Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis secara normatif pelaksanaan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pers dan membandingkannya dengan The Sixth Amandement of United States of America sebagai dasar adanya pembatasan peliputan di ruang sidang di Amerika Serikat. Peliputan ruang sidang yang disiarkan secara langsung (live) merupakan fenomena baru yang makin marak terjadi di ruang sidang di Indonesia dan sedikit demi sedikit telah menyampingkan kekuasaan kehakiman dalam ruang sidang. Dalam penelitian ini, teori yang dipakai adalah teori tentang negara hukum, teori tentang pers, dan teori tentang kekuasaan kehakiman. Metode analisis dengan membandingkan undang-undang lalu kemudian membandingkan tata cara peliputan di ruang sidang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem peradilan Indonesia belum mengatur secara tegas tentang tata cara peliputan di ruang sidang sebagaimana halnya di Amerika Serikat padahal keduanya adalah sama-sama negara demokrasi.

---

ABSTRACT
This study analyzed the normative implementation of Law No. 48 of 2009 of Judicial Power toward Law No. 40 of 2002 of the Press and comparing it to The Sixth Amandement of the United States of America as a basis for reporting restrictions in the courtroom in the United States. Coverage in the courtroom which broadcast live is a new phenomenon that is increasingly rampant in the courtroom in Indonesia and has set aside the judicial power in the courtroom. In this study, the theory used is the theory of the state law, the theory of the press, and the theory of judicial power. Methods of analysis by comparing the laws and then compare the coverage in the courtroom between Indonesia and the United States. The research proves that the Indonesian justice system has not been set explicitly about reporting procedures in the courtroom as well as in the United States even though both are equally democratic state.

Abstrak :
Diskursus mengenai pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia sudah lama berlangsung dan masih terus berkembang sampai saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam satu daswarsa ini, pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia sudah berubah drastis daripada sebelumnya. Permasalahan dan penelitian ini adalah bagaimanakan mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan politik dan demokrasi. Pembangunan bidang politik dan demokrasi di Indonesia sudah diberi wadah yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 maupun undang-undang di bidang politik. Bahkan dalam upaya meningkatan kualitas kehidupan politik dan demokrasi, serta bidang lainnya, UUD 1945 sudah diubah sebanyak empat kali. Perubahan UUD 1945 diharapkan akan membawa kehidupan politik dan demokrasi yang lebih baik lagi di Indonesia.