Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perlakuan akuntansi sewa guna usaha bagi lessee mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan peraturan terdahulunya yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 30 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2012 berbasis IFRS kemudian berganti menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73 berbasis IFRS yang berlaku efektif 1 Januari 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pencatatan antara PSAK 30 dengan PSAK 73 dalam hal Sewa Guna Usaha bagi lessee dengan kriteria sewa operasi yang menjadi sewa pembiayaan yang memiliki kaitan dengan pengakuan aset sewa kendaraan pada laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis dalam pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode analisis data menggunakan metode studi lapangan dan studi literatur dari perusahaan. Perkembangan PSAK 73 yang menggantikan PSAK 30 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (SGU) atau leasing turut mempengaruhi aktivitas perusahaan yang menggunakan skema kegiatan tersebut. PT XYZ menggunakan kontrak sewa operasi dimana pada PSAK 73 mengenai pencatatan secara sewa operasi dapat disesuaikan dengan pencatatan secara sewa pembiayaan. Hasil penelitian ini adalah berupa peninjauan dalam menggunakan skema Sewa Guna Usaha menggunakan PSAK 30 dengan simulasi pencatatan menurut PSAK 73 dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian dikaitkan dengan peraturan perpajakan sehingga akan terlihat bagaimana PT XYZ dalam penerapan perhitungan sewa guna usaha akan memberikan petunjuk di masa depan dalam hal aspek pencatatan dan pengakuan aset tetap perusahaan. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak yang sudah ahli dan berkompeten dalam penerapan sewa guna usaha. ......The accounting of leasing treatment for lessees has undergone a significant change compared to the previous regulation, namely Financial Accounting Standard Statement Number 30 which was effective from January 1, 2012 based on IFRS and then changed to IFRS-based Financial Accounting Standard Statement Number 73 which became effective January 1, 2020. This study aims to analyze the implications of recording between PSAK 30 and PSAK 73 in terms of business leases for lessees with the criteria of operating leases that become finance leases related to the recognition of vehicle leased assets in the company's financial statements. This research uses a qualitative approach. The analysis technique in data collection used is descriptive method. Methods of data analysis using field study methods and literature studies from the company. The development of PSAK 73 which replaced PSAK 30 regarding leasing (SGU) or leasing activities also influenced the activities of companies that used these activity schemes. PT XYZ uses an operating lease contract where in PSAK 73, the recording under an operating lease can be adjusted with the recording under a finance lease. The results of this study are in the form of a review in using the lease scheme using PSAK 30 with a simulation of recording according to PSAK 73 in the company's financial statements. Then it is linked to taxation regulations so that it will be seen how PT XYZ in applying the lease calculation will provide instructions in the future in terms of the recording and recognition aspects of the company's fixed assets. The data source of this research is secondary data from the company. In this study, the data collection technique used was direct interviews with those who were experts and competent in the application of leasing.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan proses penjualan jasa piutang pembiayaan dimulai dari consumer acquisition, penerimaan dan penanganan aplikasi, pengambilan keputusan, pencairan dana, penagihan piutang, serta tindakan yang dilakukan terhadap piutang bermasalah. Kemudian bagaimana analisis internal control terhadap ancaman (threats) dan kegiatan pengendalian (controls) pada penjualan jasa pembiayaan pada PT. MF. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan aktivitas pengendalian internal yang ada pada perusahaan pembiayaan seperti PT. MF.

---

ABSTRACT
This study aims to determine the services sales process starts from consumer financing receivables acquisition, receipt and handling of applications, decision-making, disbursement, collection of accounts receivable, as well as actions taken towards troubled receivables. Then how internal control analysis about the threats and controls of the sales activities of receivables financing services that exist on the PT. MF. Data collection methods used in this study were interviews to obtain primary data required to analyze and describe the internal control activities that exist in finance companies such as PT. MF.

Abstrak :
PT Pembiayaan XYZ menghadapi potensi kerugian operasional tapi belum memiliki pengukuran risiko operasional. Disamping itu ada kewajiban dari Holding Company dan juga dari regulator untuk kedepannya untuk menjalankan manajemen risiko. Penelitian ini mengukur risiko OpVaR dengan menggunakan metode Extreme Value Theory dan metode Loss Distribution Approach Aggregation. Dari kedua metode ini menghasilkan perhitungan yang valid, namun pengukuran risiko operasional yang lebih realistis adalah metode Loss Distribution Approach Aggregation Method. ...... PT. XYZ did not have any adequate operational risk management. Holding Company and the regulators required PT. XYZ to implement risk management for the operational activities. The purpose of this research is to measure the OpVaR by using Extreme Value Theory and Loss Distribution Approach Aggregation Method. Both methods indicate the valid measurement but the result of Loss Distribution Approach Aggregation Method shows more significant.

Abstrak :
Leasing merupakan sarana untuk membiayai perusahaan, yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan atau badan usaha lain yang bergerak di bidang leasing. Walaupun usaha leasing dapat dilakukan oleh lembaga keuangan, ia tidak dapat memberikan pinjaman (loan) kepada nasabahnya seperti layaknya bank melainkan hanya pembiayaan dengan cara penyediaan barang modal. Lembaga pembiayaan leasing di Indonesia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, Nomor: 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Januari 1974, tentang Perizinan Usaha Leasing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Kemudian selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif dan selanjutnya akan disajikan dalam bentuk deskriptif. ...... Leasing is a method to fund a company, which may be carried out by financial institution or other business entities in the field of leasing. Although leasing may be carried out by a financial institution, unlike a bank, it cannot provide a loan to its customers but it only provides funding by supplying capital goods. Leasing institutions in Indonesia are established by virtue of Collective Decree (SKB) of Minister of Finance Number: Kep.-122/MK/IV/2/1974, Minister of Industry Number: 32/M/SK/2/1974, Minister of Trade Number: 30/Kpb/I/1974 dated 7 January 1974, on the License of Leasing Business. This research employs a normative research method and is presented in a descriptive qualitative method.

Abstrak :
Pembahasan untuk transaksi sales-leaseback dimaksudkan selain untuk me mba has capital lease juga untuk menunjukkan dampak perlakuan akuntansi terhadap rugi laba yang timbul dari penjualan aktiva oleh seller-lessee pada purchaser-lessor dan juga akan dianalisa pengaruh dari transaksi sales-leaseback tersebut terhadap kinerja perusahaan. Penulis melakukan baik penelitian kepustakaan maupun studi kasus dalam penulisan skripsi ini. Apabila seluruh resiko serta manfaat yang melekat pad a kepemilikan diserahkan oleh lessor kepada lessee maka lease ini harus dikapitalisasi dalam pembukuan lessee. Dengan kapitalisasi ini maka hak atau manfaat dan kewajiban perusahaan akan tersaji secara lebih baik dan jelas di laporan keuangan serta dapat diperbandingkannya perusahaan yang mempunyai aktiva dengan membeli, dengan perusahaan yang mempunyai aktiva secara capital lease. Secara umum transaksi sales-leaseback ini memberikan perusahaan peluang untuk menggunakan dananya yang tertanam pada aktiva tetap untuk keperluan modal kerja bisnis lain yang lebih menguntungkan, akan tetapi pada sisi lainnya kemampuan perusahaan dari segi likuiditas dan levcragcnyapun semakin mcnurun sehingga kapasitas hutang pcrusahaan semakin mengecil. Untuk menghindari hal ini disarankan agar perusahaan mcmaksimumkan penggunaan kapasitas yang ada.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab suatu pertanyaan tentang bagaimanana penjaminan dengan Hak Tanggungan dan eksekusinya pada lembaga sewa guna usaha (leasing). Sebagai bahan untuk menganalisa, diambil suatu putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 16/PDT.BTH/2000/PN.TNG. Pertanyaan tersebut muncul lantaran banyaknya permohonan eksekusi yang ditolak atau ditunda pelaksanaanya oleh pengadilan atas penjaminan dengan Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan terutama perusahaan leasing. Berdasarkan penelitian, kadangkala alasan majelis hakim menolak permohonan sita eksekusi atau mengabulkan penundaan eksekusi Hak Tanggugan tidak logis, seperti mengacu kepada salah satu Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. yang menegaskan/menjelaskan " Permohonan eksekusi hak tanggungan untuk pembayaran hutang lessee harus ditolak ". Sedangkan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan [UU No. 4 Tahun 1996] sudah dengan jelas dan tegas mengatur tentang Hak Tangggunan ini. Sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut bahwa pemegang Hak Tanggungan bisa saja orang perorangan atau badan hukum yang bekedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Dalam hal ini, perusahaan Leasing sebagai badan hukum yang punya piutang atas pelundaan pembayaran sewa, tentu saja diperbolehkan sebagai pemegang Hak Tanggugan. Apalagi, permintaan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan pasal 224 HIR semakin marak diajukan seiring dengan banyaknya dunia usaha yang collaps sehingga tidak sanggup membayar utangnya, seperti diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 14 jo Pasal 26 UUHT. Dalam melakukan penelitian ini, digunakan metode penelitian kepustakaan/studi dokumen (yuridis normatif) dengan mengumpulkan dan menganalisa data-data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, dengan tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris kemudian dianalisa secara kualitatif. Metode kepustakaan ini dilakukan dalam menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan lembaga leasing dan eksekusi hak tanggungan tersebut dan kemudian diaplikasikan dengan menganalisa suatu kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) sudah mengakomodir aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan hak tanggungan. Bahkan untuk eksekusinya, UUHT telah mengembalikan tata cara eksekusi.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas dampak penerapan PSAK 30 (Sewa) terkait konvergensi PSAK ke IFRS. Perubahan mendasar dari konvergensi tersebut adalah perubahan pendekatan dari rule based menjadi principle based. Penerapan standar tersebut memerlukan interpretasi dan judgment dari pengguna standar atas substansi transaksi sehingga dapat diperoleh justifikasi yang memadai. Dalam ketentuan perpajakan, terdapat pengaturan khusus atas transaksi leasing. Perbedaan pengaturan atas transaksi leasing menurut PSAK 30 dan ketentuan perpajakan akan meningkatkan biaya kepatuhan pajak, namun perbedaan tersebut masih dapat diatasi melalui rekonsiliasi fiskal. Apabila ketentuan perpajakan diselaraskan dengan standar akuntansi, perubahan pendekatan dari rule based menjadi principle based menimbulkan perubahan yang bersifat on balance sheet yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 23. Dengan demikian harmonisasi peraturan perpajakan dengan SAK tidak perlu dilakukan dengan pertimbangan utama prinsip kepastian dalam pemungutan pajak dan fungsi yang diemban pajak sebagai fungsi budgeter dan reguler.

---

ABSTRACT
The focus of this study is impact of application of PSAK 30 on lease accordance to convergence PSAK to IFRS. The basic change for said convergence is approach change from rule based to principle based. All user should have interpretation and judgment for transaction subtance to gain reasonable justification. On tax side, there are any special rule on leasing transaction. The difference of leasing transaction treatment between PSAK rules and tax rules will increase tax compliance cost, but we still can cover by fiscal adjustment. If the tax regulations are aligned with accounting standard, change of the rule-based approach to principle-based approach cause changes that are on the balance sheet that will impact on the decrease of tax revenue from income tax Article 23. For the said reason, harmonization tax rules and SAK will not be done by consideration of certainty principle on tax and the tax function as the budgeter and reguler.

Abstrak :
This thesis proved about Non-Independent Leasing Company in Indonesian Law and Non-Independent Leasing Company is contrary with Indonesian law No 5/ 1999 on Prohibitions Of Monopolistic Practice And Unfair Business Competition. This research is a normative juridical research and analytical descriptive. The Results of research is suggest that it needs to be well regulated, especially for Non-Independent Leasing Company and Non Independent Leasing Company is suitable with Indonesian Law No 5/1999 on Prohibition Of Monopolistic Practice And Unfair Business Competition as long as it is not contradicted wih Indonesian Law Number 5/1999 on Prohibition Of Monopolistic And Unfair Business Competition.

---

Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Mengenai Non-Independent Leasing Company di Indonesia, Untuk Mengetahui praktek bisnis yang dijalankan oleh Non-Independent Leasing Company bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dalam memperoleh data sekunder dari hasil studi kepustakaan yang mempunyai hubungan dengan pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Hasil penelitian membuktikan bahwa di Indonesia tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai Non-Independent Leasing Company, dan Non-Independent Leasing Company tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.