Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 91 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Jakarta : Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UI, 1976
UI-JPSOS 1:2 ( 1976)
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Hamzah
Jakarta: Erlangga, 1991
345.026 AND h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Redjeki Hartono
Malang: Bayumedia Publishing, 2007
348.1 SRI h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Degenkamp, J.T.H.
"Dalam "Inleiding economisch recht" (1984) dikatakan bahwa hukum ekonomi merupakan kajian hukum yang luas, rumit dan tidak statis. Tujuan dari buku ini adalah demi menyediakan sarana pembelajaran hukum ekonomi baik bagi para pegiat bidang hukum maupun ekonom. "
Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1984
BLD 343.07 DEG i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Alfa Dewi Setiawati,a author
"Krisis moneter pada tahun 1998 mempunyai dampak yang besar terhadap perbankan nasional. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) merupakan salah satu bank yang terkena dampaknya sehingga dinyatakan sebagai "Bank Dalam Penyehatan: dan diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2001. Oleh karena itu diberlakukan Single Presence Policy oleh Bank Indonesia untuk mendorong konsolidasi perbankan agar dapat mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Pada tahuh 2008, Malayan Banking Berhad (Maybank) mengakuisisi BII dalam rangka pelepasan saham oleh Temasek untuk mematuhi Single Presence Policy. Pemenuhan kewajiban penawaran tender oleh Maybank menyebabkan akuisisi BII oleh Maybank sampai pada 97,5% pemilikan saham Maybank di BII. Tulisan ini membahas mengenai proses pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat dengan mengambil contoh kasus Malayan Banking Berhad dan BII dengan membandingkan ketentuan pengalihan kembali saham pada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1 tahun 2008 dan tahun 2011 serta menganalisa penundaan kewajiban pengalihan kembali saham pada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK kepada Maybank ditinjau dari Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1 dan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal. Pokok permasalahan tersebut dipecahkan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu meliputi studi kepustakaan dan wawancara yang menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan peraturan yang ada, Bapepam memiliki wewenang untuk melakukan penundaan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat seperti ditentukan dalam peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1.

Abstract
Financial crisis in 1998 had a huge impact on national banking. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) was one of the banks which was affected that the bank was declared "Bank in Restructurization" and was acquired under the care of Indonesia Bank Restructuring Agency (BPPN/IBRA) in 2001. Thus, Single Presence Policy was enacted by Bank Indonesia in order to endorse bank consolidation to realize a strong and healthy Indonesian banking structure. In 2008, Malayan Banking Berhad (Maybank) acquired BII in order for Temasek's compliance with the Single Presence Policy. Tender Offer obligation fulfillment had caused Maybank to acquire up to 97,5% shareholding composition in BII. This paper discusses the refloat obligation fulfillment process by taking case study of Maybank with comparison of refloat provision Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 of 2008 and 2011, and also analyzes the refloat obligation deferment issued by Bapepam-LK being examined from Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 and capital market regulations. The principal problem is answered by using research method normative juridical that include literature studies and interviews resulting in conclusion that based on the prevailing laws and regulations, Bapepam has the authority and jurisdiction to issue an obligation deferment for Maybank based on Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 of 2008 and Capital Market Law Number 8 of 1995."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S524
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ilman Hadi
"Skripsi ini membahas tentang dua konsep yang berasal dari sistem hukum yang berbeda yaitu trust yang berasal dari common law Inggris dengan mudharabah khususnya mudharabah al-muqayyadah yang berasal dari hukum islam. Trust adalah perbuatan hukum seorang pemilik benda (settlor) yang menyerahkan hak miliknya kepada pihak yang dipercaya (trustee) untuk diberikan manfaatnya pada pihak yang telah ditentukan (beneficiary) Konsep trust telah lama digunakan untuk pengelolaan tanah dan untuk kegiatan bersifat amal. Setelah abad ke-20 trust mulai digunakan untuk kepentingan komersial seperti dana pensiun dan investasi baik melalui perbankan maupun pasar modal. Walaupun sebenarnya trust bukan lahir dari kaidah equity dan bukan common law, penerapan trust di luar Inggris terutama negara-negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental termasuk Indonesia sulit diterima karena masalah pemisahan kepemilikan menjadi kepemilikan secara hukum oleh trustee (legal ownership) dan kepemilikan dalam manfaat oleh beneficiary (equitable owner). Di sisi lain, dalam kegiatan perdata islam terdapat akad-akad yang salah satunya juga digunakan untuk maksud investasi yaitu akad mudharabah al-muqayyadah yaitu tindakan nasabah penyimpan sebagai pemilik dana sebenarnya yang menyerahkan pada bank syariah untuk diinvestasikan pada pihak atau bidang usaha yang telah ditentukan oleh nasabah penyimpan. Akad yang telah diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia ini ternyata memiliki karakteristik persamaan dengan trust sehingga dapat dikatakan sebagai pranata serupa dengan trust. Oleh karena itu, penerapan akad mudharabah al-muqayyadah dapat menjadi tinjauan perbandingan terhadap penerapan trust di Indonesia.

This thesis discuss about two concept comes from different legal system which is trust from England?s common law legal system and mudharabah especially mudharabah al-muqayyadah from islamic legal system. Trust is legal actions from property owner who transfer his property right to trustee for give the benefit to determined receiver or beneficiary. Trust concept has been used for land organizing and charity activities. After 20th century, trust started use for commercial interest through pension fund and investment in banking and capital market. Although trust actually does issued from equity not common law, trust implementation outside England gets resisted and hard to accept especially from civil law countries include Indonesia caused by separation of ownership into legal ownership and equitable ownership. On the other hand, in islamic private affair there are many akads and one of them can use for investment intention that is mudharabah al-muqayyadah. It is a deposan who have transfer some fund to syaria bank for invested to a specific person or certain business field. Mudharabah al-Muqayyadah has been enforced in Indonesia's syaria banking in fact have similiar characterictics with trust so it can callled as a trust-like concept. Therefore, mudharabah al-muqayyadah implementation can be a comparative study against trust implementation in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1194
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009
346.08 KOM
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Etty Utju R. Koesoemahatmadja
Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
346.066 ETT h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"This volume of essays contributes to the understanding of global law reform by questioning the assumption in law and development theory that laws fail to transfer because of shortcomings in project design and implementation. It brings together leading scholars who demonstrate that a synthesis of law and development, comparative law and regulatory perspectives (disciplines which to date have remained intellectually isolated from each other) can produce a more nuanced understanding about development failures. Arguing for a refocusing of the analysis onto the social demand for legal transfers, and drawing on empirically rich case studies, contributors explore what recipients in developing countries think about global legal reforms. This analytical focus generates insights into how key actors in developing countries understand global law reforms and how to better predict how legal reforms are likely to play out in recipient countries"-- Provided by publisher.
Machine generated contents note: 1. Interpreting legal transfers: the implications for law and development John Gillespie and Pip Nicholson; Part I. Theorising Legal Transfers Towards an Interpretative Analysis: 2. Relocating global legal scripts in local networks of meaning John Gillespie; 3. International and domestic selective adaptation: the case of Charter 08 Pitman Potter; 4. Rights and regulation as a framework for exploring reverse legal transfers: hegemony and counter-hegemony in the Bolivian water sector Bronwen Morgan; Part II. Re-interpreting Universalised Standards of Practice: TRIPS and Human Rights Norms: 5. The transfer of pharmaceutical patent laws: the case of India's Paragraph 3(d) Christopher Arup; 6. Between rhetoric and reality: the use of international human rights norms in law reform debates in China Sarah Biddulph; Part III. Re-interpreting the Rule of Law as Transfer: 7. Between global norms and domestic realities: judicial reforms in China Randall Peerenboom; 8. Official discourses and court-oriented legal reform in Vietnam Pip Nicholson and Simon Pitt; 9. Constructing law from development: cause lawyers, generational narratives, and the rule of law in Thailand Frank Munger; Part IV. Re-interpreting Global Family and Religious Norms: 10. Family law transfers from Europe to Africa: lessons for the methodology of comparative legal research Mark Van Hoecke; 11. Resistible force meets malleable object: the story of the 'introduction' of norms of gender equality into Japanese employment practice Frank Upham; 12. Discordant voices on the status of Islam under the Malaysian constitution Elsa Satkunasingam; 13. Unpacking a global norm in a local context: an historical overview of the epistemic communities that are shaping Zakat practice in Malaysia Kerstin Steiner.
"
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012
340.309 172 4 LAW
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>