Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hukum lingkungan telah dikonsepkan ada dalam lingkup pembangunan berkelanjutan yang bersendikan rangkaian keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara integral. Perubahan ekologis sangat berpengaruh pada terjadinya Perubahan Perilaku di kehidupan umat manusia. Apalagi rusaknya ekologis sangat cepat membantu terjadinya kerusakan pada kehidupan umat manusia. Buku ini meliputi 8 pokok permasalahan. Bab 1 sampai 3 membahas masalah lingkungan dan pengelolaannya. Bab 4 sampai 7 membahas budaya masyarakat terhadap lingkungan. Dan bab 8 mengenai bencana banjir dan lumpur.

Abstrak :
This book includes the conference proceedings of a conference in September 2019. The Institute for Property Law of the University of Leuven had the opportunity to welcome numerous authoritative legal scholars to debate on the impact of sustainability challenges on the crossroads between contract and property. While environmental issues, and more broadly sustainability, are often conceived as a matter of public law, if a matter of law at all, in recent years, also private law aims to join in. More fundamentally, environmental law could challenge the main division in private law, the division between contract and property. Fundamental rules of traditional private law, with strong historical roots, such as the privity of contracts, the closed system of property rights, the praedial rule with regard to servitudes, etc. are under pressure. The contributions of this book therefore are situated at the point of encounter of at least three fields of law: environment, contract and property. Very often, a fourth field of law joins this encounter: the constitutional protection of ownership plays a major role in the described challenges. The contributions in this book are on the one hand, careful analyses of national laws, and on the other hand, more general views on the interplay between property law and sustainability:-Property Law, Contract Law and Environmental Law: Shaking Hands with the (Historical) Enemy - Vincent Sagaert-Sustainable Obligations in (Dutch) Property Law - Bram Akkermans-Contractual Regulation of Property Rights: Opportunities for Sustainability and Environmental Protection - Siel Demeyere-Towards Sustainable Real Estate in a Circular Economy - Benjamin Verheye-Quebec Private Law, Destined to Preserve the Environment?- Gaële Gidrol-Mistral-Real Burdens in Scots Law: An Environmental Perspective - Andrew J M Steven-Positive and Negative Obligations of Landowners in South African Law: An Environmental Perspective - Elsabé van der Sijde-The Introduction of Conservation Covenants in English Law - Christopher Pulman and Nicholas Hopkins-The 'obligation réelle environnementale' in French law- Blandine Mallet-Bricout.-Environmental Duties in the German Land Register - Christine Godt-Nordic Perspectives on Contract and Property Law with an Environmental Perspective: Examples from Norway Berte-Elen Konow

Abstrak :
A new scheme called ?Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries plus Conservation, Sustainable Management of Forests, and Enhancement of Forest Carbon Stocks? (REDD+) is being discussed to be one of the essential elements of the post-2012 global climate change regime. Many countries have put their proposal on the architectures of such scheme to the UNFCCC and demonstrated pilot projects on the ground as well. The research has been conducted to analyze critically the extent to which the REDD+ architecture being designed in Indonesia would be able to deliver climate effectiveness, costs efficient, equity outcomes and social and environmental co-benefits (3E+). It is argued that the basic idea of REDD+ is very simple to incentivize emission-reduction activities from forestry sectors in developing countries. However, so far, the REDD+ architecture appears to contain several contentious issues. Therefore, the issues should be addressed seriously otherwise they would undermine the REDD+ objectives.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang analiasa terhadap proses penetapan pajak lingkungan dalam Undang ndash; Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mendeskripsikan proses perumusan dan penetapan pajak lingkungan dalam undang ndash; undang nomor 32 tahun 2009, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan serta pandangan pemangku kepentingan terhadap isu pajak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis. Data didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap pembuat kebijakan Pemerintah dan DPR serta stake holder KADIN dan KEHATI serta dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan Undang ndash; Undang nomor 32 tahun 2009. Dengan metode ini diharapkan informasi yang didapatkan untuk menggambarkan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses perumusan pajak lingkungan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses pembentukan UU nomor 32/2007 yang mengacu kepada UU nomor 10 tahun 2004 dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak melibatkan stakeholder dalam setiap tahapan proses pembentukan undang ndash; undang yang pada akhirnya ditemukan ketidakserasian pandangan pemerintah dengan pemangku kepentingan terhadap pajak lingkungan sebagaimana yang dimuat dalam UU 32/2009. Disamping itu tidak analisa manfaat dan biaya yang dilakukan dalam proses perumusan undang - undang tersebut. Tesis ini membahas tentang analiasa terhadap proses penetapan pajak lingkungan dalam Undang ndash; Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mendeskripsikan proses perumusan dan penetapan pajak lingkungan dalam undang ndash; undang nomor 32 tahun 2009, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan serta pandangan pemangku kepentingan terhadap isu pajak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis. Data didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap pembuat kebijakan Pemerintah dan DPR serta stake holder KADIN dan KEHATI serta dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan Undang ndash; Undang nomor 32 tahun 2009. Dengan metode ini diharapkan informasi yang didapatkan untuk menggambarkan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses perumusan pajak lingkungan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses pembentukan UU nomor 32/2007 yang mengacu kepada UU nomor 10 tahun 2004 dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak melibatkan stakeholder dalam setiap tahapan proses pembentukan undang ndash; undang yang pada akhirnya ditemukan ketidakserasian pandangan pemerintah dengan pemangku kepentingan terhadap pajak lingkungan sebagaimana yang dimuat dalam UU 32/2009. Disamping itu tidak analisa manfaat dan biaya yang dilakukan dalam proses perumusan undang - undang tersebut.

---

ABSTRACT
This study focused on analyzing the process of assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009 on Protection and Environmental Management. The purpose of this research is to describe the process of formulation and assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009, and the stakeholders rsquo involvement in the formulation process also their point of view about environmental tax issue. The methodology used Regulatory Impact Analysis. Data were obtained through in depth interviews with Policy Maker Government and DPR and Stakeholders KADIN and KEHATI and data also equipped with documents which are related to the process of making Act number 32 of 2009. Through this methodology, the writer expected any information gained were able to describe how far the Stakeholders rsquo involvement in every stages of formulation environmental tax process. Based on the result of this research I conclude that the process of Law ndash Making number 32 2007 which refer to Act number 10 in 2004 had been done in very short time so that there were no Stakeholders were involved in its process. Finally, in this research found discrepancies point of view between government and environmental tax rsquo s Stakeholder as contained in constitution number 32 2009. In addition to, there were no cost and benefit analysis in that process.