Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui perkembangan proses penyidikan tindak pidana kepabeanan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, (2) mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana kepabeanan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka penegakan hukum dan (3) mengidentifikasi hambatan dan kesulitan yang timbul dalam upaya penegakan hukum. Tinjauan pustaka yang digunakan adalah yang menjelaskan tentang pengertian dan sistem perpajakan, kepatuhan dalam perpajakan, tinjauan pajak dari segi hukum, aspek-aspek pidana dalam hukum pajak, tujuan sanksi pidana, dan penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman data yang ada daripada kuantitas atau banyaknya data, serta survey deskriptif analitik, dengan studi kepustakaan. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis interaktif. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan : (1) dari segi perkembangan proses penyidikan tindak pidana kepabeanan di DJBC : proses penyidikan tindak pidana kepabeanan di DJBC saat ini identik dengan fungsi pengawasan. Kantor Pelayanan mempunyai akses yang lebih besar dibandingkan Kantor Wilayah dalam penguasaan informasi ini dan lebih mudah melakukan pengawasan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-444/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, titik berat fungsi pengawasan berada pada Kantor Pelayanan jika dilihat dari ketersediaannya informasi dan akses ke arah informasi, Kantor Pelayanan lebih potensial untuk melakukan pengawasan dalam pengertian day-to-day-operations. Fungsi pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif) oleh Kantor Wilayah akan menghadapi kendala kurangnya informasi, jumlah tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan tetapi untuk pengawasan yang kurang bersifat pencegahan misalnya verifikasi dan audit dapat dilakukan sepenuhnya. Meskipun di dalam fungsi Kantor Wilayah tersebut ada dimensi-dimensi pencegahan, penindakan, dan penyidikan namun kegiatan ini lebih efisien dan efektif dilaksanakan di Kantor Pelayanan sebab kegiatan-kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan barang, pemeriksaan penumpang, sampai kepada hasil patroli. Dari segi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana kepabeanan, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan proses penyidikannya adalah adanya sinkronisasi hukum peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kewenangan PPNS Bea dan Cukai, perlu diperhatikan lebih lanjut adanya praperadilan sebagai lembaga pengawasan horisontal terhadap upaya paksa dalam proses peradilan pidana. Terakhir dari segi hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang dijumpai dalam proses penegakan hukum adalah adanya faktor teknis dan non teknis aparat penegak hukum yang meliputi dua hal yaitu : (1) sikap profesionalitas yang rendah dari aparat penegak hukum sendiri dan (2) kesadaran hukum aparat penegak hukum dan masyarakat yang masih rendah. Di samping itu penelitian ini juga menemukan faktor lain yang merupakan hambatan dan kesulitan dalam proses penegakar, hukum. Faktor tersebut adalah faktor yuridis, yaitu faktor undang-undangnya sendiri. Saran yang diajukan setelah dilakukan penelitian ini adalah (1) mengoptimalkan fungsi Kantor Pelayanan dalam bidang penyidikan dan melakukan reposisi terhadap PPNS yang ada, (2) melakukan pelatihan penyidikan kepada pegawai yang belum PPNS serta pelatihan kembali dan magang kepada pegawai yang sudah PPNS tentang penyidikan dan beracara dalam peradilan, (3) melakukan sinkronisasi peraturan pendukung kegiatan PPNS dan kerjasama dengan penegak hukum lain, (4) melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa kepabeanan tentang anti smuggling dan peranan PPNS DJBC. ...... The aims of the research are 1) identify the investigation process of customary crime done by the General Directorate of Custom and Tax; 2) identify problems in the process of investigation; 3) identify obstacles and difficulties in law enforcement related to customary crime. Literature study which is done is how to explain the meaning and the system of tax, compliance in taxation, tax in the perspective of law, criminal aspects in law of tax, goals of criminal sanction, and investigation. Method of research applied in the research is descriptive with qualitative approach which tends to emphasize meaning of data rather than quantity of amount of data. Descriptive analytic survey is also applied with literature study and the analysis is interactive analysis. The research results some findings, which are 1) investigation of customary crime is identical with monitoring function, Provision Office has wider access compare to Division Office in controlling information and easier to control. Based on decree of Minister of Treasury Number KEP-444/KMK.01/2001 on 23 July 2001 on Organization and Job's Arrangement of District Office of General Directorate of Custom and Tax and Provision Office of Custom and Tax, the function of monitoring takes place in the Provision Office. Based on availability of information and access to day to day operation, the office is more potential to do monitoring. Preventive monitoring functions in District Office have a burden of lack of information, number of officer, and cost that must be paid. However, for verification and audit, District Office can have full authority. Even though in the function of District Office there are dimensions of preventive and investigation, it is more effective if it is done by Provision Office because it is a continuation of checking documents, goods and passengers, and also patrol's results. From the problems emerge during the process of investigation, efforts to achieve better result is done by synchronize the regulations. With authority of PPNS in the Directorate, a pre-court should be considered as a horizontal monitoring mechanism on compulsory action in the process. From the dimensions of obstacles and difficulties, there are technical and non-technical factors of law enforcer which are low professional attitude of them and low awareness of law enforcer and society. The research also finds juridical factors in this dimension. The problem is the law itself. It is suggested that the Directorate 1) optimize the function of Provision Office in investigation and reposition of existing PPNS; 2) arrange investigation training for employee who have not yet PPNS and re-training and also apprentice to employee who have PPNS on investigation and make a good conduct in court; 3) synchronize supporting law for PPNS activities and cooperate with other law enforcer; and 4) socialize the customer on anti smuggling and the role of PPNS in the Directorate.

Abstrak :
Melihat permasalahan yang semakin kompleks dan permasalahan kejahatan curanmor dengan berbagai modus operandi yang terus mengalami perkembangan, tentunya membuat Polri terus berupaya mengungkap tindak pidana curanmor guna tertib dan tegaknya hukum.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus operandi pelaku curanmor, pengambilan keputusan oleh Kapolsek dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sedangkan manfaat penelitian ini, berupa manfaat praktis dan manfaat akademik.Manfaat praktis, ditujukan bagi Polri khususnya Polsek Kelapa Dua dalam proses pengambilan keputusan terhadap penanganan tindak pidana curanmor.Sedangkan secara akademis sebagai kajian dan pengembangan ilmu kepolisian di lingkungan Polri.Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan kesimpulan hasil pembahasan bahwa modus operandi tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Kelapa Dua diantaranya waktu pada umumnya pada malam hari, di tempat pertokoan/perbelanjaan, warnet, kantor yang tidak dilengkapi dengan kunci ganda.Dalam pengambilan keputusan, Kapolsek melakukan alternatif penanggulangan terdiri dari dua alternatif. Namun dari kedua alternatif tersebut yang dianggap efektif adalah alternatif pertama terdiri dari : (1) melakukan tindakan preventif, melakukan himbauan-himbauan kepada pemilik warnet/pertokoan, (2) menghimbau masyarakat untuk segera melakukan tindakan hukum bila terjadi curanmor, (3) melakukan kerjasama dengan pihak dealer, (4) pembuktian forensik, (5) kerjasama dengan pihak kepolisian wilayah.Terjadinya curanmor dipengaruhi oleh factor internal yaitu dilihat dari aspek penegak hukum, kemampuan personel dan dukungan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal meliputi undang-undang, faktor masyarakat, budaya, gangguan kamtibmas, dan faktor ekonomi. ...... Seeing the increasingly complex problems and crime problems curanmor with various modus operandi had been developed, of course, make the police continue to unravel the crime of curanmor to order and upholding hukum.Tujuan this study to determine the modus operandi of the perpetrators curanmor, decision-making by the police chief and the factor- factor mempengaruhi.Sedangkan benefits of this research, in the form of practical benefits and practical benefits akademik. Manfaat, intended for police, especially police Kelapa Dua in the decision-making process on the handling of criminal acts curanmor.Sedangkan academically as police study and development of science in environmental Polri. Tesis The method uses a qualitative approach to the conclusion of the discussion deskriptif. Berdasarkan that the modus operandi of criminal offenses in the jurisdiction police curanmor Coconut Two of time is generally in the evening, at the mall / shopping, cafe, offices are not equipped with key decision ganda.Dalam decision, the police chief did consist of two alternative countermeasures alternatif. Namun of these two alternatives are considered effective is the first alternative consists of: (1) preventive action, doing call-to persuade the owner of the cafe / shopping, (2) calling on the public to immediately curanmor legal action in the event, (3) to cooperate with the dealer, (4) forensic evidence, (5) cooperation with the police wilayah.Terjadinya curanmor influenced by internal factors that can be seen from the aspect of law enforcement, personnel capabilities and infrastructure support . The external factors include legislation, factors of society, culture, security and order disruption, and economic factors.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan dalam mekanisme penegakkan etika Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia periode 2014-2019. Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai mekanisme penegakkan etika di Dewan Perwakilan Rakyat melalui Mahkamah Kehormatan Dewan yang masih memiliki banyak kekurangan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan dan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan analisis data sekunder dimana penelitian ini membahas objek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme penegakkan etika Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat memili banyak kekurangan dalam hal perlu adanya perbaikan akan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan, perlu mencontoh ketentuan tata tertib Amerika Serikat yang memisahkan antara kode etik dengan kode perilaku serta memasukan unsur masyarakat ke dalam keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam kasus pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat yang tetap. ......This thesis discusses the problems in the mechanism of ethical enforcement of the House of Representatives in Indonesia for the period 2014-2019. The main issue discussed is regarding the mechanism of ethics enforcement in the House of Representatives through the Houses Council of Honor which still has many shortcomings. This research is a literature study and using secondary data analysis where this research discusses the object of research from the viewpoint of law and the provisions of the applicable legislation. The results of this study are that the ethics enforcement mechanism of the House of Representatives has many shortcomings in terms of the need for improvement in the procedural law, the necessity to emulate the provisions of the United States code of conduct that separates the code of ethics from the code of conduct, and includes elements of society in the membership of the Court Honorary Council for minor violations to serious violations.

Abstrak :
On law enforcements in Indonesia.

Abstrak :
Penegakan hukum terutama hukum pidana merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi individu, masyarakat dan negara. Saat ini telah terjadi pergeseran sistem peradilan pidana dari yang bersifat retributif menjadi restoratif dan rehabilitatif atau berorientasi pada pemulihan. Pendekatan penegakan hukum tersebut berfokus pada pemulihan baik terhadap korban dan pelaku serta kerusakan lain sebagai dampak yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sejumlah dukungan kebijakan terutama anggaran di bidang hukum. Pembentukan dana khusus pemulihan merupakan sebuah gagasan untuk mengatasi persoalan dana bantuan korban atau dana pemulihan yang kerap kali mengalami kekurangan dan hambatan lainnya. Melalui dana tersebut, negara dapat memberikan kompensasi terhadap korban tindak pidana untuk pemulihan serta di sisi lain untuk tindak pidana lingkungan dapat mengatasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari terjadinya tindak pidana oleh korporasi. Studi ini berbasis pada literatur, analisis peraturan perundang-undangan dan reviu anggaran bidang penegakan hukum. Kajian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk pembentukan dana khusus pemulihan di bidang hukum sebagai sebuah terobosan dalam penegakan hukum dan keuangan negara demi terwujudnya penegakan hukum yang lebih responsif dan restoratif.

Abstrak :
Perkembangan peradaban manusia senantiasa diikuti oleh perkembangan kejahatan. Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah menjadi sumber kejahatan baru. Kemudahan transportasi dan perkembangan ekonomi dunia telah menyebabkan peningkatan kejahatan lintas negara hingga pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Transaksi dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir ternyata terus meningkat, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.Hal inilah yang mendorong lahirnya Konvensi Tunggal Narkotika 1961 di New York, kemudian diamandemen menjadi Protokol 1972 tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1962, Konvensi 1971 dan yang terakhir Konvensi 1988 yang merupakan penyempurnaan dari Konvensi 1961 yang telah diamandemen menjadi Protokol 1972 dan Konvensi 1971. Konvensi ini menganjurkan negara-negara yang turut menandatanganinya untuk membuat perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral agar ketentuan dan ketetapan dalam konvensi ini dapat dimaksimalkan dan diimplementasikan dengan baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi kerjasama bilateral yang efektif dalam pemutusan jaringan sindikat narkoba internasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Strategi Kerjasama bilateral sebagai Variabel bebas, dan Pemutusan jaringan sindikat narkotika internasional sebagai Variabel terikat. Kerjasama bilateral dan Narkoba sebagai Kejahatan transnasional dijadikan sebagai bahan kajian utama dalam penulisan ini dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Analisis. Selain itu dalam menganalisis penelitian ini digunakan beberapa teori yaitu Hubungan Internasional, Kerjasama Bilateral, Transnational Organized Crime, teori ini digunakan karena adanya hubungan antara dua negara dan juga permasalahan narkoba sebagai kejahatan transnasional yang telah menjadi isu global. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa strategi kerjasama bilateral yang efektif adalah dengan membangun komunikasi yang baik antara dua negara yang melakukan kerjasama dan perlunya dilakukan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan.

---

The development of human civilization constantly followed by the development of crime. The development of rapid information and technology has become the source of new crime. Ease of transportation and development of the world economy has led to an increase in transnational crime at the high level. Trades and illicit drug trafficking conducted by the organized crime apparently continues to increase, so it takes efforts to protect people from the drugs. This is what drives the issuance of the Single Convention on Narcotics Drugs 1961 in New York, and then amended to the Protocol 1972 on the changes 1962 Single Convention on Narcotic Drugs, the Convention 1971 and the Convention 1988. The Convention recommends that countries which participated to sign the Convention would make an agreement for bilateral and multilateral international in order the terms and provisions of the Convention can be properly maximized and implemented. The purpose of the research is to find an effective strategy of bilateral cooperation in order to termination an international drug syndicate. From this research can be pulled two variables, such as, Strategy bilateral cooperation as the independent variable, and Termination international drug syndicate as a dependent variable. Bilateral cooperation Transnational Crime and Drugs as serve as the primary study material in this paper by using Descriptive Analysis Methods. Otherwise, this research used some theories, which are, International Relations, Bilateral Cooperation, Transnational Organized Crime, because of the relationship between the two countries as well as the drug problems of transnational crime has become a global issue. The results of this research are the effective strategy of bilateral cooperation is to build a good communication between the two countries and the need to evaluate the cooperation undertaken.