Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Islam merupakan agama dengan jumlah penganut terbesar di Indonesia. Para penganut ini secara otomatis merupakan subyek hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hukum Islam dengan subyek yang besar ini menuntut pengaturan serta perkembangannya seiring berkembangnya taraf kehidupan sosial dan ekonomi subyeknya. Metode pemasaran melalui iklan di Indonesia saat ini memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Terdapat iklan yang dalam publikasinya dan beredar luas di masyarakat hanya mementingkan keuntungan pribadi atau pihakpihak tertentu semata tanpa mengindahkan kepentingan konsumen yang dirugikan. Tidak segan-segan publikasi ikan ini juga dilakukan oleh pelaku usaha muslim misalnya dengan menawarkan "janji gratis umrah" kepada khalayak iklan yang juga muslim. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia dengan tegas melarang penggunaan kata "gratis" dalam iklan jika kenyataannya konsumen harus membayar biaya-biaya lain. Hukum Islam pada dasarnya juga telah mengatur hal ini secara prinsip. Pengaturan secara prinsip ini yang kemudian penting untuk dikaji dalam penulisan ini. ...... Islam is a religion that has the biggest number of believers. These believers automatically become subjects of Islamic Law. It means that Islamic Law with the biggest number of subjects demands the regulation and development along with the development of social and economy living standards of its subjects. Nowadays, marketting method through advertisement in Indonesia demonstrate a heartbreaking situation. There some advertisement which in their publication and spread in the society only concern about benefits for certain parties without concern about the disadvantaged consumers. Moreover, these also conducted by moslem enterpreneurs such as offer "Promise for free umrah" to the advertising audience who also moslem. Law No. 8 Year 1999 about Cunsomer Protection as the umbrella of cunsomer protection law in Indonesia strictly ban the use of word "free" on advertisement if in fact cunsomers should pay other costs. Islamic Law basically had regulated this in principle. This principle regulation then important to be studied in this paper.

Abstrak :
Pada era Reformasi, di Indonesia dan Mesir mengemuka agenda Islamisme berupa tuntutan penguatan peran Syariat Islam ketika berlangsung amandemen konstitusi. Kajian ini menggambarkan bagaimana negara Muslim mengelola konflik ideologis antara Islamisme dengan nasionalisme dalam rangka melewati fase transisi demokrasi. Pertanyaan penelitiannya menyangkut apa argumen penguatan Syariat Islam, proses amandemen konstitusinya; dan apa faktor yang mendukung dan menghambat manajemen konflik ideologisnya. Penelitian ini menggunakan dua teori menejemen konflik antar budaya dan ideologi yakni teori demokrasi konsosiasional (Robert Dahl) dan centripetalisme (Geovanni Sartori). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data-data diperoleh dari sumber kepustakaan, wawancara dan observasi. Kesimpulannya, Indonesia berhasil melewati fase transisi demokrasi karena sukses mengelola pertentangan ideologis tersebut. Sedangkan Mesir gagal akibat konflik ideologis yang tidak terkelola dan disusul oleh kudeta militer. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkannya. Pertama, moderasi ideology. Di Indonesia, partai-partai serta ormas keagamaan telah mengalami moderasi. Di Mesir, moderasi tersebut belum terjadi. Kedua, pola persaingan Multi Polar. Di Indonesia, pertentangan politik berciri multi polar. Konflik yang terjadi antara dua kubu di Mesir semakin menajam akibat sifatnya yang dwi-polar. Ketiga, durasi waktu. Semakin lama proses amandemen semakin mudah mengelola konflik karena adanya lobi-lobi para pemimpin nasional. Keempat, akomodasi politik semua kelompok. Di Indonesia, terbangun pemerintahan yang konsosiasional. Sedangkan Mesir pemerintahan Mursi dinilai tidak representative. Teori konsosiasional (Robert Dahl) dan centripetalisme (Geovanni Sartori) memadai untuk alat analisis dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Mesir pada masa transisi demokrasi. Demokrasi konsosiasional mengandaikan keterwakilan seluruh ragam eleman masyarakat dalam kekuasaan. Pemerintahan reformasi di Indonesia yang bercorak koalisi besar membuatnya didukung semua kelompok, kuat, efektif, dan legitimasinya kuat. Mesir yang bercorak “the winner takes all” mudah dikudeta oleh militer. Centripetalisme menggambarkan pengelolaan perbedaan ideologis yang tajam antara Islamisme dengan nasionalisme, liberalism, dan ideologi kiri. Centripetalisme di Indonesia mendorongpengelompokan politik menjadi lintas identitas; ideologi, agama, bahasa, etnis, dan budaya serta memudahkan dialog, negosiasi, kompromi dan akomodasi. Sedangkan di Mesir sentrifugalisme mendorong mengerasnya pertentangan antar identitas dan berakhir dengan kebuntuan politik yang mengundang militer mengambil alih kekuasaan. ......During the Reformation era, Indonesia and Egypt proposed an Islamic agenda—the reinforcement of Sharia role in the constitutional amendment. This study illustrates how Islamic countries manage or regulate ideological conflicts between Islamism and nationalism in order to pass through the transitional phase of democracy. There are two major questions in this study. First, what was the argument behind the enforcement of the Islamic Sharia? Second, what supported and hindered the management of ideological conflicts? This research uses the theory of consociationalism (Robert Dahl) and the theory of centripetalism (Geovanni Sartori). Furthermore, this research uses the qualitative method, and the data are collected through literary sources, interviews, and observation. In conclusion, Indonesia succeeded in passing through the transitional phase due to its success in managing the ideological conflicts, while Egypt failed due to its failure in managing it resulted in a coup d’etat. There are various factors that caused it. The first factor is ideological moderation. In Indonesia, the parties and mass organizations have gone through moderation, while Egypt lacked moderation. The second factor is the pattern of multi-polar competition. The political conflicts in Indonesia were multi-polar while the political conflicts in Egypt were bipolar. The third factor is the duration. The longer the process of the amendment, the easier it is to manage conflicts because of the national leaders’ lobbying. Last, the political accommodation of all the groups. Indonesia has a consociational government, while Egypt is lacks representation. The consociationalism theory (Robert Dahl) and centripetal theory (Geovanni Sartori) is used as the tool of analysis in understanding the challenges faced by Indonesia and Egypt during the transitional period. Consociational democracy is the state where all the elements of society are represented. The Indonesian government during reformation which takes the form of a coalition was strong, effective, had strong legitimacy, and was supported by all the groups. However, Egypt’s “the winner takes all” government was prone to military coup d’etat. Centripetalism illustrates the management of ideological differences among Islamism, nationalism, liberalism, and socialism-communism. In Indonesia, centripetalism supports political grouping as a form inter-identity (ideology, religion, language, ethnicity, and culture), and gives access to discussions, negotiations, compromise, and accommodations. On the contrary, Egypt’s centrifugalism worsened the conflict between the identities and led to a dead end, which resulted in the overthrowing of the government.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang undang-undang yang baik dalam perspektif Negara Hukum Pancasila, serta peran dari naskah akademik dalam pembentukan undangundang yang baik tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisa data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa harus dilakukan penguatan terhadap sifat pengaturan naskah akademik dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penguatan yang dimaksud adalah menambahkan pengaturan tentang naskah akademik dan mengubah sifat pengaturan dari fakultatif menjadi imperatif atau perintah. ......This thesis is talk about the good Act on Negara Hukum Pancasila and the role of academic draft on forming the good Act. This research is a library research. The data processing is using qualitative approach, so the result is analytic descriptive data. On analyzing the data, the research is using normative law research. Result of the research shows that the character of the paper arrangement on forming the Act is has to be stronger than before. Especially for Act No. 10 year 2004. The effort to make it stronger can be done by adding an arrangement about academic draft and change the arrangement character from facultative to imperative.