Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pengaturan Rezim Hukum Negara Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tantangan dan hambatannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan ketentuan-ketentuan yang menyangkut implementasi rezim negara kepulauan dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang sesuai secara keseluruhan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, sehingga perlu direvisi. disamping itu perlu pengaturan hak hak dan kewajiban kapal perang, kapal pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan komersial (niaga) dan tujuan bukan komersial ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Lebih lanjut Pembangunan bidang hukum rezim hukum negara kepulauan Indonesia hendaknya merupakan upaya untuk mengintegrasikan kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut, khususnya sumber daya ikan, penelitian ilmiah dan alih teknologi kelautan. ......This thesis is reviewing Archipelagic States Regime of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and Its Implementation in Indonesia. This research uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome of this research shows that he results of this study indicate that Indonesia has had legislation in accordance with the overall 1982 Law of the Sea Convention. However, some provisions in the legislation have not deal the provisions of Convention on Law of the Sea 1982, so it needs to be revised. besides that necessary arrangements rights and obligations of warships, foreign governments operated for commercial purposes (commercial) and non-commercial purposes in the legislation Indonesia. Further development of the legal regime of the Indonesian archipelagic state should be an effort to integrate policies on defense and security, management and utilization of marine resources, especially fish resources, scientific research and transfer of marine technology.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba untuk mengetahui permasalahan tentang pengaturan investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika, kepastian hukum berinvestasi berdasarkan pengaturan tersebut dan faktor penghambat dalam berinvestasi serta upaya penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, pengaturan investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan sebagai amanat dari Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dibuatlah kebijakan-kebijakan khusus untuk mendukung terlaksananya pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut meliputi pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kedua, kepastian hukum berinvestasi sudah dapat dicapai melalui substansi hukum, aparatur hukum dan budaya hukum. Selain itu kondisi stabilitas negara yang kondusif mendukung terlaksananya investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ketiga, faktor penghambat berinvestasi adalah pembebasan lahan, sumber daya manusia yang minim, infrastruktur yang kurang, konflik antara pengembang dengan masyarakat adat. Kesemua hambatan tersebut bisa diselesaikan oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC) karena adanya sistem hukum yang jelas dan peran aparatur baik pelaksana (pengembang) maupun penegak hukum sehingga menciptakan kepastian hukum. 

---

This research tries to know the problems regarding the rule of investment in Mandalikas special economic zone, investment legal certainty based on these rules, barriers in investing and efforts to solve them. To answer these problems, the research method used is juridical normative using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The findings of this research are bellows: first, investment rules in Mandalika special economic zone are ruled by specific legislation. It is mandated by the Article 31 Act No. 25 of 2007 on Investment, to carry out the mandate, special policies are made to support the implementation of sustainable national economic development. The policy includes the distribution of government affairs between the central and regional government and the establishment of legislation related to investment in the Mandalika special economic zone. Second, legal certainty in investing can be achieved through legal substance, legal structure, and legal culture. In addition, conducive conditions of state stability support the implementation of investment in Mandalika special economic zone. Third, barriers in investing are land acquisition, minim of human resources and infrastructure, and conflict between the developer and indigenous people. All of barriers can be solved by PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC) because there are legal certainty system and role of both implementing (developer) and law enforcement officials so that make legal certainty.

Abstrak :
Penelitian ini menyelidiki konvergensi klub pada level kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan model nonlinear time-varying factor yang diusulkan oleh Phillips & Sul (2007). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan insight terhadap peranan KEK dan faktor-faktor pembentuk konvergensi klub dengan menggunakan ordered logit model. Hasil penelitian dengan menggunakan PDRB riil perkapita menunjukkan adanya lima klub konvergen dan satu grup divergen pada kabupaten/kota di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa kondisi awal (initial condition) dari rata-rata lama sekolah, rasio investasi terhadap PDRB, indeks infrastruktur, dummy kabupaten/kota, dan dummy KEK memiliki peranan penting sebagai faktor pembentuk klub konvergen di Indonesia. ......This study attempts to identify club convergence at the district level in Indonesia using the nonlinear time-varying factor model proposed by Phillips & Sul (2007). In addition, this study also aims to provide insight into the role of SEZ and the factors that responsible for the formation of club convergence by using an ordered logit model. The results of the study using real GDP per capita show that there are five convergent clubs and one divergent group in districts in Indonesia. Furthermore, this study also finds that the initial conditions of the average years of schooling, the ratio of investment to GDP, infrastructure index, district dummy, and SEZ dummy have an important role as a factor in forming a club convergence in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Para awak kapal merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi negara Indonesia, baik yang bekerja di atas kapal berbendera nasional maupun berbendera asing. Posisi awak buah kapal merupakan posisi kerja yang terendah di kapal. Pada kenyataannya nasib awak buah kapal sering tidak digubris. Salah satu penyebab penelantaran mereka adalah ketidakjelasan pembuatan dan penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL). Skripsi ini mempunyai tujuan untuk menguraikan kekhasan Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagai suatu perjanjian kerja yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hukum bagi pelaut (Awak Buah Kapal/ABK). Sifat penulisan ini adalah penulisan deskriptif. Metode penulisan yang dipergunakan adalah metode kajian kepustakaan yang bersifat normatif dan analisa data secara kualitatif. Materi yang dibahas dalam skripsi ini adalah perjanjian kerja, perjanjian kerja laut, pelaut (Awak Buah Kapal/ABK) nasional dan internasional, beberapa masalah yang sering dihadapi pelaut (Awak Buah Kapal/ABK), perjanjian kerja laut (PKL) bagi pelaut (Awak Buah Kapal/ABK) yang bekerja di atas kapal berbendera nasional dan berbendera asing serta beberapa standar internasional bagi pelaut (Awak Buah Kapal/ABK). Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa mereka yang ingin menjadi pelaut (Awak Buah Kapal/ABK) harus mengetahui hak dan kewajibannya. Pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian Kerja Laut yaitu ABK sendiri, perusahaan pelayaran, Departemen Perhubungan Laut, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Kehakiman dan HAM, INSA, FSEA, KPI, perusahaan perekrutan, ITF, IMO dan ILO diharapkan semakin berusaha mewujudkan kerja sama yang maksimal. Selain itu, agar tidak saling menyalahkan dan membingungkan bagi ABK dalam proses penyelesaian perselisihan perburuhan diharapkan Departemen Perhubungan Laut dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan suatu surat keputusan bersama sebagai petunjuk pelaksanaan teknis perselisihan perburuhan di bidang hukum maritim, khususnya Awak Kapal (Pelaut).