Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Suatu akta perdamaian dibuat karena para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan jalan damai dalam hal ini seperti pembagian harta bersama. Kekuatan akta perdamaian sama dengan Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Menjadi permasalahan jika ternyata salah satu pihak mengabaikan perdamaian tersebut dan mengugat ke Pengadilan. Dalam hal ini seperti masalah pembagian Harta Bersama berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks.  Permasalahannya adalah terdapat dua produk hukum tersebut sama-sama mengatur mengenai pembagian harta bersama sehingga terjadi dualisme pembagian. Adapun bentuk hasil penelitian adalah deskriptif-analitis, dimana dilakukan analisa untuk dapat memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada, kemudian dari fenomena tersebut didapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah. Mengenai keberlakuan pembagian harta bersama seharusnya pembagian yang diberlakukan adalah Akta Perjanjian Perdamaian No. 344, akan tetapi terdapat asas hukum yang menyatakan lex fosterior derograt legi a priori yang artinya hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama, sehingga yang terbaru yang berlaku, yakni Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. Bila pada akhirnya pembagian yang baru diterapkan, sebaiknya segala tindakan yang berkaitan dengan Pembagian Harta Bersama yang dulu dilakukan tetap harus dipertimbangkan jika dilakukan pembagian yang baru.

---

ABSTRACT A peace deed was made because the parties agreed to resolve the existing problems peacefully in this matter such as the distribution of shared assets. The power of a peace certificate is the same as a court decision that has permanent legal force. It becomes a problem if it turns out that one of the parties ignored the peace and sued the Court. In this case such as the problem of the distribution of Joint Assets based on the Deed of Peace Agreement No. 344 and Decision of the Bekasi District Court No. 666/Pdt.G/2016/PN. Bks Jo. Decision of Bekasi District Court No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. The problem is that there are two legal products that together regulate the distribution of shared assets so that there is a dualism of division. The form of the results of the study is descriptive-analytical, where analysis is carried out to be able to provide an overview of the phenomena that occur based on the data and facts that exist, then from these phenomena obtained the meaning and implications of a problem. Regarding the implementation of the sharing of shared assets, the distribution that should be applied is the Deed of Peace Agreement No. 344, but there is a legal principle that states lex fosterior derograt legi apriori which means that the new law defeats the old law, so the latest one applies, namely Bekasi District Court Decision No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Decision of Bekasi District Court No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. If in the end the new division is applied, it is better that all actions relating to the Sharing of Joint Assets that were previously carried out must still be considered if a new division is carried out.

Abstrak :
Sebelum terbitnya putusan MK. No. 18/PUU-XVII/2019, parate eksekusi Jaminan Fidusia kerap dilakukan oleh Pemegang Fidusia dengan kekuasaan sendiri baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan Pemberi Fidusia/Nasabah. Namun, setelah lahirnya putusan MK. No. 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan parate eksekusi Jaminan Fidusia harus didasarkan dengan kesepakatan antara Pemegang dan Pemberi Fidusia/Nasabah mengenai wanprestasi dalam perjanjian pokoknya serta Pemberi Fidusia bersedia menyerahkan barang Jaminan Fidusia kepada Pemegang Fidusia secara sukarela untuk dijual melalui lelang. Istilah kerelaan adalah hal yang baru dalam parate eksekusi Jaminan Fidusia yang berdasarkan hukum positif. Istilah kerelaan dikenal dalam hukum Islam yang merupakan salah satu rukun dalam akad, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana esensi prinsip kerelaan dalam parate eksekusi Jaminan Fidusia dalam putusn MK tersebut dan kesesuaiannya dengan prinsip kerelaan dalam hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan alat pengumpulan data berupa data sekundar yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa esensi kerelaan dalam putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yakni tidak boleh ada pihak yang dirugikan dan disakiti dari pelaksanaan parate eksekusi Jaminan Fidusia. Kewenangan Pemegang Fidusia untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri tetap melekat sepanjang Pemberi Fidusia/Nasabah mengakui bahwa ia telah wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan barang jaminan kepada Pemegang Fidusia. Prinsip Kerelaan dalam parate eksekusi Jaminan Fidusia sesuai dan sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi Pemegang dan Pemberi Fidusia/Nasabah. ......Before the Constitutional Court's decision Number 18/PUU-XVII/2019 came out, the execution of fiduciary guarantees was often carried out unilaterally by fiduciaries with or without agreement from the debitor. However, after the Constitutional Court's decision Number 18/PUU-XVII/2019, the implementation of the fiduciary guarantee execution parate must be based on an agreement between the fiduciaries and debitor about injures the promise in the main agreement and the debitor is willing to give fiduciary collateral to the fiduciaries voluntarily to be sold through auction. The term of willingness is a new thing in the execution of fiduciary guarantees based on positive law. The term willingness is known in Islamic law which is one of the pillars in the contract, thus raising the question of how the essence of the principle of willingness in the execution of fiduciary guarantees is in accordance with the principle of willingness in Islamic law. The method used in this research is a normative research that is descriptive analytical and uses data collection tools in the form of secondary data which includes primary and secondary legal materials. Based on the research that has been done, it was found that the essence of willingness in the Constitutional Court's decision Number 18/PUU-XVII/2019 is there is no side should be harmed and hurt from the implementation of the fiduciary guarantee execution parate. The authority of fiduciaries to execute the fiduciary guarantee on their own rules remains attached as long as the debitor acknowledges that they have injures the promise and voluntarily give the fiduciary collateral to the fiduciaries. The principle of Willingness in the execution of fiduciary guarantees is in accordance with and in line with the principles of Islamic law in order to maintain the benefit of the fiduciaries and debitor.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menguraikan tentang aspek hukum pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia didasari dengan kasus konkrit berdasarkan putusan pengadilan Nomor 1018/Pdt.P/2018/PN.JKT.SEL. Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan khususnya agar suatu perkawinan dapat diakui menurut hukum Negara Republik Indonesia. Proses Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Namun pada tahun 2018 terdapat kasus pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia. Hal ini merupakan suatu permasalahan hukum atas keabsahan dan kekuatan hukum penetapan hakim atas perintah untuk pencatatan perkawinan semacam ini. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia; dan kewenangan serta kekuatan hukum penetapan pengadilan untuk memerintahkan kantor catatan sipil dalam mencatatkan perkawinan ini. Untuk menjawab permasalahan ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analitis. Tipe dan Bentuk Penelitian adalah Deskriptif dan analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian adalah menjawab bahwa pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia adalah dapat dilakukan, serta hakim berwenang untuk mengeluarkan penetapan perintah untuk mencatatkan perkawinan berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006.

---

ABSTRACT
This thesis describes the legal aspects of marriage registration at the civil registration office for a couple that one of whom has died based on a verdict No. 1018/Pdt.P/2018/PN.JKT.SEL. Marriage Registration is one of the legal requirements for a marriage, so that a marriage could be recognized according to the law of the Republic of Indonesia.. The Marriage Registration Process by Civil Registration Office is written in Government Regulation No. 9 of 1975. But in 2018, there was a case of marriage registration for a couple that one of whom had passed away. This could be seen as a legal problem especially about the validity and about the legal force of the judge provision to registry the marriage. This issues raised regarding the validity of marriage registration for couples, one of whom has passed away; and the authority and legal force of a corut to give order for the civil registration office to register this marriage. To answer this problem,this thesis will use normative juridical research methods with analytical approaches. Data analysis is descriptive analytic.this thesis answes that the registration of marriages in the civil registration office for one of whom has passed away could be done, although the law does not regulate this matter, as well as the judge has the authority to order the civil registration office to register this marriage as stipulated in Article 36 of Law No. 23 of 2006. However, in giving decision the judge needs to consider well because this kind of marriage registration didn't follow the procedure written in Article 10 and Article 11 GR No. 9 of 1975 that require the presence of the bride and groom in order to resgister the marriage.

Abstrak :
Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum terjadinya perpindahan hak milik. Dalam prakteknya hibah tidak jarang menimbulkan suatu permasalahan dalam keluarga. Permasalahan hibah terutama berkaitan erat dengan para ahli waris. Adanya hibah yang dilakukan dengan melanggar hak dari para ahli waris tentunya akan membawa ketidakadilan. Pemberi hibah merupakan pihak yang pada akhirnya akan bertanggungjawab atas hibah yang telah dilakukannya. Sengketa hibah merupakan sengketa yang seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Gugatan hibah umumnya diajukan oleh para ahli waris. Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai putusan pengadilan agama Nomor 1131/Pdt.G/2011/PA.Pmk. Dalam kasus ini sengketa hibah terjadi karena adanya pemberian objek hibah berupa sebidang tanah seluas 1.250m2 kepada salah seorang anak kandung si pemberi hibah. Para Penggugat yang juga merupakan anak kandung dari si pemberi hibah merasa tidak adil atas pemberian hibah tersebut. Para penggugat merasa bahwa si pemberi hibah telah melanggar hak-hak para Penggugat. Hibah yang dilakukan oleh si pemberi hibah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dikarenakan hibah tersebut melebihi ketentuan batas maksimum 1/3 dari seluruh harta. Dalam kasus ini pemberi hibah menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada salah seorang anak kandungnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keabsahan akta hibah Nomor 351/PMK/2002 yang merupakan instrumen penting dalam hal terjadinya perpindahan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah serta untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Agama Nomor 1131/Pdt.G/2011/PA.Pmk telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang dasar yuridis pembatalan akta hibah Nomor 351/PMK/2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah Nomor 351/PMK/2002 adalah batal demi hukum dan mengandung cacat yuridis. Akta hibah dibuat dengan melanggar ketentuan Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Nomor 1131/Pdt.G/2011/PA.Pmk adalah tepat karena sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

---

Grant is an act of giving when someone is still alive to someone else without expecting the return. Grant sometimes causes a problem between the inheritors themselves, which can be solved through the court mechanism. In this study, Author focuses on the religion court verdict Number 1131/Pdt.G/2011/PA.Pmk. The problem itself occurs when the grant giver granted an area of land on 1,250 square meters to one of his biological son. Due to the unfairness, the other biological children filed a case against the grant giver who happened to be their parent. The plaintiffs argued that the grant has been a violation of law, which is The Compilation of Islamic Law who limitates the grant up to one third of the total wealth. The study is emphasized on the legality of the most important instrument that allows the transfer process of the property right, which is The Act of Grant Number 351/PMK/2002; and also to discover whether the verdict itself has been proceeded through regulation. This study uses the juridical normative method with an evaluative research method in order to get a comprehensive understanding of the legal base of the cancellation of The Act of Grant Number 351/PMK/2002. The study concludes that The Act of Grant Number 351/PMK/2002 is null and void and juridically defected. The Act of Grant was made by violating the regulation. This also concludes that the Pamekasan Religion Court Number 1131/Pdt.G/2011/PA.Pmk is correct.

Abstrak :
ABSTRACT
Tesis ini membahas lelang eksekusi tanah pertanian yang dimenangkan oleh subjek yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan-peraturan terkait, sehingga menimbulkan pemilikan tanah absentee, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 406/2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-evaluatif. Hasil penelitian menyarankan untuk KP2LN dan Badan Pertanahan Nasional agar cermat dan tegas berkaitan dengan peraturan-peraturan pemilikan tanah absentee.

---

ABSTRACT
This thesis discussing agriculture land auction that won by subject who is not comply with conditions that determined by related regulations as a consequence it cause absentee land ownership, in the same manner as in Kutipan Risalah Lelang Nomor: 406/2013. This research use normatif-juridical approachment with evaluative-prescriptive research type. Result of this research recommends KP2LN and Badan Pertanahan Nasional in order to coutions and strict link to regulations about absentee ownership.

Abstrak :
Pasal 21 UU Perkawinan, pada hakekatnya petugas pencatat perkawinan dapat menolak melangsungkan perkawinan jika perkawinan itu terdapat sebuah larangan mengacu Undang-Undang itu, sehingga petugas pencatat perkawinan nantinya mengeluarkan sebuah rincian tertulis melalui penolakan beserta penyebab ditolaknya. Selanjutnya bagi pihak dimana pernikahannya dilakukan penolakan memiliki hak dalam pengajuan permohonan ke pengadilan dan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. Setelah menelaah putusan-putusan penetapan hakim terkait permohonan izin kawin beda agama, terdapat beberapa penetapan dimana para pemohon tidak menyertakan alat bukti keterangan tertulis dari petugas pencatat perkawinan yang berisi penolakan melangsungkan perkawinan seperti di putusan nomor 220/Pdt.P/2020/PN Bpp, namun putusan itu hakim menerima permohonan para pemohon dalam dilangsungkannya kawin beda agama. Terdapat juga pada Putusan No. 122/Pdt.P/2020/PN Pti, permohonan para pemohon tidak dapat diterima untuk izin kawin beda agama dengan alasan tidak dilampirkannya alat bukti keterangan tertulis dari petugas pencatat perkawinan yang berisi penolakan melangsungkan perkawinan. Pokok permasalahan yang aka dibahas dalam tesis ini yakni mengenai kedudukan bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan beda agama oleh petugas pencatat perkawinan dan pertimbangan hakim antara Putusan Nomor 220/Pdt.P/2020/PN Bpp dengan Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti. Penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Kedudukan dari alat bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan yang dikeluarkan oleh petugas pencatat perkawinan yaitu sangat penting karena sudah tercantum dalam Pasal 21 UUP. Pertimbangan dari Majelis Hakim PN BPP secara keselurahan benar, namun yang perlu diperhatikan bahwa menggunakan Pasal 35 huruf a UU Adminduk sebagai pertimbangan kurang tepat, karena ketentuan tersebut untuk mengakomodir pencatatan perkawinan yang ditetapkan melalui pengadilan, bukan untuk memberikan izin melangsungkan perkawinan. Seharusnya menggunakan pertimbangan dari Majelis Hakim PN Pati, yang memfokuskan pada Pasal 21 UUP adalah syarat administrasi absolut, dimana fungsi Putusan Permohonan yang diajukan dalam Permohonan a quo adalah untuk menguji ratio legis dari alasan penolakan perkawinan dari PPN. ......Article 21 of the Marriage Law, in essence the marriage registrar can refuse to enter into a marriage if there is a prohibition on referring to the law, so that the marriage registrar will later issue a written detail through the refusal along with the reasons for the refusal. Furthermore, the party where the marriage was rejected has the right to submit an application to the court and submit a statement of the rejection. After reviewing the decisions of judges regarding the application for interfaith marriage permits, there are several stipulations in which the applicants do not include evidence of written statements from the marriage registrar containing a refusal to enter into a marriage as in decision number 220/Pdt.P/2020/PN Bpp, However, the judge's decision accepted the applicant's request for interfaith marriages to take place. There is also Decision No. 122/Pdt.P/2020/PN Pti, the application of the applicants cannot be accepted for a permit for interfaith marriage on the grounds that evidence of written statements from the marriage registrar containing a refusal to enter into a marriage is not attached. The main issues that will be discussed in this thesis are regarding the position of written evidence of refusal to enter into interfaith marriages by marriage registrars and judges' considerations between Decision Number 220/Pdt.P/2020/PN Bpp and Decision Number 122/Pdt.P/2020/PN Pti. This research is explanatory in nature by using normative juridical research methods and using library study data collection techniques. The position of written evidence of refusal to enter into a marriage issued by the marriage registrar is very important because it is already stated in Article 21 of the UUP. Considerations from the Panel of Judges of the PN BPP as a whole are correct, but what needs to be noted is that using Article 35 letter a of the Adminduk Law as an inappropriate consideration, because these provisions are to accommodate the registration of marriages determined through the court, not to grant permission to carry out marriages. It should use the considerations of the Panel of Judges for the Pati District Court, which focuses on Article 21 UUP is an absolute administrative requirement, where the function of the Application Decision filed in the a quo Petition is to test the legal ratio of the reasons for refusing a marriage from VAT

Abstrak :
Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada kenyataannya banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah perkawinan yang hanya dilakukan secara hukum agama dan tidak dicatatkan. Dimana suatu perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum agama atau biasa disebut dengan perkawinan di bawah tangan tentunya tidak memiliki kepastian hukum karena tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah. Apabila harta yang diperoleh dalam masa perkawinan di bawah tangan (dalam hal ini tanah dan bangunan) dan harta tersebut ingin dialihkan melalui jual beli dimana perbuatan hukum tersebut memerlukan persetujuan pasangan kawin, hal ini akan menimbulkan masalah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum pengesahan perkawinan yang dilakukan setelah salah satu pihak meninggal dunia, keabsahan jual beli tanah yang dilakukan tanpa persetujuan istri dalam perkawinan yang dicatatkan setelah suami meninggal dunia, dan pertimbangan hakim terhadap jual beli tanah tanpa persetujuan istri dalam perkawinan di bawah tangan yang kemudian dicatatkan setelah suaminya meninggal dunia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini bahwa jual beli yang dilakukan tanpa persetujuan istri dalam perkawinan di bawah tangan adalah sah. Pengesahan perkawinan dapat dilakukan meskipun salah satu pasangan kawin telah meninggal dunia, setelah mendapatkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama maka wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama agar perkawinan tersebut menjadi sah dan diakui oleh negara dan timbul akibat hukum atas pencatatan perkawinan tersebut, dan terdapat kekurangan pada pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394 K/Pdt/2019 ......Marriage in Indonesia is regulated within Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage. However, in practice, a lot of problems arise in its implementation. One of which is a marriage which is only conducted according to religious law and is not registered. Whereas, within a marriage which is only conducted based on religious law or often known as private marriage (perkawinan di bawah tangan) surely does not have any legal certainty due to the absence of an authentic evidence in the form of a marriage deed. If the asset(s) obtained during the private marriage (in this case land and building) are going to be transferred through sale and purchase, whereas such legal action requires a spousal consent, this will give rise to a problem. Within this thesis, the problem being discussed is regarding the legal consequence for ratification of a marriage which is conducted after one party is deceased, validity of sale and purchase of land which is conducted without spousal (wife) consent within a private marriage which is then registered after the spouse (husband) is deceased. To answer such problem, the juridical normative research method is used, complemented with secondary data in the form of primary and secondary legal material. The conclusion drawn from this research is that a sale and purchase conducted without a spousal (wife) consent within a private marriage is legitimate. Ratification of marriage may be conducted despite the fact that one of the spouse had passed away, and after obtaining a marriage ratification from the Religious Court, such marriage shall be registered within the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama) so that such marriage will be legitimate and recognized by the state as well as giving rise to legal consequences pertaining to such marriage and that there is a shortfall within the judge’s consideration in the Supreme Court Verdict Number 2394 K/Pdt/2019.

Abstrak :
Pembatalan perkawinan masih terjadi dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut dikarenakan adanya syarat perkawinan yang tidak terpenuhi sehingga perkawinan tersebut menjadi tidak sah menurut hukum. Salah satu contohnya ialah putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2879/Pdt.G/2019/PA.Kbm, pengajuan pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut dikarenakan wali nikah yang tidak sah. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis tanggungjawab Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang tidak melakukan konfirmasi atau penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap dokumen-dokumen dan wali nikah, dan untuk  menganalisis akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah terhadap kedudukan pasangan suami istri, anak dan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan berasal dari data sekunder. Hasil penelitian ialah Pegawai Pencatat Nikah telah lalai dalam memeriksa dokumen dan verifikasi terhadap kebenaran wali nikah, semestinya memiliki tanggung jawab atas kelalaiannya tersebut. Namun, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, tidak mengatur mengenai sanksi apapun. Tindakan Pegawai Pencatat Nikah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum pembatalan perkawinan ialah putusnya hubungan antara pemohon dan termohon sebagai suami dan istri, kedudukan anak-anak yang dilahirkan tetap menjadi anak sah. Harta benda dari perkawinan kembali seperti semula, harta bersama dibagi sesuai ketentuan pembagian harta bersama, namun apabila perkawinan tersebut disertai perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut juga dinyatakan batal.

 

Kata kunci: pembatalan, perkawinan, wali nikah yang tidak sah. ......The annulment of marriage still occurs in people's lives, this is due to the unfulfilled terms of marriage thereby making the marriage invalid according to the regulation. One of the example is the judgment of the Kebumen Religious Court Number 2879/Pdt.G/2019/PA.Kbm, the annulment of marriage in that judgment because of the guardian is invalid. The purpose of the study is to find out the responsibilities of the marriage registrar who do not confirm or research the documents and marriage guardian,  and legal consequences of marriage annulment due to invalid marriage guardians  of the position of the husband and wife, children and marriage assets. The research method used is normative juridical, with descriptive analysis type, the research used secondary data. The results of the study are that the Marriage Registrar has been negligent in examining documents and verifying the truth of a marriage guardian, they should have responsibility for such negligence. However, Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 regarding Marriage Registration, does not regulate any sanctions. The act of the Registrar of Marriage is against the law. So that it can be subject to Article 1365 of the Civil Code. The legal consequence of a marriage cancellation is a break in the relationship between the applicant and the respondent as husband and wife, the position of the children born to remain legal children. Assets from remarriage are as before, shared property is divided according to the provisions of shared property, but if the marriage is accompanied by a marriage agreement, then the marriage agreement is also declared null and void.

Abstrak :
Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum diantara sekian banyak aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk semua perkara pidana. Atas dasar itu aparat kepolisian dituntut untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai aparat hukum profesional yang mampu menerapkan hukum positif dalam kasus yang konkrit. Peningkatan sumber daya manusia dalam kepolisian tidak dapat ditunda-tunda lagi dengan percepatan munculnya aturan-aturan baru, adanya perubahan aturan, kompleksitas modus operandi kejahatan dan perkembangan teknologi. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka niscaya penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.Sebagai langkah perbaruan organisasi dan menjawab tantangan jaman khususnya dibidang penyidikan tindak pidana, Polri mulai tahun 2017 menerapkan sistem Elektronik Manajemen Penyelidikan (EMP) mulai dari tahapan awal perkara hingga selesai dan ini wajib dipedomani oleh seluruh penyidik Polri. Penelitian ini akan menelaah Implementasi Aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan Berbasis Komputer Dalam Meningkatkan Kinerja Penyidikan di Dittipidum Bareskrim Polri. ......The police are one of the law enforcement officers among the many law enforcement officers who have the authority to carry out investigations and investigations for all criminal cases. On this basis, the police are required to be able to develop themselves as professional law enforcement officers who are able to apply positive law in concrete cases. The increase in human resources in the police cannot be delayed any longer with the acceleration of the emergence of new regulations, changes in the rules, the complexity of the modus operandi of crime and technological developments. If this is not done, law enforcement will undoubtedly run as it should. As a step to reform the organization and answer the challenges of the times, especially in the field of criminal investigations, the National Police starting in 2017 implemented an Electronic Investigation Management (EMP) system starting from the initial stages of the case to completion and this is mandatory. guided by all Police investigators. This research will examine the Implementation of Computer Based Investigation Management Electronic Applications in Improving Investigation Performance at the Dittipidum Bareskrim Polri.

Abstrak :
Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga, yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Salah satu bentuk wasiat berupa Akta Wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini membahas tentang kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam membuat Akta Wasiat bagi orang Islam. Permasalahannya ialah isi Akta Wasiat tidak berdasarkan syari’at Islam. Akta Wasiat diberikan kepada ahli waris sebagai penerima wasiat. Isi Akta Wasiat tentang pembagian Harta Warisan dan tidak menjabarkan nilai/jumlahnya dari Harta Warisan. Akta Wasiat tidak disertai pernyataan persetujuan ahli waris. Pada saat setelah Pewasiat meninggal, Akta Wasiat diberitahukan kepada penerima wasiat, mereka menyetujui. Namun selang setahun salah satu ahli waris merasa keberatan dan tidak adil dengan adanya Akta Wasiat, lalu ia mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana akibat hukum terhadap Akta Wasiat Pewasiat beragama Islam yang melakukan pembagian harta warisan dan tidak secara faraidh, bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Notaris terkait pembuatan Akta Wasiat, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Ag/2018 menyatakan gugatan a quo tidak memenuhi rukun waris. Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara evaluatif dengan menilai dan menguji kasus yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Hasil penelitian menyatakan bahwa isi wasiat tidak memenuhi rukun waris, maka waris tidak bisa dilaksanakan. Notaris berwenang untuk melakukan penyuluhan hukum agar pelaksanaan wasiat dapat terwujud. Majelis Hakim menyatakan gugatannya tidak memenuhi rukun waris, yaitu adanya harta warisan karena harta peninggalan Pewasiat sudah habis dibagi-bagi melalui Akta Wasiat. Akhirnya, kewarisan tidak berlaku lagi. ......A will is the gift of an item from the testator to another person or entity that takes effect once the testator passes away. One of the type of will is a will signed in front of a notary. The authorities and responsibilities of a notary in making a will for Muslims is discussed in this study. The issue is that the contents of the will are not based on Islamic law. The heirs are the beneficiaries of the will. The contents of the Will regarding the distribution of the Inheritance Assets and do not describe the value/amount of the Inheritance Assets. The will is not accompanied by a statement from the heirs approving it. They agree that the will is notified to the beneficiary once the testator dies. After a year, one of the heirs protested to the Will, claiming that it was unfair, then he filed an inheritance lawsuit in the Religious Court. This study looks at the legal implications of Islamic Wills and Wills that distribute inheritance but do not automatically faraidh, what the authorities and responsibilities of a Notary has when it comes to making a Will, and how the judge's legal considerations in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 112K/Ag/2018 stated that the a quo lawsuit did not meet the pillars of inheritance. By reviewing and testing cases resolved by the Panel of Judges, the secondary legal materials gathered will be assessed of the Will did not fulfill the pillars of inheritance, the inheritance could not be carried out according to the study’s findings. Notaries are permitted to provide legal advice in order to facilitate the execution of wills. The litigation did not satisfy the pillars of inheritance, namely the testator’s inheritance was dispersed through the will, according to the The Panel of Judges. Finally, the inheritance is not valid any longer.