Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pengaruh dari struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia terhadap struktur pinjaman bank sindikasinya pada periode 2008-2013. Struktur pinjaman bank sindikasi ini ditinjau dari dua sisi yaitu konsentrasi dan komposisinya. Untuk mengukur adanya pengaruh struktur kepemilikan perusahaan maka digunakan metode ordinary least square regression dengan data cross section. Kemudian hasil dari pengukuran ini digunakan untuk melihat adanya pengaruh dari struktur kepemilikan perusahaan terhadap konsentrasi dan komposisi dari pinjaman bank sindikasinya. Pada penelitian juga diamati bagaimana karakteristik perusahaan dan karakteristik pinjaman mempengaruhi struktur pinjaman bank sindikasi tersebut. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya pengaruh meningkatnya konsentrasi pinjaman pada lead arranger dan semakin banyaknya porsi untuk bank kreditor lokal jika kepemilikan perusaan lebih terkonsentrasi pada satu pemilik mayoritas. ...... This thesis discusses the influence of the corporate ownership structure of companies in Indonesia against its syndicated bank loan structure in the period 2008-2013. This syndicated bank loan structure is reviewed from two sides, namely its concentration and its composition. To measure the influence of the structure of ownership of the company then used ordinary least square regression method with cross section data. The results of these measurements are used to notice any effect of the company's ownership structure towards the concentration and composition of its syndicated bank loan. The research also observed how the characteristics of the company and loan characteristics affect the structure of the syndicated bank loan. This research showed that the influence of the increasing concentration of loans on lead arranger and a growing number of local creditors to bank servings if the company's ownership is more concentrated into a single majority owner.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajian ilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukum dan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan baru tentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya. Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomi hukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikan jawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahas mengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout Bank Century. Kebijakan bail-out Bank Century yang beberapa kalangan menilai bahwa kebijakan tersebut tidak tepat dan kemudian muncul sebuah tren untuk menarik kebijakan bail-out tersebut kedalam ranah hukum pidana. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dan di dalam pengolahan dan analisis data menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bukubuku, dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukan bahwa kajian lintas disiplin, Hukum dan Ekonomi (analisis ekonomi mikro atas hukum) dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan hukum terutama yang memiliki dimensi ekonomi. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro digunakan dalam ranah hukum guna terutama untuk membuat kebijakan yang efisien. Analisis ekonomi atas hukum yang berfokus pada efisiensi menjadi langkah solusif untuk menghindarkan kriminalisasi kebijakan. Penelitian pendekatan analisis ekonomi atas hukum ini dilakukan terhadap kasus bail-out Bank Century. Penulis menyimpulkan bahwa analisis ekonomi atas hukum mengevaluasi kebijakan bail-out dengan memperhitungkan cost-benefit-nya dan menunjukan bahwa kebijakan bail-out adalah efisien serta bertujuan untuk menghindari kerugian lebih besar apabila bail-out tidak diberikan

---

ABSTRACT
Legal developments in the societies make the law requires studies of other sciences, especially social sciences to seek the settlement of legal issues. Law and Economics, which is a socio-legal study, provides a new perspective on legal issues related to public policy and criminalization efforts. This research aims to describe the method of approach to the economic analysis of law against public policy and it attempted to provide an answer regarding whether or not a policy to be criminalized. In instance, The case in policy that criminalized in this paper is the Bank Century case. Bail-out Policy of Bank Century that some people judge that policy is not right and then emerged a trend to withdraw the bail-out policy into the realm of criminal law. This writing method is normative legal research and in the processing and analysis of data using primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique uses literature studies by studying books, documents literature and more in accordance with the problems is studied. The results of this research show that interdisciplinary studies, Law and Economics (micro-economic analysis of law) can explain legal issues especially those that have an economic dimension. Principles in the microeconomics used in the realm of law and order primarily to create efficient policies. Economic analysis of law that focuses on efficiency becomes solutional measures to prevent the criminalization on policy. Research economic analysis of law is done in the case of Bank Century Bail-out policy. The author concludes that the economic analysis of law is able to evaluate the bail-out policy taking into account its cost and benefit and showed that the bail-out policy is efficient and aims to avoid bigger losses if the bail-out was not proposed.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajian ilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukum dan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan baru tentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya. Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomi hukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikan jawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahas mengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout Bank Century. Kebijakan bail-out Bank Century yang beberapa kalangan menilai bahwa kebijakan tersebut tidak tepat dan kemudian muncul sebuah tren untuk menarik kebijakan bail-out tersebut kedalam ranah hukum pidana. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dan di dalam pengolahan dan analisis data menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bukubuku, dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukan bahwa kajian lintas disiplin, Hukum dan Ekonomi (analisis ekonomi mikro atas hukum) dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan hukum terutama yang memiliki dimensi ekonomi. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro digunakan dalam ranah hukum guna terutama untuk membuat kebijakan yang efisien. Analisis ekonomi atas hukum yang berfokus pada efisiensi menjadi langkah solusif untuk menghindarkan kriminalisasi kebijakan. Penelitian pendekatan analisis ekonomi atas hukum ini dilakukan terhadap kasus bail-out Bank Century. Penulis menyimpulkan bahwa analisis ekonomi atas hukum mengevaluasi kebijakan bail-out dengan memperhitungkan cost-benefit-nya dan menunjukan bahwa kebijakan bail-out adalah efisien serta bertujuan untuk menghindari kerugian lebih besar apabila bail-out tidak diberikan

---

ABSTRACT
Legal developments in the societies make the law requires studies of other sciences, especially social sciences to seek the settlement of legal issues. Law and Economics, which is a socio-legal study, provides a new perspective on legal issues related to public policy and criminalization efforts. This research aims to describe the method of approach to the economic analysis of law against public policy and it attempted to provide an answer regarding whether or not a policy to be criminalized. In instance, The case in policy that criminalized in this paper is the Bank Century case. Bail-out Policy of Bank Century that some people judge that policy is not right and then emerged a trend to withdraw the bail-out policy into the realm of criminal law. This writing method is normative legal research and in the processing and analysis of data using primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique uses literature studies by studying books, documents literature and more in accordance with the problems is studied. The results of this research show that interdisciplinary studies, Law and Economics (micro-economic analysis of law) can explain legal issues especially those that have an economic dimension. Principles in the microeconomics used in the realm of law and order primarily to create efficient policies. Economic analysis of law that focuses on efficiency becomes solutional measures to prevent the criminalization on policy. Research economic analysis of law is done in the case of Bank Century Bail-out policy. The author concludes that the economic analysis of law is able to evaluate the bail-out policy taking into account its cost and benefit and showed that the bail-out policy is efficient and aims to avoid bigger losses if the bail-out was not propo;

Abstrak :
Latar Belakang Pembahasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja dari segi yuridis menjadi penting, mengingat hal tersebut merupakan masalah yang kontroversial. Di satu sisi terdapat perjanjian kerja yang didasarkan pada kebebasan berkontrak melalui proses tawar menawar (negosiasi) antara pekerja dan pengusaha. Di sisi Iain, terdapat perjanjian kerja yang sudah ditentukan pengusaha (Take it or ieave it) atau tanpa melalui proses tawar menawar (negosiasi). Perundingan tawar menawar terhadap jasa pekerjaan yang dihasiikan oleh pekerja dan pihak pengusaha/pemberi kerja, terlihat sangat menitik-beratkan pada free choice.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Paket Kebijakan Ekonomi XII yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemudahan melakukan usaha di Indonesia. Peningkatan kemudahan melakukan usaha dalam hal ini diukur melalui peringkat dalam indeks Ease of Doing Business yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Selain itu, untuk melihat kegunaan dan keberhasilan Paket Kebijakan Ekonomi XII, dilakukan perbandingan hukum terkait prosedur pendirian perseroan terbatas serta insentif yang diberikan Pemerintah kepada penanam modal dengan negara Singapura dan Jerman yang merupakan negara-negara dengan sistem hukum dan level perkembangan yang berbeda. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhan proses penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi XII berhasil meningkatkan kemudahan melakukan usaha di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya kenaikan peringkat Indonesia dalam indeks Ease of Doing Business, namun apabila dibandingkan dengan Singapura dan Jerman sebagai negara-negara dengan tingkat kemudahan usaha yang lebih baik, masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki Indonesia terutama dalam hal kompleksitas prosedur pendirian perseroan terbatas.

---

ABSTRACT This thesis is made to show the enforcability of Indonesia 39 s 12th Economic Policy Package issued by the goverment in order to improve the ease of doing business in Indonesia. In this case, the Ease of Doing Business Index made by World Bank is used as one of the benchmarks to measure Indonesia 39 s ease of doing business level. Moreover, to see the usefulness and the success of the 12th Economic Policy Package, a law comparison is done in this research regading the procedure of establishing a limited liability company and the incentives provided by the government for investors between Indonesia, Singapore, and Germany. These countries were chosen as the subjects of comparison due to the difference in legal system as well as levels of development. The entire process of research is conducted through a qualitative normative juridical method. This study shows that Indonesia 39 s 12th Economic Policy Package has managed to improve the ease of doing business in Indonesia as proven by the increase in Indonesia 39 s rangking in the Ease of Doing Business Index. However, when compared with Singapore and Germany as countries with better ranks in ease of doing business, there are some things that can and should be improved by Indonesia, especially in regards to its complexity in the procedures of establishing a limited liability company.