Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Leasing, dewasa ini sudah menjadi bagian hidup dalam masyarakat. Terutama didalam pemenuhan hajat hidupnya untuk memenuhi kebutuhan mendapatkan pembiayaan. Dan Lembaga pembiayaan non Bank ini merupakan alternatif yang timbul karena desakan pertumbuhan ekonomi masyarakat dewasa ini. Salah satu contoh leasing yang diminati masyarakat saat ini adalah, leasing kendaraan bermotor roda dua. Dan hubungan hukum dalam lembaga leasing ini dituangkan kedalam perjanjian leasing. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek hukum dari perjanjian leasing kendaraan bermotor, antara debitur sebagai lessee dengan PT. FIF sebagai Lessor. Dimana dalam hal ini perjanjian tersebut dihubungkan dengan pasal 1338 dan pasal 1320 KUHPerdata. Penulis melihat bahwa perjanjian leasing kendaraan bermotor yang dilakukan oleh PT. Federal Internasional Finance dengan Konsumen merupakan pencerminan dari adanya kebebasan berkontrak yang teroakup dalam pasal 1338 KUHPerdata tersebut. Namun sayangnya azas kebebasan berkontrak tersebut diterapkan terlalu bebas, sehingga tampaknya lessee dalam hal ini mempunyai kedudukan yang lebih lemah daripada lessor. Dimana dengan kedudukan tersebut lessee harus menanggung kewajiban-kewajiban yang jauh lebih banyak dan lebih berat dibandingkan dengan kewajiban yang diemban oleh lessor. Penelitian pada perjanjian leasing PT. FIF (lessor) dengan lessee dalam perjanjian terse but penulis melihat bahwa perjanjian dibuat dalam bentuk perjanjian baku (standard contract), dimana didalamnya tercantum klausula eksonerasi yang memberatkan Lesse (debitur) yaitu, adanya pemutusan perjanjian lease agreement apabila lessee wanprestasi. Sehubungan hal tersebut maka lessee atau debitur kurang mendapat perlindungan hukum. Untuk itu maka lessee perlu mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut adalah, dimana isi perjanjian pada klausula eksonerasi yang menyatakan penghentian seketika perjanjian bila lessee wanprestasi dirubah dengan eksonerasi yang berbentuk perpanjangan hutang dan adanya Rescheduling hutang dalam pemberian hutang dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian maka perjanjian tidak perlu dibatalkan namun masih dapat dilanjutkan kembali. Dengan adanya perubahan isi perjanjian pada klausula eksonerasi tersebut, maka diharapkan lessee akan mendapat perlindungan hukum.

Abstrak :
Upaya mendapatkan prosedur sewa guna usaha/leasing kapal sangat diperlukan suatu aspek hukum yang disatu pihak mendukung investasi dan dilain pihak melindungi semua pihak agar terjamin rasa aman dalam menjalankan usahanya, sebagaimana yang diterapkan di PT. PANN MULTI FINANCE Jakarta, yang dalam penerapannya terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam praktek perjanjian sewa guna usaha/leasing kapal di PT. PANN MULTI FINANCE, yang kerap kali dilaksanakan adalah leasing kapal dengan kewajiban membeli, yang disebut dengan istilah "sewa guna usaha kapal dengan opsi beli (leasing of ship with obligation to purchase) yang merupakan jenis Finance Lease/Financial Lease. Dimana diberikan kewajiban kepada Lessee untuk membeli kapal yang dilease pada akhir perjanjian sesuai dengan nilai sisa dari harga kapal yang telah disepakati bersama. Perjanjian sewa guna usaha kapal dengan opsi beli mengandung perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli. Perjanjian sewa guna usaha/leasing kapal di PT. PANN MULTI FINANCE dari segi bentuknya merupakan perjanjian baku (standar) yang dimasukkan dalam golongan perjanjian baku (standar) umum. Karena perjanjian sewa guna usaha/leasing kapal di PT. PANN MULTI FINANCE, baik bentuk maupun isinya telah ditetapkan atau dipersiapkan secara sepihak oleh PT. PANN MULTI FINANCE sebagai pihak yang lebih kuat. Resiko atau overmacht dalam perjanjian sewa guna usaha/leasing kapal ada pada Lessee. Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan hukum perjanjian dalam perjanjian sewa guna usaha/leasing. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi literatur, selain itu dapat pula diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan pokok masalah yang terdapat dalam penulisan tesis ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Leasing sebagai suatu perjanjian yang dibuat oleh lessor dan lessee untuk kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal mengandung aspek hukum perjanjian sewa-menyewa, sewa beli, jual beli dengan angsuran, jual beli dengan hak membeli kembali dan pinjam meminjam. Perjanjian leasing tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hal tersebut, maka timbul pertanyaan yaitu Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Koexim BDN Finance dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Arthasantex Aditama dan Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian leasing antara PT. Koexim BDN Finance dengan PT. Arthasantex Aditama. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif atau disebut juga metode Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian untuk memperoleh data sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh jawaban atas pertanyaan yaitu perjanjian leasing yang dibuat oleh PT. Arthasantex Aditama (lessee) dengan PT. Koexim EDN Finance (lessor) merupakan perjanjian leasing dengan jenis transaksi sale and lease back. Dalam hal wanprestasi, lessor telah mencantumkan klausula tentang wanprestasi pada Pasal 18 dalam perjanjian. Dalam pelaksanaannya lessee lalai memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa leasing. Namun kenyataannya, lessor tidak memperlakukan Pasal 18 dari Perjanjian Leasing tersebut. Lessor telah seolah-olah memperpanjang Perjanjian Leasing secara sepihak. Sebagai akibat hukumnya, lessee menderita kerugian. Alasan ketidakmampuan lessee untuk membayar disebabkan oleh situasi perekonomian mengalami krisis moneter sehingga terjadi peningkatan kurs dollar sebanyak 3 (tiga) kali lipat. Berdasarkan asas itikad baik dan asas keadilan, peningkatan kurs dollar dalam kasus leasing tersebut dapat dijadikan alasan pembelaan atas kelalaian lessee yang tidak mampu membayar dan alasan untuk membebaskan lessee dari kewajiban membayar tunggakan yang lebih besar akibat perbedaan kurs dollar pada waktu perjanjian dibuat dan pada waktu perjanjian tersebut berakhir.

Abstrak :
Tesis ini membahas kasus akta perpanjangan sewa menyewa yang dibuat oleh seorang notaris. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perpanjangan sewa menyewa dan penerapan sanksi sebagai pertanggungjawaban notaris yang telah melakukan pelanggaran jabatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan penggunaan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis. Simpulan berdasarkan permasalahan adalah Akta Perpanjangan Sewa Menyewa yang dibuat di hadapan Notaris IB S.H.,M.Kn telah memuat isi perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian berupa kesepakatan dan sebab yang halal, sehingga ketentuan mengenai sahnya suatu perjanjian menjadi tidak terpenuhi. Berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris, Notaris IB S.H.M.Kn juga telah bertindak tidak amanah, tidak jujur, tidak saksama, dan berpihak dalam membuat Akta Perpanjangan Sewa Menyewa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan yang ditindaklanjuti dengan penyampaian Berita Acara Pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta, kemudian Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Notaris IB, S.H.,M.Kn yang telah terbukti melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN.

---

This thesis discusses the case of deed of lease extension made by a notary. The main problem in this thesis is how the roles and responsibilities of the notary in lease extension deed and to enforce the sanction for the notary who has committed violation. The research method used in this thesis is the normative juridical research method using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. In this study, the approach used in this research was qualitative approach that produce analytical descriptive data. The conclusion based on this research is the Deed of Lease Extension made before the Notary IB S.H., M.Kn has contained the contents of the agreement that did not fulfill the legal requirements of agreement in the form of violation of mutual agreement between parties and lawful cause, therefore the provisions on the validity of the agreement become unfulfilled. Pursuant to UUJN and Notary Code of Conduct, Notary IB S.H.M.Kn has also acted unlawfully, dishonest, inaccurate, and act non impartiality in the making of the Deed of Lease Extension. After being examined by the South Jakarta Regional Supervisory Board followed up by the Submission of the Minutes of Examination to the Regional Supervisory Council of DKI Jakarta Province, then the Regional Supervisory Board of DKI Jakarta Province has imposed administrative sanctions in the form of written warning to Notary IB, SH, M.Kn who has been prove to violates Article 16 paragraph 1 letter a UUJN.

Abstrak :
Tujuan penelitian, mengemukakan masalah perjanjian sewamenyewa yang merupakan salah satu bentiik dari per janjian timbal balik, khususnya dalam perjanjian sewa menyewa komputer " WANG ", yang memberi kewajiban dan hak kepada pemilik dan penyewa. Metode penelitian yang dipergunakan dalam membahas skripsi ini adalah bahan - bahan berupa literature, diskusi, disamping pendapat dan pandangan kami sendiri. Basil penelitian, bahwa dengan adanya sistim sewa komputer " WANG " yang diperkenalkan oleh P.T. METRO DATA menjadikan anda selalu sejalan dengan perkembangan tehnologi yang berkembang terus,karena anda dapat menukar komputer yang anda sewa dengan model yang lebih modern. Tentang perjanjian sewa menyewa yang terjadi di P.T. METRO DATA ini sama dengan sewa menyewa yang terjadi disebut dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun azas yang dianut oleh para pihak dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak, berdasarkan azas kebebasan berkontrak. Perjanjian sewa menyewa berkontrak ini para pihak yang membuat perjanjian dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang - undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini mengungkapkan beberapa hal yang berhubungan dengan perjanjian pada umumnnya dan leasing pada khususnya dan Kontrak Tentang Sewa Dengan Pilihan Untuk Membeli, yang berlaku antara PT. PENGEMBANGAN ARMADA NIAGA NASIONAL dengan PT. PELAYARAN UMUM INDONESIA. Dalam perjanjian ini, para pihak menyepakati bahwa kapal akan dioperasikan oleh penyewa dan penyewa membayar sejumlah tertentu uang sewa kepada pemilik. Dalam jangka waktu sewa, penyewa mempunyai hak untuk, dengan persetujuan pemilik, merubah perjanjian menjadi Purchase in Instalments. Penyewa juga mempunyai hak untuk membeli kapal setelah berakhirnya masa sewa. Para pihak juga mengatur hal-hal kerugian - kerugian yang terjadi selama pengoperasian kapal, penyelamatan, per tanggungan kapal kepada perusahaan asuransi, kondisi standard polls pertanggungan dan lain-lain. Para pihak tidak mengatur hal-hal berkenaan dengan 'wanprestatie' serta 'overmacht' dan lain-lain. Hukum yang berlaku dalam kontrak ini adalah Hukum Indonesia.

Abstrak :
Sejalan dengan arah kebijaksanaan. pemerintah untuk memilih sektor pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama, dewasa ini laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat tingkatan yang maju . Pertumbuhan ini diikuti dengan makin meningkatnya kebutuhan dalam sumber pembiayaan. Oleh karena situasi demikian, timbullah usaha-usaha mencari sumber alternative pembiayaan. di luar perbankan. Salah satu sumber pembiayaan itu adalah lembaga Leasing. Leasing dijalankan dengan menyertakan barang modal milik lessor dalam perusahaan milik. lessee. Leasing ini berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan leasing ini ternyata tidak diikuti adanya perangkat hukum yang pasti dan jelas. Dalam praktek selama ini, para pihak banyak menggantungkan materi hukum dari leasing pada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak murni hanya dapat dijalankan bila kedudukan para pihak sede rajat dan sama kuat. Hal ini tidak ditemui dalam leasing, karena posisi lessee cenderung lemah. Belum jelasnya aspek hukum kegiatan leasing ini akan berakibat pada ketidakpastian di dalam kegiatan leasing. Untuk itulah perlu dipikirkan agar disusun suatu UU Leasing dan adanya pembatasan pada asas kebebasan berkontrak.

Abstrak :
Pertumbuhan perekonomian dewasa ini menuntut variasi dari lembaga pembiayaan non bank, seperti ; Leasing. Leasing kendaraan bermotor adalah salah satu contoh leasing yang banyak diminati oleh masyarakat. Hubungan dalam lembaga leasing ini dituangkan kedalam perjanjian leasing. Tujuan penulisan ini adalah untuk lebih mengetahui aspek-aspek hukum dari perjanjian leasing kendaraan bermotor, terutama hukum perdatanya. Di mana dalam hal ini perjanjian tersebut dahubungkan dengan pasal 1338 dan pasal 1320 KHUPer. Di sini penulis melihat bahwa perjanjian leasing kendaraan bermotor yang dilakukan antara PT. Media Sarana Inter buana Leasing dengan konsumen merupakan pencerminan dari adanya, azas kebebasan berkontrak yang tercakup dalam pasal 1338 KUHPer. Namun sayangnya azas kebebasan berkontrak tersebut diterapkan secara terlalu bebas sehingga tampak bahwa lessee yang dalam hal ini mempunyai kedudukan yang lebih lemah dari pada lessor harus menanggung kewajiban-kewajiban yang menurut analisa penulis jauh lebih banyak dan berat dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang diemban oleh si Lessor. Untuk itulah penulis berpendapat bahwa pemerintah perlu mengadakan suatu pengaturan lebih lanjut dalam tingkat perundang-undangan mengenai leasing ini sehubungan dengan pembinaan hukum nasional agar lembaga leasing ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai kesadaran hukum dan sosial budaya bangsa, UUD'45 dan Pancasila, terutama jika lessee di Indonesia ingin mengadakan perjanjian dengan lessor asing tidak selalu harus mengadakan perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum asing.