Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari pesisir dan laut dan jika dikelola dengan baik, wilayah itu, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pesisir dan laut mengandung sumber daya yang tidak sedikit. Wilayah pesisir pantai dan laut yang berada di sekitar daerah kabupaten, selama ini pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya sebagai perpanjangan tangan saja. Hal ini disebabkan belum adanya penyerahan wewenang yang jelas kepada daerah untuk mengelola pesisir pantai dan laut. Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan wewenang daerah mengelola pesisir dan laut di Kabupaten Lampung Selatan disimpulkan bahwa pengaturan tentang wewenang pemerintah kabupaten di wilayah pesisir dan laut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Wewenang pemerintah kabupaten selama ini hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah propinsi sehingga 'pengelolaannya sering menemui kegagalan, dalam praktiknya wewenang yang dimiliki pemerintah kabupaten mengelola pesisir dan laut hanya terbatas pada pengelolaan skala kecil saja, dan hasil yang diperoleh sebagian besar tersedot ke pemerintah pusat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola pesisir dan laut, diharapkan dapat dijadikan dasar wewenang bagi daerah untuk mengelola pesisir pantai dan lautnya masing-masing, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi sehingga daerah dapat meningkatkan pendapatannya sekaligus pula mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Abstrak :
ABSTRAK
Kewenangan bidang pertanahan di Batam menjadi kewenangan Otorita Batam melalui hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. Beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana status hukum kewenangan bidang pertanahan yang dimiliki oleh Otorita Batam sehubungan dengan diundangkannya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana status hukum terhadap peraturan bidang pertanahan yang telah diterbitkan oleh Otorita Batam apabila terjadi peralihan kewenangan kepada Pemerintah Kota Batam. Penults meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian memperlihatkan adanya kewenangan bidang pertanahan yang tidak sinergis antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Untuk menyelesaikan masalah tersebut pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang Hubungan Kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Dalam hal konsep kekhususan pengembangan kawasan Batam tetap dipertahankan, maka keberadaan Otorita Batam perlu dilengkapi dengan dasar hukum yang kuat, termasuk pengaturan mengenai kewenangan bidang pertanahan. Dalam hal pemerintah memandang bahwa Batam perlu dikembangkan sesuai dengan semangat Otonomi daerah, maka peran Pemerintah Kota Batam harus lebih dioptimalkan dengan memberikan segala kewenangan yang selama ini dimiliki oleh Otorita Batam, termasuk kewenangan bidang pertanahan.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas tentang analisis sitiran dan sebaran subjek pada skripsi Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia tahun 2016. Kata sitiran menurut kamus bahasa Indonesia adalah kutipan sendangkan analisis adalah pemikiran, jadi analisis sitiran merupakan suatu penelitian terhadap sebuah kutipan. Analisis sitiran merupakan bagian dari komunikasi ilmiah.  Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap sitiran skripsi Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia tahun 2016 serta memberikan gambaran penyebran subjek Ilmu Perpustakaan pada skripsi Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia tahun 2016. Penelitian ini merupkan penelitian kuantitatif dengan metode bibliometika. Dalam analisis sitiran ini, peneliti kaji dalam berbagai kelompok, yaitu pengelompokkan penggunaan bahasa, peneliti medapatkan bahwa penggunaan sumber rujukan menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak disitir pada skripsi Ilmu Perpustakaan Univeristas Indonesia tahun 2016. Selanjutnya adalahjenis bahan sitiran, peneliti mendaptkan bahwa buku merupakan jenis sumber rujukan yang paling banyak disitir pada skripsi Ilmu Perpustakaan Univeristas Indonesia tahun 2016. Selanjutnya adalah usia sitiran, peneliti mendaptkan bahwa usia paruh waktu padas kripsi Ilmu Perpustakaan Univeristas Indonesia tahun 2016 adalah 9 tahun. Terakhir adalah sebaran subjek, peneliti mendaptkan bahwa sebaran subjek Ilmu Perpustakaan pada skripsi Ilmu Perpustakaan Univeristas Indonesia tahun 2016 cukup luas dengan adanya penelitian mengenai subjek ekonomi, hukum dan psikologi.

---

ABSTRACT
This study discusses citation analysis in the University of Indonesia Library Science thesis in 2016. Citation analysis is part of scientific communication. This study aims to provide an overview of the 2016 University of Indonesia Library Science thesis citation and provide an overview of the subject of Library Science in the 2016 University of Indonesia Library Science thesis. This research is a quantitative research with bibliometrics method. In this citation analysis, researchers examined in various groups, namely grouping the use of language.  Researchers found that the use of reference sources using Indonesian language was cited more in the 2016 University Library Science thesis in 2016. It is also found that the book is the most cited type of reference source. The researchers found that the life-cycle age of the 2016 Indonesian University Library Sciences is 9 years. Finally, in the distribution of subjects, the researchers found that the distribution of the subject of Library Sciences in 2016 at the University of Indonesia Library Science in 2016 was very broad  from the subject of library management, digital libraries to  economics, law and psychology.

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan mengenai pembagian kewenangan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di daerah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Permukiman dan dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat diwujudkan dalam program penanganan kumuh yaitu Kota Tanpa Kumuh, sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyiapkan dokumen pendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Namun dalam hal pengaturan kedepannya, pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kedepannya tidak berdasarkan pada luasan kumuh, tetapi disesuaikan kepada kebutuhan dari daerah itu sendiri.

---

This thesis describes about the division of authority in the implementation of improving the quality of a residential slums in the region in accordance with law no. 1 in 2011 about the development of a residential and compared with law no. 23 years 2014 on regional government. This research using methods juridical empirical. The result showed that central government authority embodied in the program of slum such city without slum, while governance regions supporting prepare their activities implemented by the central government. But in terms of the future, the division of authority of the central government, provincial government, and local governments city district future not based on the slum space, but adjusted to the needs of the itself.

Abstrak :
ABSTRAK
Mahkamah Perkumpulan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yang oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia, ditingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota Perkumpulan. Anggaran Dasar merupakan perwujudan kehendak dari seluruh anggota perkumpulan sehingga setiap dan semua anggota Perkumpulan berlaku ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Seorang notaris sebagai peserta Kongres Ikatan Notaris Indonesia, telah mengajukan perrmohonan kepada Mahkamah Perkumpulan, untuk membatalkan keputusan kongres INI XXII tentang agenda pemilihan Ketua Umum Perkumpulan. Mahkamah Perkumpulan dalam putusannya menolak permohonan permohon sebagai anggota Perkumpulan, dan pemohon tidak menerima Putusan Mahkamah Perkumpulan tersebut, mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, dengan objek gugatan adalah Putusan Mahkamah Perkumpulan tersebut. Bagaimana pendapat Pengadilan atas kewenangan Mahkamah perkumpulan yang diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Dalam menjawab masalah tersebut, dengan menggunakan metode penelitian normatif, diperoleh jawaban bahwa Pengadilan berpendapat penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Kongres, merupakan kompetensi Mahkamah Perkumpulan, dan bukan kewenangan Pengadilan.

---

ABSTRACT
The Court of Association is a tool for the association of the Indonesian Notary Association, which by the Articles of Association and bylaws, is authorized to examine, hear and decide disputes that occur in the implementation of the Indonesian Notary Association Congress, at the first and last level which is final and binding for all members of the Association. The Articles of Association constitute the embodiment of all members of the association so that each and every member of the Association applies the provisions governed in the Statutes and Bylaws of the Association of Indonesian Notaries Association. A notary public, as a participant in the Indonesian Notary Association Congress, has filed an appeal to the Association Court, to overturn the decision of the XXII congress on the election agenda of the Chair of the Association. The Constitutional Court in its decision rejected the petition as a member of the Association, and the applicant did not accept the Decision of the Association Court, filed a lawsuit through the District Court, with the object of the claim being the Association Court's Decision. How is the Court's opinion on the authority of the Association Court which is regulated in the Articles of Association and the Household Budget in resolving disputes that occur in the Indonesian Notary Association Congress, In responding to the problem, using normative research methods, the answer is obtained that the Court is of the opinion that the dispute resolution in the Congress, is the competence of the Association Court, and not the authority of the Court.

Abstrak :
Terjadi beberapa perubahan ketentuan hukum terkait dengan perizinan di bidang pertambangan di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Pada Undang-Undang No.3 Tahun 2020 terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Perubahan ini menimbulkan akibat hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai ketidakpastian hukum kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan perusahaan penanaman modal asing yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perubahan kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan yang terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dimana kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat memberikan jawaban atas ketidakpastian hukum mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan penanaman modal asing. Kepastian hukum tersebut dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia. ......There have been several changes in legal provisons related to mining licensing in Indonesia. One of them is regarding the authority to revoke mining business permits. According to Law No. 3 of 2020, there is a change in provisions regarding the authority to revoke mining business permits. The following thesis is discussing about the legal uncertainty of the authority to revoke mining business permits for foreign investment companies. This thesis used juridicial norms method as research implementation method. The result of this thesis found that the amandement in the authority to revoke mining business permits contained in Law No. 3 of 2020 where the authority to revoke mining business permits turned into the authority of the central government provides an answer to the legal uncertainty regarding the authority to revoke foreign investment mining license. This legal certainty can improve the investment climate in Indonesia.