Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan Utama dari Pedaftaran tanah adalah untuk mendapatkan sertipikat. Sertipikat tersebut merupakan alat bukti yang kuat dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang hak milik atas tanas tanah tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA. Namun pada prakteknya, proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah tidak selalu berjalan dengan baik. Banyak hambatan dan masalah-masalah yang timbul dalam proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat tersebut, terbukti dengan adanya kasus penolakan penerbitan sertipikat pengganti yang terjadi di Kabupaten Bogor yang terdapat dalam Putusan Nomor : 81/ B/ 2011/ PT. TUN. JKT. ). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis – normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan serta menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa penolakan penerbitan sertipikat pengganti oleh Kantor Pertanahan kabupaten Bogor telah sesuai dikarenakan sertipikat pengganti dikeluarkan jika ada sertipikat tanah yang hilang. Sehingga tidak dimungkinkan untuk diterbitkan sertipikat pengganti jika masih ada sertipikat tanah terdahulu.

---

ABSTRACT
Main Purposes from land registration is to get a certificate. Those land certificate are a strong evidence and giving legal certainty for the landlord as well as mentioned in Article 19 Paragraph 1 UUPA (Agrarian Principal Laws). But in fact, practically land registration and certification is not always going well and smoothly. There is a problem arising along the process of land registration and certification, as showed on the case of refusal issuance land’s certificate replacement by the District Land Office in Bogor as well as mentioned on the Court Decision Number : 81/ B/ 2011/ PT. TUN. JKT. Based on that, author interested to review the problem that caused the refusal issuance of replacement of the land’ certificate. The research is based on juridical – normative methode with case and statute approaching, and also using descriptive – qualitative to analyze. The research conclude that the Bogor District Land Office action refusing to issued replacement certificate is complying the statute and applicable law. This is because the land replacement certificate can be issued if the landlord had lost the previous land certificate.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum terkait kebutuhan rekomendasi bagi penanam modal asing (studi kasus atas PT X) dalam melakukan perubahan hak atas saham. Bahwa Salah Satu prinsip penanaman modal di Indonesia adalah memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal baik dalam negeri maupun asing. Adapun dalam pelaksanaan penanaman modal di bidang pertambangan, PT X mendapatkan kendala yang mensyaratkan kebutuhan persetujuan dalam bentuk Surat Rekomendasi untuk melakukan perubahan hak atas saham. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan lebih lanjut mengatur bahwa yang dapat mengajukan kebutuhan persetujuan tersebut adalah pemilik Izin Usaha Pertambangan. Sehubungan dengan hal tersebut, PT X yang belum memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak berhak mendapatkan rekomendasi yang dibutuhkannya untuk merubah hak atas saham dalam perusahaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACT
This study aimed to find out how the legal basis regarding the requirement of recommendation for foreign direct investment (case study of PT X) for conducting changes of rights of shares. Whereas one of the fundamental law for investment in Indonesia is providing legal certainty both for local and foreign investor. Whereas in the implementation of investment in mining sector, PT X face obstacles which required them to obtain approval in the form of recommendation for changing company's rights of shares. In Regulation of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 27 of 2013 concerning the Procedure and Determination of Divestment of Shares Price and Change of Mining Investment stated that the party which has the right to obtain recommendation is company who owned Mining License. In connection with that regulation, PT X who not yet obtains Mining License can not obtain recommendation for changing company's rights of shares. This research includes the study of normative and descriptive legal. The research which is descriptive of this study are intended to illustrate and describe all the data obtained, related to the problem being investigated. In this research, data collection techniques used are literature studies, namely by analyzing court decisions and make notes of books of literature, legislation, documents and other matters relevant to the issues being investigated

Abstrak :
Tesis ini membahas konsep hukum mengenai perlindungan dan kepastian hukum bagi pembeli lelang yang beritikad baik. Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pembeli lelang di sini, berarti bahwa barang yang dibelinya melalui lelang itu seharusnya bebas dari tuntutan pihak ketiga, pembeli lelang mempunyai hak penuh atau hak absolut atau hak kebendaan atas barang lelang terkait, seperti hak milik atau hak kebendaan lainnya yang dapat dipertahankan terhadap gugatan dari siapapun. Penelitian ini difokuskan kepada perlindungan hukum bagi PT. Bumijawa Sentosa sebagai pembeli lelang yang beritikad baik dalam sengketa lelang Gedung Aspac dengan PT. Mitra Bangun Griya (sebagai pihak yang merasa berhak atas Gedung Aspac yang dilelang BPPN). Adapun tindakan BPPN yang melakukan penawaran umum (lelang) secara langsung tanpa meminta bantuan Kantor Lelang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia dan apabila dipermasalahkan secara hukum maka penjualan Gedung Aspac dapat dibatalkan karena penjualan tersebut tidak sah dan cacat hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil penelitian adalah perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi PT. Bumijawa Sentosa dalam memperoleh Gedung Aspac yang telah dibelinya ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya eksekusi Gedung Aspac oleh PT. Bumijawa Sentosa berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung baik dalam tingkat Kasasi maupun pada saat Peninjauan Kembali yang semua putusannya telah memenangkan PT. Bumijawa Sentosa dan mengesahkan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh BPPN. This thesis discusses about the legal concept of the legal protection and legal certainty for the good faith purchaser in the auction. Legal protection and legal certainty for the purchaser here, mean that goods which was bought through such auction was supposed to be free from any claims of third parties, purchaser has the full rights or absolute rights or rights over auction-related goods, such as property rights or rights of other material that can be defended against a claim from anyone. This research is focused on the legal protection for PT. Bumijawa Sentosa as the good faith pruchaser in auction disputes of Aspac Building with PT. Mitra Bangun Griya as the party who feels entitled over Aspac Building which has been auctioned by BPPN. BBPN?s action which conduct direct public offering (auction) of Gedung Aspac without asking assistance of the Auction Office is against the prevailing laws and regulations in Indonesia and should this action is disputed from the legal side then such sale may be annuled since such sale is not valid and legally flawed. This research uses normative qualitative research with prescriptive typology research. The result of this research is legal protection and legal certainty for PT. Bumijawa Sentosa in obtaining Aspac Building which has already been bought as indicated from the executions that have been done by PT. Bumijawa Sentosa based on the decrees that have been rendered by the Panel of Judges in District Court, High Court and Supreme Court both in the Cassation level as well as on the Civil Review, whereby all of the said decrees have been rendered in a favor of PT. Bumijawa Sentosa and ratifying the auction process which has been conducted by BPPN.

Abstrak :
Skripsi ini membahas permasalahan hukum yang terjadi dari pemekaran daerah, khususnya permasalahan pada penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekarannya. Penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekarannya sudah diatur jangka waktu maksimalnya yaitu satu tahun namun pada kenyataannya penyerahan ini dapat memakan waktu selama bertahun-tahun karena tidak adanya kepastian hukum dari peraturan yang ada di Indonesia. Permasalahan hukum penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekaran akan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

---

This thesis discusses the legal issue of regional expansion, particularly the issue in assets handover from parent region to region of the result of expansion. The period of assets handover from parent region to region of the result of the expansion is maximum one year and it is regulated by the law. But in fact, this handover can be last for years because there is no legal certainty from Indonesian law. This legal issue will be analyzed based on the laws and regulations in Indonesia.

Abstrak :
Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mengatur mengenai proses persetujuan pengalihan Partisipasi Interes dan perubahan saham terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dimana ketentuan peralihan Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 menyatakan bahwa permohonan pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham Kontraktor yang telah diajukan sebelum berlakunya Permen ini wajib diproses sesuai dengan ketentuan dalam Permen ini. Hal tersebut menunjukan bahwa Permen ini selain berlaku untuk permohonan Pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham untuk Kontrak Kerja Sama yang akan disepakati kedepan, juga berlaku untuk permohonan Pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham kebelakang yang Kontrak Kerja Samanya telah disepakati bersama. Oleh karenanya, mengakibatkan pengesampingan Kontrak Kerja Sama sehingga terjadinya ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama yang sudah disepakati sebelum berlakunya Permen ESDM No. 48 Tahun 2017. ......The government has been issued Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017 on Business Supervision within the Energy and Mineral Resources Sector, which regulates the approval process on the transfer of Participating Interest and changes to shares towards the Contractor to a Cooperation Contract of the management of upstream oil-and-gas in Indonesia, where in the transitional provisions of Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017 stated that any application for transfer of Participating Interest or changes in the Contractor's shares which has been submitted prior to the enforcement of this Ministerial Regulation shall be processed in accordance with the provisions under this Ministerial Regulation. This indicates that this Ministerial Regulation is not only applied to the application for transfer of Participating Interest or changes to shares for the Cooperation Contract to be agreed to in the future, but also applies to the application for transfer of Participating Interest or changes to shares which the Cooperation Contract has been mutually agreed upon previously. Therefore, it caused waiver of the Cooperation Contract, so that legal uncertainty arises regarding the implementation of the Cooperation Contract which has been agreed upon prior to the enforcement of the Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017.

Abstrak :
Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui kapan lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh pengikatan jaminan yang sempurna yang memberikan perlindungan bagi pemegang hak jaminan atas resi gudang. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh pengikatan jaminan yang sempurna yang memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak jaminan atas resi gudang dan bagaimana akibat hukum terhadap penerima hak jaminan atas resi gudang apabila pembebanan hak jaminan resi gudang tidak diberitahukan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan dengan studi dokumen dan memperoleh data dari wawancara kepada narasumber atau informan sebagai pendukung data sekunder. Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris. Kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang adalah pada saat dilakukannya pemberitahuan oleh penerima hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang karena pada saat dilakukan pemberitahuan pusat registrasi pada saat itu juga setelah menerima berkas dengan lengkap melakukan pencatatan dalam buku daftar pembebanan hak jaminan resi gudang dan menerbitkan bukti konfirmasi pencatatan pemberitahuan. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat yaitu pada saat dilakukannya pendaftaran. Pemberitahuan dan pendaftaran yang terdapat pada jaminan fidusia mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi ketentuan asas publisitas dalam jaminan kebendaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka undang-undang harus dibuat dengan jelas dan lengkap, selain itu untuk menghindari terjadinya kelalaian pusat registrasi dalam melakukan penatausahaan tertutama berkaitan dengan kegiatan pencatatan pembebanan jaminan resi gudang, perlu diberikan sanksi yang keras agar kepentingan penerima hak jaminan atas resi gudang dapat terlindungi dan tertatausaha dengan baik. ......This thesis is aimed at finding out when security right to a warehouse receipt is created, thus obtaining perfect security obligation which provides protection for the holders of security right to a warehouse receipt. The issues studied in this thesis are the legal certainty on the creation of security right to a warehouse receipt thus obtaining perfect security which provides legal protection for the holders of security right to a warehouse receipt and the legal consequences for the beneficiary of security right to a warehouse receipt if the encumbrance of security right to the warehouse receipt is not notified to the registration center and the warehouse operator. The research method used in this thesis is normative juridical research, namely literature research by document review and obtaining data from interview with source persons or informants in order to support the secondary data. The typology used in this research is explanatory. Legal certainty on the creation of security right to a warehpuse receipt is established at the time of notification by the beneficiary of security right to the registration center and warehouse operator because at the time of notification, the registration center, after receiving complete documents, registers in the registry of encumbrance of security right to a warehouse receipt and issues evidence of confirmation of notification registry. Article 14 paragraph (3) of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Security states that fiduciary security is created on the same date as the date of registry of fiduciary security. Notification and registration of fiduciary security has the same purpose, namely complying with the principle of publicity in material security. The result of the research suggests that in order to prevent different interpretation of law and regulation, a law must be drafted clearly and completely. In addition, in order to prevent negligence by the registration center in administration, especially in relation to the registry of encumbrance of the security right to a warehouse receipt, strict sanctions need to be imposed hence the interest of the beneficiary of security right to a warehouse receipt may be protected and administered properly.

Abstrak :
ABSTRAK Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum diatur tentang ganti kerugian tanam tumbuh. Peraturan Presiden tersebut hanya mengatur bahwa nilai jual tanaman ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian. Tulisan ini membahas tentang dasar pemberian ganti kerugian tanam tumbuh bagi pemegang hak atas tanah di Kabupaten Bangka Barat dan asas keadilan yang tercermin dari pengaturan pemberian ganti rugi tanam tumbuh tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari hasil wawancara guna menunjang penulisan. Analisa dilakukan terhadap Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Tarif Ganti Kerugian Tanam Tumbuh Untuk Kepentingan Umum. Peraturan tersebut dibuat agar ada kepastian hukum bagi ganti rugi tanam tumbuh di Bangka Barat. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya peraturan ini dituangkan dalam bentuk Perda sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dan ada peraturan yang baku tentang penetapan ganti kerugian tanam tumbuh ini dalam bentuk peraturan Menteri Pertanian sebagai dasar pijakan bagi Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

---

ABSTRACT In the Presidential Regulation No. 65 of 2006 on Amendment of Presidential Decree Number 36 Year 2005 on Land Procurement for Implementation of Development for Public Interest has not been set on the restitution of crops. The Presidential Decree merely provides that the sale value of the plants was estimated by the area in charge of agriculture. This paper discusses the basis for compensation for destroyed crops for holders of land rights in West Bangka Regency and the principles of justice are reflected in setting compensation for destroyed crops such. This study uses the method of literature by collecting secondary data from interviews to support the writing. Analysis conducted on the Regent of West Bangka Regulation No. 14 Year 2012 on Guidelines for Plant Growth Rates Compensation for Public Interest. The regulation was made in order to provide legal certainty for compensation for destroyed crops in the West Pacific. The research result suggests this regulation should be poured in the form of regulation so that it has a more binding legal force and no standard rules regarding the determination of compensation for destroyed crops is in the form of regulation of the Minister of Agriculture as the foundation for the districts / cities throughout Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sangat menarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membuka kesempatan penanaman modal asing di pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dengan persyaratan tertentu dan izin Menteri Kelautan dan Perikanan. Tesis ini membahas kepastian hukum penanaman modal asing di pulau-pulau kecil berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menyimpulkan bahwa, dibukanya kesempatan penanaman modal asing di pulau-pulau kecil berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 perlu dukungan aturan pelaksana undangundang tersebut khususnya terkait perizinan, karena implementasi perizinan PMA di pulau-pulau kecil belum optimal. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2014, sudah terdapat investor asing yang menjalankan usahan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan hanya memiliki izin prinsip dan izin usaha, ataupun perjanjian dengan pemerintah daerah. Di sisi lain, adanya calon-calon investor asing yang berminat berinvestasi di pulau-pulau kecil, memerlukan kepastian hukum untuk melaksanakan ketentuan penanaman modal asing di pulau-pulau kecil sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No. 1 Tahun 2014.

---

ABSTRACT
Indonesian coastal areas and small islands are very potential assets to attract foreign investors to make investment in Indonesia. Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014 about The Changes to The Law Number 27 of 2007 on Management of Coastal Areas and Small Islands gives opportunities to foreign direct investment on small islands and their surrounding waters, with certain requirements and permits from the Minister of Marine Affairs and Fisheries. This Thesis elaborates the legal certainty of foreign direct investment on small islands governed by Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014. The study which used a normative juridical method suggested that the emerging opportunities of foreign direct investment on small islands governed by Act 1 of 2014 needs to be supported by the implementing rules of the Law, particularly those related to the licensing, since the implementation of foreign direct investment licensing on small islands is not yet optimal. Prior to the enactment of The Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014, there had already been foreign investors doing their business on the utilization of small islands using only ?principle licenses‟ and ?business licenses‟, or agreements with local governments. On the other hand, the emerging interest of prospective foreign investors to invest on small islands needs a legal certainty for their continuing process to comply with the provisions of foreign direct investment on small islands as required by the Law Number 1 of 2014.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Dwi Hastuti AyuningtyasNPM : 1406511124Program Studi : Magister KenotariatanJudul : Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Oleh Badan Pertanahan Nasional Analisis Putusan Kasus Nomor 3091 K/PDT/2011 Dalam kasus nomor 3091 K/Pdt/2011 telah terjadi sengketa antara Ramon Widjaja dengan pihak-pihak yang dianggap telah menguasai dan memanfaatkan lahan miliknya tanpa izin darinya. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu faktor apakah yang dapat menyebabkan terjadinya penerbitan sertipikat yang tumpang tindih dan bagaimana solusi untuk mencegahnya serta bagaimana penerapan asas publikasi negatif tendensi positif dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga terjadi tumpang tindih sertipikat.Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam terjadinya tumpang tindih seripikat berdasarkan beberapa faktor yang terutama adalah tidak sempurnanya peta pendaftaran terutama bagi daerah-daerah yang mengalami pemekaran wilayah, serta tidak telitinya para petugas/pejabat pertanahan dalam menjalankan tugas memeriksa data terkait kegiatan pendaftaran. Oleh sebab itu sebaiknya dikemudian hari pemerintah harus dapat mengatasi faktor-faktor tersebut yaitu agar menyempurnakan peta pendaftaran tanah yang ada serta meningkatkan mutu dan kedisiplinan serta ketelitian dari para petugas/pejabat kantor pertanahan. Kata Kunci : Kegiatan Pendaftaran, Sertipikat Tumpang Tindih

---

ABSTRACT
Name Dwi Hastuti AyuningtyasStudy Program Magister of NotaryTitle Application of Principle of Legal Certainty In Broking Certificate Issuance by the National Land Agency Decision Analysis of Case No. 3091 K PDT 2011 In case number 3091 K Pdt 2011 there rsquo s been a dispute between Ramon Widjaja with parties deemed to have control and use their property without his permission. The formulation of the issues raised in this thesis is the factor that can lead to the issuance of the overlapped certificates and how the solution made to prevent it, and how the application of the principle of positive tendencies of negative publicity in the issuance of certificates of land rights by the National Land Agency which caused some overlap certificate. Research methods used in this thesis is the normative method. The results of this research are that in cases of overlapping certificates are based on several factors that primarily is incomplete map of enrollment, especially in regions that experiencing regional growth, and the carelessness of the officers officials of land offices in carry out the task of checking the data related to the registration activities. Therefore, we recommend in the future the government must be able to eliminate these factors by means of enhance existing land registration maps and improve the quality, discipline and thoroughness of the officers officials of the land office. Keywords registration activities , Overlapped Certificates.

Abstrak :
ABSTRAK Surety bond sebagai salah satu produk asuransi yang diterbitkan perusahaan asuransi umum selaku surety secara konsep hukum merupakan suatu perjanjian pertanggungan borgtocht yang diberikan oleh surety tanpa mewajibakan adanya jaminan kebendaan. Dalam surety bond, surety menjamin pelaksanaan kewajiban principal kepada obligee. Sebagai konsekuensi dari borghtocht, maka perusahaan asuransi umum selaku surety memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi recovery atas klaim yang telah dibayarkan kepada obligee yang mana hak tersebut telah diperjanjikan dalam suatu Indemnity Agreement yang dibuat oleh principal. Saat usaha surety bond semakin berkembang, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ldquo;UU No. 1/2016 rdquo; dalam rangka memperkuat dasar hukum atas peraturan tentang penjaminan yang komprehensif sehingga menjadi rujukan dalam menyelenggarakan penjaminan. Dalam UU No. 1/2016 pemerintah juga memberikan kewenangan kepada perusahaan penjamin untuk menyelenggarakan usaha surety bond, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan perusahaan asuransi umum yang telah lebih dahulu menyelenggarakan usaha surety bond setelah diundangkan UU No. 1/2016. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya ada ketidakpastian hukum pada surety untuk mendapatkan ganti rugi recovery dari principal yang pada dasarnya disebabkan karena tidak adanya jaminan kebendaan yang dapat dieksekusi oleh surety dalam tahapan recovery. Sebagai solusi, maka sebelum menerbitkan surety bond, surety mensyaratkan adanya personal guarantee yang menjamin pelaksanaan kewajiban principal membayar ganti rugi kepada surety. Setelah diundangkan UU No. 1/2016, pada faktanya tidak menghapuskan kewenangan perusahaan asuransi umum dalam menyelenggarakan usaha surety bond. Perusahaan asuransi umum tetap dapat menyelenggarakan usaha surety bond sesuai peraturan dalam perasuransian.Kata Kunci : Surety Bond, Recovery, Indemnity Agreement, Personal Guarantee, Penjaminan.

---

ABSTRACT As one of insurance product that issued by general insurance company as surety, surety bond has legal concept as a guarantee agreement borgtocht given by a surety without requiring collateral object. In surety bond, surety guarantees the performance of principal rsquo s obligations to the obligee. As a consequence of borgtocht, a general insurance company as a surety reserves the right to get a recovery of a claim that has been paid to a obligee and such right have been contracted in an Indemnity Agreement made by the principal. In accordance with the report of Indonesian General Insurance Association AAUI , surety bond production has increased in several years due to the high demand of a guarantee. However, amid the development, the Government issued Law No. 1 of 2016 regarding Guarantee Law No. 1 2016 in order to strengthen the legal basis for a comprehensive guarantee regulation, thus it becomes a reference in conducting the guarantee business. In Law No. 1 2016 the government authorizes the guarantor company to conduct surety bond business, this further raises question about the authority of general insurance company that have previously conducted surety bond business after promulgation of Law No. 1 2016. This research is descriptive by using normative juridical method. The results show that in the implementation there is legal uncertainty on surety to obtain compensation recovery from the principal. The uncertainty is basically caused by the absence of material assurance that can be executed by surety in the recovery phase. As a solution to the problem before issuing surety bond, surety requires a personal guarantee that guarantees the implementation of principal obligation to pay compensation to surety. This at least increases legal certainty for surety to obtain compensation from the principal. After enactment of Law No. 1 2016, this law does not eliminate the authority of general insurance company in conducting surety bond business. However, general insurance company still reserves the right to conduct surety bond business in accordance with the regulations in the insurance and with due regard to the provisions of Law No. 1 2016.Keywords Surety Bond, Recovery, Indemnity Agreement, Personal Guarantee, Guarantee.