Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The author does analyze by considering Savigny's thought which said that law is social reality. But in this study suggested due to legislation through syariah banking in Indonesian 's society needs also anticipation towards legal consciousness regarding bank interests. lt's aimed to reach unify thought 's both lawyer and scholar of Islam to finding harmony. Rooted on the aspect of legal culture the Indonesian society is more familiar on unwritten law. Based on those circumstances the author has thought that needs through syariah banking regulation?s approach by under law (government regulation) levels which in detail governs work mechanism and everything relating to its role."

"In banking practice, fiduciary system was no longer restricted to security of movable goods but the use of immovable goods. This fiduciary system was not only be developed by a demand arising from the social needs, but also by the enforcement of Agrarian Law Mo. 5 of 1960, this system was compatible with the social needs because of straightforward, flexible, fast and inexpensive procedure. In the enforcement of Agrarian Law No. 5 of 1960, this system was also applicable to immovable goods on state owned land with the right of lease and business use. The application was proved by Fat Law No. 16 of 1985."

"ABSTRAKPerumahan sebagai salah satu kebutuhan primer manusia di satu pihak dan pengadaan perumahan di lain pihak, menyebabkan banyak timbulnya masalah dalam masyarakat. Karenanya perlu ada usaha untuk membantu terpenuhinya kebutuhan tersebut, terutama didalam hal pembiayaannya.Sehubungan dengan upaya tersebut, didirikanlah P.T. Papan Sejahtera, suatu lembaga keuangan non Bank yang dikelola secara swasta dan bergerak dalam penyediaan dana bagi pemilikan rumah, dimana sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan menengah.Prosedur untuk mendapatkan kredit tersebut :-Pemohon yang memenuhi syarat mengajukan permohonan.-Jika dikabulkan, ia akan menerima SK (Surat Keterangan), berisi kelayakan kreditnya dan dapat memilih rumah.-Setelah rumah disetujui dan down payment dibayar, terbit SPI (Surat Pernyataan).-SPK (Surat Penegasan Kredit) yang berisi penentuan saat pencairan akan terbit, setelah semua syarat dipenuhi dan rumah slap dihuni,-Pada saat pencairan, dibuat surat pengakuan utang dan penyerahan jaminannya.Jaminan yang dibutuhkan dalam kredit pemilikan rumah ini ialah :-Jaminan utama; berupa rumah dan tanah yang nantinya dihipo tikkan, sedangkan Jaminan pihak ketiga dan akta agunan dibutuhkan, sebelum sertifikat diserahkan kepada P.T. Papan Sejahtera.-Jaminan tambahan; yaitu asuransi Jiwa dan asuransi kebakaran serta kuasa pemotongan gajiKesimpulan :Dalam pemberian KPR ini, kreditur mempunyai Jaminan kuat, yaitu hipotik rumah dan tanah. Namun untuk menghemat biaya, sebaiknya pemasangan hipotik baru dilaksanakan, jika ada gejala debitur akan wanprestasi. Untuk Jaminan pendahuluan, sebaiknya jaminan pihak ketiga dibuat notariel."

"Skripsi ini membahas mengenai keterkaitan antara Manajemen Risiko dengan pengaturan Multiple License dan penerapan Manajemen Risiko dalam pengaturan Multiple License. Pengaturan Multiple License membatasi kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor suatu bank berdasarkan modal inti yang dimilikinya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan Multiple License tersebut merupakan strategi dari pembuat peraturan terhadap bank-bank di Indonesia dalam mengatasi risiko yang ditimbulkan dari tidak sesuainya kemampuan suatu bank dalam menyerap risiko dari kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor yang dilakukannya akibat modal inti yang lemah.

---

This paper discusses about the connection between Risk Management and Multiple License Arrangement and the implementation of Risk Management in Multiple License Arrangement. Multiple License Arrangement limits bank?s bussiness activities and the opening of office networks based on their core capital by stipulates four categories depending on their core capital. The categorization known as BUKU. This study is juridical normative. The results of this research explains That Multiple License arrangement was a strategy from the regulator of Indonesian's Banks for overcoming the risk that posed from the mismatch of bank's ability to absorb the risk from bank's bussiness and the opening of office networks which conducted because the weak of bank?s core capital."

"Perkembangan perbankan syariah yang signifikan di Indonesia pada saat ini telah memunculkan kemungkinan adanya berbagai penafsiran yang berbeda-beda terhadap berbagai produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank-bank syariah yang ada. Atas keadaan tersebutlah, Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah diterbitkan oleh Bank Indonesia, dengan maksud untuk memberikan pedoman atas berbagai produk dan jasa keuangan yang saat ini ditawarkan oleh bank-bank syariah di Indonesia.Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah diterbitkan dengan tidak hanya berisi ketentuan-ketentuan atas bentuk-bentuk berbagai produk dan jasa keuangan syariah yang saat ini ditawarkan oleh bank-bank syariah di Indonesia.Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah juga menetapkan ketentuan-ketentuan dasar perdata Islam yang bersifat fundamental. Salah satu dari ketentuan perdata Islam tersebut adalah larangan dalam melakukan transaksi yang mengandung unsur Maysir, yang oleh Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah didefinisikan sebagai transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulaeif yang tinggi. Atas pelarangan bagi bank syariah untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur Maysir tersebutlah, penulis melakukan berbagai pembahasan. Pembahasan pertama yang dilakukan oleh penulis adalah pembahasan atas aspek-aspek perbankan syariah sebagai objek dalam penelitian ini. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan alas ketentuan Maysir dalam hukum Islam yang kemudian diikuti dengan pembahasan ketentuan Maysir dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia dalam kaitannya dengan penerapan manajemen risiko bagi bank-bank syariah yang berbentuk Bank Umum. Pembahasan akhir dalam penelitian ini adalah pembahasan transaksi derivatif sebagai transaksi yang merupakan salah satu instrumen manajemen risiko yang terkait erat dengan variabel pasar, ditinjau dari perspektif prinsip-prinsip perbankan syariah. Kemudian penelitian ini ditutup dengan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini serta saran-saran penulis atas berbagai permasalahan yang terurai dalam penelitian ini."

"Dalam rangka menanggapi perkembangan perbankan syariah yang signifikan, Bank sentral memerlukan instrumen moneter syariah untuk melaksanakan kebijakan moneternya. Instrumen moneter syariah yang dimaksud adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau yang disingkat SWBI. SWBI merupakan piranti sarana penitipan jangka pendek yang menggunakan prinsip titipan wadi 'ah yad dhamanah. Dalam transaksi wadi'ah yad dhamanah, Bank Indonesia memperoleh manfaat penerbitan SWBI sebagai piranti pengendalian uang beredar sehingga dapat memberikan bonus ('athaya) sepanjang tidak diperjanjikan sebelumnya.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) bank-bank syariah, mengidentifikasi bagaimana faktor - faktor tersebut mempengaruhi jumlah permintaan SWBI. Pada teori permintaan instrumen sekuritas dinyatakan bahwa permintaan suatu sekuritas dipengaruhi oleh yield sekuritas itu sendiri, yield sekuritas substitusinya, ketersediaan pasar sekunder untuk menjual kembali sekuritas tersebut dan faktor lain yang secara logik dapat mempengaruhi. Untuk suatu sekuritas moneter yang Islami terdapat faktor yang menjadi ciri khas yang dapat mempengaruhi permintaan suatu sekuritas Islami yaitu persepsi dan dorongan spiritual.Untuk analisis kuantitatif pada kali ini digunakan alat analisis regresi berganda dengan terlebih dahulu mengidentifikasi variabel-variabel berdasarkan pada teori permintaan dan inforrnasi yang diperoleh dari berbagai ketentuan dan wawancara. Dari hasil identifikasi, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan SWBI selain faktor yield SWBI yaitu bonus SWBI dan yield sertifikat substitusi SWBI yaitu tingkat bagi hasil IMA seperti dengan yang telah dikemukakan pada teori permintaan suatu sekuritas, faktor lain tersebut adalah DPK dan Pembiayaan, dua faktor ini merupakan faktor permintaan SWBI yang erat kaitannya dalam Manajemen Dana Likuiditas Bank.Dari hasil analisis menggunakan model regresi, diketahui bahwa faktor yang signifikan mempengaruhi jumlah kepemilikan SWBI oleh bank-bank syariah adalah Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor likuiditas Iebih sebagai alasan ketimbang faktor untuk memperoleh keuntungan pada Permintaan SWBI Perbankan Syariah.

---

In order to respond significant syariah banking, Central Bank requires syariah monetary instrument for implementing its monetary policy. Such syariah monetary instrument is Certificate of Wadiah Bank Indonesia or abbreviated with SWBI, it is instrument for short term deposit using principle of Wadi 'ah yad dhamamah. By such transaction Bank Indonesia will get benefit for issuing SWBI as instrument for controlling money circulation., hence, it may give bonus ('athaya) unless it had been agreed previously.

The objective of this thesis is for knowing what factors influencing the demand of Certificate of Wadiah Bank Indonesia (SWBI) from syariah bank and identifying how those factors will influence total SWBI demand.

In theory on security instrument demand stated that any security demand may be influenced by yield of such self security, yield of its security substitution, the availability of secondary market for reselling such security and other factor may influence it logically. Any monetary security following Islamic law, specifically, there is character may influence security demand, those are perception and spiritual motives.

For quantitative analysis herein having been used double regression analysis but previously, it identify variables based on demand theory and information obtained from some requirements and interviews. Prom identification results had been known that there are some factors influencing SWBI demand other than yield factor of SWBI, i.e SWBI bonus and yield of substitution certificate of SWBI, eg, rate of sharing revenue of IMA as had been revealed by security demand theory, such other factor is DPK or finance, these two factors as factor of SWBI demand having close relation with Managerial Fund of Bank Liquidity.

From analysis results using regression model it had been known that significant factor influence total SWBI ownership by syariah banks is Third Party Fund and Finance. lt indicates that liquidity factor just more than getting benefit from SWBI demand of Syariah Bank."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji kecocokan model matematis untuk persamaan kinerja keuangan bank syariah dengan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia. Kinerja keuangan yang diukur adalah profitabilitas yang diwakili oleh nilai Return On Assets (ROA) dan risiko yang diwakili oleh Liquidity Risk (LR). Return On Assets dan liquidity Risk sebagai variabel dependen akan diukur terhadap variabel independennya. Sebagai acuan untuk menentukan variabel independen digunakan skema lima komponen kekuatan industri dari Porter yang diaplikasikan pada lima faktor ekstemal yang paling berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA dan Risiko Likuiditas Bank Muamalat Indonesia. Lima faktor eksternal tersebut dikembangkan menjadi tujuh variabel, yaitu jumlah pesaing Bank Muamalat Indonesia dalam industri bank syariah, Gross National Product per kapita penduduk Indonesia, indeks industri Indonesia, tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, indeks harga saham gabungan pada Bursa Efek Jakarta, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serta jumlah pesaing potensial Bank Muamalat Indonesia pada industri perbankan syariah.Keseluruhan variabel independen secara bersama-sama diuji terhadap masing-masing variabel dependen yaitu ROA dan LR untuk kemudian dipilih model persamaan yang paling sesuai untuk menggambarkan hubungan antara ROA dan variabel independennya serta LR dengan variabel independennya, menggunakan analisa regresi linier.Hasil pengujian empiris membuktikan bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Return On Assets adalah jumlah pesaing potensial Bank Muamalat Indonesia yang siap untuk memasuki industri perbankan syariah. Variabel pesaing potensial ini merniliki pengaruh yang negatif, artinya pertambahan jumlah pesaing potensial pada perbankan syariah akan menurunkan laba BMI secara signifikan.Hasil pengujian terhadap Liquidity Risk membuktikan bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan adalah GNP perkapita, indeks industri Indonesia dan indeks harga saham gabungan pada Bursa Efek Jakarta. Variabel GNP per kapita memberi pengaruh positif, artinya kenaikan GNP per kapita akan menaikkan risiko likuiditas secara signifikan. Variabel indeks industri Indonesia memberi pengaruh negatif, artinya kenaikan indeks industri secara signifikan akan menurunkan risiko likuiditas. Variabel indeks harga saham gabungan akan memberi pengaruh negatif, artinya kenaikan IHSG pada Bursa Efek Jakarta akan menurunkan risiko likuiditas secara signifikan."

"Keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK) diharapkan dapat melindungi konsumen dengan berusaha menyetarakan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu ketentuan dalam UUPK adalah ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang pada Pasal 18 UUPK. Dewasa ini, perjanjian kredit bank yang ditawarkan kepada nasabah debitur sudah berbentuk suatu perjanjian baku. Oleh sebab itu, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit PT. Bank X. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat klausula-klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dalam perjanjian kredit PT. Bank X sehingga dapat merugikan debitur sebagai konsumen.

---

The existence of Law No. 8 Year 1999 (UUPK) is to enable the protection o consumers, in an attempt to balance the position between those providing goods and/or services, and the consumers. One of the provisions in UUPK, in the Article 18, is the prohibition standardized clauses. At present, banks? credit agreements with their clients are in standardized forms. The topic discussed in this thesis is to study the adoption of standardized clauses in the credit agreement of Bank X. From this thesis it is concluded that there remain standardized clauses in the credit agreement o Bank X that run counter to Article 18 UUPK, which could therefore disadvantage the client as a consumer."