Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan di bidang Etika Normatif Umum. dengan tujuan penelitian fungsional untuk memperoleh gambaran dan pemahaman tentang esensi serta landasan filosofis Hukum Humaniter, serta mendapatkan hasil jawab tentang nilai-nilai etika yang terkandung didalam Hukum Humaniter dan pelaksanaan Hukum Humaniter dewasa ini, disamping untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Magister Ilmu Filsafat, sedangkan kegunaannya adalah sebagai sumbangan pemikiran dalam khasanah ilmu filsafat serta menambah dan meningkatkan pengetahuan penulis dibidang ilmu filsafat.

Penelitian ini bersifat empiris, namun tidak mempergunakan metode sampling, karena data yang didapat melalui studi kepustakaan masing-masing memiliki kualitas sendiri dan tidak mungkin diganti; sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode analisa, sintesa dan metode kritis refiektif.

Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa etika normatif umum memandang tema-tema umum etika sebagai obyek penelitian, seperti tentang hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab serta kesadaran hati nurani.

Dalam usaha mencapai tujuan dan kegunaan penetilian ini terlebih dahulu harus diketahui prinsip-prinsip dasar etika, yaitu bahwa manusia secara instrinsik (hakiki) berharga yakni makhluk luhur dalam arti religius atau sekuler yang memiliki hak-hak kodrati. Prinsip-prinsip dasar etika tersebut menjadi prinsip-prinsip dasar etika, yaitu "maksim", prinsip yang berlaku dan berpedoman pada pandangan subyektif dan dijadikan pedoman bertindak seseorang atau kaedah subyektif yang merupakan nilai-nilai etika yang berkaitan dengan kesadaran hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban; serta kaedah obyektif yang memberi pedoman bertindak dan atau menjadi pegangan seseorang atau kelompok tertentu dalam mengatur tingkah lakunya.

Prinsip-prinsip dasar etika dan prinsip-prinsip dasar tindakan etika adalah merupakan substansi hukum kodrat yang memuat kaedah-kaedah dan menciptakan sejumlah aturan-aturan yang dilahirkan beberapa asas, seperti hak-hak asasi manusia, yang menjadi dorongan moral terbentuknya hukum yang dapat di-deduksi melalui rasio. Substansi hukum kodrat tersebut diterapkan kedalam hukum perang dan damai oleh Hugo Grotius, yang menjadi cikal bakal hukum perang modern, sebagai "conduct of war"; sesuai dengan perkembangan jarnan maka hukum perang telah menjadi hukum humaniter yang menekankan pada aspek etika yang berlandaskan asas "principle of humanity".

Dalam pembahasan diketahui bahwa hukum humaniter memiliki nilai kepastian hukum, nilai keadilan hukum dan nilai kemanfaatan hukum; yang memberikan perlindungan minimum yang mutlak dan tidak boleh ditunda-tunda karena merupakan "non derogable rights" sebagai hak paling dasar dari hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaannya, hukum humaniter telah mengalami banyak kemajuan, terbukti dengan banyaknya peraturan atau hukum baru yang membatasi dan mengawasi penggunaan senjata dan perlindungan terhadap umat manusia maupun lingkungannya; tetapi patut disayangkan karena seiring dengan kemajuan tcrsebut juga telah terjadi banyak pelanggaran terhadap hukum humaniter. Oleh karena itu disarankan agar Perserikatan Bangsa-Sangsa melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum humaniter dan memberikan sanksi moral disamping sanksi hukum; selain dari pada itu juga disarankan agar lebih dipergiat sosialisasi baik kepada masyarakat umum maupun kepada negaranegara didunia, agar bersedia melaksanakan hukum humaniter dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan, dan keselamatan manusia dan lingkungannya.

Abstrak :
[Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Notaris telah membuat akta Perubahan anggaran dasar CV yang melawan hukum dikarenakan adanya kelalaian Notaris dalam membuat minuta akta, yang mana notaris tidak memintakan bukti fisik dari surat kuasa pihak yang berkepentingan dalam akta sehingga terdapat keterangan palsu dalam akta tersebut. Dalam hal ini bagaimana prosedur pembuatan akta menurut Undang-Undang dan apa akibat hukum terhadap akta tersebut yang dibuat tidak sesuai undang-undang serta apa sanksi yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran tersebut, Dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu metode yang memiliki kegiatan mengumpulkan data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 116/Pdt/G/2012/Pn.Pbr, dan adapun prosedur pembuatan akta notaris yang dibuat oleh (akta relaas) atau dihadapan (akta partij) Notaris dan akibat dari tidak dibuatnya akta menurut Undang-Undang adalah akta tersebut batal demi hukum. Sanksi yang dikenakan pada notaris tersebut bisa berupa sanksi perdata, sanksi pidana, dan sanksi administratif. Dalam hal ini Notaris hendaknya memiliki sifat kehati-hatian, ketelitian dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika. ......Unlawful acts defined as an act in violation of written law and unwritten law. In this case notary had been made of amendment the articles of partnership CV that unlawful because of negligence in making notarial deed, notary did not ask physical evidence the power of attorney of interested parties in the act so there is false information in the act. In this case how the deed manufacturing procedures according to law and what sanctions are imposed on the notary who committed the offense, In thisresearch literature using the methods that have a secondary data gathering activities that can be either primary law materials or secondary legal materials. In this case analysis to the decisions of the District Court of Pekanbaru Number 116/Pdt/G/2012/Pn.Pbr. and as for making procedure that is created by (deed party) or presence (announcement notarial) deed, and the consequences of the deed not made under the act is the deed is null and void, and sanctions imposed on the notary which are able to form civil sanctions, criminal sanctions, and administrative sanctions. In this case notary should have a prudent nature, thoroughness, and good faith in making authentic deed and to comply with applicable law and based on moral and ethical. Unlawful acts defined as an act in violation of written law and unwritten law. In this case notary had been made of amendment the articles of partnership CV that unlawful because of negligence in making notarial deed, notary did not ask physical evidence the power of attorney of interested parties in the act so there is false information in the act. In this case how the deed manufacturing procedures according to law and what sanctions are imposed on the notary who committed the offense, In this research literature using the methods that have a secondary data gathering activities that can be either primary law materials or secondary legal materials. In this case analysis to the decisions of the District Court of Pekanbaru Number 116/Pdt/G/2012/Pn.Pbr. and as for making procedure that is created by (deed party) or presence (announcement notarial) deed, and the consequences of the deed not made under the act is the deed is null and void, and sanctions imposed on the notary which are able to form civil sanctions, criminal sanctions, and administrative sanctions. In this case notary should have a prudent nature, thoroughness, and good faith in making authentic deed and to comply with applicable law and based on moral and ethical.;Unlawful acts defined as an act in violation of written law and unwritten law. In this case notary had been made of amendment the articles of partnership CV that unlawful because of negligence in making notarial deed, notary did not ask physical evidence the power of attorney of interested parties in the act so there is false information in the act. In this case how the deed manufacturing procedures according to law and what sanctions are imposed on the notary who committed the offense, In this research literature using the methods that have a secondary data gathering activities that can be either primary law materials or secondary legal materials. In this case analysis to the decisions of the District Court of Pekanbaru Number 116/Pdt/G/2012/Pn.Pbr. and as for making procedure that is created by (deed party) or presence (announcement notarial) deed, and the consequences of the deed not made under the act is the deed is null and void, and sanctions imposed on the notary which are able to form civil sanctions, criminal sanctions, and administrative sanctions. In this case notary should have a prudent nature, thoroughness, and good faith in making authentic deed and to comply with applicable law and based on moral and ethical., Unlawful acts defined as an act in violation of written law and unwritten law. In this case notary had been made of amendment the articles of partnership CV that unlawful because of negligence in making notarial deed, notary did not ask physical evidence the power of attorney of interested parties in the act so there is false information in the act. In this case how the deed manufacturing procedures according to law and what sanctions are imposed on the notary who committed the offense, In this research literature using the methods that have a secondary data gathering activities that can be either primary law materials or secondary legal materials. In this case analysis to the decisions of the District Court of Pekanbaru Number 116/Pdt/G/2012/Pn.Pbr. and as for making procedure that is created by (deed party) or presence (announcement notarial) deed, and the consequences of the deed not made under the act is the deed is null and void, and sanctions imposed on the notary which are able to form civil sanctions, criminal sanctions, and administrative sanctions. In this case notary should have a prudent nature, thoroughness, and good faith in making authentic deed and to comply with applicable law and based on moral and ethical.]

Abstrak :
ABSTRAK
Persekutuan Perdata Notaris adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegunaan Persekutuan Perdata Notaris bagi para Notaris baik Notaris yang sudah lama menjabat maupun bagi Notaris baru/pemula sehingga dapat membantu pengembangan kemampuan dan keahlian seorang Notaris. Persekutuan Perdata Notaris merupakan bentuk yang tepat untuk para Notaris sehingga mereka mendapat keuntungan di antara mereka

---

ABSTRACT
Notary Civil Partnership is a cooperation agreement to running their position as a notary to establish and manage and merge together in one notary's office. This research is descriptive research. The aim of this research was to determine the function of the Notary Civil Partnership for notary who had long served Notary and for new or beginner so they can help the developed their skills and expertise as a notary. Maatschap notary is the right form for the notary so that they get many advantage of them