Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan sebuah isu yang sedang marak dialami karyawan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Individu yang mengalami PHK ditemukan dapat mengalami distress psikologis. Distress psikologis penting untuk diteliti dalam konteks PHK karena keberadaannya berpotensi menghambat individu untuk mendapatkan pekerjaan lagi dan menjalankan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Dengan ini, studi ini akan menggali hubungan korelasi antara fleksibilitas psikologis dan distress psikologis pada orang yang mengalami PHK untuk mencari strategi yang dapat dilakukan seseorang untuk mempertahankan kesehatan mentalnya dalam menghadapi kehilangan kerja dan belum mendapat pekerjaan lagi. Penelitian melibatkan karyawan yang mengalami PHK dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (N = 59). Fleksibilitas psikologis diukur menggunakan Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II) dan distress psikologis diukur menggunakan General Health Questionnaire (GHQ-12). Data diolah dengan metode Pearson correlation mendapatkan hubungan korelasi antara kedua variabel. Hasil yang didapatkan menunjukkan korelasi signifikan antara fleksibilitas psikologis dan distress psikologis pada orang yang mengalami PHK, r(59) = -0,506, p < 0,01. Dengan ini, semakin tinggi fleksibilitas psikologis seseorang, maka semakin rendah distress psikologis yang akan dialaminya. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang bertujuan meningkatkan fleksibilitas psikologis dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi distress psikologis pada individu yang mengalami PHK.

---

Job displacement is an issue that has been increasingly experienced by employees in Indonesia over the last few years. Individuals who experience job displacement are found to experience psychological distress. Psychological distress has an urgency to be studied in the context of job displacement because it has the potential to disrupt individuals from getting re-employed and in carrying out activities in their lives. With that said, this study will explore the correlation between psychological flexibility and psychological distress in people who have experienced job displacement to look for strategies that a person can use to maintain their mental health in the face of losing their job and not having found another job. The research involved employees who experienced job displacement within the last year (N = 59). Psychological flexibility was measured using the Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II) and psychological distress was measured using the General Health Questionnaire (GHQ-12). The data is processed using the Pearson correlation to obtain a correlation relationship between the two variables. The results obtained show a significant correlation between psychological flexibility and psychological distress in people who have experienced job displacement, r(59) = -0.506, p < 0.01. With this, the higher a person's psychological flexibility, the lower the psychological distress they will experience. This shows that interventions aimed at increasing psychological flexibility can be an effective strategy for reducing psychological distress in individuals who experience job displacement."

"ABSTRAKPerselisihan juga dapat terjadi dalam dunia ketenagakerjaan, para pihak yang terlibat biasanya antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Penyelesaian dapat lewat pengadilan maupun melalui jalur luar pengadilan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) seringkali menimbulkan permasalahan yang tidak mudah terselesaikan. Selain adanya pelanggaran dalam prosedur Pemutusan Hubungan Kerja, seringkali dalam praktek adanya pemberian hak-hak yang tidak semestinya baik yang harus dikeluarkan oleh Perusahaan ataupun yang seharusnya diterima oleh Pekerja/buruh ketika Pemutusan Hubungan Kerja terjadi begitu halnya dengan PHK dikarenakan kesalahan berat. Masalah dalam penelitian adalah mengenai dasar hukum Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan akibat hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang dikarenakan kesalahan berat.Hasil penelitian didapat bahwa PHK dengan syarat sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (1) (kesalahan berat) tidak dapat dilaksanakan langsung oleh Pengusaha, karena ketentuan tersebut telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No.012/PPU-1/2003, tanggal 17 November 2003. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945

---

ABSTRACTDisputes can also occur in the world of employment, the parties involved usually between employers and workers / laborers. Settlement can be through the courts or through the court. Termination of employment (FLE) often cause problems that are not easily resolved. In addition to the violation of the Termination procedures , often in the absence of the practice of granting rights undue good to be incurred by the Company or which should have been received by the worker / laborer when Termination occurs so as to layoffs due to severe errors. The problem in this research is the legal basis for the Termination of Employment Act 13 of 2003 on Employment and Termination legal consequences due to severe errors.The result is that the layoffs with the requirements as provided for in Article 158 paragraph (1) (severe error) cannot be implemented directly by the entrepreneur, because the provision was annulled by the Constitutional Court in its Decision No.012/PPU- 1/2003 , November 17, 2003. Circular of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, On the Constitutional Court of the Right Decisions Judicial Review Act No.13 of 2003 on Labor Against the Constitution of the Republic of Indonesia 1945."

"ABSTRAKTindakan merumahkan merupakan tindakan yang dapat diambil oleh pengusaha yang mengalami kesulitan pada perusahaan dan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, terhadap tindakan merumahkan belum terdapat pengaturan yang secara jelas yang mengakibatkan banyaknya kasus yang terjadi pengusaha merumahkan pekerjanya tanpa memperhatikan prosedur serta hak-hak yang seharusnya tetap didapat oleh pekerja meskipun pekerja tersebut tidak bekerja. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis mengenai tindakan merumahkan serta perlindungan terhadap pekerja yang dirumahkan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk metode penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACTThe layoff is an action that can be taken by employers who have difficulty in the company and as a measure to prevent work termination. However, there is not any specific regulation about the layoff, which causes employer to layoff the employee without paying attention to the right procedures and the employee 39 s rights that should have been received by the employee although the employee is not working. The purpose of of this thesis is to analyze the layoff and the protection of workers 39 layoff. This research uses a form of juridical normative research method that refers to the legal norms contained in legislation and regulations that apply."