Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas bagaimana kekuatan hukum alat bukti petunjuk yang dihasilkan dari persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti surat dalam pembuktian di persidangan pidana Indonesia, pengaruh alat bukti petunjuk bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa serta bagaimana hakim agung menyikapi alat bukti yang minim dan pengaruhnya terhadap putusan melalui studi putusan Mahkamah Agung No. 979 K/PID.SUS/2011. Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk yuridis normatif yang menggunakan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait serta data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan hukum yang bebas sehingga peran aktif hakim dalam menggali persesuaian antara alat bukti lainnya sangat besar. Persesuaian tersebut terjadi apabila korelasi antara alat bukti mengaruh pada suatu kondisi tertentu bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana. (2) Hakim Agung menjalankan kewenangannya sebagai judex juris sehingga dalam menyikapi alat bukti yang minim, hakim melihat pada penerapan hukum pembuktian di tingkat judex factie (3) Majelis Hakim yang menangani perkara dalam putusan No. 979 K/PID.SUS/2011 telah menggunakan alat bukti petunjuk sebagai salah satu dasar memutus pidana terdakwa, tetapi proses diperolehnya alat bukti petunjuk kurang tepat. ...... The result of this research explained that (1) Judicial Evidence has free legal strength so that the judge should actively take a role in finding correspondence between other legal evidences. That correspondence occurs when there is correlation between legal evidences which leads into a certain condition telling the truth that the defendant the only one who commit a crime. (2) The court judges execute their authotity as judex juris so that in addressing the lack of evidence they will take a look at the use of law of evidence in judex factie. (3) The court judges who handle the criminal case in Supreme Court’s decision No. 979 K/PID.SUS/2011 has used judicial evidence as one basic requirement in making verdict to the defendant, but the process in obtaining that judicial evidence is not suitable with the national regulation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas street harassment yang merupakan bagian dari pelecehan seksual dengan menelaah perspektif hukum di Indonesia serta pengalaman perempuan Depok dalam menghadapi kejahatan seksual yang terjadi di ruang publik khususnya di jalan. Bentuk penelitian yang akan dipakai adalah bentuk penelitian yuridis-empiris. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana mengunakan penelitian dan penjelajahan terbuka dan berakhir dengan kelompok kecil dari beberapa perempuan Depok yang diwawancarai secara mendalam. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka, survei, dan wawancara. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya aturan hukum baru yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan seksual dan pelecehan seksual, serta diharapkan ada perubahan paradigma masyarakat mengenai stigma dan asumsi yang mendiskriminasi perempuan, di mana perempuan adalah objek dan kedudukannya di bawah laki-laki.

---

The focus of this research is to discuss about street harassment, which is a part of sexual harassment, and was conducted by analyzing the perspectives of law in Indonesia and women?s experiences in Depok, especially in combating sex crimes that occur in public spaces, particularly on the road. The approach of this research is juridical-empirical and the method employed for analysing the data is qualitative method, such as open exploration and ended with a small group of women in Depok. The data in this research was obtained from previous research, documents or library materials, surveys, and interviews. The results of this research suggest that Indonesia needs new regulation about sexual violence and sexual harassment in particular, which is expected to change social perspective and stereotypes that discriminate women, namely objectifing women and placing them under the superiority of men.

Abstrak :
Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dapat mengguncang kestabilan sosial politik di pemerintahan. Kendati lanjutan pemberantasan korupsi sangat tinggi, faktanya penegak hukum belum mampu menghapuskan korupsi. Beberapa ktor korupsi, motifnya korupsinya bersumber pada wewenang yang dimiliki. Tulisan ini berfokus pada situasi dimana pejabat publik tersangka korupsi dituduh melakukan kejahatan karena kuasa diskresinya. Hal ini karena korupsi yang dituduhkan kepadanya merupakan konsekuensi dari wewenang pengambilan keputusan. Terperangkap oleh kuasa diskresinya, kategori tertuduh semacam ini dikenai dakwaan korupsi meski uang atau fasilitas yang diperoleh tidak dinikmati secara pribadi.

Abstrak :
Malaysia?s rapid economic development has relied on Malaysian workers as well as on migrant workers, especially from ASEAN countries and South Asia. The sustained high economic growth rates in Malaysia over approximately three decades caused the increase in migrant workers, who were to meet the rising demand in certain sectors of the Malaysian labour market. The objective of the article is to identify potential opportunities for policy and legislative reform in relation to Malaysia?s implementation of its obligations as a Migrant Domestic Worker (MDW) receiving country specifically in relation to the barriers to MDW bringing claims where their rights have been breached. This article has identified the relevant policy, legislative and support mechanism (NGO and government) landscape in Malaysia regarding the realisation of the rights of migrant domestic workers in Malaysia to bring claims where their rights have been breached; best practice examples of the relevant policy, legislative and support mechanism landscapes in at least 2 ?best practice? MDW receiving countries regarding the realisation of the rights of MDW to bring claims where their rights have been breached; and potential opportunities for policy, legislative and support mechanism reform in Malaysia to further enhance the realisation of the rights of MDW in Malaysia specifically in relation to redress mechanisms for breaches of the rights of MDW.

Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang pesat bergantung pada tenaga kerja Malaysia dan tenaga migran, khusunya dari negara-negara ASEAN, dan dari Asia Selatan. Pertumbuhan berkelanjutan yang tinggi dari ekonomi di Malaysia selama lebih dari tiga dekade telah mengakibatkan meningkatnya tenaga migran, karena kebutuhan untuk memenuhi permintaan yang meningkat di beberapa sektor dalam pasar jasa Malaysia. Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi peluang reformasi kebijkan dan legislasi dalam kaitannya dengan implementasi Malaysia akan kewajibannya sebagai Negara penerima migrant domestic worker (MDW) khususnya terkait hambatan MDW dalam melakukan gugatan ketika hak meraka dilanggar. Artikel ini telah mengidentifikasi tataran kebijakan, legislasi dan mekanisme dukungan (terkait realisasi hak-hak MDW di Malaysia dalam melakukan gugatan; contoh praktik terbaik (best practice) tataran kebijakan, legislasi dan mekanisme dukungan yang terkait di setidaknya dua Negara penerima MDW yang memiliki ?best practice? dalam merealisasikan hak MDW dalam melakukan gugatan; serta potensi peluang reformasi kebijakan, legislasi dan mekanisme dukungan di Malaysia untuk semakin meningkatkan realisasi hak-hak MDW di Malaysia khususnya dalam mekanisme ganti rugi atas pelanggaran hak-hak MDW.

Abstrak :
Controlling migration in the world’s largest archipelago brings various challenges to Indonesian authorities which differ from other countries. Indonesia is known as the most favorite transit country for people migrating to Australia, due to its strategic geographical location. Following the fact, the decision of choosing the mechanism of criminal law to deal with irregular migration from the start makes Indonesia vulnerable to crimmigration trend. The criminalization of immigrationrelated conducts, the authorization of investigative power to the immigration officers, and the implementation of the ‘selective policy’ in the first Immigration Law (Law No. 9/1992) justify the underlying situation in Indonesia. This condition is even harsher when Indonesia joined the fight against people smuggling since the new law regarding immigration (Law No. 6/2011) which increases criminal sanctions for immigration-related offenses. Nonetheless, this punitive approach stands as a symbolic strategy, which is barely enforced by the Indonesian authorities and it only responds the problems with erroneous actions. By doing this, the Indonesian government has shown its weaknesses and inabilities to control crime problems to an acceptable level.

Upaya pengendalian migrasi di negara kepulauan terbesar di dunia memberikan berbagai tantangan bagi Indonesia yang berbeda dari negara-negara lain. Tantangan yang dihadapi menjadi lebih rumit dengan dikenalnya Indonesia sebagai negara transit bagi orang-orang yang bermigrasi ke Australia, karena letak geografisnya yang strategis. Ditambah dengan keputusan memilih mekanisme hukum pidana untuk menangani migrasi non-reguler membuat Indonesia rentan terhadap tren crimmigration. Kriminalisasi perilaku terkait imigrasi, otorisasi kekuasaan investigasi oleh petugas imigrasi, dan pelaksanaan kebijakan selektif dalam UU Imigrasi pertama (UU No. 9/1992) mendasari situasi yang terjadi di Indonesia. Kondisi ini bahkan lebih keras ketika Indonesia bergabung memerangi penyelundupan manusia sejak lahirnya Undang-Undang baru tentang Imigrasi (UU No. 6/2011) yang meningkatkan sanksi pidana bagi pelanggaran terkait imigrasi. Meskipun demikian, pendekatan hukuman ini merupakan strategi simbolik, yang hampir tidak ditegakkan oleh pemerintah Indonesia dan tidak memiliki fungsi selain menanggapi masalah dengan tindakan yang salah. Dengan melakukan hal demikian, pemerintah Indonesia telah menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan untuk mengendalikan masalah kejahatan pada tingkat yang dapat diterima.