Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Janis, Mark W.

An introduction to international law

Boston: Little, Brown , 1993

341 JAN i (2)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Henkin, Louis

International law : politics and values

London: Martinus Nijhoff, 1995

341 HEN i (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

A. Mukthie Fadjar

Tipe negara hukum

Malang: Bayubiru, 2005

320.1 MUK t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

A. Mukthie Fadjar

Tipe Negara Hukum

Yogyakarta: Widya Gama University Press, 1993

320.1 MUK t

Buku Teks SO Universitas Indonesia Library

State sovereignty in airspace

UI-IJIL 6 (1-4) 2008/2009

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Hukum Administrasi Negara

" Position of a state as a state established according to the laws will generate a tremendous consequences to the government in fulfilling the citizens' needs, which make the government's intervention greater. As the government role becomes greater and wider in people's daily lives, the state administrative activities also increase. In executing the state administrative activities, problems and conflicts of interest may arise and sometimes such problems lead to social unrest. Consequently, the existence of state ... "

JHHP 4:1 (2006)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Nindya Meylani

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi berdasarkan pasal 59 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 20 ayat 2 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Solving mechanism of state financial loss due to administrative failure and or error in impelementing regulations

" Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library