Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pasal 224 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui merupakan suatu pasal yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberi kemudahan kepada kreditur dalam ~al debitur melakukan wanprestasi. Dengan adanya pasal tersebut maka kreditur dapat langsung mengeksekusi barang jaminan debitur tanpa harus ada keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Adapun grosse akta yang dapat dieksekusi secara langsung telah ditentukan secara limitatif oleh pembentuk undang-undang yaitu hanya grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotek saja.

Pada tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor: 213/229/85/II/Um.Tu/Pdt tertanggal 16 April 1985 telah memberi suatu fatwa grosse akta, yang menyebutkan bahwa dalam suatu grosse akta hanya berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu saja. Dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambahkan pers~aratan-persyaratan lain terlebih lagi apabila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.

Adapun maksud pengeluaran fatwa grosse akta oleh Hahkamah Agung Republik Indonesia ialah untuk melindungi kepentingan debitur. Hal ini disebabkan telah timbul penyalah-gunaan grosse akta dalam masyarakat di mana semua bentuk perjanjian - apapun bentuknya - dibuat dalam bentuk grosse akta, bila terjadi wanprestadi maka kreditur dapat langsung mengeksekusi barang jaminannya. Dengan demikian segala upaya hukum yang berkenaan dengan perjanjian tidak mempunyai arti lagi. l1ahkamah Agung Bepublik Indonesia juga menyatakan bahwa perjanjian kredit tidak dapat dibuat dalam bentuk grosse akta pengakuan hutang karena perjanjian kredit bukan pengakuan sepihak debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu.

Dengan adanya fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai grosse akta tersebut timbul reaksi dari kalangan perbankan. Kalangan perbankan berpendapat dengan adanya fatwa tersebut memberi peluang kepa~a debitur yang nakal untuk mengulur-ulur waktu pembayaran hutangnya dengan mengajukan gugatan di depan~engadilan.

Kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan sebagaiman diketahui sebagian besar merupakan kredit rekening koran yang jumlah butangnya tidak tertentu, tetapi berubah-rubah sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh bank dan pengembaliannya oleh debitur yang dapat dilakukan sewaktu-waktu. Di samping itu dalam perjanjian kredit juga terdapat banyak persyaratan-persyaratan/ perjanjian-perjanjian lain seper~i: jumlah hutang; bunga; jangka waktu; jaminan da~·-lain-lain. Kalangan perbankan berpendapat dengan adanya fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut maka penyelesaian kredit macet hanya dapat dilakukan melalui gugatan biasa di depan ~engadilan yang agak berbelit-belit.

Sedangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat p~m~ batasan terhadap lembaga grosse akta itu perlu untuk melindungi debitur dari tindakan·sewenang-wenang kr~ditur. Dengan adanya jumlah hutang yang sudah pasti maka pihak kreditur - dalam hal ini bank - yang kebanyakan mempunyai kedudukan yang kuat tidak dapat dengan seenaknya menentukan jumlah hutang debitur, tetapi jumlah yang dapat dieksekusi hanya yang tercantum dalam grosse akta saja.

Inti persoalan yang timbul mengenai grosse akta ialah: 1. Apakah untuk suatu grosse akt~ dapat ditambah dengan syaratsyarat lain selairi kew~jiban untuk.membaya~ sejumlah uang tertentu; 2. apakah untuk jumlah hutang yang pasti dapat dikaitkan dengan jumlah hutang yang tertera dalam rekening koran bank.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai saat ini tetap pada pendiriannya yaitu pengertian grosse akta tidak perlu diperluas demi untuk melindungi kepentingan debitur, jika ada debitur yang nakal penyelesaian hutangnya dapat melalui Badan Urusan Piutang Negara.

Sedangkan mengenai eksekusi grosse akta hipotek tidak terdapat masalah yang besar karena .. telah mempunyai peraturan yang lengkap, asal saja dokumen-dokumennya telah dibuat secara lengkap.

---

Abstrak :
The topic of this paper is to describe the defining criteria of originality of song works. The aspect of originality is important to make such work be protected by Copyright Law. In this research, the criteria to define originality are based on certain doctrines and/or theories of originality that may vary case by case. The use of such doctrines and/or theories is necessary, since the stipulations regarding originality in the Indonesian Copyright Act has not been considered suffice. With regard to the song works, the criteria of originality may be different from other works. Therefore, a comprehensive research on the characteristics of song as a work is also important. This research is a qualitative research with prescriptive design. The research depicts the use of certain doctrines and/or theories as supplementary provisions to the Copyright Law in defining the originality of songs, which have specific characteristics resulted from their author’s creations and intellectuals.

Topik makalah ini adalah untuk menggambarkan kriteria yang menentukan orisinalitas karya lagu. Aspek orisinalitas penting untuk membuat pekerjaan tersebut dilindungi oleh Undang- Undang Hak Cipta. Dalam penelitian ini, kriteria untuk menentukan keaslian didasarkan pada doktrin dan / atau teori orisinalitas yang mungkin berbeda kasus per kasus tertentu. Penggunaan doktrin dan / atau teori-teori tersebut diperlukan, karena ketentuan mengenai orisinalitas dalam UU Hak Cipta Indonesia belum dianggap cukup. Berkenaan dengan karya-karya lagu, kriteria orisinalitas mungkin berbeda dari karya-karya lain. Oleh karena itu, penelitian yang komprehensif tentang karakteristik lagu sebagai karya juga penting. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Penelitian ini menggambarkan penggunaan doktrin dan / atau teori ketentuan tambahan Undang-Undang Hak Cipta dalam menentukan keaslian lagu, yang memiliki karakteristik tertentu yang dihasilkan dari kreasi penulisnya dan intelektual tertentu.

Abstrak :
Industrial property is is being used by an increasing number of developing countries as an important tool of technological and economic development. Developing countries have also been made aware that it is in their best interest to establish national industrial property systems. Indonesia as a signatory member of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) of the World Trade Organization (WTO), Indonesia has enacted Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design on 20 December 2000. Since the enactment of Law No. 31 of 2000 several cases have occurred and been brought before the Commercial Court involving the cancellation of lawsuits with regard to issues of the lack of ?novelty? of an industrial design which have already been granted to other people. There are several weak aspects of Law No. 31 of 2000 which in practice can create legal uncertainty and may potentially cause a barrier towards the effectiveness of the implementation of Law No. 31 of 2000.

Abstrak :
Sebagai negara maritim seharusnya pemerintah Indonesia memberikan sorotan khusus terhadap sektor perhubungan laut agar supaya negara Indonesia dapat bersaing lebih kuat dalam arena internasional. Bila kita tinjau peraturan-peraturan yang diberlakukan bagi pendaftaran dan hipotik atas kapal laut sebenarnya peraturan-peraturan ini belum dapat menunjang pengembangan armada nasional yang kuat. Hal ini menyebabkan jumlah kedudukan kapal milik asing yang beroperasi di perairan Indonesia setiap tahun meningkat. Selain hambatan diatas terbatasnya jumlah ship owning dan ship financing company juga menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi perusahaan pelayaran nasional dalam mengembangkan usahanya. 0leh karenanya sektor perhubungan laut benar-benar membutuhkan perhatian pemerintah untuk diberikan jalan keluar yang paling tepat, baik untuk mendorong berdirinya lembaga-lembaga keuangan atau sejenisnya yang sanggup membiayai dan mengarahkan usaha di bidang maritim, maupun menciptakan ketentuan-ketentuan hipotik kapal sebagai landasan yuridis.