Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan hukum ini berbicara mengenai tidak dilakukannya kontrak penjaminan emisi efek pada penawaran umum saham Bank Bukopin oleh salah satu penjamin pelaksana emisi efek, yaitu ABN AMRO Securities yang telah ditunjuk dalam kontrak penunjukan sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sebuah perusahaan yang akan memasuki pasar modal tentunya akan melewati proses penawaran umum yang melalui beberapa tahapan, dimulai dengan tahap persiapan hingga selesainya proses penawaran umum. Dalam pelaksanaan penawaran umum terdapat sebuah lembaga salah satunya yaitu, penjamin emisi efek yang memiliki peran penting guna membantu emiten dalam melakukan penawaran umum. Hubungan keduanya dilakukan dengan pengikatan dalam kontrak yang berdasarkan pada hukum perjanjian dan peraturan yang berlaku di pasar modal. Dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan pemahaman mengenai permasalahan hukum pada kontrak penjaminan emisi efek dalam proses penawaran umum. Terkait dengan penulisan hukum ini bahwa salah satu dari penjamin pelaksana emisi efek tidak melakukan kontrak penjaminan emisi efek sehingga hal ini menimbulkan dampak dan bagaimana peran Initial Public Offering (IPO) Regulator dalam mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat."

"Perkembangan usaha asuransi di Indonesia dirasakan semakin membaik seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian dirasakan sangat penting oleh dunia usaha mengingat adanya risiko, oleh karena itu asuransi penting untuk menjamin keberlangsungan usaha. Namun, perkembangan asuransi di Indonesia diiringi pula dengan peningkatan sengketa klaim asuransi. Wajar apabila klaim asuransi tidak selamanya diterima karena asuransi sendiri adalah suatu perjanjian antara tertanggung dengan penanggung yang memiliki hak dan kewajiban serta adanya perlindungan hukum bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan dari prinsip-prinsip hukum perjanjian untuk melihat masalah dalam perjanjian asuransi. Penelitian ini menjelaskan tentang keabsahaan perjanjian asuransi berdasarkan hukum perjanjian, menjabarkan permasalahan hukum yang muncul dari perjanjian asuransi serta upaya hukumnya, dan analisis yuridis Putusan MA No. 1987 K/Pdt/2011 tentang kasus penolakan klaim asuransi.

---

The growth of insurance business in Indonesia perceived improved along with the development of Indonesian economy. The presence of insurance is very important to businesses because there is risk in every activity, therefore insurance is important to ensure business continuity. Unfortunately, the development of insurance in Indonesia is followed by an increase in disputes of insurance claims. It is normal if the insurance claim is not always accepted because insurance is an agreement between the insured and the insurer wich has the protection of the rights and obligations of each party. Therefore, we need to review the insurance agreement problems from agreement law principle point of view. This study is to explain the validity of the insurance agreement under the law of agreement, describes the possibility of problems arising from the insurance agreement along the legal efforts, and the juridical analysis of court decisions from Mahkamah Agung No. 1987 K/Pdt/2011."

"Selama bertahun-tahun, kita telah melihat bagaimana internet telah merevolusi cara orang berkomunikasi. Oleh karena itu, tidak heran jika cara orang berbisnis juga berubah. Dikarenakan oleh kemajuan internet yang pesat, bisnis kini dilakukan melalui pemrosesan transaksi elektronik yang efisien dan akses cepat terhadap informasi, yang menghasilkan jenis perdagangan baru bernama e-commerce. Dengan kemunculan jenis perdagangan baru ini, struktur hukum harus terus bergerak seiring dengan perubahan-perubahan baru. E-commerce telah menciptakan cara kontrak baru dalam berbisnis, yaitu kontrak elektronik. Pertanyaan-pertanyaan dan isu mengenai e-contract telah cukup lama menjadi topik pembahasan dan menyebabkan pro kontra. Oleh karena itu, tujuan utama studi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaan kontrak e-commerce, untuk mengidentifikasi perspektif teoritis dari kontrak bentuk standar elektronik dan bagaimana kontrak bentuk standar elektronik dapat dinyatakan absah.

---

Over the years, we have seen how the internet has revolutionized people’s way of communicating. Hence, it is only natural that the way people are doing business has also changed. Businesses are now done through efficient electronic transaction processing and instant access to information, which resulted in a new kind of trade called e-commerce. As a result, legal structures often struggle to keep up and catch up. Such trade has created a new way of contracting, namely electronic contract. Many questions and issues regarding e-contracts have been raised for quite a long time. This study's primary aim is first to raise awareness of the existence of e-commerce contracts, to identify the theoretical perspective of the electronic standard form contracts and to how the electronic standard form contracts are enforceable."

"Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi air dan seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu kekayaan alam yang dimaksud adalah minyak dan gas bumi, dimana sumber daya alam migas dikonsepkan sebagai Public Ownership (kepemilikan rakyat secara kolektif). SKK Migas sebagai badan khusus yang melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi mempunyai beberapa tugas, salah satunya yaitu mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, dimana dalam Hukum Administrasi Negara, setiap badan pemerintahan dapat melakukan tindakan hukum bersegi publik dan tindakan hukum bersegi privat. Maka, tindakan SKK Migas dalam mengadakan Kontrak Kerja Sama tersebut melahirkan pertan yaan, apakah tindakan tersebut termasuk tindakan hukum bersegi publik atau bersegi privat? lantas bagaimana peraturan perundang- undangan mengatur kewenangan SKK Migas tersebut? Penelitian ini mencoba menjawabnya dengan metode Yuridis normatif – kualitatif, dimana pada akhir penelitian ditemukan bahwa Tindakan SKK Migas tersebut merupakan Tindakan Hukum Pemerintah bersifat Publik bersegi dua. Diharapkan penelitian ini memberikan jawaban dan gambaran bagi para praktisi dan akademisi bagaimana kedudukan badan pemerintah ketika mengadakan Kontrak yang menyangkut kepentingan banyak orang yaitu minyak dan gas bumi.

---

Based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, this earth and all natural resources in it are intended for the greatest prosperity of the people. One of the natural resources referred to is oil and natural gas, where the natural resources of oil and gas are conceptualized as Public Ownership (collective ownership of the people). SKK Migas as a special agency that manages upstream oil and gas business activities has several tasks, one of which is to enter into Cooperation Contracts with Cooperation Contract Contractors, where in State Administrative Law, every government agency can take public legal action and legal action. private side. So, SKK Migas' action in entering into the Cooperation Contract raises the question, is this action a legal action on a public or private side? So how do the laws and regulations regulate the authority of SKK Migas? This research tries to answer it with a normative - qualitative juridical method, where at the end of the study it was found that the SKK Migas Action was a two-sided Public Law Action. It is hoped that this research will provide answers and descriptions for practitioners and academics about the position of government agencies when entering into contracts that concern the interests of many people, namely oil and natural gas."

"Penelitian ini mengkaji keabsahan komunikasi daring, khususnya whatsapp dan email, sebagai bentuk perjanjian yang sah di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Nomor 1088/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL dan Putusan Nomor 168/PDT.G/2016/PN.DPS, di mana dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan pandangan hakim mengenai komunikasi daring sebagai perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi daring dapat membentuk perjanjian yang sah jika memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai keabsahan komunikasi daring sebagai perjanjian dan implikasinya dalam praktik.

---

This research examines the validity of online communication, especially Whatsapp and email, as a legally binding form of agreement in Indonesia. The study focuses on analyzing Verdict Number 1088/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL and Verdict Number 168/PDT.G/2016/PN.DPS, where there are differing judicial views on online communication as an agreement. This research employs a normative juridical method to analyze the cases. The findings indicate that online communication can constitute a valid agreement if it fulfills the legal requirements of a contract, and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) recognizes the legality of electronic documents as evidence in legal proceedings. This research contributes to the understanding of the validity of online communication as an agreement and its implications in legal practice."