Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial dan dibatasi luasannya agar fungsi sosial hak milik atas tanah itu hidup. Untuk mengamankan prinsip fungsi sosial dan pembatasan secara wajar maka negara mempunyai hak ldquo;menguasai rdquo; yang berintikan hak untuk mengatur peruntukan yang mencakup pemberian hak maupun pencabutannya serta larangan-larangan tertentu dalam pemanfaatan tanah. Salah satu izin yang diberikan oleh negara untuk dapat menguasai tanah adalah izin mempergunakan tanah dengan tanda bukti berupa Surat Izin Mempergunakan Tanah Occupatie Vergunning/OV . Yang akan dibicarakan dalam tesis ini adalah mengenai kekuatan hukum terhadap penguasaan dan peralihan hibah hak atas tanah yang didasarkan atas OV dan pertimbangan hakim mengenai OV yang digunakan sebagai alas hak yang menjadi dasar pembuatan akta hibah. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa OV yang dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat bagi pemegangnya. Namun surat izin tersebut bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah mengingat surat izin tersebut dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno dan bukan Menteri Agraria dan/atau Kepala Kantor Pertanahan, dan Keputusan hakim pada putusan pengadilan tingkat Peninjauan Kembali Nomor 629 PK/Pdt/2015 mengakui keberadaan akta hibah yang didasarkan pada alas hak berupa OV tersebut.Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial dan dibatasi luasannya agar fungsi sosial hak milik atas tanah itu hidup. Untuk mengamankan prinsip fungsi sosial dan pembatasan secara wajar maka negara mempunyai hak ldquo;menguasai rdquo; yang berintikan hak untuk mengatur peruntukan yang mencakup pemberian hak maupun pencabutannya serta larangan-larangan tertentu dalam pemanfaatan tanah. Salah satu izin yang diberikan oleh negara untuk dapat menguasai tanah adalah izin mempergunakan tanah dengan tanda bukti berupa Surat Izin Mempergunakan Tanah Occupatie Vergunning/OV . Yang akan dibicarakan dalam tesis ini adalah mengenai kekuatan hukum terhadap penguasaan dan peralihan hibah hak atas tanah yang didasarkan atas OV dan pertimbangan hakim mengenai OV yang digunakan sebagai alas hak yang menjadi dasar pembuatan akta hibah. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa OV yang dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat bagi pemegangnya. Namun surat izin tersebut bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah mengingat surat izin tersebut dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno dan bukan Menteri Agraria dan/atau Kepala Kantor Pertanahan, dan Keputusan hakim pada putusan pengadilan tingkat Peninjauan Kembali Nomor 629 PK/Pdt/2015 mengakui keberadaan akta hibah yang didasarkan pada alas hak berupa OV tersebut.

---

The Basic Agrarian Law Act states that every The right over land has social function and a personal right over land is resctricted for its size so that the social function of the land is still running. To ensure the social function principle and proper resctriction, the government has a right to ldquo control rdquo which is mainly a right given to the government to manage the usage including not only dispensing the rights, but also their cancellation, as well as certain prohibitions of land use. One of the license given by the state to occupy land is the license to use land with the proof of Surat Izin Mempergunakan Tanah Occupatie Vergunning Land Occupation License . This thesis discusses not only the legal force on the land occupation and transfer grant of land right based on Land Occupation License, but also the judge deliberation on Land Occupation License as a basis to provide the grant deed to transfer the land right from the perspective of Indonesian land law. The research method is normative. The result is Land Occupation License Occupatie Vergunning issued by Gelora Bung Karno Foundation has strong legal force for its holder. However, that license is not a proof for the land ownership due because it was issued by Gelora Bung Karno Foundation, not by the Ministry of Land or the head of Land Office, and judge decision in Review of Court No. 629 PK Pdt 2015 which admit the existence of grant deed based on Lanc Occupation License Occupatie Vergunning .

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris yang tidak melakukan pembuatan akta setelah menerima pembayaran dari penghadap. Tanggung jawab tersebut timbul karena dalam kasus ini Notaris telah mengetahui sebelumnya bahwa tanah yang dikehendaki oleh penghadap untuk dibuatkan akta autentik ternyata tidak memiliki kelengkapan dokumen sehingga atas tanah tersebut tidak dapat dibuatkan akta autentik, namun Notaris tetap menerima pembayaran atas pembuatan akta autentik. Pokok permasalahan penelitian adalah bagaimana bentuk penyalahgunaan jabatan Notaris yang tidak melakukan pembuatan akta autentik setelah menerima pembayaran dari penghadap serta bagaimana akibat hukum Notaris yang tidak melakukan pembuatan akta setelah menerima pembayaran dari penghadap. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang diperoleh dari data sekunder. Hasil penelitian adalah Notaris menjalankan jabatan dengan jujur dan amanah yaitu Notaris menerima pembayaran dari penghadap namun tidak dilakukan pembuatan akta autentik, sehingga menimbulkan kerugian kepada penghadap. Oleh karena itu, Notaris dinyatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Tangerang Nomor 1786/PID.B/2017/PN.TNG tanggal 4 Desember 2017. Selain itu, Notaris dapat menerima akibat hukum secara perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan akibat hukum secara administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Tahun 2015.

---

This thesis is discussed regarding the responsibilities of Notary who did not make a deed after getting paid from the client. The responsibilities itself occurred because in this case the Notary knew beforehand that the lands, which the client wanted to make property deeds for, got no supporting documents so the property deeds basically can't be processed or made, but the Notary still accepted the job because she wanted to get paid for the property deeds she made. The main problems of this research are what was the Notary fault that she didn't make a deed after getting paid from the client and what are the responsibilities of Notary who didn't make a deed after getting paid from the client. This research is an analytical descriptive which based on secondary data. The result of this research are the Notary didn't do her job properly because she accepted the pay from client even though she knew beforehand that she couldn't make the property deeds like clients wanted to, so it caused some damages to the client that she has to take the responsibilities for, and because of that the Notary is charged guilty for doing a fraud criminal act as it said on article 378 Criminal Procedure Code of Republic Indonesia based on District Court of Tangerang's Decision No. 1786/PID.B/2017/PN.TNG) on December 4th, 2017. However, the Notary has to face the sentence which based on Indonesia Civil Code and administrative punishment based on Notary Profession Act No. 2 Rules 2014, Notary Profession Act No. 30 Rules 2004 and Notary Ethic Code Rules 2015.

Abstrak :
Anke Dwi Saputro

Abstrak :
Untuk melakukan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas harus mempunyai dana yang cukup, dalam bentuk modal perseroan. Pengeluaran saham dalam simpanan perseroan adalah salah satu cara yang dapat digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan modal Perseroan Terbatas. Tesis ini membahas mengenai prosedur, cara dan persyaratan pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan Terbatas untuk meningkatkan modal yang ditempatkan dan disetor serta prosedur dan mekanisme pengembalian modal yang telah ditempatkan dan disetor yang telah dibatalkan oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Pengeluaran saham dalam simpanan harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penawaran kepada semua pemegang saham dan juga dengan mengikuti pengaturan RUPS mengenai pemanggilan hingga kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan. Pembatalan pengeluaran saham dalam simpanan yang telah disetor oleh para pemegang saham dapat dilakukan dengan proses pengurangan modal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Saham dalam Simpanan, Pengeluaran Saham dalam Simpanan, Pengembalian Modal yang Telah Ditempatkan dan Modal Disetor.

---

To conduct business activities, Limited Liability Company must have sufficient funds in the form of company capital. Stock expenditure in a company 39 s stock is one of the ways that it can be used with the aim of increasing the capital of a Limited Liability Company. This thesis discusses the procedures, methods and requirements of share expenditures in the Limited Liability Company to increase the issued and paid up capital and the paid and paid up returns and procedures that have been canceled by the court. The research method used is juridical normative. Stock expenditures in deposits should be made by first making an offer to all shareholders and also by following the Generan Meeting regulation of summoning up to the quorum of attendance and decision making. The cancellation of stock expenses in deposits deposited by shareholders may be made by a capital reduction process as defined in the Limited Liability Company Law. Key words Limited Liability Company, Stock and Deposit, Stock Expenditures in Deposits, Return of Issued Capital and Paid up Capital.