya hak para pihak dan dirugikan secara finansial, akta yang mengandung unsur ketidakwenangan  dapat dibatalkan serta menjadi berkekuatan seperti akta di bawah tangan dan untuk itu Notaris selain bertanggung jawab secara administrasi sesuai dengan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 dapat juga dikenakan sanksi perdata, pidana dan kode etik Notaris.

---

A legal document commonly contains an agreement with legal effects that are agreed by the parties involved. The one with authority to make a legal document is Notary. In the Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Verdict Number 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017, the Notary who at the time had no authority to serve her duty misapplied legal effect causing the drafted document be unsuitable to one of the parties need. This research aims to know the legal implications of the unauthorization and the responsibilities entitled by the notary towards those documents according to the Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Verdict Number 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 by using the Judicial-Normative research method using secondary data to further explore and examine the object of the research. The legal implications towards the involved parties are their rights are unprotected and may suffer financial loss, the legal documents may be voided and degraded into ordinary documents and for those implications the Notary has to take responsibilities in the form of administrative sanction according to the Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Verdict Number 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 as well as civil, criminal and Notary code of ethics sanctions."

"Dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum, Notaris memiliki kewenangan membuat Akta yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Di tesis ini, Notaris LT diduga memasukkan keterangan palsu dalam Akta yang dibuatnya dan melakukan kesalahan penulisan judul akta. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum dalam membuat akta yang memasukkan keterangan palsu dan akibat hukum terhadap akta yang mengalami kesalahan dalam penulisan judul. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian deskriptif analitis dan metode secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah selain pertanggungjawaban administratif, Notaris LT juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena Notaris terbukti melakukan pemalsuan surat yang termasuk dalam tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta dapat bertanggung jawab secara perdata apabila akta tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak hal ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, akta yang mengalami kesalahan dalam penulisan judul dalam Akta yang dibuat oleh Notaris LT menjadi Akta di bawah tangan.

---

In carrying out its duties as a General Officer, a Notary has the authority to make a Deed that is limited by legislation. In this thesis, the Notary is suspected of including fake information in the Deed and made a mistake in writing the title of the Deed. The problems that arise in this research are the responsibility of a Notary as a General Officer in making a deed includes wrong information.and the legal consequences from the miswriting of the title of the deed. The research method used in this research is normative juridical research with analytical and qualitative descriptive analysis. The results of this study are that in addition to administrative accountability, Notary LT can also be contained criminally responsible because the Notary is proven to falsify a letter included in a criminal act. regulated in Articles 263 and 264 of the Criminal Code, and are liable civilly, if they cause harm to one party this is regulated in Article 1365 of the Civil Code. In addition, the deed that has experienced a wrong in writing the title, made by the Notary becomes a Deed under the hand."

"Skripsi ini membahas mengenai pembatalan klausula eksonerasi dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Meskipun klausula eksonerasi berakibat batal demi hukum, tetapi pihak yang memuat klausula eksonerasi tersebut tentunya akan bersikeras bahwa klausula tersebut sah dan mengikat para pihak. Maka dari itu, pihak yang dirugikan harus mengajukan pembatalan melalui gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dikarenakan pengabulan pembatalan perjanjian dan ganti kerugian bergantung pada diskresi hakim dalam memutus, maka penilaian hakim terhadap adanya klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian menjadi sangat penting. Terlebih lagi, di Indonesia tidak ada ketentuan yang mengikat hakim untuk memutus sesuai dengan penilaian hakim terdahulu terhadap perkara yang sama sehingga dimungkinkan adanya perbedaan penilaian dari masing- masing hakim. Seperti dalam Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PN.Sby, majelis hakim menimbang bahwa addendum-addendum yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat dengan memberikan tanda tangan di atas materai. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014, meskipun Penggugat telah menyepakati perjanjian yang memuat klausula eksonerasi, hakim mengabulkan pembatalan klausula eksonerasi tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk mengetahui kecenderungan penilaian hakim di Indonesia dalam memutus pembatalan perjanjian yang memuat klausula eksonerasi. Adapun dari putusan-putusan pengadilan yang telah dianalisis, diketahui bahwa belum semua hakim paham mengenai bagaimana suatu klausula dikatakan sebagai klausula eksonerasi dan dasar batalnya klausula eksonerasi. Dari kelima putusan yang dianalisis, hanya satu pertimbangan hakim yang tepat menilai mengenai klausula eksonerasi. Selebihnya, hakim seolah-olah belum dapat membedakan antara klausula baku dengan klausula eksonerasi. Padahal, meskipun telah disepakati oleh keduanya, klausula eksonerasi tetap batal demi hukum berdasarkan Pasal 1494 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang- Undang Perlindungan Konsumen.

---

This thesis discusses the cancellation of the exoneration clause in a tort lawsuit. Even though the exoneration clause has the effect of being null and void, the party that contains the exoneration clause will of course insist that the clause is valid and binding on the parties. Therefore, the aggrieved party must submit an annulment through a lawsuit to the Court as stipulated in Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code. However, because the acceptance of the cancellation of the agreement and compensation depends on the judge's discretion in deciding, the judge's assessment of the existence of an exoneration clause in an agreement becomes very important. What's more, in Indonesia there are no provisions that bind judges to decide in accordance with the previous judge's assessment of the same case so that it is possible for differences in the assessment of each judge. As in Decision Number 385/Pdt.G/2019/PN.Sby, the panel of judges considered that the addendums made between the Plaintiff and the Defendant had been approved by the Plaintiff and the Defendant by signing on stamp duty. Meanwhile, in Decision Number 334 PK/Pdt/2014, even though the Plaintiff had agreed to an agreement containing an exoneration clause, the judge granted the cancellation of the exoneration clause. By using normative juridical research methods, this paper will analyze relevant court decisions to find out the tendency of judges in Indonesia to decide on the cancellation of agreements containing exoneration clauses. As for the court decisions that have been analyzed, it is known that not all judges understand how a clause is said to be an exoneration clause and the basis for canceling an exoneration clause. Of the five decisions analyzed, only one judge's consideration was the right one to evaluate regarding the exoneration clause. In addition, the judges seemed unable to distinguish between standard clauses and exoneration clauses. In fact, even though both have agreed, the exoneration clause remains null and void based on Article 1494 of the Civil Code and Article 18 paragraph (1) letter a of the Consumer Protection Act."

"Jual beli Merupakan perjanjian konsensuil, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, yaitu mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga, meskipun jual beli tersebut mengenai barang yang tidak bergerak. dalam pelaksanaan jual beli, untuk mendapatkan kepastian hukum maka diperlukan suatu akta yang dibuat di hadapan seorang pejabat pembuat akta tanah. pada pelaksanaannya seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah telah diatur oleh beberapa peraturan mengenai Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat peralihan hak atas tanah berdasarkan alas hak yang tidak sah dan mengenai tanggung jawab PPAT yang dalam pelaksanaan jabatannya menyalahgunakan wewenangnya dalam membuat suatu Akta Jual Beli. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode hukum Normatif dengan tipe penelitian Ekspalanatoris. Hasil penelitian ini yaitu akibat dari peralihan hak atas tanah berdasarkan alas hak yang tidak sah menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil dalam jual beli. dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dalam pelaksanaan jabatannya menyalahgunakan wewenangnya dalam membuat Akta Jual Beli adalah dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat, sanksi denda karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan sanksi pidana karena terbukti telah melakukan penipuan.

---

The sale and purchase is a consensual agreement, meaning that it has been born as a valid agreement, which is binding or has legal force at the moment an agreement is reached between the seller buyer regarding the basic elements, namely good and prices, even though the sale and purchase is about good that are not move. in the implementation of the sale and purchase. to obtain legal certainty, a deed is required to drwan up in the presence of an official who makes a land deed. in practice. a land deed making official has been regulated by several regulations concerning the position of land deed making official. th eproblems raised in this study are regarding the consequences of the transfer of land right based on illegitimate rights and the responsibility of PPAT which in carrying out its position abuses its authority in making a sale and purchase deed. to answer these problems, the normative law method is used with explanatory reasearch type. the results of this study are the result of the transfer of land deed based on illehal rights to be null and void because they do not meet the material requirements in buying and selling, and the responsibility of the land deed maker officer who in the exercise of his position abuses his authority in making the sale and purchase deed is subjectto sanctions in the form of admnistrative sanctions in the form of dishonorable dismissal for having committed serious violantions, fines for committing acts against the law, and criminal sanctions for being proven to have committed fraud."

"Pembatalan secara sepihak oleh penjual dalam perjanjian pengikatan jual beli apartemen xy berdampak bagi para pihak yaitu notaris dan pembeli tidak mendapatkan hak yang seharusunya didapatkan yaitu berupa unit apartemen xy, akibat tindakan tersebut perlu adanya penyelesaian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengertian mengenai perlindungan hukum untuk para pihak atas pembatalan perjanjian pengikatan jual beli secara sepihak, selain itu dampak bagi para pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penelitian hukum menggunakan metode yuridis normatif menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan perlindungan hukum dibagi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, kedua pengertian bertujuan untuk melindungi para pihak guna mencegah pelanggaran dan mengembalikan keadaan semula. Prateknya penjual melakukan pembatalan secara sepihak dan merugikan pembeli. Tindakan tersebut tidak membatalkan perjanjian karena upaya penjual bertentangan dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait perjanjian pengikatan jual beli apartemen xy hanya terkait wanprestasi hanya melibatkan pembeli dan penjual, namun dalam kasus ini posisi notaris  dalam perkara tersebut yang menjadi tergugat terlihat kurang tepat. Secara keseluruhan untuk para pihak perlindungan hukum baik dari dalam perjanjian dan dan putusan pengadilan negeri jakarta utara masih kurang maksimal untuk pelaksanaannya.

---

The unilateral cancellation of the XY Apartment Sale and Purchase Agreement has an impact on the parties, one of which is the Notary and the buyer. As a result of the problems that occur, the buyer does not get the rights that should be obtained, namely in the form of the XY Apartment unit. The problem that arises is that the impact of default is that appropriate settlement efforts are needed for the parties. This legal research was conducted to find out and analyze the legal protection of the parties for the unilateral cancellation of the binding sale and purchase agreement. This research was conducted using descriptive analysis research methods. The method used is normative juridical aiming to examine the principles, rules of legislation, court decisions, agreements and further doctrine regarding legal protection for the parties as a result of one party defaulting. The type of research used is a perspective carried out to find out and explain more deeply and analyze whether the court's decision has provided legal protection and the right settlement of default. The results of the study indicate that legal protection is divided into 2 parts, namely preventive legal protection and repressive legal protection, which both preventive and repressive legal protections aim to protect the rights and obligations of the parties in the agreement. Regarding the court decision that was decided by the judge, it was explained that the default only involved the parties and the notary only made the deed in accordance with the interests of the two parties."

"Studi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai determinan yang mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Motivasi studi ini berasal dari adanya inkonsistensi program, kegiatan dalam dokumen rencana daerah tahunan dimana Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun dokumen rencana daerah baik jangka panjang dua puluh tahunan, jangka menengah lima tahunan, maupun jangka pendek tahunan. Namun studi empirik dalam membuktikan faktor yang mempengaruhi kualitas terhadap dokumen perencanaan tahunan sangat terbatas, hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan data. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian menggunakan regresi data panel dengan temuan tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan / RKPD, persentase anggaran Bappeda terhadap belanja dalam APBD, nilai LPPD, Incumbent/ Petahana Bupati/Walikota, dan tambahan penghasilan PNS di Bappeda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas dokumen RKPD.

---

This study aims to explain the determinants that affect the quality of district/city  planning documents in Indonesia. The motivation for this study stems from the inconsistency of programs, activities in the annual regional plan document where the Regional Government annually prepares a regional plan document, either twenty years long term, five year medium term, or annual short term. However, empirical studies in proving the factors that affect the quality of annual planning documents are very limited, this happens because of limited data. This study aims to analyze the factors that affect the quality of district/city planning documents in Indonesia. The study used panel data regression with the findings of the stages of preparing the annual planning / RKPD document, the percentage of Bappeda budget to expenditure in the APBD, the value of LPPD, Incumbent / Regent / Mayor incumbents, and additional income of civil servants in Bappeda had a positive and significant effect on the quality of RKPD documents."